Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2014
- Nomor
- 31
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai komisi provinsi pengendalian zoonosis.
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai komisi provinsi pengendalian zoonosis.
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Komisi dan Skretariat Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003; 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015); 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); .Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); .Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); .Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; .Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67); wamwww ' MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
2 Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS
BAB II
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
(1). Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Gubernur Papua Barat. (2). Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara koordinatif fungsional bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, serta secara teknis operasional dan adminstratif mendapat pembinaan dari gubernur.
Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibentuk dengan tujuan untuk:
Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
BAB III
Susunan Komisi
Susunan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat terdiri dari: [ _ __ __.-. ___ ___-
'W ' . WWW. FW. "
Bagian Keempat Sekretaris
Bagian Kelima Tata Kerja
Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan
Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional. (1) (2) (3) (1) (2)
Membuka PDF…