DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai komisi provinsi pengendalian zoonosis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Komisi dan Skretariat Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003; 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015); 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); .Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); .Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); .Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; .Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67); wamwww ' MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. 2 Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
5.Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis adalah Unti Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam Pengendalian Zoonosis di tingkat provinsi, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7.Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintas batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
8.Wabah zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
9.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
10.Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 3

(1). Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Gubernur Papua Barat.
(2). Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara koordinatif fungsional bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, serta secara teknis operasional dan adminstratif mendapat pembinaan dari gubernur.

Pasal 4

Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibentuk dengan tujuan untuk:

a.Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD provinsi/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis;
b.Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD provinsi/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis;
c.Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Susunan Komisi

Pasal 7

Susunan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat terdiri dari: [ _ __ __.-. ___ ___-

a.Ketua : Gubernur Papua Barat Wakil Wakil Gubernur Papua Barat Ketua Rektor Unipa Kepala Kepolisian Daerah Papua Pangdam XIV Cendewasih Dan Lantamal X b.
c.Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Harian '
d.Wakil : 1. Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Ketua Papua Barat merangkap Anggota
1. 2.Asisten II Bidang Pembagunan Kesos Propinnsi Papua Barat
2. 3.Asisten III Bidang Administrasi Propinsi Papua Barat
3. 4.Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Papua Barat
4. 5.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Staf ahli Gubernur Bidang Kesra
5. 6.Dekan FPPK Unipa
6. 7.Kepala BPBD Propinsi Papua Barat “ . Sekretaris 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas merangkap Petenakan Dan Kesehatan Hewan Anggota Propinsi Papua Barat
7. 2.Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat Anggota 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat
8. 2.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Papua Barat
9. 3.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
10. 4.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Inspektur Provinsi Papua Barat Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Papua Barat
11. 7.Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat
12. 8.Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat
13. 9.Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat
14. 10.Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
15. 11.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat
16. 12.Kepata Dinas Perindustrian?” Dan Perdagan Propinsi Papua Barat.
17. 13.Karantina Pertanian Kelas II Manokwari
18. 14.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat
19. 15.Kepala Biro Pemerintahan Setda Povinsi Papua Barat
20. 16.Kepala Biro Organisasi Setda Povinsi Papua Barat
21. 17.Kepala Markas PMI Papua Barat
22. 18.Kepala Biro Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat
23. 19.Kepala Bidang Kedokteran dan “ Kesehatan Polda Papua

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekertariat Pelaksana yang dipimpin oleh Ketua .
(2)Keanggotaan Sekertariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait lainnya, serta organisasi profesi, pakar dan akademisi. 'W ' . WWW. FW. "
(3)Tugas Sekertariat pelaksana Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis adalah:

1.melaksanakan tugas komisi provinsi pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
2.melaksanakan pusat komando operasional pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi zoonosis;
3.melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis;
4.menyiapkan laporan pengendalian zoonosis provinsi;
5.tugas lain yang diberikan komisi provinsi pengendalian zoonosis dalam rang ka pengendalian zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Susunan keanggotaan dan tugas Seketariat Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh BPBD Provinsi Papua Barat.
(2)Tugas sekretariat komisi provinsi pengendalian zoonosis adalah:

1.menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program komisi provinsi pengendalian zoonosis
2.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan lintas sektor komisi provinsi pengendalian zoonosis
3.memfasilitasi kegiatan komisi provinsi pengedalian zoonosis;
4.memfasilitasi penyusunan laporan komisi provinsi pengendalian zoonosis.

Pasal 10

(1)Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang—kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.
(3)Hasil Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis oleh masing—masing anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing—masing sesuai .( dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang—undangan.
(4)Para anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
(5)Hasil Sidang Komisi Provinsi Pengendalian zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten/kota.
(6)Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu- waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…