DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Obat Hewan Dan Pakan Ternak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk scbcsar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, obat hewan dan pakan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah, Daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Obat Hewan Dan Pakan Ternak;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. 7.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. 8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. 10.Peraturan Pernerintah Nomor 95 Tahun 2012 tcntang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5356);
11. 11.Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5543);
12. 12.Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pernberdayaan Pcternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pernasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Bcrasal dari Negara atau Zona dalarn Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
15. 15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
16. 16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07 /Permentan/ OT.140 / 1 /2008 ten tang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong;
17. 17.Peraturan Menteri Pertanian Nornor 48/Permentan/ OT. I40/9/20I l tentang Perwilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 568) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/ 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT. 140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Dokumcn Karantina Hewan Dan Dokumen Karantina Turnbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I I);
20. 20.Peraturan Gubenur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies Ke Wilayah Provinsi Papua Barat (Serita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN, OBAT HEWAN DAN PAKAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur mi adalah sebagai pedoman dalam pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan basil turunan serta ikutannya di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

a.memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumher daya ternak yang efektif dan efisien;
b.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan:
c.memberikan perlindungan kepada peternak clan pengusaha lokal;
d.meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di bidang peternakan; dan
f.memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman dan sehat.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.jenis Ternak dan Produk Hewan yang dipasarkan, keluar dan/atau masuk Dacrah;
c.Pelaku Usaha Peternakan;
d.Obat Hewan;
e.Pakan Ternak;
f.peran serta masyarakat;
g.koordinasi, pembinaan da.n pcngawasan:
h.pelaporan: dan
1. 1.pendanaan,

(1)Pcrnerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkcwajiban untuk:
1. a.melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak atau hewan dan Produk Hewan lintas daerah Provinsi;
2. b.melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
3. c.pengelolaan Sumber Daya Genentik hewan yang terdapat pada lebih dari 1 [satu] daerah Kabupaten/Kota;
4. d.pengawasan benih ternak, pakan, Hijauan Pakan Ternak dan obat hewan;
5. e.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanarnan pakan ternak serta pakan di lintas daerah Kabupaten/Kota;
6. f.pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
7. g.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
8. h.penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain;
  1. 1.penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah Penyakit hewan merrular lintas daerah Kabupaten/Kota; J- penerpan persyarat.an teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha Produk Hewan;
9. k.sertifikasi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan .. 12 - kesehatan hewan: L rnernfasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan clan Prociuk Hewan;dan
10. m.menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pernasaran ternak atau hewan dan Prociuk Hewan.
(2)Kegiatan fasilitasi promosi dan pernasaran tcrnak atau hewan dan Prociuk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilakukan melalui:
1. a.pengembangan sistem tata niaga atau pernasaran ternak clan Prociuk Hewan dan promosi hasil peternakan;
2. b.penyediaan sistem inforrnasi pasar ternak atau tata niaga ternak;
3. c.pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak; clan
4. d.pembangunan clan pengelolaan pasar ternak atau hewan.
(3)Pemasaran ternak atau hewan dan Prociuk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m diutamakan untuk mernbina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan,

BAB III

JENIS TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG DIPASARKAN, KELUAR, DAN/ATAU MASUK DAERAH

Pasal 6

(1)Temak yang dapat dipasarkan, ke luar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:
1. a.Ruminansia besar;
2. b.Ruminansia kecil;
3. c.Psuedo rurninansia;
4. d.Unggas;
5. e.Hewan kesayangan; dan
6. f.Aneka ternak lainnya;

Pasal 7

Produk Hewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:

a.daging;
b.kulit;
c.tulang;
d.susu;
e.telur;
f.jeroan; dan
g.produk hewan olahan.

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang memasukan HPM antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat atau antar provinsi wajib melengkapi dokumen:
1. a.Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi Papua Barat:
2. b.Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
(2)Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Surat Rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima.
(3)Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

(1)HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dimasukkan antar kabupaten/kota dalam saru Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan di tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.
(2)HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dimasukkan antar Provinsi dilakukan pengawasan di pos pemeriksaan kesehatan hewan, ternpat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Vcterincr Provinsi dan/atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenagannya.

Pasal 10

(1)Untuk rnemperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim melakukan verifikasi.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan iSIKHNAS kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota mcnyampaikan:
1. a.Scrtifikat Vcteriner; dan
2. b.surat penolakan disertai alasan penolakan.
(5)Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnelakukan pengintegrasian Sistem OSS dengan iSIKHNAS.
(6)Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 11

(1)Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan oleh:
1. a.pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk lalu lintas antar provinsi; dan
2. b.pejabat Otoritas Veteriner Kabupatcn/Kota untuk lalu lintas ant.ar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat.
(2)Surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi persyaratan Kesehatan Hcwan. Paragraf2 Pengeluaran

Pasal 12

(1)Setiap Orang yang akan mengeluarkan dari HPM antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat atau antar provinsi wajib melengkapi dokumen:
1. a.Sertifikat Veteriner dari pejabat Otorit.as Veteriner Kabupaten/Kota pengirim untuk lalu lint.as antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat; dan
2. b.Sertifikat Veteriner dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim untuk lalu lintas ant.ar provinsi,
(2)Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada surat rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima. Pasa.l 13
(1)HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dikeluarkan yang dikeluarkan an tar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan di tempat peredaran, penyimpanan, perneliharaan atau rumah potong Hewan.
(2)HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan di pos pemeriksaan Kehesatan Hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat dan/atau Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota sesuai kewenagannya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…