DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2014

Nomor: 32
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rincian tugas dan tata kerja pada satuan polisi pamong praja provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polosi Pamong Praja Provinsi Papua Barat; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2.Undang—Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741» 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua-Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalahProvinsi Papua Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 10. 11. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah provinsi dalam penegakan peraturan daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. Tugas Pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas Jabatan Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok
12.Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Terdiri dari : . Kepala Satuan; . Sekretariat; Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat; . Bidang Sumber Daya Aparatur; . Bidang Perlindungan Masyarakat; Bidang Penegakan Peraturan Perundang — undangan Daerah; . Kelompok Jabatan Fungsional. core-mapan: Kepala Satuan

Pasal 3

(1)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat
(1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan program dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah; dan Peraturan Gubernur; Penyelenggaraan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah; Penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
  1. 1.Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dirinci sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; a. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan; membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; mengikuti rapat—rapat sesuai dengan bidang tugasnya; menyelenggarakan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; menyelenggarakan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain dibidang ketentraman dan ketertiban umum; mengoordinasikanketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan atau acara-acara gubernur dan pejabat lainnya yang dianggap perlu; menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnyauntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. menyusun dan menetapkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi dan kebijakan gubernur serta masukan dari komponen masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; IWWrT .f_l !
1. m.membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
2. n.merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah dan nasional bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  1. 0.mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
3. p.membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;
4. q.melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bertanggungjawab;
5. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
(3)
1. s.menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
2. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
(1). Sekretariat; . Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; . Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; a b c d. e f Bidang Sumber Daya Aparatur ; . Bidang Perlindungan Masyarakat; . Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, mengelola administrasi keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masayarakat dan keprotokolan dan administrasi kepegawaian dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
(3)a. b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan sekretariat; pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; pengelolaan administrasi keuangan; pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dirinci sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan; mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi; melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; mjelaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; . melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan; melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
1. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan; _
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; . memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas— tugas yang telah dan belum dilaksanakan; .membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; . mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; . melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; . melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar; . menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan; '. mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; '. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga satuan polisi pamong praja; .mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; . menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; .menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barangserta menyusun laporan barang inventaris; . menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai; .menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; . menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; .menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan berdasarkan bezetting formative pegawai; . menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya; . menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil; . menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; . mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi; . menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; .menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; . melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, penanggungjawaban dan pelaporan. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
(2)
1. a.menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas— tugas yang telah dan belum dilaksanakan; membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; mengikuti rapat—rapat sesuai dengan bidang tugasnya; menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran; menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran; meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut; mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran; mengelola pembayaran gaji pegawai; melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan; . melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan; melakukan verifikasi penanggungjawaban keuangan; menyiapkan bahan dan mmenyusun laporan keuangan; menyusun realisasi perhitungan anggaran; mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan; mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
(1)
(2)Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a.menyusun rencana kegiatan sub bagian penyusunan program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c.memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d.membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
g.menyiapkan bahan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
h.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategi; i. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan polisi pamong praja;
j.menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan satuan polisi pamong praja;
k.mengelola dan melakukan pengembangan sistem ' penyajian data berbasis teknologi informasi; l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja satuan polisi pamong praja;
m.menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
n.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan;
o.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
p.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)BidangPenegakan Peraturan Perundang—undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penerapan peraturan daerah dan peraturan gubernur ; menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan produk hukum daerah ; menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur; membina, mengoordinasikan, memberdayakan dan mengevaluasi kegiatan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi papua barat; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satpol pp sesuai bidang tugasnya. (3 bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana ayat (1) membawahi:
2. a.seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
3. b.seksi penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 9

(1)Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin
(2)oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta sosialisasi dan penyuluhan terhadap penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
2. b.menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
3. c.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
4. d.menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
5. e.menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan gubernur yang perlu penegakan hukum;
6. f.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan gubernur di daerah ;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan gubernur kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemahaman dan kepatuhan penerapan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan gubernur
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan gubernur ;
11. k.melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan
(2)penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur; menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur; menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan warga masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur; menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur ; menyiapkan bahan koordinasi dengan kepolisian daerah dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur; menginventarisir dan melaksanakan pendataan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi;
2. g.menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi ;
3. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur ;
4. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
5. j.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1)Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. b.menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. c.menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
4. d.menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
5. e.menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja sesuai bidang tugasnya.
(3)bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
(1)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
1. a.seksi operasi dan pengendalian ;
2. b.seksi kerjasama.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…