DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar biaya perjalanan dinas, ekspolitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, Honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di Lingkungan PEmerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan _, (,.…. j) Hhu/mmm Pcmlumn Ciu/mm” 'Pa/nm fia/'n! 340 x: : ;. :'( . dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentangStandar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952”

2.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian, Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang— undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (,»C'Iix __ , ... . .. . ,. ,... .. ._.- ». . - .t … [_ &) Wim/mmm Peraturan Gu ;cmur Papua Bmw! 34 | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18/PUU-I/ 2003;
3.Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang—undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran :___%…,. .. . … .. . . . .. __...J... . l ia ) Min/ummi ”mlm-an Gubernur Papua Bmw! $$$-ai? ) 7-(im/mrmn 10. T'mwfumn Ciu/Jemur 771471417 Barat Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 343
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _ ;) ) Wim/mmm Peraturan Cin/www Wir/nm Bam! & .…“ _ Inf… 15. 16. 17. 18. )7—lim/umnn Pemumn ”GubernurP/i/um Hami * 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomorl72 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Provinsi Papua ,Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreraiat $$; Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);
19.Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas—Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan ' Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas— Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
20.Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 85) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lemabaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi ”apua Barat Nomor 77); '. C ," ) Himpunan Pam/“mn Gubernur WzalztrtIEm'nt SQ”… ! MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, TambahanPenghasilan FAS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon 11
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III
1. 0.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV (1. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan Staf sesuai denga'n'golongannya. ) im/mnnn Parahu-(m Ciu/www WII/JW! Bmwf “£ 347 . (=

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)'" "X… … .… , . m……“ a'?“— i &&

Pasal 3

Indeks perjalanan dinas menggunakan trasportasi udara dan laut diberikan sistem at cost pergipulang (PP) ditambah airport tax. Ketentuan pesawat untuk Pejabat EselonIII, Eselon IV, dan Staf kelas ekonomi, Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon II, Eselon I kelas bisnis. Ketentuan Kapal Laut untuk Pejabat Eselon ll, Eselon [II, Eselon IV kelas dan staf maksimal kelas 1, dan PejabatEselon l kelasEksekutif/ VIP. Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan sistim lumpsum dengan rincian :

1.Kantor ke Bandara Rendani PP sebesar Rp. 350.000,—
2.Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas (PP) sebesar Rp. 500.000,—
3.Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (PP) sebesar Rp. 650.000,—
4.Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya (PP) sebesar Rp. 800.000,— Ketentuan Transportasi darat (taksi) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada nomor romawi V lampiran Peraturan Gubernur ini. Himpunan Pemilu-nn Ciu/mmm- Pn/ma Ham!

Pasal 5

(1)Lama perjalanan dinas daerah maupun luar daerah di tetapkan 5 (lima) hari.
(2)Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Dalam hal terjadi hambatan /kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu 5 (lima) hari dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
(4)Perpanjangan hari penugasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
(5)Lama perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dapat diberikan melebihi 5 (lima) hari oleh Pejabat Pemberi Tugas/ Pengguna Anggaran untuk tujuan tertentu, dengan pertimbangan yang dapat di pertanggungjawabkan.
(6)Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada Standar Biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Setiap Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel, tiket, air port tax dan bukti pendukung lainnya.
(2)Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat makape jabat/ pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalan dinas berikutnya. !. (a) MHz/umun f'cmr'm'nn Gubernur Palma Baraf ? " 11.9.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2017. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di : Manokwari Pada Tanggal : 20 Oktober 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTI) ABRAHAM o. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 14 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP ”er NATAN I EL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 32 . , ' '1.Euy) Him/mmm Pcl'afumn Ciu/Jemur flu/mg Bam! Salinan sesuai dengan aslinya (...… . . ..,__,.,., .,... (' '. , . , IL; ) Him/mmm %mmmn Ciu/)cl'nur Y'Jn/anm'af & LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, I—lONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT I. UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan secara lumpsum. Besarnya uang harian dan penginapan diatur sebagai berikut: 1) Lumpsum Uang Harian Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari: . Tenaga Honor Lepas (THL) Rp.200.000,00 . Pegawai Golongan I/II Rp. 250.000,00 . Pegawai Golongan II! Rp. 300.000,00 . Pegawai Golongan IV Rp. 350.000,00 . PegawaiGolongan … Eselon IV Rp. 350.000,00 . PegawaiGolongan lV Eselon IV Rp. 400.000,00 . PegawaiGolongan III Eselon III, Komisioner Rp. 400.000,00 . PegawaiGolongan IV Eselon III Rp. 450.000,00 . Eselon II Golongan 111 Rp. 450.000,00 0 Eselon IIGolongan IV/ Anggota DPRPB/MRPB Rp. 500.000,00 . Eselon I /Pimpinan DPRDPB/ Pimpinan MRPB Rp. 600.000,00 - Wakil Gubernur Rp. 900.000,00 . luhernur Rp.1.()00.000,00 % 7 Wim/mna» Parahu-an Ciu/mm” Palma 'Baml .. ?.-.»… _ ”Ex—1 :: ' V 2) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: 0 Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 700.000,00 . Pegawai Golongan l/II Rp. 800.000,00 . Pegawai Golongan III Rp. 1.000.000,00 o PegawaiGolongan IV Rp. 1.200.000,00 . PegawaiGolongan III Eselon IV Rp. 1.200.000,00 . PegawaiGolongan IV Eselon IV Rp. 1.350.000,00 . PegawaiGolongan III Eselon III, Komisioner Rp. 1.350.000,00 ' PegawaiGolongan IV Eselon III Rp. 1.450.000,00 . Eselon "Golongan III Rp. I.500.000,00 o Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB * Rp. l.600.000,00 o Eselon I / Pimpinan DPRPB/ Pimpinan MRPB Rp. 1.700.000,00 0 Wakil Gubernur Rp.6.000.000,00 . Gubernur Rp.7.500.000,00 3) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Peijalanan' dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: 0 Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 900.000,00 . Pegawai Golongan I /II Rp. 1.100.000,00 . Pegawai Golongan III Rp. 1.500.000,00 ' PegawaiGolongan IV Rp. 1.700.000,00 ' PegawaiGolongan III Eselon IV Rp. 1.700.000,00 ' PegawaiGolongan IV Eselon IV Rp. 1.800.000,00 . PegawaiGolongan III Eselon III, Komisioner Rp. 2.000.000,00 . PegawaiGolongan IV Eselon III Rp. 2.200.000,0() . Eselon “Golongan II] Rp. 2.350.000,00 ) Him/umar) %mfumn Ciu/Jamur ?!!/um ila/wi Qu.… .'-/' . Eselon 11 Golongan IV/Anggota DPRPB / MRPB Eselon I / Pimpinan DPRPB / Pimpinan MRPB Wakil Gubernur Gubernur Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp.10.000.000,00 II. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN : JENIS 312531312“ NO KENDARAAN KETERANGAN DINAS (Rp) / TAHUN MAKSIMAL Termasuk biaya Kendaraan Roda 4 service, ganti oli untuk Gubernur dan BBM ] dan Wakil 42'000'000'00 (termasuk Gubernur kewajiban perpajakan) Termasuk biaya Kendaraan Roda 4 service, ganti oli untuk Pimpinan dan BBM “ Dewan dan Eselon 40'000'000'00 (termasuk I kewajiban perpajakan) Termasuk biaya service, ganti oli … Kendaraan Roda 4 dan BBM untuk Pejabat 39.000.000,00 Eselon II (termasuk kewajiban perpajakan) Termasuk biaya Kendaraan Roda 4 service, ganti oli untuk Pejabat dan BBM N Eselon III dan 34'000'000'00 (termasuk Komisioner kewajiban perpajakan) ,.;x .. . .. -' &) ”nl/umar) 7%…an Ciu/Jemur Palma &Wd …, , » 34 >.- Kendaraan Roda 2 graiciSURanglagg (Sepeda Motor) dan ' g BBM V untuk Pejabat 5.000.000,00 (termasuk Eselon IV dan kewajiban Operasmnal perpai akan) Termasuk biaya Kendaraan Roda 2 Zega” gantlgBoJ VI (Sepeda Motor) 2.000.000,00 (termasuk Untuk Staf kewajiban perpajakan) Termasuk biaya . ' ti oli Bus biaya: semce, gan v1r - Service dan 36.000.000,00 “1322 Eggmagzz _ Repair kewajiban perpajakan) Truck biaya: 0 Non Ban Vlll - Service dan 37.000.000,00 . Termasuk PPn - Repair . Non BBM Catatan : Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan uang bensin (BBM| diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon. lll. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja - Eselon ] Rp. 5.000.000,—/bulan - Eselon lla Rp. 4.500.000,—/bulan - Eselon llb Rp. 4.000.000,—/bulan - Eselon lll Rp. 3.000.000,—/bulan - Eselon IV Rp. 1.500.000,-/bulan - Non Eselon Rp. 750.()OO,-/bulan &) H'rnpunrm %mfumn Gubernur 'Pa/nm Bam! 355 XJ 2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja - Golongan I Rp. 400.000,—/ bulan - Golongan II Rp. 500.000,-/bulan — Golongan [II Rp. 600.000,—/ bulan — Golongan IV Rp. 700.000,-/ bulan 3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari. - Golongan I &. II Rp. 30.000,—/ hari - Golongan III Rp. 32.000,—/hari - Golongan IV Rp. 36.000,-/ hari 4) Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor /P2UPD —Auditor P2PD Utama Rp. 1.400.000,—/bulan —Auditor P2PD Madya Rp. 1.100.000,—/bulan - Auditor P2PD Muda Rp. 700.000,—/bulan - Auditor P2Pl) Pertama Rp. 450.()00,-/bulan - Auditor P2PD Penyelia Rp. 500.()00,-/l)ulan —Auditor P2PD Pelaksana Lanjutan Rp. 400.000,—/ bulan - Auditor PQPD Pelaksana Rp. 300.000,-/bulan IV. TENAGA HONORER - Sl Rp. 2.000.000,—/bulan — DS/sederajat Rp. l.900.000,-/bulan - SMA/sederajat Rp. 1.750.0()0,—/bulan — SMP/sederajat Rp. l.6()0.00(),—/|_)ulan ' ' ) Wim/mmm 770174an Gil/Jemur 77140107854le .ir- gwg " C V. LUMPSUM TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT

a.Taksi l) Aceh Rp. 270.000; (PP) 2) Sumatra Utara Rp. 260.000; (PP) 3) Riau Rp. 210.000; (PP) 4) Kepulauan Riau Rp. 260.000; (PP) 5) Jambi Rp. 280.000; (PP) 6) Sumatera Barat Rp. 385.000; (PP) 7) Sumatera Selatan Rp. 250.000; (PP) 8) Lampung Rp. 300.000; (PP) 9) Bengkulu Rp. 200.000; (PP) 10) Bangka Belitung Rp. 180.000; (PP) 11) Banten Rp. 750.000; (PP) 12) Jawa Barat Rp. 280.000; (PP) 13) D.K.I. Jakarta Rp. 500.000; (PP) 14) Jawa Tengah Rp. 150.000; (PP) 15) D.I. Yogyakarta Rp. 280.000; (PP) 16) Jawa Timur Rp. 350.000; (PP) ' 17) Bali Rp. 300.000; (PP) 18) Nusa Tenggara Barat Rp. 430.000; (PP) 19) Nusa Tenggara Timur Rp. 200.000; (PP) 20) Kalimantan Barat Rp. 390.000; (PP) 21) Kalimantan Tengah Rp. 200.000; (PP) 22) Kalimantan Selatan Rp. 280.000; (PP) 23) Kalimantan Timur Rp. 500.000; (PP) 24) Kalimantan Utara Rp. 400.000; (PP) 25) Sulawesi Utara Rp. 500.000; (PP) 26) Gorontalo Rp. 400.000; (PP) 27) Sulawesi Barat Rp. 500.000; (PP) ) Min/mrmn Pamfumn Gubernur Palma Barat 28) Sulawesi Selatan RP. 280.000,- (PP) 29) Sulawesi Tengah Rp. 300.000,- (PP) 30) Sulawesi Tenggara Rp. 500.000,- (PP) 31) Maluku Rp. 500.000,- (PP) 32) Maluku Utara Rp. 500.000,- (PP) 33) Papua Rp. 860.000,- (PP) 34) Papua Barat Rp. 350.000,- (PP)
b.Transportasi Darat 1) Manokwari — Teluk Bintuni Rp. 1.750.000,- (PP) 2) Kota Sorong — Maybrat Rp. 1.750.000,- (DP) 3) Kota Sorong -— Tambrauw Rp. 2.000.000; (PP) 4) Kota Sorong— Sorong Selatan Rp. 1.250.000,— (PP) 5) Kota Sorong — Kab. Sorong Rp. 500.000; (PP) 6) Kota Sorong— Kab. Raja Ampat Rp. 1.000.000,- (PP) (belum termasuk tiket kapal laut) ' 7) Manokwari -— Pegunungan Arfak Rp. 3.000.000,— (PP) 8) Manokwari … Manokwari Sclataan. l.250.000,- (PP) VI. SEWA MOBILITAS DARAT 1) Di Luar Provinsi Papua Barat Rp. 600.000,00/hari 2) Kabupaten Manokwari Rp. 650.000,00 / hari 3) Kabupaten Sorong Rp. 750.000,00/hari 4) Kabupaten Sorong Selatan Rp. 800.000,00 / hari 5) Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 800.000,00/ hari 6) Kabupaten Teluk Wondama Rp. 800.000,00/ hari 7) Kabupaten Raja Ampat Rp. 800.000,00/hari 8) Kabupaten Fakfak Rp. l.0()0.()()(),00,/hari 9) Kabupaten Kaimana Rp. l.0()0.0()0,00/hari 10) Kabupaten Tambraw Rp. 1.000.000,00/ hari 11) Kabupaten Maybrat Rp. 1.000.000,00 / hari 12) Kota Sorong Rp. 750.000,00/ hari 13) Kabupaten Manokwari Selatan Rp. 750.000,00 / hari 14) Kabupaten Pegunungan Arfak Rp. 750.000,00 /hari VII. KOMSUMSI :
a.Makan dan Minum Tamu : . Makan Berat Rp.130.000,00 . Makan Ringan/Snack Rp. 40.000,00
b.Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan : - Makan Berat Rp. 127.500,00 . Makan Ringan/ Snack Rp. 137.500,00 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTI) ABRAHAM o. ATURURI Salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…