DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 33 Tahun 2014

Nomor: 33
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas kehutanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ; " W W…". W….” . . '. f . … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2.Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31;
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34); ': WW. .fm/, JM ?W MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
5.Uraian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diarahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya;
6.Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan;
7.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
8.Satuan kerja adalah perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
9.Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakantugas tertentu Perangkat Daerah;
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan- jabatan yang didasarkan padakeadilan dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja;
11.UPTD adalah Unit Pelaksana Tugas Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakansebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yangmempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

BAB II

URAIAN TUGAS DlNAS KEHUTANAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Terdiri dari : . Kepala Dinas; . Sekretariat; Bidang lnvestarisasi dan Tata Guna Hutan; Bidang Produksi dan Peredaran hasil Hutan; Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan; Bidang Pembinaan Hukum; onnpoum . Kelompokjabatan Fungsional W…»… WM. ,

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Kehutanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana strategis (renstra) dinas kehutanan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) provinsi dan kebijakan gubernur serta masukan dari komponen masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang kehutanan;
2. b.membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. c.merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis penyelenggaraan kehutanan berdasarkan kebijakan daerah dan nasional bidang kehutanan;
4. d.merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang kehutanan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad);
5. e.melakukan penataan dan pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan sumber daya hutan secara bertanggungjawab;
6. f.mengendalikan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi melalui konservasi dan pengelolaan kekayaan hutan untuk kelestarian sumberdaya hutan;
7. g.memberikan pelayanan perijinan usaha kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku untuk tercapainya pengelolaan sumberdaya hutan secara bertanggung jawab;
8. h.melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta prioritas pembangunan kehutanan berdasarkan kebijakan daerah dan nasional bidang kehutanan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
9. i.mengkoordinasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan; ]. mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, lkpj, lppd, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan bertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
10. k.membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat; [W "ff”… ' . melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya pns yang handal, profesional dan bertanggungjawab; . menghadiri rapat yang dilaksanakan instansi terkait dengan memberikan saran, usul pendapat sebagai bahan masukan pengambilan keputusan dan kesimpulan rapat; menandatangani naskah dinas termasuk sesuai tugas dan kewenangannya untuk pertanggungjawaban naskah dinas. mendisposisi naskah-naskah dinas dengan menuliskan petunjuk dan perintah sesuai permasalahan untuk mendapat tindak lanjut dari para kepala bidang dan upt sesuai bidang tugasnya masing-masing; memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang kehutanan; mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah; menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas.
(2)
(1)
(2)Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), membawahi:

3.Sekretariat;

b.Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
c.Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; cl. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
e.Bidang Pembinaan Hutan;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan,kepegawaian, dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan, ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksnaan tugas kepada Kepala Dinas Kehutanan & ' ,“

(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada untuk keterpaduan pelayanan administratif dinas;
2. b.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan penatausahaan bidang Kehutanan berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pelayanan . administratif dan fungsional untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. e.menyusun perumusan kebijakan umum dan dinas berdasarkan usulan subbagian dan skala prioritas untuk ., bahan perumusan renstra dinas;
6. f.merumuskan penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas berdasarkan renstra dinas serta . kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
7. g.menyusun rencana kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk _, memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
8. h.menyusun penetapan kinerja dinas berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
9. i.melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; ]. memfasilitasi penyusunan rencana kerja sama dengan instansi/pihak lain dengan menyelenggarakan koordinasi untuk tercapainya program;
10. k.mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan data di bidang kehutanan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; I. melaksanakan koordinasi penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang Kehutanan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
11. m.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya;
12. n.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan realisasi kegiatan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
13. o.menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
14. p.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya
15. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas.
(4). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),_
(1)membawahkan :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. b.Sub Bagian Perencanaan;
3. c.Sub Bagian Keuangan;

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

(2)
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya; .penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga; .pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang—undangan, kearsipan dan perpustakaan; . pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; . pengelolaan perlengkapan Dinas. Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
2. a.menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan renstra dinas berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. d.melaksanakan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. e.menyelenggarakan analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. f.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas
6. g.mengelola tata usaha kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. h.menganalisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. i.menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. j.melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. k.menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; ”PW .. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . mengelola surat menyurat dan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengelola urusan rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengelola prasarana dan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengelola perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD; melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas;
b.pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan bidang;
c.pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
b.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
c.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daterah serta pembayaran lainnya;
d.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
e.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
f.melaksanakan pihatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
g.mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan;
h.menyelia pelaksanaan tugas pengajuan, verifikasi dan pencairan anggaran dinas sesuai dengan alokasinya agar kegiatan yang diusulkan pembiayaannya tersedia dengan tepat waktu;
i.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran secara rutin dan berkesinambungan agar tercipta pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik;
j.melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dinas untuk mengetahui tingkat keberhasilan, hambatan atau kegagalan serta memberikan solusi pemecahannya;
k.menyusun laporan keuangan (semesteran dan akhir tahun) dengan meminta laporan realisasi keuangan dan aset dari Bendahara sebagai bahan penanggungjawaban pengelolaan keuangan; 1%wa Www 80"? ”

(1)
1. l.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian keuangan dengan meminta laporan kegiatan sebagai bahan pembanding dengan membandingkan dengan program kegiatan yang telah ditetapkan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kerja, hambatan, dan permasalahan agar pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan; _
2. m.menilai pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai berdasarkan pedoman penilaian yang berlaku untuk bahan pembinaan dan peningkatan karier pegawai.;
3. n.melaksanakan verifikasi keuangan;
4. o.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
5. p.melaksanakan tugas lain dari pimpinan dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran tugas.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan program kerja, pengelolaan data dan informasi serta monitoring evaluasi.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan bahan perencanaan Dinas;
2. b.penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pelaporan dilingkungan Dinas Kehutanan;
3. c.penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan pelaporan di lingkungan Dinas Kehutanan;
4. d.pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan UPTD;
5. e.pengkoordinasian monitoring, evaluasidan pelaporan kinerja Dinas Kehutanan;
6. f.penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kehutanan.
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan dan program kerja subbagian perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. b.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan — bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian perencanaan.
3. c.menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas sesuai dengan arahan dan pedoman yang berlaku agar perencanaan dinas tersusun dengan baik; memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan subbagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas; menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik berdasarkan renstra dan renja agar rencana kinerja tahunan dinas dapat disusun dengan baik; menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas berdasarkan pedoman, data, dan arahan pimpinan sehingga DPA dapat disusun dengan baik dan tepat waktu; menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas sesuai dengan pdeoman yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien; melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindaklanjut hasil monitoring sehingga program/kegiatan dapat terpantau dengan baik; menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan arahan pimpinan sehingga rapat dapat berjalan dengan baik; menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dengan menghimpun data dari subbagian dan bidang sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaporkan; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas berdasarkan pedoman dan arahan pimpinan sehingga laporan kinerja dinas dapat disusun tepat waktu dan akuntabel;
4. l.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian perencanaan dengan meminta laporan kegiatan sebagai bahan pembanding dengan membandingkan dengan program kegiatan yang telah ditetapkan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kerja, hambatan, dan permasalahan agar pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan;
5. m.menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
6. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
7. o.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai disposisi.

Pasal 8

(1)Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja bidang, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
2. b.mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan seksi di lingkungan Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
3. c.memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
4. d.mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan di Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melalui mekanisme peraturan perundang —— undangan yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
5. e.mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan;
6. f.melakukan pembinaan teknis operasional di Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
7. g.memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. h.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. i.memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk
(3)
(1)mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana dan program kerja; ]. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola dilingkungan Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk diajukan ke atasan;
1. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kehutanan secara periodik sebagai bahan penanggungjawaban; |. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Invenarisasi dan Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
2. a.SeksiTata Guna Hutan;
3. b.Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
4. c.Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan.

Pasal 9

Seksi Tata Guna Hutan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Guna Hutan. WWW/14 W » '

(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Guna Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja SeksiTata Guna Hutan; mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan program Seksi Tata Guna Hutan; melaksanakan kegiatan pembinaan Seksi Tata Guna Hutan; melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Tata Guna Hutan; menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan Seksi Tata Guna Hutan; menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Guna Hutan: menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan eknis di bidang Tata Guna Hutan; memberi petunjuk dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; membuat Telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan; lt
(1)
(2)
1. m.melakukan kerjasama dengan Seksi Investarisasi dan Perpetaan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan;
2. n.menyusun laporan Seksi Tata Guna Hutan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
3. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan secara periodik;
4. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Seksi Inventarisasi dan Perpetaan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan perpetaan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi Perpetaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
b.mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan program Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
c.melaksanakan kegiatan pembinaan Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
d.melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Inventarisasi dan Perpetaan;
e.menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
f.menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g.memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi Inventarisasi dan Perpetaan; i. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan teknis inventarisasi dan perpetaan;
j.memberi petunjuk dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
k.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; !. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan;
m.melakukan kerjasama dengan Seksi Tata Guna Hutan dan Seksi monitoring dan Evaluasi Kawasan;
n.menyusun laporan Seksi Inventarisasi dan Perpetaan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan secara periodik;
p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1)
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Tata Guna Hutan;
2. b.mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan program Monitoring dan Evaluasi Kawasan;
3. c.melaksanakan kegiatan pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kawasan;
4. d.melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kawasan;
5. e.menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan Evaluasi Kawasan;
6. f.menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
7. g.memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
(1)
1. h.menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi kawasan; i. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi Kawasan;
2. j.memberi petunjuk dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. k.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; I. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. m.melakukan kerjasama dengan Seksi Inventarisasi dan Perpetaan dan Seksi Tata Guna Hutan;
5. n.menyusun laporan Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan secara periodik;
7. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja bidang, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dins Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
2. b.mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan seksi di lingkungan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
3. c.memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
4. d.mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan;
5. e.mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan;
6. f.melakukan pembinaan teknis operasional di Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
7. g.memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. h.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. i.memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana dan program kerja;
10. j.mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola dilingkungan Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan untuk diajukan ke atasan;
11. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kehutanan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana
(1)
(2)dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
1. a.Seksi Produksi Hasil Hutan;
2. b.Seksi Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja;
3. c.Seksi luran Kehutanan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…