DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar biaya honorarium tim, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan dan latihan struktural/prajabatan dan pendidikan latihan teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen— komponen tersebut; ? & Why/mmm Pem/um» Gubernur Palma gara! v'v' .,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai Mengingat : 1. mana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat; Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18/ PUU—I/ 2003; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44-38): w... _ Him/mmm %mfumn Cin/Jemur Papua gara! 8. 10. 11. 12. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593B Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, ," "w- ! “x :… 13. 14. 15. ' ) Wim/mmm Perzinaan Gubernur Plt/mn Bam! Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693n Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737” Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor1712 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Al'as Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; .,: 16. 17. 18. 19. " ) Himpunan Wai-afwan Ciu/Jemur Walim Bmw! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi “apua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreraiat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua ' Barat Nomor 65); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat(bembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33); Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan 20. 21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas— Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66); Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembagaTeknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lemabaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 77); Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Bai at Tahun 2009 Nomor 36);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN / PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL / PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS / FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
2.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu ) tahun anggaran.
4.Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan — kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
5.Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan. terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6.Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten ) Himpunan Pei-mina» Gil/10117…“ 77/i/214r48mwf Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PP'l'K adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10.Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. ll. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12.Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13.Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. J Wim/mmm Pcmfumn (ju/Jemur Wanua Gam! [ (
14.Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/ Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15.Direksi] Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/ Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/ Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis / Fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon 11
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon [II
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV 1 d .Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan Staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural / Praj abatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis] Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini , ……N_ __… ”_. ' '” 5_E ia ) Himpunan Pemr'm'nn Gubernur ?!!/nm 73an ',4'. ”_ .',

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran] Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural] Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/ Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penal 4 Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di : Manokwari Pada Tanggal : 20 Oktober 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTI) ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 14 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTI) NATANIICL D. MANDACAN , 1 iixA. . € ' ?) Wib)/mmm Parahnmdiubornur Plc/nm &lmf 521370 “_ . VI:, L/ ”_,.(g ( BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya ""” '570830 198203 1 005 ., _... .1, .. __ …”“… _,... ...… … _. ..… ...….. .. , __ ) Wim/mmm Wcmz'umn Gu/Jcmm I'd/mn ”Qu/'n! € LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 33 TAHUN2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN] PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL] PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/ FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1.HONORARIUM TIM Untuk Tim yang bersifat khusus dengan waktu sangat terbatas):

a.Pembina/ Pelindung Rp.
b.Penanggungjawab Rp.
c.Ketua Rp. (1. Sekretaris Rp.
e.Bendahara Kegiatan (bila perlu) Rp.
f.Seksi/bidang/Koordinator Rp.
g.Anggota ' _Rp. Untuk Tim yang mempunyai masa bulan keatas) : a. b. c. d. Pembina/ Pelindung Rp. Penanggungjawab Rp. Ketua Rp. Sekretaris Rp. Bendahara Kegiatan (bila perlu) Rp. Anggota Rp. WMI/mmm Permit/rm Ciu/)crrnu' ??”/nm Bmw! (even / tugas tertentu 1.700.000,- / Kegiatan 1.300.000,— / Kegiatan 1 . IO0.000,- / Kegiatan 900.000,— / Kegiatan 700.000,— / Kegiatan 600.000,- / Kegiatan 500.000,- / Kegiatan kerja satu tahun (3 700.000,—/bulan 600.000,—/bulan 500.000,--/bu1an 400.000,—/bulan 350.000,-/bulan 300.000,—/bulan gm '.. :, 2.1. UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) Ketua Rp. 1.000.000,— / bulan Sekretaris Rp. 800.000,— / bulan Anggota Rp. 600.000,— / bulan 2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG Ketua Rp. 1.000.000,-/ bulan Sekretaris Rp. 800.000,— / bulan Anggota Rp. 600.000,- / bulan 2.3. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 1.000.000,—/bulan 2.4. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 800.000,-/bu1an
1. 3.PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
a.Bendahara Umum Daerah Rp. 4.000.000,—/bulan
b.Kuasa Bendahara Umum Daerah Rp. 3.000.000,—/bulan
c.Pengguna Anggaran Rp. 3.500.000,-/bulan
d.Kuasa Pengguna Anggaran Rp. 2.500.000,—/bulan
e.PPTK SKPD Rp. 1.500.000,-/bu1an
f.PPK SKPD Rp. 1.500.000,—/bulan
g.Bendahara Pengeluaran Rp. 1.500.000,—/bu1an
h.Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 1.500.000,-/ bulan
i.Bendahara/Penyimpan/ Pengurus Barang Rp. 1.500.000,-/bu1an
j.Bendahara Penerima Rp. 750.000,-/bulan
k.Bendahara Gaji Rp. 750.000,—/bulan [. Pembantu Bendahara Pengelumanl'x'p. 600.000,-/bulan ..373 5.1. 5.2. ' &" ) WMI/Jimny? 77mwmmnGH/Mmm' pa/JLIG'BGIWI HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
a.Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
b.Sekretaris Rp. 800.000,-/ bulan
c.Anggota Rp. 600.000,—/ bulan HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR PROVINSI PAPUA BARAT &. Ketua Rp. 5.000.000,— / bulan
b.Wakil Ketua Rp. 4.500.000,-/bu1an
c.Sekretaris Rp. 4.500.000,—/bu1an (1. Anggota Rp. 4.000.000,-/bulan HONORARIUM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR PROVINSI PAPUA BARAT
a.Koordinator Rp. 4.000.000,—/bulan
b.Anggota Rp. 3.500.000,—/bulan
c.Staf Sekretariat Rp. 1.500.000,—/bulan LEMBUR
a.Pengerjaan kegiatan diluar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya : Uang lembur .................................... Rp. 25.000,-/jam 1). Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.
1. 7.INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR
a.Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas—tugas pengamanan lingkungan kantor. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 s.d. pukul 06.00 setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 pada hari—hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut : )— Piket malam ............................... Rp. 10.000,-/jam ") Piket hari libur ........................... Rp. 5.000,—/jam
b.Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.
1. 8.BIAYA PENATARAN / PELATIHAN
a.Biaya Penataran/ Pelatihan 'r Honor maksimal Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber
1. 1.Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ Yang disetarakan Eselon I Rp. 1.700.000,—/orang/jam
2. 2.Guru Besar/Yang disetarakan Rp. 1.400.000,—/orang/jam
3. 3.Eselon Il/yang disetarakan Rp. l.000.000,—/orang/_iam
4. 4.Eselon III/yang disetarakan Rp. 900.000,-/0rang/jam
5. 5.Eselon IV/yang; disetarakan Rp. 750.000,-/orang/jam
6. 6.Non Eselon Rp. 600.0(lO,—/<)rang/jam dig) Wim/mm; PerafumnGu/zmmr Plt/nm Barat“ - 37-3 &“ u..:- / -.. > Honor maksimal Tenaga Ahli /lnstruktur/ Narasumber Bulanan : - Manajemen /Tim Pengarah
7. 1.Guru Besar Rp. 10.000.000,-/bulan
8. 2.Eselon] Rp. 8.000.000,-/bulan
9. 3.Eselon II Rp. 7.000.000,— / bulan
10. 4.Eselon III Rp. 6.000.000,—/bulan
11. 5.Supervisor Rp. 5.000.000,—/bulan
12. 6.Pelaksana Non Eselon Rp. 4.000.000,—/ bulan (untuk penceramah dari luar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)
b.Moderator Rp. 300.000,— /jam
1. 0.Notulen Rp. 150.000,—/jam
d.Operator/Asrot Rp. 150.000,- /jam
e.Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatan / sidang: - sewa gedung pertemuan Rp. 14.500.000,-/hari
f.Penyusun Pidato] Sambutan Rp. 1.000.000,- /sambutan
g.Pembaca sambutan kegiatan Rp. 1.500.000,- / kegiatan
h.MC Rp. 750.00(),-/kegiatan
i.Pembawa do'a / Rohaniawan Rp. 500.000,— / kegiatan
j.Dirigen Rp. 500.000,— / kegiatan
k.Honor peserta kegiatan Rp. 300.000,—/hari
l.Pemain musik Rp. 500.000,—/kegiatan
1. 9.TUGAS BELAJAR &. Tugas Belajar 82 0 Biaya hidup Rp. 2.500.000,-/bulan ' Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.250.000,—/bulan/ peserta 0 Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 750.000,—/bulan/peserla . Biaya buku—buku Rp. 2.500.000; / semester/ peserta 0 Biaya Fotocopy Rp. I.500.000,—/semest.er/peserta 5'4 '. E) Hun/mun"%mlmrmGu/Jtmm 'Pa/mnBaml ”_ ga - Biaya penyusunan Tesis Rp. Rp. Rp. Biaya Penelitian Biaya Kesehatan Biaya kursus bahasa inggris Biaya wisuda Biaya Transportasi
b.Tugas Belajar 81
1. 10.PENGIRIMAN DIKLAT PIM a. Biaya hidup Biaya sewa rumah (di Jakarta) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Biaya buku—buku Biaya Fotocopy Biaya penyusunan Skripsi Biaya Penelitian Biaya Kesehatan Biaya wisuda Biaya Transportasi Kontribusi Peserta ' Eselon II ' Eselon III . Eselon IV Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. . 1.000.000,—/semester/peserta 3.000.000,-/peserta 8 .000.000,—/ peserta 1 .500.000,- / tahun / peserta 2.500.000,- / peserta 5.000.000,— / peserta 500.000,- / bulan 2.500.000,—/bulan 1.250.000,—/bulan 750.000,—/bulan/peserta 2.000.000,-/semester/peserta . 3.000.000,-/ peserta . 5.000.000,—/peserta . 1.500.000,—/tahun/peserta . 3.000.000,—/peserta 500.000,—/bulan Rp. 30.261.000,—/peserta Rp. 22.125.000,-/peserta Rp. 20.230.000,-/peserta
b.Honorarium Peserta Kegiatan :| sat; uh_g “fi & : : »; . pil. . - Eselon II Rp. 12.000.000,—/peserta/kegiatan » Eselon III Rp. 8.000.000,—/peserta/kegiatan » Eselon IV Rp. 6.()00.000,-/peserta/kegiatan m/nmzm War/trima” Ciu/mmm 'Pn/nm &mf 377
1. 0.Biaya Cetak/Penggandaan . Eselon II Rp. 2.000.000,— / peserta . Eselon III Rp. 1.500.000,—/ peserta . Eselon IV Rp. 1.000.000,—/ peserta CATATAN: > Semua honor sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk pajak. GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTI) ABRAHAM o. ATURURI Sa '- - sesuai dengan aslinya NIP. 19570830 198203 1 005 : [' KA '/ . . . ..,. .,..... - ...-..,,,-... ….. ..-...- ....,__ ,. _, Wim/mmm T'cmlumn Ciu/Mrmu' 'Pa/nm Bam! &, *: V LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 20TAHUN2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT A. RINCIAN INDEKS/ STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL HARGA NO URAIAN KEGIATAN SATUAN SATUAN I. HONORARIUM PANITIA Org/Keg - PENYELENGGARA DIKLAT ( 1 BULAN KEATAS)
2. 1.Penanggung Jawab OK 2.500.000
3. 2.Ketua/ Koordinator OK 2.000.000
4. 3.Asisten OK 1.500.000
5. 4.Anggota OK 700.000 II. l-IONORARIUM PANITIA Org/Keg - PENYELENGGARA DIKLAT (10 HARI KEATAS) 2.000.000
6. 1.Penanggung Jawab OK 1.200.000
7. 2.Ketua] Koordinator OK 1.000.000
8. 3.Asisten OK 600.000
9. 4.Anggota OK III. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (SAMPAI DENGAN 9 HARI) 1.500.000
10. 1.Penanggung Jawab OK 1.000.000
11. 2.Ketua/ Koordinator OK 900.000
12. 3.Asisten OK 500.000
13. 4.Anggota OK % :y .../.…. . ..,... . _,-.. ...... ,.. . ) fhm/mna" T'cmlumn Ciu/mmm Wuhua Bam! (”Fw- , . …- “X 3... IV. 1. Uang Saku Pesertadiatas 1 OK Bulan
14. 2.Uang Saku Peserta diatas 10 OK Hari 750.000
15. 3.Uang Saku Peserta s.d 9 Hari OK 600.000
16. 4.Uang Saku Peserta Diklat PIM .OK 500.000 IV 2.500.000
17. 5.Uang Saku Peserta Diklat PIM OK 3.500.000 III
18. 6.Penyelenggara Ujian (Pretes 1.500.000 dan Postes) 1.000.000
a.Menyusun Naskah Soal Tim 1.000.000 Ujian
b.Koreksi Tim
c.Pengawas Ujian Tim
1. 7.Bahan Materi dan Petugas
a.Biaya Legislatif S'I'TPP Angkatan 5.000.000
b.Naskah Pidato Kegiatan 1.000.000
c.Buka Tutup Kegiatan OK 1.500.000 (1. MC / Pembawa Acara OK 500.000
1. 6.Pembawa Doa OK 500.000 [. Dirigen/Palu Pemain Musik OK 500.000
g.Tenaga Kesehatan Tim 10.000.000
h.Tenaga Keamanan Tim 10.000.000 V. HONORARIUM TENAGA AKADEMIS ?
1. 1.Honor Narasumber/ lnstruktu r/ Fasilitator
a.Narasumber/Instruktur/ Org/JP 400.000 Fasilitator
b.Pembimbing Pendamping Org/JP 250.000 Banchmarking di lokasi
1. 2.Piket
a.Piket Kelas OH 150.000
b.Piket Malam OH 150.000
c.Piket Harian OH 150.000 Catatan: *) Rincian biaya selain yang tercantum pada. indeks di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku …“:X …_ _,, __/ “5.3 1: … -, Egi)Nim/hmm %manGu/lcmul WII/um 841le 380 ....... B. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN HARGA NO URAIAN KEGIATAN SATUAN SATUAN ]. HONORARIUM TIM PANTUKHIR Org/Jam -
1. 1.Eselon] OJ 1.700.000
2. 2.Eselon II OJ 1.000.000
3. 3.Eselon III OJ 900.000
4. 4.Eselon IV OJ 800.000
5. 5.Pendamping OJ 200.000 II. HONORARIUM 'I'IM KESEHATAN Org/JP
6. 1.Tim Medis OJ 300.000
7. 2.Para Medis OJ 250.000
8. 3.Pendamping OJ 200.000 …. HONORARIUM TIM KESAMAFTAAN ]. Penanggung Jawab OJ 300.000
9. 2.Koordinator OJ 250.000
10. 3.Anggota OJ 200.000
11. 4.Pendamping OJ 200.000 IV. HONORARIUM TIM PENGAWAS TES AKADEMIK
12. 1.Penanggung Jawab 0.) 300.000
13. 2.Koordinator OJ 250.000
14. 3.Anggota OJ 200.000 '?:?) Wim/mna” Per/mlm" Guhmm ?a/mn Bam! ___.3/ C. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BAPERJAKAT . HARGA NO URAIAN KEGIATAN SATUAN SATUAH HONORIUM TIM FIT AND I- PROPER TEST CALON SEKDA Org/Reg — KABUPATEN/ KOTA
15. 1.Ketua OK 2.500.000
16. 2.Sekretaris] Anggota OK 2.000.000
17. 3.Sekretariat
18. 4.Koordinator Sekretariat OK 1.000.000
19. 5.Staf Sekretariat OK 750.000 HONORIUM PENYUSUNAN “_ JABATAN DAN PENYELESAIAN SK JABATAN STRUKTURAL DAN NASKAH
20. 1.Gubernur OK 5.000.000
21. 2.Wakil Gubernur OK 4.000.000
22. 3.Ketua Baperjakat OK 3.500.000
23. 4.Sekretaris/Angota OK 3.000.000
24. 5.Pejabat Eselon II OK 2.500.000
25. 6.Pejabat Eselon III OK 2.000.000
26. 7.Staf OK 1.500.000 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI Salinan sesuai dengan aslinya “rw .…. .lf' . . . - - &. . Wim/mmm Pcmmmn Ciu/mvmr 774011118502?! , .,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…