DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 34 Tahun 2014

Nomor: 34
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan gubernur Papua Barat nomor 4 Tahun 2009 tentang rincian tugas dan tata kerja sekretariat daerah provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) ff …erta/.. i .. .. . ' :" sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;

2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhUSus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan WW....Mer ”M' . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 84 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat ( Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65); * %…4_ 4—1 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal ! Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat ( Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 84) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Bab II, Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Bagian Keempat Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berut:

Pasal 74

(1)Biro Perekonomian mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, f , ? "f…m/Mrf "
(2)mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan perekonomian. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan rencana dan program berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan ;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan biro perekonomian dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
3. c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
4. d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan biro perekonomian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
5. e.mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sarana perekonomian berdasarkan peraturan perundang- undangan dan perkembangan isu strategis;
6. f.mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan di " “lw/awi _1. ;_ f' .i '. _;; .fi ur bidang perekonomian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis;
7. g.mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pengembangan kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha berdasarkan peraturan perundang—undangan dan perkembangan isu strategis;dan
8. h.merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sarana perekonomian, pelayanan di bidang perekonomian daerah, serta pengembangan kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha berdasarkan kajian kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. i.melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan sarana perekonomian, pelayanan di bidang perekonomian daerah, serta pengembangan kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha dengan menyusun kajian akademis untuk penyempuranaan kinerja di bidang pengembangan perekonomian daerah;
10. j.merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan administratif di bidang pengembangan perekonomian daerah berdasarkan rencana dan j..…waww '.. f ' _" ' program kerja yang telah ditetapkan untuk perbaikan kinerja lembaga; menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan sarana perekonomian dengan menyusun sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak—pihak yang membutuhkan; mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan biro perekonomian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan biro perekonomian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(3)Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
1. a.Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Energi dan Perdagangan;

Pasal 75

(1)Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Energi dan Perdagangan mempunyai fungsi menyusun program, koordinasi,fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pembinaan administrasi bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industri, Energi, dan Perdagangan berdasarkan ketentuan dan arahan pimpinan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berjalan lancar.
(2)Untuk Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Energi dan perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana dan program kerja bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas ' ' WWW rie/'. . _. ' pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancar; . mengoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan; . membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancar; .mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-nundangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebUakan; . mengkoordinir pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan secara periodik maupun insidental sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan ; I'm g—
3. g.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; hlmengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan berdasarkan renstra dan renja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. i.merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
5. j.mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan menyusun analisis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
6. k.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dalam bidang W. * pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan membimbing dan mengarahkan agar tersusun rancangan peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; . menghimpun data dan informasi penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri, energi, dan perdagangan dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak—pihak yang membutuhkan; .mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan enengah, industri, energi, dan perdagangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang da dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; .membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian koperasi, usaha mikro, kecil, dan enengah, industri, energi, dan perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan .melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(3)Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Energi dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
1. a.Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah;
2. b.Sub Bagian Industri dan Energi;
3. c.Sub Bagian Perdagangan dan Pemasaran. SUB BAGIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 76

(1)Sub bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan penyiapan bahan pembinaan administrasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana dan program kerja subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan; / W.. … ' * f ' ' mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancer; mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancar; menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan; menyusun telaah teknis pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. h.melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
3. i.merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan; ]. mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja lembaga;
4. k.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
5. l.merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, W f…wwa' ' __ _ ' ' » ” kecil, dan menengah sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;dan
6. m.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. n.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
8. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
10. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas.
(1)
(2)SUB BAGIAN INDUSTRI DAN ENERGI

Pasal 77

Sub bagian Industri dan Energi mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan penyiapan bahan pembinaan administrasi Industri dan Energi. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Industri dan Energi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana dan program kerja subbagian industri dan energi berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebnakan;
b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian industri dan energi dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan Iancer;
c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian industri dan energi;
d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian industri dan energi setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer;
e.menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi berdasarkan peraturan perundang- undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan; f. menyusun telaahan teknis pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
g.melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energy;
h.melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
i.merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan; Wi; … " " " mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja lembaga; mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; .mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi industri dan energi dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian industri dan energi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian industri dan energi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. SUB BAGlAN PERDAGANGAN DAN PEMASARAN

Pasal 78

(1)Sub Bagian Perdagangan dan Pemasaran mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan administrasi perdagangan dan pemasaran.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perdagangan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana dan program kerja subbagian perdagangan dan pemasaran berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian perdagangan dan pemasaran dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan Iancer;
3. c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian perdagangan dan pemasaran;
4. d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian perdagangan dan pemasaran setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan Iancer;
5. e.menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran berdasarkan peraturan perundang—undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan;
6. f.menyusun telaah teknis pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
7. g.melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran;
8. h.melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
9. i.merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan; ]. mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja lembaga;
10. k.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
11. l.merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
12. m.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
13. n.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas—tugas di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi perdagangan dan pemasaran dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak—pihak yang membutuhkan;
14. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian perdagangan dan pemasaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian perdagangan dan pemasaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
16. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. BAG IAN PENANAMAN MODAL, PROMOSI DAN BADAN USAHA MlLIK DAERAH

Pasal 79

(1)Bagian Penanaman Modal, Promosi dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan administrasi Penanaman Modal, Promosi dan Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Penanaman Modal, Promosi dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja bagian penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka; menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan bagian penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancar;
3. c.mengoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program bagian penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah;
4. d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan bagian penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer;
5. e.mengkoordinasikan mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakanteknis penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan;
6. f.mengkoordinir pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah secara periodik maupun insidental sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
7. g.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan & kru—”BW“ " ' ' A ' ' “ usaha milik daerah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; . mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah berdasarkan renstra dan renja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; '. merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; . mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah dengan menyusun analisis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; . mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dalam bidang pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha milik daerah dengan membimbing dan mengarahkan agar tersusun rancangan peraturan perundang—undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
(3)
1. l.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan engembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal, promosi, dan badan usaha ilik daerah dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat imanfaatkan oleh pihak—pihak yang membutuhkan ; m.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bagian penanaman modal, promosi, dan adan usaha milik daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka erbaikan kinerja di masa mendatang;
2. n.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian penanaman modal, promosi, dan adan usaha milik daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai ertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
3. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. a.Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
5. b.Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
6. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro. ”W pa…, f'mM SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI

Pasal 80

(1)Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan administrasi penanaman modal dan promosi.
(2)Untuk Melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Penanaman Modal dan promosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja subbagian penanaman modal dan promosi berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian penanaman modal dan promosi dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancar
3. c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian penanaman modal dan promosi; f'ffW … f ' W…! '. …'
4. d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian penanaman modal dan promosi setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer;
5. e.menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan; f. menyusun telaah teknis pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
  1. 9.melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah;
6. h.melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik & WWW/”Wii.”! "
7. i.merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
8. j.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja lembaga;
9. k.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
10. l.merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; & m.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang—undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
11. n.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
12. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian penanaman modal dan promosi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13. p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian penanaman modal dan promosi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
14. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 81

(1)Sub bagian Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi badan usaha milik daerah.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Badan Usaha Milik daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana dan program kerja subbagian badan usaha milik daerah berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian badan usaha milik daerah dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancer;
3. c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian badan usaha milik daerah;
4. d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian badan usaha milik daerah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan Iancer; menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan; menyusun telaah teknis pengembangan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerahsesuai potensi daerah; melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang membutuhkan; ]. mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja Iembaga;_
5. k.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; |. merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi penanaman modal dan promosi potensi perekonomian daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
6. m.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang—undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. n.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah sesuai potensi perekonomian daerah dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkanpleh pihak-pihak yang membutuhkan;
8. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian badan usaha milik daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian badan usaha milik daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai penanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
10. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Pasal 82

(1)Sub bagian tata usaha biro mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang ketatausahaan biro. in WWW” :
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

8.menyusun rencana dan program kerja subbagian tata usaha biro berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan; mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional di lingkungan subbagian tata usaha biro dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancar; mengoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian tata usaha biro; membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian tata usaha biro setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer; penyelenggaraan pengelolaan arsip dan tata usaha biro dengan mengacu sistem yang sudah ada untuk ketertiban pengelolaan arsip dan tata usaha biro; &

f.melaksanakan pengelolaan arsip dan tata usaha biro berdasarkan peraturan perundang— undangan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan biro;
g.menyusun rencana kebutuhan perlengkapan biro, rencana anggaran, dan pengelolaan kepegawaian biro sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rencana yang akan datang;
h.menyiapkan keperluan dalam acara rapat internal biro berdasarkan arahan dan petunjuk kepala bagian untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan biro;
i.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan kegiatan biro dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha biro dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
k.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha biro sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; |. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. & 1 WW” ww BAGIAN PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 83

(1)Bagian Perhubungan, parawisata dan ketenagakerjaan mempunyai fungsi menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata dan ketenagakerjaan.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
1. a.menyusun rencana dan program kerja bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancer; ”' . mengoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan; .membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer; . mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan . mengkoordinir pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan secara periodik maupun insidental sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; . mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik; . mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan berdasarkan renstra dan renja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan menyusun analisis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; .mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dalam bidang pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan membimbing dan mengarahkan agar tersusun rancangan peraturan perundang—undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; |. menghimpun data dan informasi penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan administrasi di bidang perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat imanfaatkan oleh pihak— pihak yang membutuhkan;
3. m.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
4. n.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian perhubungan, pariwisata, dan ketenagakerjaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;dan
5. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(3)Bagian Perhubungan, Pariwisata dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
1. a.Sub Bagian Usaha Perhubungan.
2. b.Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan.
3. c.Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. :…W. W ' ' '
(1)
(2)SUB BAGIAN USAHA PERHUBUNGAN

Pasal 84

Sub Bagian_ Usaha Pehubungan mempunyai fungsi menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyiapan bahan usaha perhubungan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian usah. Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana dan program kerja subbagian usaha perhubungan berdasarkan renstra sekretariat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), usulan program dan permasalahan serta skala prioritas di bidangnya untuk kejelasan kebijakan;
b.mendistribusikan tugas kepada unsur staf di lingkungan subbagian usaha perhubungan dengan mendisposisi dan memberikan perintah tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar implementasi/ketugasan dapat berjalan lancer;
c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program subbagian usaha perhubungan;
d.membina dan mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan subbagian usaha perhubungan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancer;
e.menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan berdasarkan peraturan perundang— undangan dan perkembangan isu strategis untuk bahan pengambilan kebijakan;
f.menyusun telaah teknis pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
g.melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan;
h.melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pemberian fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan dengan menganalisis pokok permasalahan untuk menghasilkan solusi yang terbaik;
i.merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan; ]. mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan evaluasi pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan melalui rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk perbaikan kinerja lembaga;
k.mengorganisasikan dan melaksanakan pengumpulan bahan pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan secara terarah, terencana, dan terkendali agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
l.merencanakan, mengendalikan, dan mensistemasikan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan dengan menyusun konsep pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
m.mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di bidang pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan berdasarkan naskah akademik yang disusun agar tersusun rancangan peraturan perundang—undangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
n.menghimpun data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pembinaan usaha perhubungan dengan mengacu pada sistem informasi yang komprehensif agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
o.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian usaha perhubungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;dan
p.membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian usaha perhubungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai penanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang. SUB BAGIAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…