DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pemberian tunjungan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarulmhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 39523 ' ) Min/umun Peraturan Gubernur 171401151814er Q&A

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, (g)) Him/Iman 'Pemfumn Ciu/Jemm- ?!!/mn 'Bm'af - 384 ”,.-. ._ “_, _ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan ;( g!1 ya Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712k
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20 10 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Pewvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104k 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau 'Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran _/ Wim/WW; %mzhmn Ciu/Jemm- ??!!/um Bam!”,)ui, Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]; …;,pr … W.--… …. .…… . L _ s; , ' 'Q ) Him/mmm 1731-0an Ciu/Jam:.lr Walnmfiam/ ". MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: .1Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRPB dalam hal daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRPB.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, dan harga setempat.

Pasal 3

Tunjangan perumahan dibayarkan kepada pimpinan dan anggotz-i DPRPB yang nyata—nyata tidak menempati rumah jabatan pimpinan atau- rumah dinas anggota DPRPB. ) Wim/mm" Pamfltmr; GMIM")!!! Pahu/:Beraf& €":

Pasal 4

(1)Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRPB meliputi sewa rumah beserta perlengkapannya sesuai criteria sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRPB. Perlengkapan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan rumah/asisten rumah tangga, meubeler, belanja listrik, air gas, telepon dan media massa. Penjabaran lebih lanjut mengenai perhitungan fasilitas perlengkapan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)
(3)

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRPB per bulan ditetapkan sebagai berikut: [ BESARAN BESARAN NO JABATAN FASILITAS FASILITAS !SEWA RUMAH PERLENGKAPAN JUMLAH ; 1. _! Ketua 10.500.000,00 8.000 000 00 13 500 000, 00 ! 2. [ Wakil Ketua 8.500.ooo,oo 7 500. 000 00 " 16. 000. 000, 00 ; i

3.Anggota 6.500.000.00 7. 000. 000 00 i
13.500.000 00 [ .- '..._...__ _-_…_.- .- __ ___- ...... ...i

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRPB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “x.-- )7-li'mfmnnn Perahu-tm Ciu/mmm Palm/i '?zim/ &

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di : Manokwari Pada Tanggal : 20 Oktober 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya &2) Him/zurmn 'Pemfumn Ciu/Jamur Papua Bam! k'». / LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TANGGAL 20 Oktober 2016 FASILITAS PERLENGKAPAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB I. KETUA NO. - - JENIS BELANJA BESARAN

1.3133221133“ “” / ASiSte“ Rp. 1.800.000,00
2.Belanja Meubeler Rp. 1.500.000,00
3.Belanja Listrik Rp. 1.900.000,00
4.Belanja Air Rp. 400.000,00
5.Belanja Gas Rp. 300.000,00
6.Belanja Telepon Rp. 1.800.000,00
7.Belanja Media Massa Rp. 300.000,00 Jumlah Rp. 8.000.000,00 II. WAKIL KETUA NO. JENIS BELANJA BESARAN Biaya Pemeliharaan / ASisten Rumah Tangga RP. 1.600.000,00 H
2.Belanja Meubeler Rp. 1.400.000,00
3.Belanja Listrik Rp. 1.800.000,00
4.Belanja Air Rp. 400.000,00
5.Belanja Gas Rp. 300.000,00
6.Belanja Telepon Rp. ]. 700.000,00
7.Belanja Media Massa Rp. 300.000,00 Jumlah Rp. 7.500.()O0,00 tg) Himpunan Pemicu-an Ciu/Jemur 'Pn/nm Gam! ., III. ANGGOTA NO. JENIS BELANJA BESARAN |_- 71.0“SJ'P59P Blaya Pemehharaan / Asxsten Rp. 1. 400.000,00 Rumah Tangga Belanja Meubeler Belanja Listrik Belanja Air Belanja Gas Belanja Telepon Belanja Media Massa Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.700.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 1.600.000,00 Rp. 300.000,00 Jumlah Rp. 7.000.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya ,443 … .. ' 3) Mhz/mna .; ._,_-,:-. ', _… … n Pamfumn Gubernur Flv/ma Bmw/' GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…