Peraturan gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas perkebunan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2 3.
BAB II
Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Terdiri dari : . Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan; . Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan; . Bidang perlindungan Perkebunan; Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Perkebunan; . Kelompokjabatan Fungsional; . Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). jo.-amapp'm GW - . .,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan program kerja, pengelolaan data dan informasi serta monitoring evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
Seksi Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan pembiayaan, pupuk dan pestisida. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida mempunyaifungsi :
Membuka PDF…