Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas perumahan provinsi Papua Barat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat; “1,4… , Wika. ___, ' Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; .Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. ' Wiliem?“ LL."."L . .. ' 10. 11. 12. 13. 14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan- pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diarahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Satuan kerja adalah perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah.
BAB II
Susunan Organisasi Dinas Perumahan Terdiri dari:
Dinas Perumahan dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
Bidang Perumahan formal dan swadaya dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi di bidang perumahan formal dan swadaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai fungsi:
Membuka PDF…