DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 35 Tahun 2022

Nomor: 35
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraruran Guhernur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Papua Bamt.
1. 2.Pernerintah Daerah adalah Pemcrintah Dacrah Provinsi Papua Barat,
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
3. 4.S:-ltt,t::3n Kcrja Pcrartgkar Daer-ab _y:,ng ecfanj'urrrya disingk.at SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pernerintah Daerah Prcvinsi selaku pcngguna anggaran/pcngguna barang.
4. 5.Dokumcn Pclaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pcndapatan dan belanja SKI'D atau dokumen yang memuat pendapatan, bclanja dan pcmbiayaan oKPD yang melaksanakan Iungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Darang.
5. 6.Standa.r satuan harga barang/jasa adalah standar harga barang/jasa yang digunakan dalam mcnyusun perencanaan angga.ran belanja daerah.
6. 7.Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah tcrmasuk pajak.

Pasal 2

Maksu<l dilctapka!lnya Peraturan Cubemur mt untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungiawabkan mclalui standarisasi satuan harga harn.ng/jas�.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a.menjadi salah satu dasar dalam pcnyusunan perencanaan dan penganggaran yang bcrdasarkan pada tolok ukur kincrja;
b.menentukan kewajaran belania dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.merninimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jclas yang mcnyebabkan inefisiensi anggaran, dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifuas dalam Standar satuan harga barang/jasa untuk pcngadaan barang/jasa kebutuhan Pcmerintah Provinsi Papua Barnt. 11Al3 II PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK PENCADAAN BARANG/,JASI\

Pasal 4

( 1) Standar satuan harga hamng/jasa terdiri dari pembelian atas suatu barang/jasa yang rlihutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Sr.andar saruan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalarn penyusunan dolrumen perencanaan anggaran belanja Oacrah dcngan kctcntuan scbagai berikut:
1. a.tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga Pcrkiraan Scndiri; dan
2. b.untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang basil tcrnpahan, dalarn penyusunan dokumen pcrcncanaan anggaran belanja Daerah diterapkan sesuai kcbutuhan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan mcmpcdomani harga pasar dan kctcntuan peraturan pcrundang-undangan.
(3)Standar satuan harga barang/jasa scbagairnana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Cubcmur ini. l'aAAI 5
(1)SKPD dalam melaksanakan kegiatannya bcrpcdoman pa.da 01'/\ SKPD.
(2)Pcmbclian untuk kcgiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sesuai harga pasar dcngan batas paling tinggi scbagaimana diatur dalarn Peraturan Gubcmur ini. 7

Pasal 6

(1)Apabila terdapat jenis barang yang Lidak tercantum dalam lampiran Peraruran Gubernur ini, spesiflkasi barang yang tidak sesuai dcngan perencanaan disebabkan karena harga pasar barang yang akan diadakan lcbih tinggi dari DPA SKI'D, spesifikasi barang tidak diperoleh di pasar arau spcsifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPO tidak sesuai dcngan kondisi aktual pelaksanaan kcgiatan, maka dilakukan pcmutakhiran bcrdasarkan:
1. a.usulan SKPD;
2. b.perubahan kcbijakan; dan/atau c, pcrubahan pcraturan pernndang-undangan,
(2)Pcmutakhiran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan rnelakukan verifikasi dan validasi atas perubahan lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Pcmutakhiran tcrhadap larnpiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. . s. BABY

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dcngan pcnempatannya dalaln Berita Dacrah Provinsi Papua Ba rat. Ditetapkan cli Manokwari pada tanggal S Desember 2002 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TfD PAULUS WATERPAUW Diudangkan di Manokwari pada tanggal 6 Desember 2022 Pj. SEKR£'I'AR1S l)AJ,;RAH PROVINS! PAPUA BARAT CAP/ITD DANCE SANGKEK BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36. · ashnya, Dr. Roberth ar, S.H., M.Hum., M.M., CLA Pembina Utama Madya NIP. 196508181992031022

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…