DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2014

Nomor: 38
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894)sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian JayaTengah, Provinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang [Ww/WWW __fvf ', _. __ .f. …' ' , _ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059” Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 306);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31); 11.Peraturan' Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian dan Pemulihan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. W'wawf ' "
7.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8.Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 10.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 11.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 12.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 13.0rang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Sampah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 4

(1)Pengurangan sampah meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(3)Ketentuan tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. PasalS Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pembatasan
(1)
(2)
(3)timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

a.menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang. Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4)Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasa|7 Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan
(1)
(2)kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna . ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Pasal 8

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan: 9519.69»

(1)
(2)pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh:

a.setiap orang pada sumbernya;
b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c.pemerintah kabupaten/kota. Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b.sampah yang mudah terurai;
c.sampah yang dapat digunakan kembali;
d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
e.sampah lainnya.

(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
(4)
(5)
(1)kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 11

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh:

a.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
b.pemerintah kabupaten/kota.

(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
1. a.TPS;
2. b.TPS 3R; dan/atau
3. c.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
(4)TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; . luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;b
2. c.lokasinya mudah diakses;
3. d.tidak mencemari lingkungan; dan e . memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
(5)Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(2)Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib:
1. a.menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. b.melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
(3)Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
(4)persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…