DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2014

Nomor: 39
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kota bersih dan teduh provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempersiapkan Kabupaten/Kota mengikuti program Adipura tingkat nasional perlu diawali dengan pembinaan Kota Bersih dan Teduh tingkat Provinsi Papua Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kota Bersih dan Teduh Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor018/PUU-I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 306);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor31);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian dan Pemulihan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor83); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOTA BERSIH DAN TEDUH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program Adipura adalah Program Berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian Ligkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh.

8.Kota Bersih dan Teduh Provinsi Papua Barat adalah Program Kerja berlingkup Provinsi yang dikelola oleh Bapedalda Provinsi Papua Barat dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh.
9.Periode Penilaian adalah jangka waktu penilaian Kota yang Bersih dan Teduh yang dinilai dari bulan Juni tahun berjalan sampai bulan Juli tahun berikutnya.

Pasal 2

Kota Bersih dan Teduh bertujuan untuk mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penetapan prinsip—tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Kota Bersih dan Teduh diberlakukan bagi kota yang telah berusia 4 (empat) tahun / Kota yang telah tersedia fasilitas pelayanan publik.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Kota Bersih dan Teduh diselenggarakan oleh Gubernur.
(2)Gubernur dalam penyelenggaraan Kota Bersih dan Teduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada instansi yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

Pasal 5

Gubernur melaksanakan penilaian terhadap peserta Kota Bersih dan Teduh. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.penilaian non fisik; dan
b.penilaian fisik. Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penilaian. Penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penilaian.

Pasal 6

Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 3 dilakukan dengan cara mengisi kuisioner sesuai dengan kriteria penilaian non fisik Kota Bersih dan Teduh sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kuisioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Gubernur melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non fisik Kota Bersih dan Teduh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)
(2)
(3)
(4)

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 7

Penilaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri atas wakil dari :

a.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
b.Pemerintah Daerah Provinsi. Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:
a.Menteri bagi tim penilai fisik dari Kementerian Lingkungan Hidup; dan
b.Gubernur untuk tim penilai fisik dari daerah Provinsi. Keanggotaan dari tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat; Perguruan tinggi; Media massa; Organisasi lingkungan; Pemerhati lingkungan; Lembaga swadaya masyarakat; Lembaga/Dewan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan. nerusin?!» Tim penilai fisik untuk pemantau berjumlah 5 (lima) orang.

BAB IV

PEMBENTUKAN TlM PEMANTAU KOTA BERSIH DAN TEDUH

Pasal 8

(1)Kota Bersih dan Teduh diselenggarakan oleh Gubernur.
(2)Gubernur dalam penyelenggaraan Kota Bersih dan Teduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

Pasal 9

(1)Gubernur melaksanakan penilaian terhadap Kota Bersih dan Teduh.
(2)Gubernur dalam penyelenggaraan Kota Bersih dan Teduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemantau.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Tim Pemantau Kota Bersih dan Teduh Provinsi mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

a.melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan Kota Bersih dan Teduh Kabupaten/Kota.
b.melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Kota Bersih dan Teduh.
c.merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana Kota Bersih dan Teduh.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…