DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah bidang non konstruksi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH BIDANG NON KONSTRUKSI. " BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah/Provinsi adalah Gubernur Papua Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah/Provinsi. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Asisten Bidang Administrasi adalah Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Kepala Biro Plengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi Papua Barat. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Gubernur untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik Negara/Daerah dimasing — masing SKPD. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang peseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi] jasa konsultansi / jasa lainnya. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Bidang Non Konstruksi yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Kelompok Fungsional Pengadaan adalah sekumpulan Personil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Gubernur. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Pengadaan adalah Tim yang beranggotakan dari Personil Kelompok Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang. bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pemikiran (Brainware). Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (Skillwere) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjudnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dilakulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan Dokumem Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan/ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana swakelola. Ai 26. 27. 28. 29. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah non- departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim teknis dan/atau tim ahli adalah tim yang mempunyai kemampuan memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk ULP Barang/Jasa Pemerintah Daerah Bidang Non Konstruksi.
(2)ULP Barang/Jasa Pemerintah Daerah Bidang Non Konstruksi adalah Lembaga Non Struktural.
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 3

ULP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah koordinasi Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi. ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan secara tertulis hasil proses pengadaan barang/jasa kepada SKPD pengusul yang menerangkan kebenaran prosesnya.

Pasal 4

Susunan Organisasi ULP, terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sekretaris; Kelompok Kerja; dan
d.Staf Pendukung !” Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa non konstruksi untuk seluruh SKPD sampai dengan tahap penetapan pemenang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas ULP mempunyai fungsi : EPP-PET Mengkaji ulang Rencana Umum pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Menetapkan Dokumen Pengadaan; Menetapkan Besaran nomonal jaminan penawaran; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan kepada balai layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; Melakukan penilaian kualilikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggahan bila ada diterima; Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1.Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
2.Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,— (sepullh milyar rupiah)
3.Penyerahan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
4.Penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; ]. Menyusun laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi;

k.Memberikan Penanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan I. Melaksanakan Evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

Pasal 7

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Biro Perlengkapan yang mempunyai tugas :
1. a.Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP,
2. b.Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP,
3. c.Menyusun progam kerja dan anggaran ULP,
4. d.Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan,
5. e.Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur,
6. f.Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP,
7. g.Menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban. kerja masing-masing,
8. h.Mengusulkan penempatan/pemlndahan/pemberhentian anggota Kelompok Kerja ULP kepada Gubernur dan/atau PA/KPA, dan
9. i.Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
1. a.Melakukan fasilitasi persiapan dan pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.Melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.Melaporkan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP dan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja kepada Sekretaris Daerah.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok kerja. '
(4)Keanggotaan Sekretariat, kelompok Kerja dan Staf Pendukung ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.Seksi Pelayanan;
2. b.Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
3. c.Seksi Informasi dan Pengaduan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ULP.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.Menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi " dan pelaporan;
2. b.Melaksanakan penatausahaan dan kesekretariatan ULP;
3. c.Melakukan fasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan SKPD;
4. d.Melakukan fasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa secara manual dan elektronik;
5. e.Melakukan fasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumberdaya manusia dan Kelompok Kerja/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.Menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh SKPD, dengan nilai :
  1. 1.Pengadaan barang/pekerjaan non konstruksi/jasa lainnya, di atas Rp. 500.000.000,— (lima ratus juta rupiah);
  2. 2.Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,— (lima puluh juta rupiah); dan
7. g.Memilah dan mendistribusikan kegiatan kepada seluruh Kelompok Kerja.

Pasal 9

(1)Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.Menyiapkan biaya untuk proses Pengadaan Barang/Jasa, dan
2. b.Menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa.
(2)Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
2. b.Melaksanakan fungsi ketatausahaan; dan
3. c.Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.
(3)Seksi Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.Menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbasis pada Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. b.Melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan Barang/Jasa;
3. c.Menyediakan berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan Barang/Jasa; dan
4. d.Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 10

(1)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
2. b.Kelompok Kerja Jasa Konsultansi; dan
3. c.Kelompok Kerja Jasa Lainnya.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(3)Kelompok Kerja sebagimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Kelompok Kerja Pengadaan Barang sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi sebanyak 5 (lima) orang; dan
3. c.Kelompo Kerja Pengadaan Jasa Lainnya sebanyak 5 (lima) orang.
(4)Masing-masing kelompok kerja dapat dibentuk lebih dari satu sesuai kebutuhan.
(5)Kelompok Kerja melibatkan unsur SKPD yang mengusulkan kegiatan pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
(6)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas melaksanakan proses pemilihan pengadaan Barang/Jasa.
(7)Kelompok Kerja berkerja secara independen dan bertanggungjawab penuh terhadap hasil proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
(8)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)-, Kelompok Kerja mempunyai fungsi :
1. a.Melakukan kaji ulang terhadap spesifiksi dan HPS paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
2. b.Mengusulkan perubahan HPS kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3. c.Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
4. d.Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan bila ada diterima;
5. e.Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedian jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
6. f.Menetapkan pemenang untuk :
  1. 1.Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
  2. 2.Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,— (sepuluh miliar rupiah).
7. g.Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
8. h.Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP; |. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan ]. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
(9)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian/kualifikasi yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

(1)Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertindak sebagai panitia dalam kelompok kerja sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris ULP.
(2)Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengembangkan kebijakan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Pendukung mempunyai fungsi :
1. a.Menyusun kebijakan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, dan
2. b.Melaksanakan kegiatan terkait dengan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa serta melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…