DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Papua Barat Mengingat 1. Papua Barat tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat; Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18 / PUU-I / 2003; . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Peraturan Gubernur Papua Barat Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang— Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun ' 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Gubernur Papua Barat 10. 11. Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010TentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741); . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; . Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahum 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002 / PRT / KA / VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ( ULP) Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Gubernur Papua Barat “
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja SekretariatDaerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 32)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah ProvinsiPapua Barat Tahun 2012 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemun'ni, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah GubernurPapua Barat. Peraturan Gubernur Papua Barat
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi Papua Barat.
6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut denganPengadaan—Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lainPengguna APBN /APBD.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabatyang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan olehGubernur untuk menggunakan APBD.
9.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabatyang diangkat oleh PA/ KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10.Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggu naan barang/jasa milik Negara/Daerah dimasing—masing SKPD.
11.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang peseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi / jasa lainnya.
12.Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULPadalah unit yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengadaanbarang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikansemua kegiatan penyelenggaraan & Peraturan Gubernur Papua Barat 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. pengadaan barang/jasa pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kelompok Fungsional Pengadaanadalah sekumpulan personil Pegawai NegeriSipil Pemerintah Daerah yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasadan ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintaholeh Gubernur. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaanadalah Tim yang beranggotakan dari personil Kelompok FungsionalPengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untukmelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pemikiran (Brainware) . Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan [Skillwere) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Peraturan Gubernur Papua Barat 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. pekerjaan atau segala pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjudnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. _ Dokumem Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan/ULP yang memuat infomasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkanpenyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda buktipengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaanbarang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlianpengadaan barang/jasa nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah non—kementerianyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaanbarang/ jasa Pemerintah. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Tim teknis dan/atau tim ahli adalah tim yang mempunyai kemampuanmemberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi barang/jasa. Peraturan Gubernur Papua Barat

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provisi Papua Barat.

Pasal 3

ULP Pemerintah Provinsi Papua Barat bertugas :

a.melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
b.menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c.melakukan analisas dan menetapkan dokumen pengadaan;
d.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pemerintah Provinsi Papua Barat, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;
e.menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualiiikasi atau pasca kualifikasi;
f.melakulan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
h.menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/ KPA melalui PPPK;
i.mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
j.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA;
k.mengusulkan_ perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;
l.melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; Peraturan Gubernur Papua Barat
m.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang n. pengadaan barang/jasa; dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e— procurement).

Pasal 4

ULP Pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai kewenangan: a. b. c. menetapkan dokumen pengadaan; menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; menetapkan pemenang untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). .mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. lO0.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; mengusulkan kepada PA/ KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang— undangan. Peraturan Gubernur Papua Barat

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi ULP, terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat;
  1. 0.Kelompok Kerja; dan
3. d.Staf Pendukung.
(2)Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud
(1)
(2)
(1)pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a, dijabat oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Kepala ULP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
2. b.Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;
3. c.Menjamin keamanan dokumen pengadaan;
4. d.Melaksanakan tugas—tugas yang diberikan PA/ KPA;
5. e.Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia di ULP; dan
6. f.Mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota kelompok kerja ULP kepada Gubernur.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b, dipimpin oleh Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Distribusi Biro Perlengkapan Setda Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Papua Barat
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; Menyiapkan dokumen pendukung dan infomasi yang dibutuhkan kelompok kerja; Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan; Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam " pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; Mengagendakan dan mengkoodinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; menyusun program kerja dan anggaran ULP; menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/ KPA; membuat laporan secara periodic atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksankan oleh ULP; menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan HPS; melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektonik (e-procurement); .mengkoordinasikan tenagaahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;dan menerima dan membantu penyelesaian kerjasama; dan membantu penyelesaian sanggahan banding. Peraturan Gubernur Papua Barat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 8

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiridari :

a.Kelompok Kerja Bidang Barang;
b.Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi;
1. 0.Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan (1. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya. Kelompok kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzerj serta jabatan fungsional. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian / kualifikasi yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Kelompok kerja mempunyai tugas : a. b. melakukan kaji ulang terhadap spesifiksi dan HPS paket- paket yang akan dilelang/ seleksi; mengusulkan perubahan HPS, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan bila ada diterima; Peraturan Gubernur Papua Barat …

(2)mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/ KPA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,— (seratus miliar rupiah) dan penyediaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP; menetapkan pemenang untuk : 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,— (seratus miliar rupiah); dan 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. l0.000.000.000,— (sepuluh miliar rupiah). menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/ KPA melalui Kepala ULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP; memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan melanggar, baik seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Pasal 10

Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berasal dari Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan bertugas membantu ULP. Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jenjang karir structural maupun Peraturan Gubernur Papua Barat fungsional sesuai kemampuan dan dengan memperhatikan beban kerja.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…