DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara diantaranya dana Otonomi Khusus;
c.bahwa dalam rangka efektifitas dan optimahsass pengguriaars ' dana Otoriomj Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana Otonomi Khusus yang GUBERNUR PAPUA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 PERATURAN GUBENUR PAPUA BARAT NOM OR 4 TAHUN 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG

Mengingat

1.Undang-Undangblomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r385h
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.0 Nomor 72" Tambahan Lembaran Negara Repub~ Indonesia Nomor . 3960) sesuai Putusan. Mahkarnah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Q18/PUU-1j2003. :. 1-{imp,man .1'erafurcm quherHur 'Lu.",,11,.·13araf ----~--------------~~ Mengingat lebih adil kepada Kabupaterr/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ·dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016. ----- -~------~------~-----~~----'-~

3.Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
6.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400};
7.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan an tara Ui"rn/1UYJt:rn PCf'cduran Qu6ernur <Papua13arr1/. . Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8.Undang-Undang Nomor 55. Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).;
10.Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)-;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138;.Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S76};;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaars Keuangars Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.5 NomoF 140~,Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia NomOF 4578};, . 13. Peraturan Pemerintab Nomor 73 Tab-tin 200.S tentartg Ke]urahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2005, NQmoF159, Tam bahan Lembaran Ne&~ra Repubrik Indonesia NOIDm,' 4~88h -~--~--~ -- -~~- ----~~~~-~~~---~--
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyele nggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ten tang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Waki] Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5209);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur» 2014 NomOI" 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539);
18.Peraturan Presiden Nornor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Peridapatan dan .'. Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lamp iran VII, Rincian ·Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Huruf C. 1. a, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat];
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu bIlk Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036};
22.Peraturan Daerah Provine; papua Barat Nemer
4.'rabun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun· 2016 (Lembaran Daerah Previnsi Papua Barat Tahun 201$, Nomor 4}. 23-.. P~raturanl Qub¢muF Papua Barat NOroOI' 23' Tahuri .20] $ .ten tang! Penl~bafan Anggaran Pendit:patan dan DefanJ,a·JJaetalj· . t~hun AnggaTf:ill! 201. 6 (I3er.it~J)~erah Provinsi Papua $ru-~t T@uJi)J2Qlq) NofuQf 23"~ . , " . . .,:'" .. .., .. " ., .' . ---- -.._---- -------:---- _ ""-- -""" .. - ~-~ - - '" '7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkat AlPS!) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. di Provinsi Papua Barat. padaBupati/Walikotaadalah Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubemur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Kabupaterr/Kota adalah Pernerintah Kabupaten zKota di Provinsi Papua Barat.
5.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota di wilayah Provinsj Papua Barat,
6.Bupati/Walikota Kabupaterr/Kota Pasall BABI KENTENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KETENTUAN PENGALOKAS~ DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dan€}> Otollomi. K1lusu~ yang; di.ialokasikan ke KatbupatenlKQtaIPistrik/Ketl:J.rahanfI\f:tmpung bertujuan untuk mempercepat 1P':ro~es. pe:rnDang-q:nap dimasing;-masing Ka;oupatenIKota.. giU11?! meningkEitl{a~" kesejahteraan masyarakat' dal~Jrit-: ~eFang~~ Qfoi1()m~ Khusu s se suar ~eten1tuaIliP€ratuf~n PeTlinda:ng.:- U.D.-P.langan ..· -.... ' . ". BABIn TUJQAN Pasa14 Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Kabu paten IKota/ Distrik/ Kelurahan IKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan I, antar wilayah Kabupatenj'Kota, Pasa13 Dana Otonomi Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam bentuk belanja transfer. Pasa12 BABH DANAOTONOMIKHUSUS
8.Dana' Otonomi Khusus selanjutnya disingkat dana OTSUS adalah Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari DAU Nasional yang digunakan untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Penetapan be saran alokasi dana Otonomi Khusus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaterr/Kota dengan mernperhatikan beberapa indikator dan bobotnya se bagai beriku it : . _ _.'

a.Jumlah Penduduk AsHPapua sebesar 3o<:"'b,; Pasa16

(1)Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.312.165.083.000,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Belas Milyard Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)' dialokasikan kepada Provtnsi/ Kabu paten/ Kota/ Distrik / Keluraharr/Kampung Se-Provinsi Papua Barat.
(2)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dialokasikan kepada Provinsr/ Kabupaterr/Kotar Distrik / Keluraharr/ Kampung Tahun Anggaran 2916 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Alokasi kepada Provinsi Papua Barat 30% dari alokasi Dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 631.939.524.900,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sernbilan Ratus Rupiah);
2. b.Alokasi kepada Pernerintah Kabupaterr/ Kota 700/0 dad alokasi Dana Otoriomi Khusus atau sebesar Rp. 1.474.525.558.100,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyard Lima Ratus Dua Puluh Lima .Iuta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);dan
3. c.Alokasi kepada Distrik/Kelurahan/Kampung sebesar Rp. 205.700.000.000,00 (Dua Ratus Lima Mityard Tuju h Ratus Juta Rupiah}. BABIV PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS Pasal 5
(1); Setiap tahun angg~ran Guberriur menyampaikan kepada BupatijWalikota mengenai pag:u indikatif bagian penerimaan Kabupatenl Kota yang, bersumber darj Dana Otonomi Khusus. (2}i Berdasarkan ]?agtli indikatif sebagedmana dimaksud pacta ayat (Il\,. _BUJ;>@.tijWalikota _'.menY1l~un . Vsulan Rencana DefmliiI {URn} program dan kegiatan yang, akan didana! aMi alokasi Dana QtonoHli IiliUSUS.," _'.
(3)> Program ella!] t<egi(it~ §ebagalro~8\ £ilm~ksudt pada ayat {2» disarnpaikan, t{~JJad!f3,~GQ~efuUf' . untu~ dibahas, dan P'asc;i19 ;." .~. BABV MEKANISME PENYALURAN DANA ()TONOMI xnusus Pasal B Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Pemerintah Distrikj KelurahanJ Kampung digunakan untuk mernbiayai salah satu kegiatan prioritas sesuai bidang sebagaimana ditentukan daIam Pasal 7
1. b.Jumlah Penduduk sebesar 10%;
2. c.Luas Wilayah sebesar 200/0;
3. d.Index Pembangunan Manusia (IPM)sebesar 100/o;dan
4. e.Index Kemahalan Konstruksi (IKK)sebesar 30%. Pasal? Pembagian dana Otonomi Khusus kepada Kabupaterr/Kota dialokasikan 'untuk:
5. a.Bidang pendidikan minimal 30%, bidang kesehatan dan perbaikan gizi minimal 15%
6. b.Bidang pengembangan ekonorni kerakyatan, .bidang infrastruktur dan bidang affirmatif action dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaterr/Kota. 4
(1)Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dad Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaterr/ Kota.
(2)Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan besaran alokasi dana Otonorni Khusus dengan prosentase tertentu dari jurnlah alokasi dana Otonorni Khusus yang diterima masing-masing Kabupaterr/Kota,
(3)Penyaluran dana Otoriomi Khu su s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupatr/Walikota sesuai program/kegiatan.
(4): Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran dana Otonorni Khusus dad Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang juga dilakukan secara bertahap sesuar Peraturart Peruridang- Vndangan. disepakati bersama antara Pemerintah KabupatenjKota dengan Pemerintah Provinsi menjadi Rencana Definitif (RD1.
(4)Program dan kegiatan yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam Rancangan APBD Kabupaterr/Kota.
(5)Apabila BupatijWalikota tidak mencantumkan program dan kegiatan yang telah diusulkan kedalam Rancangan APBD, maka Gubernur berhak memerintahkan untuk diperbaiki kembali.
(6)Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, dicantumkan pad a kolom penjelasan format lampiran Peraturan Gubemur jBupatijWalikota tentang Penjabaran APBD. Pasal 10' ,- -
(1)Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten ZKota yang bersangku tan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus untuk prograrnykegiatan yang akan didanai dari dana Otonomi Khusus dan Iaporan realisasj penggunaan dana Otonomj Khusu s Tahun Anggaran sebelumnya. (2} Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Qapat dilaksanakan apabiia KabupatenJ:Kota yang bersangku tan telah menyampaikan reahsasj penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap I.
(3)Penyaluran Tahap Hi sebagaimana dimaksurf dalam pasa] 1] hUFUfc~ dapat dilaksaJilakan apabila Kabupaten.j Kota, , ..• : . yang. bersangkutan tefah menyarnpaikar; Iaporan realisasj penggunaan dane Otonom] Khusue Tahap It Pasa112 Pasa111 Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaterr/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :
1. a.Tahap I pada bulan Maret sebesar 300/0 (tiga puluh persen) dari alokasi;
2. b.Tahap II pada bulan Juli sebesar 45%) (empat puluh lima persen) dari alokasi:dan
3. c.Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi. ... -. ----------------------~------ Penyalu ran bantuan dana Otonomi Khusus kepada DistrikjKelurahanjKampung dilaksakan secara bertahap yaitu :
  1. 1.Tahap I pada bulan Mei sebesar 50<%(lima puluh persen] dari alokasi setelah 1aporan realisasi penggunaan dana tah un sebelumnya disampaikan kepada Guberrrur Papua Barat, ternbusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;dan
  2. 2.Tahap II pada bulan Oktober sebesar 50l?1i) (lima puluh persen) d'ar] alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana tahap I diterima oleh Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Hadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 15

Bantuan Dana Otonomi Khusus kepada DistrikjKelurahanj Kampung dilaksanakan dengan cara :

1.Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Penampung pada Bank Papua untuk mempermudah penyaluran kepada Distrik/Keluraharr/Kampung ;dan
2.Pemindahbukuan dana Otonorni Khusus kepada DistrikjKelurahanjKampung melalui Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan penyaluran dari Rekening Kas Distrik/Keluraharr/Kampung salama 1 x 24 Jam. Pasa114 Pemerintah Provinsi Papua Barat tidakakan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaterr/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pasa113 Penyampaian Laporan Realisasi Dana Otonorni Khusus disampaikan dalam bentuk format tabel yang berisi data rekapitulaei , meliputi :

a.Rekapitulasj alokasi dan realisasi pembagian .Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabu'pateJjKota (conton format tabe] It L, Khu.sue Provirrsi]
b.Rekapitulass alokasi dan realisasi pengg1,lnaan Dana Otcnoms Khusus Provinsi oaf] Kabupaterr/ Kota (contoh format tabe] 1\2,
c.Rekapifulas] . alol<asi dan reaHsasi: pengg:unaan Dana Otoriorn] Kn'Lisu$ unfu~ fung,~t Pendidikan Provinsf dan KahuaptenlKota ~c()ntoh forinat. tabel A 3»
d.RekapituJasi arok~sj. daI1\ r~alisas:i penggunaan .Dana Otonomi KhusuS\ . untule Kesehatan ProvIng)'· dan K~h~~atenlI<ota ~contoh{ahel A 4i~ , .., ..

Pasal 11

(1). Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Iaporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala kepada Gubemur Papua Barat dalam bentuk sofcopy dan hardcopy.
(2)Laporan .realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah KabupatenjKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal II.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 16

L_~ ~_~~ _ -~ " . ,

(1)Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidentiI terhadap pelaksanaan programj'kegiatan yang didanai dari dana Otonomi Khusus di Kabupaten /Kota.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Badan Peng,elolaKeuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencaan Pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barar.
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).dan ayat (3) dikcordinir oIeh Wakil Guberriur Papua Barat.
(5)Hasil pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disampaikan kepada Guberriur Papua Barat.

Pasal 19

BABvn PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 17disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah.

e.Rekapitulasi alokasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan urusan dan organisasi Provinsi (contoh format tabel 5 A, Khusus Provinsi) Pasal 18 CAP/ITO N~'fANIE.t.])~.MANDACAN SEKRETARI§ ]))AERAH PROV]NS] PAPUA BARAT.... . .. ... .... ). Diundangkan di Manokwarr pada tangga] 21 Janua:ri 2016) GUBERNUR PAPUA BANAl? CAP/TID ABRAHAM O. ATURUR] Ditetapkan di : Manokwari Pada Tangga1i : 27 Januari 2016 Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubern ur In] dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur irn mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. BABIX PENUTUP Pasa121 Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016. Pasa120 BABVIII PEMBIAYAAN ----------- ~,'. ;.:. maMuda 1982031005 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 -,-,-- ---- -.'._-- ---- '--- ----'- ---- ---- --~ ---- ---- -- c "'ro c <II -""... (II .0 C "''- '"b1) b1) c '"C ::J ..c II) ..... OIl ::J OIl..... 0 ro C "'C c m "- II) tlQ QI) C t'O ';ji II) ""..9 "'s: ro E .~ c '" '"QI);:;.. c c Q,I ~ "0 ...:<! t'O Q> ... ..c~ 0. -"Q> ........ "' c c: <II ft' ..... l.- to "' C. co ::J co .0c; "' C'l~ -"" t;: -<, ;, ';ji ~: c ~:~ '$ 0. .~; "- "' c; -'" ..c: $1 11) "- "' <II c: ro r!':i "0 co ..... c: ::J (P .....,; e: c: ::J rl:s C. ~~j ro "-t,Q. m eo M c: an n::i e:, ro . -c-. '"l.;l "'" (\J 'V;. 0. -'" .!£~ ro .......... ttl n'i' -E.c' re >- Q'<II >, c. ~.. c iii..... c E ro roro ~-:Q. E :J ro ~::J ::J s ri~ r::+-, W. ...... sx. W S;!: x· c m' .0. <Ii "' ... ro "" <u. Vl c: w c: m Vl C ~,.0 m. E c e to c M m ro t, ~ ,!:.... ro '<:,c ro, li8 roo -0 C 0..0 ,:. llO· c· n:r tl!) c "' llO m, '0 ia' r<i ..c::: c .03;.-, ro ... .~ .r:: ~ Q) c C ::J C 0. '> ::> .£:;' Q' ::J W.c ,.,,. .£:' 0 ~. .... ~j; co VI '-' '-' ro' U 'Vi:. c: .... .~. '" ';;; C ro roo .~. ~, '" cu. E ~ iii v~ -"'" Vl. .9 0 ..9 0. "': ai ~~ '"C IQ '- C>. m 0. c· C c: £1 .: c: m: oj, m: nl~ m: (1l Q.O 101), tlO 00' M M '"' 0 c· ¢: c c cu.: 0); aJ) QJ. ai <1i "q' '0 -a -C' -a "D :~;.~; "Vi; ,~.~~:~:.::!~ 5 0; 6; ~~,~ 0', B N M ~ Lf~~lii E....- E 1= to t~ E E Cl; d: :St. o. 0.: b: 0. 0 1'~' -a -a "'" "",' "'" >6 ~; S E 0. 000 .......:.( U) 'iii: E::>. ~. 0. VI. 0 ;~ "",. .~ "0' ::J d VI w. .s VI QI) :~ttl :0..0 E CIV .s0. C QI) IV ro .0 s: Ero .0 <II ::J Co "- C ~ roo .c ro, ro '"0 ..Ci cro' ::J '" _,.;. "- Ill' ra; W c :E'
1. 0.(II. w ro .¥. ",. "C ""'",. Q)o 7:: .0: ~ ..:.( roc ro' c 0; "C roO ~ '';:; .... ro. ~ tlQ'
c.c oa, '" .0 c' ro "' '" ro c ro CL W c: ~ c ..:.( W ::>; '- .>< s: <II ... c 5ss ] ~c· c --' ",' c. w 0; ... ~ '" "" C'O! oj' '- ..c.CO w·co 00. roo c CO ..Ci I- .11) c· r- c: c '" ;;; rei § '- co· ::J roo Cs: tlO <Iiro ..c: no ..... ro c "0' ..... ro ttl·
1. 0.C; C CL ro ::> Es: ro s:ro ..E: 11) f- ro no VI -cl l- e: C r:: vi ro Q. '- "': ::J c: ~ ..c:. r.;ro '" ttl >-'-. ttl >- l- e' li8' c -cl <1i (I) d C C; vi v,..ro' 'Vi 'Vi, IV .~ ttl, ttl, .!!2:",' ..>:: r.; "". ~ 0.:. 2 iii' w' ~. "- ro' c c c c m, ttl' Ilt. ro' an an co co c· c: C' C Oi W! Wi <lX. -0 U '0 '0' :~~'L;~ 8.~,o~ '6 §: ~ 0; ~ .d: .-" E c E r-' d.: E 0., 0.: 0.: 0, ~i '0; 0: "" ~. "". r- ;;; ro c.

(1)._,.;. :.;.: Q) .0' c. ro "- roc an tlIJ: c ro' C c ::>, t::. ;;, c ~. ..... rq' ::> c "-roo m, ::>c· (II, m. "- E 0..¥ E'-' .~ OJ W 0..0. c c c (I)' c",' 0; ~, ttl;. mi ro' 00 tlIJ: "" c- OO ::> 0. ~C ...... ..... ro! ro'V)' C f:' ..E: ro. .~i - ::>' tu) Q!,:: rq C· nil .£: til' w, --'- 01)' 5: Vi '"0 rl :::. ~ :~\.£: :~ E Ill.' i3 it. 0 0.:.~. 1)1; ;::; Q ~ :~ ,-I rn ""ioI: ~'== ; v " , I I ! t ! ~~ I ~ ""1.-; -- j l I ~ ,Q_ 1 I 1 = «( 1 I ,f Q_ ~Vl III Ii j ~ I I ,-:!j :1: 1 ;q; 'Tc (ii( '.'I1l ~ .!:!.: . :I: i ,- I , s ! ~~ "j3 J I , ' 11) I ~iii!: I ;2 'j I ~ ..z I::J '::I: ::::: g ~ ~ ! Q. 1 ~ 7 ,0-J>' iQ. : 1 2 0 \,:J 'IV ~ tl.l.I.I -.-J 'l!l 'I- ,C1. .< I Z ,0 j J ''ii:( ,II) ! I j ~ ,- I I 1 , .g. ;;i ; ~ I ~ '::i ; lit: ,.c .0:: , .__ I :I: g 'w ~ '~ I I I< '0:: I- '-----.. j i i 2 j I I I~,(Z 0 '[ ,:iI 'J1 ....,. 1 I :iI ; :~ iii I i... :I: ;Z '!:. < :c::c ";( : j I >- 'I- lio:: ~ - 'CO' I j I , iii!: 0 .~ , -U.I "" ~ i 1 Co < !;, I .1 ~ 'm 1 ! ·1 1;( l- I .j I j ;Z I 1 ~ 'it 1 il: 1 1 2 ! I,:iI C <:( Ii t:::' I :I: - '0 \:J 0:: ..__' < ..:J \:J - I I- 'ex: :z j I 'it I .u, I 1 I.lQ 1 - i I ICo ~ 1 0:( * \0 I I I X .~ ..__ < ~ i ! I- ~ I I -;:; ::l ! ; _, -z 0:( ~~ >- z I!! Ii ~: I w 2 ;! ,,,!'£Co .:iI .w Z I :I: 0::;;( -.... < ~.1- ;Z I, I I ~ ~ '< I '~ ~ -Ii ~ I I ~ 0 '" !:. I ~.;;..;, '.:I I < ~ .... ::s ! ,~ <:.;:, "-S:! c c ~ n:I C ~Z ..... .:.: n:I 11 c < n:I N '0 .:.: n:I :;:; ::J ..... - ~ g.1! I '0 '0 n:I ~ < c '0 .c cu ~0:: Q. "' cu c cu VI "iii co
1. a.cu ..: cu '~ :::I c "' c c.. cl~ ] ::I ,n:I '" n:I VI 0 ,~VI '" Vl '"'0. 2 c 2 .S :::l "' Ci II) Co C1. :::l ::> a a:: '~ ,1.:.1 '1"1 '1"1 N LIJ 'i~ 0 0 0 ~.0 z ...... 0 w !:::'.. '1"1 ..... ,~:.: ~ N N N W 0 0 0 0 0 0:: ...1 ..-i rl rl rl ci -.. ..-i z :.::! ! ','''; E o :£ 'iii ;:I VI ~ Vi .§ .~. "' ..,.,_. 0: -~ "'>- E ra VI QI ..0 ~. ra ..0 2 ~ I I I I I i ! I' 11l~ I I I II I I il L I II till I I ' I ! I I i I . i ! i I I' I I Ii II' " il I j 'I ' I Iii . ! I I I I' i I I I 1--+-11+-1. -+-1 -+-1,' -+--!-! ...J11+ljf-- II. I : I Ii I I' I I I I I'" IIII.. i, , I , i [ I I' t I' i I' I I, it.' 11.'. , i . 1 I ~ t II; I 1 I I I I I I .. i I I ' i I I I I I I I I ! I I I ! I I II !, , I I ... ;~.; .! - I :£'-:1 I I! ill ,I I j § ~.~~ ~ I )1, I j I I ! li < z .... IrlJ.I-~,~~"~,-,, ~H~++-lt-: t, ttl 'I T:. -Ij ~- '" ~II 'I " ~ ~ - ji! I j , I- ;:t L' 2f~~~-+~H-tli'lj- I ,~ ~ -" !!I I < ._ ~ili~ 1'1 ~ z ~~~ 'I ! ~ ~ ~~~'~~--~!I~I-+-i-t~l~'~i-t,II,-r--- -i 'I i II I ~~:~ II, '11' <~- I J _ ; I ~: 1 ,1 i j,'l n'~ll Iljl'tlU ; F : il- !j', 1 j I 'I f:~s, II 11·: i j i :~";::;""';_"" u I, .11 I 'j,.. I- o~~~ ........: '!, j..' I I". I' I, i. Z ..... ~ . J.' .j •.~ i<C~~ I r . i 1 ~ I I 'j,1 I I I I I j 11111111 ·... -_. --~- ~~.-~ __- -_- __ - - --_- __ - - - --_-- £: E E 0: 0 0: ~,~ ~. I I I I I I I I ' I II I I i I i i I I I I I r, I I [ I i i. mt I ~ I I .! · .., w s z- W'#. 1Il - ~ I I I, I \ I I I I I I I I ; II I = I I I I I i 'I =: ~ , -~~-. - ~~ ~ ~ .s ~I-_,~ wO= i ':l 'a:: 1Il :: I ,',~ ~'. ' >,_, , il f T i I ·~ .2 IE c ::J C "'IlO C "'::J (IJ ~ I i I I \ I I I \. I I ! I ! I I I I I i i i I I I I I ! i I '. I I i ...... ~ ~ s.... ~ ~ II.. ::s C Q:, "-S:! ~ ~ s:: ~ -2: ~ ~ ~ § ~ ~ "~--""" .,_-------__,.,...,-. -~--'- ., I I! II ~ I I J I' i I I I 1 11 , II ; z ~ ::;) : .;l •. >- ; z W Q. , ! II Ii, : ~, :' m, i~! 2] I .1 ! 1j1,'I j I :,"x :,'c ~...o- "(. - ,£I: _; , ... ' j VI I I II I ~ ~r z= • I :3 x' ,~<c ~- i i <c. ':!. Q fi i: ,Q.. 0- >- :O~~£1:.!::!. Jz ' ...~r- ...... : ~. oct '~, '51 r-t-r--.- , - ~i~ iii 111 1111. II !II 1._ .~ ~.;~ I I ~ g ~£I:~:_"'++H·-ti-trlt1!IT i ~~!l" Iljlll,'1 .~ ~~]~ i) I I ... O~~.!:. ..._ I ....I ~ 0 I' I<C~VI ! I '.~ --- ---' --- --- ._-_._-----, ..-.----- .~ -p::; ~ ::> co p::; ~ ::> 0 ~ ~ ~ §: ..._ 0 E E p::; ~ ~E 0 ::> o 0 '0 Z ::r::'0 ~ ~ On; p::; ~ "iii :J W:J VI Q) CO ~ VI VIQ) III :~ ::> :!2! :0 o:0 "Vi 'iii IV ~ IV 0~ iU";_" 0 <II iU IV· >- IV >- c: >- E 'iii E E IV VI til ::l. IV <1.1 .~. ai VI .0Q) c: .c .c c til QJ (II QO VI c: s:... c n:I IVC· [2 s: .c QJ. ~ :J " IV ,.,;, gg :J Q)0. "- a.~ c QI til til a. til ::I. c ~. "0. "0 III =>.Ql s: ro ~. .:.:. roro ~. :9 E ..... ro (1j. 'Vi " .....
  1. 0.:;::; J!!. ~'0 ro ~. .!!! :0 ~: .:.:.. 0. iU :0 n:I "e' a. ~ n:I. S v:n:I e a. x: ro' ~ (1j ~ .ro Ill) e..... c: c (II ~. ~.c cu e 'C -0 ro e Q) :::> Q) e ro -t5 E c: Ql ro b.O e ~ e Q) c ::r::Q) Q). .c ~:a. ro cu (II tIJ) .0 -'<'. .0 (II' lU"- 0 c tIJ) Ql (II C' Ill: C c: "- Q) -eVI 'Vi n:I ro .c ro ~ ~. ~ "- e tIJ) .... ro In m, tIJ) Q) "Cd ......:J V) III "" "- c: .0 ~ .... cu 'c ~' bD ro n:I' ~' :J e ~...... "0 ro ro Ill' ro llD c ~ ~ 0. ec ro >- llD "- l!! e. :J ... ::l .:.:. 0. >- c: c C s: IV Q).... c: E ro ::l. ro b.O ::l..... :J e 5 rJl sV) ..... c E ::l RI ..;C c: QO -.: ttl '" ro ttl c: '" :J c: Q): ~ "- VI -0 ::l Qj ..... CIJ ..... .s: ro a. ~ ~ .._ Ql Qj .0 c: a. .s ~ m §X- c .c III "'
2. a...... ",' Co ~ E ro III III III ",' oJ:: .&:. b'& ~, e s: VI c .0 .J::. Co "' IV "'
  1. 0.s c IV· "' I- ati e; s: c: ~ b.O C '" ..... c: ::zro '0 e ~ c: e I- ..t: -q..0 .:.:. 'C '" :0 -0 ro .~ C E QJ ro QO ro t- V) Co "0 (I)::l gg b.O C gg vi ro' 0>;, '" ..... E c: "' C C ..c b.O '§ ? ..... 'n; QI C '" of C C m m ro Co' ro >- 0- m III ~ .... ... t- Ill' t:. e Q) i "', >- ~e QO ~. C ::l Co c: III gg -0Ill' .... .E :J oJ:: ::l QO C s:::c: "0 :J c: Vl .r::. III CII .&:. b.O' C c. vi ~.III 'C ... CII 2 ~. ..... VI: '" c: <0 ro 'Vi ~ "' :J '" ..... ",' c ~: '" .:.:. :J '~. ..... 'Vi 'In' "' "', ~."C .... 8i. 'Vi c: 'Vi .~! IV' "' ,!!! .... X- 0. ro IV ,!!! Q) III VI .:.:. iii CII: ~.... 'Vi E CII E .:.:. iii V) .:.:. .:.:.. ~. _Q 'Ql:CII e -0 0. 0. 0. 0. ~ ~ ..0 ';;: 0. 0. ro iii ~ "- iii iii cu "' ~. c e Co ... c 8 .:.:. c: c: Co III' C ... e c c c: c c C Ill' ",' to. S:::. "- 0- IV 0. b'& m '" <II ",; ro;_ m, 1>0. b.O 1>.1): "S.ro' C 1>0 .E QO OIl Ill) QO QO c: C ~ QO C e c: c C c: C' c: QJ, CII Q1; §Ill) ::l ro QJ 0. cu. QJ CII. QJ CII (If aI -0 -0 "Qo c: ..... ro -0 e -0 "C -0 -0 "0 -0' -0 I1. ~ n:I ro E :~:~:~.'Vi :£1. i~-' :!?i. 'Vi' :~ :~ ~~ VI 'C: is isc ,- .:= C ::l .c Q)' is is is c::i is o. is c::i is ~.I'll' .&:. '" c: a NQO iU CII: N ~ '<t .".... § §: ri. n:I. ri ~ ~ " ri .::!; :jc: ..... VI Co I'll' :~: .c ,!!! E E E E E E E E E E E E,"' ;::. 1»' 0 0: a 0. 0. 0. 0. 0.: 0. 0. 0.: o. o.· 0.: 0).... 1»' ;:;- N ~ '0 '0 '0: "0 "0 '0 '0 '0' '0. 0; "5 '0, :.! ~ ".:. ~ ~. ~ :.! ~ ~ ~ :.! :.! ~

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…