DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pembiayaan Pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai PAUD sampai tingkat Pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya, termasuk OAP yang bersekolah di lembaga pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat. Peraturan Gubemur ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan, dan bertujuan untuk: a. menjamin terlaksananya pengalokasian dan penyaluran anggaran Pendidikan; b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Gubemur tentangTataCaraDanMekanismePelaksanaan PendanaanPendidikan; Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor45Tahun1999 tentang PembentukanProvinsiIrianJayaTengah,ProvinsiIrian JayaBarat, KabupatenPaniai,KabupatenMimika, KabupatenPuncakJayaDanKotaSorong(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor173, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3894)sebagaimana telah diubah denganUndang- UndangNomor5 Tahun2000 tentang PerubahanAtas Undang-UndangNomor45Tahun1999 tentang PembentukanProvinsiIrianJayaTengah, ProvinsiIrian JayaBarat, KabupatenPaniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENDANAAN PENDIDIKAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini yangdimaksud dengan: 1.Daerah adalahProvinsi PapuaBarat.
2.Gubemur adalahGubemurPapuaBarat. 3.DinasadalahDinasPendidikanProvinsiPapuaBarat. 4.Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkan suasanabelajardanprosespembelajaranagarpesertadidik secaraaktif mengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatanspiritual keagamaan, pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasan,akhlakmulia, sertaketerampilanyangdiperlukandirinya,masyarakat,bangsadan negara. 5.PenyelenggaraPendidikan adalahPemerintah, PemerintahDaerahProvinsi danKabupaten,atauMasyarakatyangmenyelenggarakanpendidikan. 6.PenyelenggaraanPendidikanadalahkegiatanpelaksanaankomponen sistem pendidikanpadasatuan atauprogram pendidikanpadajalur, jenjang,danjenispendidikanagarprosespendidikandapatberlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.
7.Pendidik adalah tenagakependidikanyangberkualifikasi sebagaiguru, dosen,konselor,pamongbelajar, widyaiswara,tutor, instruktur, fasilitator,dansebutanlainyangsesuaidengankekhususannya,serta berpartisipasi dalammenyelenggarakanpendidikan.
8.Guruadalahpendidikprofesional dengan tugasutamamendidik, mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih, serta menilaidan mengevaluasipesertadidikpadapendidikan anakusiadini jalur pendidikanformal,pendidikan dasar,dan pendidikanmenengah. 9.Dosen adalahpendidikprofesional danilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskanilmu pengetahuan,teknologi,dansenimelalui pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepadamasyarakat. 10.DanaPendidikan adalahsumberdaya keuanganyang disediakan untuk menyelenggarakandanmengelolapendidikan. 11.Beasiswa adalahpemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh
12.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13.Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15.Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau orgamsasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjamin terlaksananya pengalokasian dan penyaluran anggaran Pendidikan; dan
b.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB II

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat sesuai kewenangan masing- masing.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pembiayaan Pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai PAUD sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya, termasuk OAP yang bersekolah di lembaga pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab memberikan beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat.
(4)Untuk kepentingan tertib administrasi dan penyaluran pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membuat sistem pembayaran nontunai.
(5)Penyaluran pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didebet secara otomatis dari rekening Peserta Didik ke rekening sekolah.
(6)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat;
2. b.Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
3. c.pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

Pasal 5

(1)Biaya Pendidikan meliputi:
1. a.biaya Satuan Pendidikan;
2. b.biaya Penyelenggaraan dan / atau Pengelolaan Pendidikan; dan
3. c.biaya pribadi Peserta Didik.
(2)Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.biaya investasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pendidikan; dan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pencliclikan.
2. b.biaya operasi, yang tercliri atas:
  1. 1.biaya personalia; dan
  2. 2.biaya nonpersonalia.
3. c.bantuan biaya pendidikan; clan
4. d.beasiswa.
(3)Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.biaya investasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya investasi lahan pencliclikan; clan
  2. 2.biaya investasi selain lahan pendidikan.
2. b.biaya operasi, yang terdiri atas:
  1. 1.biaya personalia; clan
  2. 2.biaya nonpersonalia.
(4)Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
1. a.biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  2. 2.tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  3. 3.tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan Pendiclikan;
  4. 4.tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar Guru dan Dosen;
  5. 5.tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi Guru dan Dosen;
  6. 6.tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen;
  7. 7.tunjangan khusus bagi Guru dan Dosen;
  8. 8.maslahat tambahan bagi Guru dan Dosen; dan
  9. 9.tunjangan kehormatan bagi Dosen yang memilikijabatan profesor atau Guru Besar.
2. b.biaya personalia Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, yang terdiri atas:
  1. 1.gaji pokok;
  2. 2.tunjangan yang melekat pada gaji;
  3. 3.tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
  4. 4.tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 6

(1)Biaya Satuan Pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan hurufb yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Provinsi memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(3)Pemerintah Provinsi memberikan beasiswa kepada:
1. a.Peserta Didik yang berprestasi; dan
2. b.Peserta Didik ikatan dinas OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua Barat.
(4)Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
(5)Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b mencakup seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
(6)Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah.
(7)Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik.
(8)Satuan Pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Peserta Didik yang berasal dari orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).
(2)Kriteria orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
(3)Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang; atau
2. b.bukti atau dokumen lainnya yang menyatakan orang tua atau wali tidak mampu secara ekonomi.
(4)Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap keabsahan surat keterangan, bukti atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Dalam hal penyelenggara atau Satuan Pendidikan didirikan Masyarakat, maka biaya Satuan Pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a dan huruf b merupakan tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(2)Pemerintah Provinsi dapat membantu Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik OAP yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(4)Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
(5)Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.

Pasal 9

(1)Biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/ atau wali Peserta Didik.
(2)Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.
(3)Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

( 1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Masyarakat.

(2)Dana Pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dana Pendidikan yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendiri Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
2. b.bantuan dari Masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/ walinya;
3. c.bantuan Pemerintah;
4. d.bantuan Pemerintah Provinsi;
5. e.bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
6. f.hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/ atau
7. g.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah;
2. b.bantuan Pemerintah;
3. c.pungutan dari Peserta Didik atau orang tua atau walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua atau walinya; dan/ atau
5. e.sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(5)Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
1. a.bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
2. b.bantuan dari Pemerintah;
3. c.bantuan dari Pemerintah Provinsi;
4. d.pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua atau walinya;
6. f.hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/ atau
7. g.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pungutan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/ atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
b.perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
c.dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas narna Satuan Pendidikan;
d.dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan pendidikan;
e.tidak dipungut dari Peserta Didik, orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f.menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
g.digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a· '
h.tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/ atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
1. 1.paling kurang 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik, orang tua atau walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan; J. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
k.pengumpulan, penyimpanan, clan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 1.pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua atau wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
m.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -13. BABIII MEKANISMEPELAKSANAANPENDANAANPENDIDIKAN BagianKesatu PenetapanAlokasiDana Pasal 12 PendanaanPendidikandikelolasecaramandiriolehsekolahpenerimadengan melibatkanDewanGurudanKomite Sekolahdenganprinsip-prinsiptransparan danakuntabel.

Pasal 13

(1)MekanismepengalokasianPendanaanPendidikandilaksanakansebagai berikut: a.timManajemenProvinsimerekapitulasidatajumlahpesertadidik berdasarkandatapokokpendidikan;dan b.timManajemenProvinsimelakukanverifikasidatajumlahPeserta Didik.
(2)TimmanajemenProvinsisebagaimanadimaksud padaayat( 1)hurufa berasaldari Dinasdandibentukdengan keputusanGubernur. BagianKedua PenyaluranPendanaanPendidikan Pasal 14 PenyaluranPendanaanPendidikandilaksanakanmelaluimekanisme: a.PendanaanPendidikandisalurkandarikasdaerahkerekeningatas nama lembagadantidak samadenganrekening danaBantuanOperasional Sekolah; b.SatuanPendidikan menyampaikan nomorrekeningtersebutkepadaTim ManajemenProvinsi;dan
1. c.Tim manajemenProvinsi sesuai kewenangannya melakukanverifikasi dan menyusun rekapitulasinomor rekeningSatuanPendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b. BABIV LAYANANPENGADUANMASYARAKAT Pasal 15 Dalamrangkatransparansidanakuntabilitaspelaksanaan pengelolaandan pemanfaatPendanaanPendidikan, PemerintahDaerahmenyediakanlayanan pengaduanmasyarakatmelaluiDinas. BABV PEMBINMN,PENGAWASANDANPELAPORAN Pasal 16
(1)Gubernurmelaksanakanpembinaan,pengawasandanpelaporanterhadap PendanaanPendidikandiDaerah.
(2)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)secara teknisdilaksanakanolehDinas.
(3)Pengawasan sebagaimanadimaksud padaayat(2)dilaksanakan dalam bentukmonitoringdanevaluasi.
(4)Monitoringdanevaluasisebagaimanadimaksudpada ayat(3)dilaksanakan untukmencegah adanyakesalahan ataupunpenyimpangandalam pengelolaanDanaPendidikan.
(5)Monitoring sebagaimanadimaksudpadaayat(1)yaitumonitoringinternal danbersifatsupervisi.
(6)Pengawasansebagaimanadimaksud padaayat(1)secara umum dilaksanakanolehinspektoratProvinsi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…