DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar pemberian kompensasi bagi masyarakat adat atas kayu pada areal hak ulayat di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS KAYU PADA AREAL HAK ULAYAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : a. b. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat .Bupati/Walikota adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya di Provinsi . Papua Barat _ . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. . Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat. . Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupanhnya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. . Masyarakat setempat/masyarakat hukum adat adalah kelompok— kelompok orang warga Republik indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan, tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya. '. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut masyarakat ulayat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. . Biaya Kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pengusahaan hutan sebagai akibat eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan. . Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. ljin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan. .Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah Dokumen dimiliki Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan. . Kelompok kayu Meranti adalah jenis-jenis kayu yang juga dapat digolongkan dalam kelompok kayu indah, termasuk jenis kayu merbau.
1. 0.Kelompok Kayu Non Meranti adalah jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelompok kayu rimba campuran.

BAB II

PENGENAAN BIAYA. KOMPENSASI

Pasal 2

Biaya kompensasi dikenakan terhadap kayu bulat yang diproduksi oleh pemegang IUPHHK-HA, IPK dan lLS (ljin Lainnya yang Sah) yang ijinnya- masih berlaku dan masih beroperasi di Provinsi Papua Barat.

BAB III

STANDAR BIAYA KOMPENSASI

Pasal 3

(1)Standar biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUPHHK-HA, IPK dan |LS berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dengan ketentuan _sebagai berikut: - Kelompok Kayu Indah : Rp 150.000 / M3 - Ka-yu Jenis Merbau : Rp * 100.000 / M3 - Kelompok Jenis Meranti : Rp 40.000 / M3 - Kelompok Rimba Campuran : Rp 40.000 / M3 - Kayu Bulat Kecil/Bakau : Rp 10.000 / M3
(2)Standar biaya kompensasi'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga minimum, sedangkan harga pembayaran tergantung kesepakatan antara pemegang Ijin Usaha dengan pemilik hak adat/hak ulayat.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat oleh pemegang lUPHHK-HA, IPK, dan lLS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak adat dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah adat guna menentukan dan menetapkan masyarakat adat yang berhak menerimanya.

Pasal 5

Keberadaan masyarakat adat atas hak adat pada areal kerja IUPHHK, IPK,ILS dan pemilik yang berhak menerima pembayaran hak adat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil musyarawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, pemegang HPH/IUPHHK, IPK, dan lLS serta masyarakat adat setempat.

Pasal 6

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat disesuaikan dengan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan pembayarannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat atas hak adat disaksikan oleh Uspika/Kepala Distrik serta lnstansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.

BAB V

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran dan penggunaan biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota secara koordinatif.

Pasal 9

Setiap Triwulan, Pemegang lUPHHK-HA, IPK dan ILS wajib membuat Laporan penyelesaian pembayaran kompensasi hak adat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 144 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya da|am Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Pebruari 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/ITB ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 28 Pebruari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT CAP/'ITD |SHAK L. HALLATU BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TT D WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…