DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penerimaan hibah untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hibah merupakan salah satu pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepu1auan Raja Ampat yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi dan masyarakat;
b.bahwa Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, menegaskan bahwa pedoman pengelola hibah perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penerimaan Hibah untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengeloaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah 1 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENERIMAANHIBAH UNTUKBADANLAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PENGELOLAANKAWASANKONSERVASIPERAIRAN KEPULAUANRAJA AMPAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 5 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0IB/PUU- 1/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200B tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 200B tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4884);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355;
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5073);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059); B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara- an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52jPMK.010j 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
16.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 4 MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGPENERIMAANHIBAH UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRANKEPULAUANRAJAAMPAT.
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 465);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36jKEPMEN-KPj2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
23.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57); Menetapkan 5 Pasal 2 Tujuan pemberian hibah kepada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah:

a.membuka seluas-luasnya partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan KKPdi Kabupaten Raja Ampat;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubemur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
8.Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Perairan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistern yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis DinasjBadan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
11.Hibah adalah setiap pendapatan BLUD dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kernbali, yang berasal dari dalam atau luar negeri.
12.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
13.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. BABI KETENTUANUMUM 6 Pasa16

(1)Hibah yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah barang yang diterima BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang pengadaannya dilaksanakan oleh pemberi hibah dan dinilai dengan mata uang rupiah.
(2)Hibah yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan BLVDVPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat pada saat serah terima barang. PasalS Hibah yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berbentuk uang yang disetorkan langsung ke kas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai Pendapatan BLVD VPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai Pendapatan BLVD UPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat.
1. a.uang;
2. b.barang; dan
3. c.jasa. Pasa14 Hibah yang dapat diterima BLVD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berbentuk:
4. a.transparansi;
5. b.akuntabilitas;
6. c.efisiensi dan keefektifan;
7. d.kehati-hatian;
8. e.tidak disertai perikatan; dan
9. f.tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
10. b.memberi kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak yang bermaksud untuk memberikan hibah kepada BLVD VPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
11. c.memberi kele1uasaan bagi BLVD VPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk mendapatkan sumber dana, barang dan jasa untuk pengelolaan KKPyang berkelanjutan. 7

BAB II

BENTVK DAN SIFAT HIBAH Pasal 3 Hibah yang diterima BLVD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat harus memenuhi prinsip:

Pasal 11

Hibah direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah hibah yang tercatat dalam dokumen RBA. Pasall0 Hibah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

a.hibah direncanakan; dan
b.hibah langsung.

(1)Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang penggunaannya ditentukan oleh pemberi hibah atau berdasarkan kesepakatan antara BLUD UPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat dengan pemberi hibah.
(2)Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang peruntukkan penggunaannya ditentukan oleh BLUDUPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat melalui RBAdan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB III

JENISDANSUMBERHIBAH Pasal 9

Pasal 8

Hibah berdasarkan sifat penggunaan uangnya terdiri dari:

a.hibah terikat; dan
b.hibah tidak terikat.

Pasal 7

(1)Hibah yang berbentukjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah hibah yang diterima oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemberi hibah untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(2)Hibah yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(3)Hibah yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.bantuan teknis;
2. b.penugasan tenaga ahli;
3. c.beasiswa; dan
4. d.penelitian. 8 Pasal 15
(1)BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat menerima hibah sebagai bagian dari pendapatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(2)BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tidak boleh menerima hibah dari organisasi yang dilarang pemerintah.
(3)BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat hanya boleh menerima hibah dengan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan KKP. BABIV PENERIMAANDANPENGGUNAANHIBAH

Pasal 14

(1)Hibah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari:
1. a.lembaga keuangan dalam negeri;
2. b.lembaga non keuangan dalam negeri;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.perusahaan swasta;
6. f.Badan Usaha Milik Negara;
7. g.Badan Usaha Milik Daerah;
8. h.lembaga swadaya masyarakat asmg yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan
  1. 1.perorangan.
(2)Hibah dati luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasa113 Hibah berdasarkan sumbemya terdiri atas:
1. a.hibah dari dalam negeri; dan
2. b.hibah dari luar negeri.

Pasal 12

(1)Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
(2)Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat pada tahun berkenaan. . 9 Pasal 19
(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
(2)NPHD sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) paling sedikit memuat:
1. a.pemberi dan penerima hibah;
2. b.tujuan pemberian hibah;
3. c.besaranJrincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyalurarr/penyerahan hibah; dan
(1)BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat menerima hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi prinsip-prinsip penerimaan hibah.
(2)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat wajib melakukan pengkajian maksud pemberian hibah langsung.
(3)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada tahun berjalan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VI

NASKAHPERJANJIANHIBAHDANTANDATERIMAHIBAH Pasa118

Pasal 17

(1)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat membuat rencana penerimaan hibah paling sedikit memuat:
1. a.pihak pemberi hibah;
2. b.tujuan hibah;
3. c.ruang lingkup kegiatan; dan
4. d.Rencana Anggaran Biaya.
(2)Rencana anggaran biaya hibah harus masuk dalam dokumen RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. BABV PERENCANAANHIBAH Pasal 16
(1)Hibah digunakan untuk mendukung pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(2)Penggunaan hibah harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hibah. 10 Pasa121
(1)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melakukan kajian rencana pemberian hibah langsung.
(2)Kajian rencana pemberian hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.identitas calon pemberi hibah;
2. b.tujuan pemberian hibah;
3. c.sifat hibah;
4. d.peruntukkan hibah; dan
5. e.besaran nilai hibah atau nilai setara jumlah barang atau jasa atau surat berharga yang akan dihibahkan.
(3)Penerimaan hibah langsung dilaporkan kepada Gubemur.
(4)Pemberian hibah dilakukan melalui bendahara penerimaan BLUDUPTD PengelolaanKKPKepulauan Raja Ampat.
(5)Bendahara penerimaan mencatat hibah ke dalam rekening pendapatan BLUDUPTDPengelolaanKKPKepulauan Raja Ampat.
(6)Bendahara penerimaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menyerahkan tanda terima penerimaan hibah kepada pemberi hibah yang telah diberi stempel dan tanda tangan PemimpinBLUDUPTD PengelolaanKKPKepulauan Raja Ampat.
(1)Penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai atau barang atau jasa dibuktikan dengan tanda terima.
(2)Tanda terima hibah dalam bentuk barang atau jasa memuat:
1. a.nilai hibah atau nilai barang atau jasa dalam Rupiah;
2. b.jumlah barang atau jasa; dan
3. c.ketentuan dan persyaratan.
4. f.tata cara pelaporan hibah.
(3)Gubemur dapat menunjuk Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selaku penerima hibah.
(4)Penerimaan dan pembatalan hibah hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan pemberi hibah dan penerima hibah. 11 Pasal 25 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasal 24
(1)Gubemur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan hibah untuk BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulaun Raja Ampat.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 23
(1)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana hibah.
(2)Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melaporkan penerimaan dan perkembangan penggunaan dana hibah kepada Gubemur melalui Kepala Dinas setiap 3 (tiga)bulan.
(3)Ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIX PERTANGGUNGJAWABANHIBAH Pasa122
(1)Pengadaan barang atau jasa dari dana hibah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barangj jasa.
(2)Pengadaan barang atau jasa dari dana hibah terikat dan hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barangj jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sepanjang disetujui oleh pemberi hibah. BABVIII PENGADAANBARANGDANJASA DARIDANAHIBAH ""J. _. 12 AMMAR,SH., M. Hum., MM A UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTABUN 2019 NOMOR 5. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUABARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 27 Maret 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal27 Maret 2019 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…