DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan, bertujuan untuk: a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah; b. memantapkan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah; c. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah; d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan e. mendayagunakan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Gubernur tentangTataCaraPembinaanBahasaDanSastra DaerahPadaSatuanPendidikan; Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor45Tahun1999tentang Pembentukan ProvinsiIrianJayaTengah,ProvinsiIrian JayaBarat, KabupatenPaniai,KabupatenMimika, KabupatenPuncakJayaDanKotaSorong(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor173, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3894)sebagaimana telah diubah denganUndang- UndangNomor5 Tahun2000 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor45 Tahun1999 tentang 1. Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerja MenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 8.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2014 tentang PengembanganPembinaanDanPelindunganBahasa DanSastraSertaPeningkatanFungsiBahasaIndonesia (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor157,TarnbahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5554); 9.PeraturanMenteri PendidikanDanKebudayaanNomor 42Tahun2018 ten tangKebijakanNasionalKebahasaan DanKesastraan(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor1696); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor157); 11.PeraturanDaerahProvinsi PapuaBaratNomor7Tahun 2023 tentang PenyelenggaraanPendidikan(Lembaran DaerahProvinsiPapuaBaratTahun2023Nomor29, TambahanLembaranDaerah Provinsi PapuaBarat Nomor136); MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN GUBERNUR TENTANGTATACARA PEMBINAANBAHASADANSASTRADAERAHPADASATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

PeraturanGubernurinibertujuanuntuk: a.menjagadanmemeliharakelestarianBahasadanSastraDaerah; b.memantapkankesinambunganpenggunaanBahasadanSastraDaerah sehinggamenjadifaktorpendukungbagitumbuhnyajati diridan kebanggaanDaerah; c.memantapkankedudukandanfungsiBahasadanSastraDaerah; d.melindungi,mengembangkan,danmemberdayakanBahasadanSastra DaerahyangmerupakanunsurutamakebudayaanDaerahsebagai penunjangkebudayaan nasional;dan e.mendayagunakanpenggunaanBahasadanSastraDaerahsebagaisarana untukpembangunankarakter,budipekerti,danpembentuk kepribadian PesertaDidikpadaSatuanPendidikan. BABII KEDUDUKANDANFUNGSIBAHASA DANSASTRA DAERAH Pasal 4 {1)BahasaIndonesiaberkedudukansebagaibahasanasionaldanbahasa resrmnegara.

(2)Bahasa-bahasadiIndonesiaselainBahasaIndonesiadanBahasaAsing berkedudukan sebagaiBahasaDaerah.
(3)Bahasa-bahasadiIndonesiaselainBahasaIndonesiadanBahasaDaerah berkedudukansebagai BahasaAsing.

Pasal 5

(1)BahasaIndonesiasebagai bahasa nasional berfungsisebagai: a.jati diri bangsa; b.kebanggaan nasional; c.saranapemersatuberbagaisukubangsa;dan d.sarana komunikasiantardaerah dan antarbudayadaerah.
(2)BahasaIndonesiasebagaibahasa resminegaraberfungsi sebagai a.bahasa resmikenegaraan; b.bahasapengantarpendidikan; c.sarana komunikasi tingkat nasional;
1. d.sarana pengembangan kebudayaan nasional;
2. e.sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
3. f.sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
4. g.bahasa Media Massa.

Pasal 6

( 1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:

a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
b.peneguh jati diri kedaerahan; dan
c.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.

(2)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
1. a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
2. b.bahasa Media Massa lokal;
3. c.sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. d.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 7

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:

a.pengenalan, penumbuhan dan penghayatan;
b.pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
c.penyadaran dan penumbuhan sikap;
d.penghalusan perasaan dan budi pekerti;
e.pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
f.peneguhan jati diri daerah dan penumbuh;
g.solidaritas kemanusiaan; dan
h.pengungkapan wawasan kedaerahan.

Pasal 8

Bahasa Asing berfungsi sebagai:

a.sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
b.sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, clan seni; dan
c.sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

(1)BahasadanSastraDaerahwajib diajarkanpadaPendidikanMenengahdan PendidikanKhusussebagaikurikulummuatanlokal.
(2)PenggunaanBahasaDaerahdalam kurikulummuatanlokalpada PendidikanMenengahdanPendidikanKhusussebagaimanadimaksudpada ayat(1),sesuai denganbahasaaslidaerahkabupaten. BABIII PENGEMBANGAN,PEMBINAAN,DANPELINDUNGAN BAHASA DANSASTRA DAERAH Pasal 10 ( 1)PemerintahDaerahProvinsidanKabupatenmengembangkan,membina danmelindungiBahasadanSastraberdasarkankebijakannasional.
(2)PemerintahDaerahProvinsidanKabupatenmelaksanakan: a.pengembangan,pembinaandanpelindunganBahasadanSastra Daerah;dan b.pemberiandukungan terhadapupayapengembangan, pembinaandan pelindunganBahasadanSastraDaerah.
(3)PemerintahDaerahProvinsidanKabupatendalammelaksanakan pengembangan,pembinaandanpelindunganBahasadanSastraDaerah sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufaberkoordinasidenganDinas.
(4)Dukungansebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufbberupa: a.penjabarankebijakan nasional kedalamkebijakanDaerah. b.penyiapan sumberdaya;dan c.fasilitaslainyang diperlukan untukpengembangan,pembinaandan pelindunganBahasadanSastraDaerah.

Pasal 11

(1)PemerintahDaerahProvinsi danKabupatenmelaksanakan pemberian dukunganterhadapupayaPengembangan, Pembinaan,danPelindungan BahasaIndonesia.
(2)PemerintahDaerahProvinsidanKabupatendalam melaksanakan pemberiandukungan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkanolehPemerintah.
(3)Dukungan terhadapupaya Pengembangan, Pembinaan, dan pelindungan BahasaIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
1. a.penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah.
2. b.penyiapan sumber daya; dan
3. c.fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Indonesia.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
b.kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
c.keberagaman budaya bangsa.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
(2)Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
(3)Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pakar / ahli Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 14

( 1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua di semua ranah.

(2)Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lingkungan penggunaan Bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, meliputi:
1. a.ranah keluarga;
2. b.ranah pendidikan;
3. c.ranah pekerjaan;
4. d.ranah keagamaan;
5. e.ranah adat istiadat; dan/ atau
6. f.kegiatan seni budaya daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…