DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 52 Tahun 2018

Nomor: 52
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai indikator kinerja utama pemerintah provinsi papua barat tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 maka perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2017- 2022;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERj09jM.PANj5j2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubemur wajib

Menetapkan

menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;
1. 1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA INDlKATORKINERJAUTAMA PEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TAHUN2017-2022 TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR52 TAHUN2018 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN Mengingat Menimbang 2 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat. MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022. Menetapkan
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERj09jM.PANj5j2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/ll/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah- Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ;
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4); 4 IKUwajib digunakan untuk:

a.rnenetapkan rencana kerja tahunan;
b.menyusun dokumen perjanjian kinerja; Co evaluasi kinerja; dan Pasal 4 BABIII PENGGUNAANINDIKATORKINERJAUTAMA Penetapan IKUbertujuan untuk:
a.memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rnenye1enggarakan rnanajernen kinerja secara baik; dan
b.memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Ruang lingkup IKUmeliputi:
1. a.IKUPemerintah Provinsi; dan
2. b.IKU PD.
(2)IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD berpedoman pada IKUPemerintah Provinsi.

Pasal 2

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubemur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 5

BAB II

RUANGLINGKUPDANTUJUAN

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP .Pasal 7

(1)Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi akuntabilitas kinerja.
(2)Koordinasi atas pelaksanaan Peraturan Gubemur ini guna pengintegrasian ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
(3)Pengawasan atas pe1aksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan. BABV PEMBINAAN,KOORDINASI,EVALUASIDANPENGAWASAN Pasal 6 Pemilihan dan penetapan IKUmempertimbangkan:
1. a.dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen strategis lainnya;
2. b.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
3. c.kebutuhan data statistik pemerintah;
4. d.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan; dan
5. e.karakteristik daerah.

Pasal 5

IKU untuk setiap tingkatan orgarusasl meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). BABIV PEMILIHANDANPENETAPANINDlKATORKINERJAUTAMA

d.pe1aporan kinerja. 7 No. Indikator Target Tahun Ke 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. 1.Kinerja Penyelenggaraan 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat:
2. 2.Ketersediaan Perdasus - 30.00 50.00 70.00 80.00 100.00 sesuai mandat undang- undang otonomi khusus (%).
3. 3.Ketersediaan Perdasi - 30.00 50.00 70.00 80.00 100.00 sesuai mandat undang- undang otonomi khusus (%)
4. 4.Kinerja pelaksanaan - 50.00 60.00 60.00 90.00 100.00 program dalam regulasi terkait otonomi khusus (%)
5. 5.Akuntabilitas Kinerja n.a CC CC CC B B Instansi Pemerintah (kategori)
6. 6.Indeks Kepuasan B B B B B A Masyarakat
7. 7.Cakupan realisasi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 perencanaan program '. pembangunan daerah (%)
8. 8.Persen tase penyelesaian 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TLHP (%)
9. 9.Cakupan peningkatan 90.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 kualitas aparatur pemerintahan (%)
10. 10.Tingkat implementasi 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 inovasi daerah (%)
11. 11.Opini pengelolaan WTP WTP WTP WTP WTP WTP keuangan daerah (opini)
12. 12.Persentase tingkat 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 pertumbuhan PAD (%)
13. 13.Persentase PAD terhadap 5.50 5.75 6.00 6.50 6.75 7.00 pendapatan daerah (%)
14. 14.Cakupan layanan publik 10.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 berbasis IT (%)
15. 15.Persentase data OPD yang - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 dimuat dalam database satu data (%
16. 16.Cakupanlayanan 15.00 38.00 40.00 60.00 75.00 100.00 persandian daerah (%)
17. 17.Persentase penduduk yang 7.00 10.00 10.00 15.00 20.00 20.00 INDlKATORKINERJAUTAM/ PEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TAHUN2017 - 2022 LAMPlRANPERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR52 TAHUN2018 8 No. Indikator Target Tahun Ke 2017 2018 2019 2020 2021 2022 mengunjungi perpustakaan (%)
18. 18.Tingkat tertib administrasi - 10.00 22.00 35.00 57.00 100.00 kearsiQan daerah (%
19. 19.Indeks Kualitas 84.51 84.51 82.00 81.00 80.00 80.00 Lingkungan Hidup (indeks)
20. 20.Cakupan fasilitasi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 penanganan kasus kehutanan (%)
21. 21.Cakupan penyepakatan 22.22 22.22 16.67 11.11 11.11 11.11 batas wilayah antar kabupaten/kota (%
22. 22.Cakupan penyepakatan - 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 batas wilayah Provinsi Papua Barat (%)
23. 23.Cakupan penyepakatan 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 batas wilayah Hak Ulayat (%)
24. 24.Cakupan penyepakatan 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 batas hak kelola tanah ulayat 1%1
25. 25.Cakupan penyediaan 20.00 40.00 90.00 100.00 100.00 100.00 lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni (%)
26. 26.Luas tutu pan hutan (Ha) 8,262,9 8,262,9 8,262,9 8,262,9 8,262,9 8,262,9 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00
27. 27.Rehabilitasi kawasan 234.00 406.00 406.00 500.00 550.00 600.00 hutan (Ha)
28. 28.Luas kawasan konservasi 350,00 710,00 710,00 923,00 923,00 1,136,0 perairan (Ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 00.30
29. 29.Pertumbuhan ekonomi 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 sektor kehutanan (%)
30. 30.Rerata Lama Sekolah 7.50 7.70 8.00 8.30 8.50 8.50 _(tahun)
31. 31.Rerata Lama Sekolah 5.00 5.15 5.20 5.30 5.50 5.75 Orang Asli Papua (tahun)
32. 32.Harapan Lama Sekolah 12.50 12.60 12.65 12.70 12.75 13.00 itahun)
33. 33.Harapan Lama Sekolah 10.00 10.20 10.40 10.50 10.60 10.75 Orang Asli Papua (tahun)
34. 34.Angka Melek Huruf (%) 95.00 95.50 96.00 96.50 97.00 97.50
35. 35.Angka Melek Huruf OAP 95.00 95.50 96.00 96.50 97.00 97.50 (%)
36. 36.Persentase Guru OAP (%) 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00
37. 37.Angka Kematian Ibu OAP 37 34 30 28 25 23 (per 100.000 kelahiran hidup)
38. 38.Angka harapan hidup 65.40 65.50 65.60 65.70 65.80 65.90 9 No. Indikator Target TahuD Ke 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (tahun)
39. 39.Persen tase balita gizi 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 buruk (%)
40. 40.Persentase balita gizi 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 kurang (%)
41. 41.Cakupan kampung siaga 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 aktif (%)
42. 42.Angka Kematian Bayi OAP 26 24 22 20 18 16 (per 100.000 kelahiran)
43. 43.Prevalensi HIVj AIDS(%) 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50
44. 44.Rasio Tenaga Kesehatan, TK: TK: TK: TK: TK: TK: 2; Dokter, Tenaga Medis per 0,76; D 1,05; D 1,32; D 1,57; D 1,81; D D :1 satuan penduduk (rasio) : 0,38; : 0,52; : 0,65; : 0,77; : 0,89; ;TM: 1 TM: TM: TM: TM: TM: 0,38 0,53 0,67 0,80 0,92
45. 45.Cakupan Puskesmas 10.00 29.00 49.00 68.00 87.00 100.00 terakreditasi di distrik (%)
46. 46.RSUD rujukan provinsi - - 1 - - 2 (unit)
47. 47.Jumlah atlet berprestasi - 10 20 30 40 50 Provinsi Papua Barat di tingkat nasional
48. 48.Jurnlah pernuda OAP 20 50 70 80 90 100 pelopor (orang)
49. 49.Persentase aksesibilitas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 antar wilayah kabupatenj kota yang tehubung sarana transportasi (%)
50. 50.Persentase jalan provinsi 62.71 70.17 77.62 85.08 92.54 100.00 dengan kualitas baik (%)
51. 51.Persentasejernbatan 50.07 60.14 70.07 80.00 90.07 100.00 provinsi dengan kualitas baik (%)
52. 52.Persentase jaringan irigasi 78.00 81.00 83.00 86.00 89.00 92.00 provinsi dengan kualitas baik (%)
53. 53.Persentase kesesuaian - 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 pemanfaatan ruang dengan RTRWProvinsi (%)
54. 54.Jurnlah TPARegional - - - 1 1 1
55. 55.Cakupan Rumah Layak 135 500 550 605 666 732 Huni bagi OAPyang tepat syarat (unit)
56. 56.Cakupan penataan 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 lingkungan permukiman kurnuh (%)
57. 57.Cakupan pelaksanaan 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 Program Kota Tanpa Kumuh (%) 10 No. Indikator Tar~et Tahun Ke 2017 2018 2019 2020 2021 2022
58. 58.Cakupan rumah tangga 22.50 24.68 27.11 29.86 32.86 36.10 dengan air bersih lavak (%)
59. 59.Cakupan rumah tangga 22.50 24.68 27.11 29.86 32.86 36.10 dengan sanitasi baik (%)
60. 60.Kontribusi sektor 20.00 20.35 20.50 20.75 21.00 21.50 pertambangan dan penggalian (%)
61. 61.Jumlah kampung yang 250 300 300 350 350 400 memanfaatkan sumber daya energi terbarukan (kampung
62. 62.Persentase kampung 51.36 58.31 65.26 72.21 79.16 86.11 terakses listrik (%)
63. 63.Tingkat fasilitasi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 pemanfaatan sumberdaya alam (%)
64. 64.Tingkat elektrifikasi 77.60 79.76 81.92 84.08 86.24 88.40 provinsi (%)
65. 65.Tingkat pertumbuhan nilai 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 investasi sektor unggulan (%)
66. 66.Jumlah OAPyang terlibat 50 50 50 50 50 50 dalam investasi (orang)
67. 67.Tingkat partisipasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 angkatan kerja OAP (%
68. 68.Angka partisipasi 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 angkatan keria (%)
69. 69.Tingkat Kesempatan Kerja 92.50 92.75 92.90 93.00 93.25 93.50 OAP (%)
70. 70.Laju pertumbuhan PDB 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 per tenaga kerja (%)
71. 71.Laju pertumbuhan PDB 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 per tenaga kerja (%)
72. 72.Proporsi tenaga kerja yang 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)
73. 73.Persentase UMKMOAP 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 yang berkembang (%)
74. 74.Nilai ekspor bersih ($ US) 2,841,4 2,983,5 3,132,6 3,289,3 3,453,7 3,626,4 47,826 20,218 96,229 31,040 97,592 87,472
75. 75.Kontribusi sektor 6.25 6.30 6.50 6.60 6.75 7.00 perdagangan terhadap PDRB (%)
76. 76.Rasia ekspor dan impor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 terhadap PDB
77. 77.Jumlah OAPyang terlibat - 10 10 10 10 10 dalam usaha perdagangan (orang) 11 No. Indikator Target Tahun Ke 2017 2018 2019 2020 2021 2022
78. 78.KonUibusisektorindusUri 29.00 29.50 30.00 30.50 31.00 32.00 pengolahan terhadap PDRB (%)
79. 79.Pertumbuhan jumlah IKM 2 2 2 2 2 2 (%)
80. 80.Cakupan pengembangan 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 kawasan transmigrasi OAP (%)
81. 81.Jumlah wisatawan 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 70,000 mancanegara (orang)
82. 82.Jumlah OAPyang terlibat 100 100 100 100 100 100 dalam sektor kepariwisataaan (orang)
83. 83.Jumlah even skala 4 5 6 7 8 9 nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat (kali)
84. 84.NTP (indeks) 107.72 108.79 109.88 110.98 112.09 113.21
85. 85.Pencapaian Skor PPH 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17
86. 86.Penguatan cadangan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 pangan_i%)
87. 87.Penanganan daerah rawan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 pangan (%)
88. 88.Pertumbuhan PDRB 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 tanaman pangan (%)
89. 89.Pertumbuhan PDRB 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 tanaman hortikultura (%)
90. 90.Pertumbuhaan PDRB 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 tanaman perkebunan (%)
91. 91.Pertumbuhan PDRB 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 perikanan(%)
92. 92.Jumlah kelembagaan 50 50 50 SO 50 50 petani OAPyang meningkat kapasitasnya (kelompok)
93. 93.Cakupan penanganan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PMKS (%)
94. 94.Keluarga Pra Sejahtera 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 11.00 dan Keluarga Sejahtera 1
95. 95.Jumlah kader - 100 100 100 100 100 kesejahteraan sosial OAP dimasyarakat(orang) 96 IPG (indeks) 92.20 92.35 92.40 92.50 92.65 92.75 97 Persentase kab/kota yang - 20.00 30.00 50.00 60.00 75.00 telah memiliki pusat penangananterpadu perlindungan perempuan dan anak (%) 98 Jumlah ruang terbuka - 5 10 15 20 25 ramah anak (unit) 12 NTO, S.H EMBINA NIP. 19710129 199303 1 006 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, No. Indikator Target Tahun Ke - 2017 2018 2019 2020 2021 2022 99 Cakupan peserta KB aktif - 45 50 55 60 65 (%) 100 Adanya regulasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada pengendalian penduduk (Ada/Tidak) 101 Laju pertumbuhan 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 penduduk (%) 102 Rasio ketergantungan 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 103 Rasio Cakupan Penduduk 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 ber KTP (%) 104 Persentase kepemilikan KK 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 (%) 105 Rasio Kepemilikan Akte 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 Kelahiran (%) 106 Indek potensi kerawanan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak sosial (indeks) Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan 107 Indeks Dernokrasi 60.00 63.00 65.00 66.00 67.00 70.00 Indonesia (indeks) 108 Angka kriminalitas yang 0.20 0.18 0.17 0.15 0.15 0.13 tertangani (angka) 109 Kab/kota siaga dan - 6 8 13 13 13 tangguh bencana (kabupaten / kota 110 Indek Risiko Bencana 150 147 143 140 135 130 [indeks) III Kapasitas aparatur 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 penanggulangan bencana (angka)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…