DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 54 Tahun 2018

Nomor: 54
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada instansi melalui penyusunan analisis standar belanja;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis stan dar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor o 18/PPU-I/2003;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menirnbang PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT SALINAN ---- -_-_- 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da.lam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola.a.n Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
12.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42); 3 Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah ProvinsiPapua Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilanRakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar RepublikIndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Gubemur adalah Gubernur Papua Barat.
5.DewanPerwakilanRakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPBadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutanya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRPB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reneana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disebut KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Reneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKASKPDadalah dokumen pereneanaan dan penganggaranyang berisi reneana pendapatan, reneana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta reneana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Prioritas dan PlafonAnggaranSementara yang selanjutnya disingkat PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPDsebelum disepakati dengan DPRD.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKADyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT. Menetapkan : 4 Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terdiri dari:

a.pelayanan administrasi perkantoran di lingkup OPD Sekretariat;
b.pelayanan administrasi perkantoran di lingkup OPD Badarr/Dinas;
c.pemeliharaan bangunan gedurig/ rumah/kantor;
d.pemeliharaan kendaraan dinas /operasional;
e.pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
f.penyusunan dokumen internal OPD lingkup Sekretariat;
g.penyusunan dokumen intemal OPD lingkup Dinas/Badan;
h.koordinasi kelompok besar;
1. 1.koordinasi kelompok kecil;
j.sosialisasi kelompok besar;
k.sosialisasi kelompok kecil;
1. 1.pembinaan/pendampingan/pemberdayaan;
m.monitoring, evaluasi dan pengawasan;
n.fasilitasi pengiriman sosialisasi;
o.fasilitasi pengiriman bimbingan/pelatihan/pendidikan;
p.penyelenggaraan bimbingan teknis /pelatihan;
q.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
r.pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah;
s.pengadaan barang/jasa $; Rp. 500.000.000,- (kurang atau sarna dengan lima ratus juta rupiah);
1. 12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. 13.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. 14.Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
4. 15.Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan yang mencerminkan kewajaran.
5. 16.Ekualisasi kegiatan Zpenyetaraan kegiatan yang selanjutnya disebut dengan Jenis ASB adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sarna atau hampir sarna dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 5

(1)Penyusunan ASB berdasarkan atas standarisasi biaya rincian kegiatan, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
(2)Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
(3)Perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja menggunakan formula yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.
(4)Dalam hal memudahkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASB. 5
1. a.mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
2. h.memudahkan perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja agar dapat digunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASB Provinsi Papua Barat-;
3. c.meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran; dan
4. d.sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam RKASKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
5. t.pengadaan barang/jasa kontruksi s Rp. 500.000.000,- (kurang atau sarna dengan lima ratus juta rupiah);
6. u.pengadaan barangfjasa konsultasi :?: Rp. 200.000.000,- (lebih dari atau sarna dengan dua ratus juta rupiah);
7. v.pengadaan barangfjasa :?: Rp. 500.000.000,- (lebih dari atau sama dengan lima ratusjuta rupiah);
8. w.pelaksanaan event; dan
9. x.pengiriman event. 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19
(2)Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi serta hasil evaluasi kewajaran harga, setiap tahun dilakukan penyesuaian indeks ASB sebagai dasar perencanaan kegiatan OPD tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

(1)Standar Biaya kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum ada atau belum diatur penyertaannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besar total belanja berikut alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD.
(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempumaan penyusunan ASB berikutnya.
(3)Pengendalian dan evaluasi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat verifikasi RKA. Pasa16 BABIV PENGENDALIANDANEVALUASI
(6)ASB kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)ASB digunakan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan wajib diikuti oleh seluruh OPD di lingkungan Provinsi Papua Barat.
(5)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA. 7 ~~~s,esuai dengan aslinya A BIRO HUKUM, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 54. NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tangga123 Mei 2018 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 23 Mei 2018 8 Rumusan ASB (Y = total pagu x proporsi per OPD Sekretariat) Ruang lingkup Jenis ASB

1.Merupakan semua kegiatan rutin atau ex-Belanja Administrasi Umum yang berada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di OPD Sekretariat.
2.Tidak boleh terdapat kegiatan atau sub kegiatan yang merupakan representasi kegiatan teknis terkait tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bagian di OPD Sekretariat, misalnya belanja cetak dan penggandaan kegiatan di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada program lainnya. Tahapan Kegiatan
1.Perencanaan kebutuhan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit.
2.Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. : 12 (dua belas) bulan. : jumlah orang. : paket, jenis dan lain-lain.
1.output waktu
2.output orang
3.output barang Output kegiatan ASB ini diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan, sehingga outputnya sesuai dengan kegiatan masing-masing. Secara umum output kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi: Kriteria penilaian kegiatan
1.Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tupoksi OPD Sekretariat secara langsung, melainkan kegiatan yang bersifat pe1ayanan dan administratif rutinitas OPD Sekretariat setiap tahun.
2.Kegiatan yang dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan pelayanan OPD Sekretariat selama 1 (satu) tahun. Definisi Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Sekretariat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di OPD Sekretariat. ASB PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORANDI LINGKUPOPD SEKRETARIAT ASB 01 PEDOMANANALISISSTANDARBELANJA DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT -----_--- 9 No. Rincian Kegiatan Minimal Tengah MaksimaI
1.Penyediaan jasa surat menyurat 3,320/0 27,03% 100,00%
2.Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 21,35% 28,29%
3.Penyediaan alat tulis kantor 0 16,91% 22,41%
4.Penyediaan barang cetakan dan 0 6,610/0 8,750/0 penggandaan
5.Penyediaan makanan dan minuman 0 28,10% 37,22% JUMLAH 100,00 %
6.Rapat koordinasi dan konsultasi ke Disesuaikan kebutuhan luar daerah
7.Penyediaan jasa komunikasi, sumber Disesuaikan kebutuhan daya air dan listrik
8.Penyediaan jasa administrasi Disesuaikan kebutuhan keuangan Proporsi BeIanja kegiatan Definisi Operasional
1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan untuk pemenuhan belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI)selama 1 (satu) tahun.
2.Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan untuk pemenuhan tenaga jasa kebersihan non Pegawai Negeri Sipil selama l(satu) tahun. Besarnya belanja jasa kebersihan dihitung dengan cara mengalikan jumlah tenaga kebersihan dengan standar honor yang berlaku dalam 1 (satu) bulan seIama l(satu) tahun ("L tenaga kebersihan x Stan dar Honor 1 (satu) bulan x 12 (dua beIas) bulan).
3.Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah:

a.Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dianggarkan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas Iuar daerah dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah, misaInya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
b.Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas ke Luar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (I Orang x Standar Biaya PerjaIanan Dinas ke Luar Daerah). No. OPD Sekretariat Persentase
1. 1.Sekretariat Daerah 83,770/0
2. 2.Sekretariat DPRPB 11,79%
3. 3.Sekretariat MRPB 4,44% Jumlah 100,000/0 Proporsi per OPD Sekretariat 10 No. OPD BadanjDinas Persentase
4. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,42%
5. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,650/0
6. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 2,49%
7. 4.Dinas Perhubungan 3,51%
8. 5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,01%
9. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,27% Proporsi per OPD Badarr/Dinas Rumusan ASB (Y = total pagu x proporsi per OPD Badarr/Dinas) Ruang lingkup Jenis ASB
10. 1.Merupakan semua kegiatan rutin atau ex-Belanja Administrasi Umum yang berada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di OPD Badan /Dinas.
11. 2.Tidak boleh terdapat kegiatan atau sub kegiatan yang merupakan representasi kegiatan teknis terkait tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bidang di OPD BadanjDinas, misalnya belanja cetak dan penggandaan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada program lainnya. Tahapan Kegiatan
12. 1.Penyusunan kebutuhan belanja administrasi perkantoran.
13. 2.Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran. Output kegiatan ASB ini diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan, sehingga outputnya sesuai dengan kegiatan masing-masing. Secara umum output kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi:
14. 1.output waktu : 12 (dua belas) bulan.
15. 2.output orang jumlah orang.
16. 3.output barang : paket, jenis, dan lain-lain. Kriteria penilaian kegiatan
17. 1.Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan tupoksi OPD BadanjDinas secara langsung, melainkan kegiatan yang bersifat pelayanan dan administratif rutinitas OPD Badan ZDinas setiap tahun.
18. 2.Kegiatan yang dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan pelayanan OPD BadanjDinas selama l(satu) tahun. Definisi Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD BadanjDinas dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di OPD BadanjDinas. ASB 02 ASB PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORANDI LINGKUPOPD BADANjDINAS 11 Definisi Operasional
19. 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan untuk pemenuhan belanja te1epon, air, listrik dan intemet (TALI)selama 1 (satu) tahun.
20. 2.Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan untuk pemenuhan tenaga jasa kebersihan non Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun. Besamya belanja jasa kebersihan dihitung dengan cara mengalikan jumlah tenaga kebersihan dengan stan dar honor yang berlaku dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun (I tenaga kebersihan x Standar Honor 1 (satu) bulan x 12 (dua belas) bulan).
21. 3.Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah:
a.Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dianggarkan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah, misalnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
b.Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas ke Luar No. OPD BadanJ Dinas Persentase
1. 7.Dinas Kearsipan dan Pe1']2_ustakaan 2,560/0
2. 8.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2,280/0
3. 9.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2,02%
4. 10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,440/0
5. 11.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi 1,640/0
6. 12.Dinas Sosial 1,86%
7. 13.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3,09%
8. 14.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1,82% IS. Badan Penghubung Daerah 3,54%
9. 16.Badan Kepegawaian Daerah 1,93%
10. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,02% 18. Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, 1,450/0 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. 19.Dinas Energi dan Sumber Dava Mineral 1,91%
12. 20.Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik 2,04%
13. 21.Dinas Kehutanan 4,36%
14. 22.Dinas Kelautan dan Perikanan 1,94%
15. 23.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,00%
16. 24.Dinas Kesehatan 4,51%
17. 25.Dinas Ketahanan Pangan 1,18%
18. 26.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2,69%
19. 27.Dinas Li~gkungan Hidup dan Pertanahan 2,08%
20. 28.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,75%
21. 29.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 3,040/0
22. 30.Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2,350/0
23. 31.Dinas Pendidikan 3,410/0
24. 32.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,96%
25. 33.Badan Penda.Qatan Daerah 8,63%
26. 34.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13,88%
27. 35.Inspektorat Daerah 2,26% Jumlah 100,00% 12 Kriteria penilaian kegiatan
28. 1.Pemeliharaan bangunanj gedung/rumah.Zkantor menekankan pada upaya yang bersifat mernperbaiki kerusakan bagian tertentu dari bangunan / gedungjrurnah/kantor yang tidak menambah nilai aset.
29. 2.Proses pemeliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang harus dipelihara, sehingga belanja yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang tepat.
30. 3.Nilai ekonomis dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah membutuhkan pemeliharaan kembali. Kegiatan pemeliharaan bangunan/gedung/rumah/kantor adalah kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut. Definisi ASB 03 ASB PEMELIHARAANBANGUNANGEDUNGjRUMAHjKANTOR No. Rincian Kegiatan Minimal Tengah Maksimal
31. 1.Penyediaan jasa surat menyurat 0,02 0/0 3,33% 8,32 %
32. 2.Penyediaan jasa peralatan dan ° 0,54 % 18,50 0/0 perlen_g_kapankantor
33. 3.Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,98% 25,23% 76,46 %
34. 4.Penyediaan alat tulis kantor ° 27,45 % 66,72 %
35. 5.Penyediaan barang cetakan dan 2,43% 12,81 % 28,41 % penggandaan
36. 6.Penyediaan komponen instalasi listrikj penerangan bangunan ° 0,15 % 3,51 % kantor
37. 7.Penyediaan bahan bacaan dan 0,94% 5,44% 15,61 % peraturan perundang- undangan
38. 8.Penyediaan bah an logistik kantor ° 0,18 0/0 4,04 %
39. 9.Penyediaan makanan dan ° 24,87 % 83,06 % minuman JUMLAH 100,00 %
40. 10.Rapat-rapat koordinasi dan Disesuaikaridengan kebutuhan konsultasi ke luar daerah
41. 11.Penyediaan jasa komunikasi, Disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya air dan listrik
42. 12.Penyediaan jasa administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan keuangan Proporsi Alokasi Objek Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (I Orang x Standar Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah). 13 No.. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
43. 1.Honorarium Tenaga Borongan Lepas 0 14,670/0 100,00%
44. 2.Belanja Bahan Baku Bangunan 0 37,39% 100,000/0 3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 0 47,940/0 100,000/0 Bangunan JUMLAH 100,00% Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Luasan objek bangunan/gedung/rumah/kantor yang dibiayai adalah luasan prioritas yang akan dipelihara. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 8.949.881,00 b Biaya Variabel = Rp 440.000,00 X Luas objek bangunanjgedung/rumah/kantor yang dipelihara (m2) I Y = Rp 8.949.881,00 + (Rp440.000,OO)X Rumusan ASB (y == a + bX) Pengendali Belanja Luas objek bangunan/gedung/rumah/kantor yang dipelihara (m2) Ruang lingkup Jenis ASB
45. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
46. 2.Pemeliharaan diperuntukkan bagi bangunan/gedung/rumah/kantor yang diukur menggunakan luasan bangunan kantor.
47. 3.Pemeliharaan tidak diperbolehkan menambah aset bangunan yang meliputi penambahan volume, kapasitas, umur ekonomis /masa manfaat maupun rehabilitasi sedang atau berat bangunan / gedung/rumah/kantor.
48. 4.Belanja Pemeliharaan dapat digunakan untuk membiayai jasa tukang, pembelian bahan material bangunan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan. Tahapan Kegiatan
49. 1.Koordinasi internal.
50. 2.Analisis kebutuhan pemeliharaan bangunanjgedungjrumah/kantor megacu pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.
51. 3.Pelaksanaan pemeliharaan.
52. 4.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
53. 5.Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah objek bangunanjgedungjrumahjkantor yang dipelihara yang dinyatakan dalam satuan luasan (m2). Ruang lingkup Jenis ASB
54. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
55. 2.Pemeliharaan diperuntukkan untuk kendaraan jabatan dan kendaraan operasional kantor baik roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
56. 3.Di luar kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), yaitu kendaraan roda 3 (tiga], menggunakan penyetaraan sebagai berikut:
a.kendaraan roda 6 (enam), alat berat, kapal dan lain sebagainya, diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan beban pemeliharaan per unit satuan yang ditetapkan dengan kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
b.kendaraan roda 3 (tiga) disamakan dengan kendaraan roda 2 (dua). 14 Tahapan Kegiatan
1. 1.Koordinasi internal.
2. 2.Analisis kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinaa/operasional mengacu pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.
3. 3.Pelaksanaan pemeliharaan.
4. 4.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
5. 5.Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (ernpat), roda 6 (enam), kapal dan alat berat yang dipelihara dengan satuan berupa unit. Kriteria penilaian kegiatan
6. 1.Pemeliharaan kendaraan dinas Zoperasional menekankan pada upaya yang bersifat memperbaiki kerusakan bagian tertentu dari kendaraan dan perbaikan rutin operasional kendaraan.
7. 2.Proses pemeliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang harus dipelihara dan ketepatan waktu perbaikan rutin berkala sesuai dengan pemakaian kendaraan dan kebutuhan.
8. 3.Nilai ekonomis dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah membutuhkan pemeliharaan kembali. Definisi ASB Kegiatan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinasj'operasicnal merupakan kegiatan yang meliputi jasa pemeliharaan, pembelian suku cadang dan KIR untuk kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga], roda 4 (ernpat], roda 6 (enam), kapal dan alat berat yang dimiliki oleh OPD termasuk biaya operasional Bahan Bakar Minyak, biaya perijinan kendaraan dinas (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan) . ASB 04 ASB PEMELIHARAANKENDARAANDINAS/OPERASIONAL Definisi ASB Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan kantor yang dimiliki oleh OPD, berupa personal komputer, 15 ASB 05 ASB PEMELIHARAANPERALATANDANPERLENGKAPANKANTOR No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
l.Belanja Bahan Bakar Minyakj Gas ° 32,64% 77,74%
1. 2.Belanja Jasa Service 6,820/0 38,25% 100,000/0
2. 3.Belanja Penggantian Suku Cadang ° 19,59% 55,36%
3. 4.Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0 3,21% 30,00%
4. 5.Belanja Surat Tanda Nomor ° 2,760/0 16,93% Kendaraan
5. 6.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan ° 3,55% 49,93% Mesin JUMLAH 100,000/0 Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional
6. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. 2.Jumlah kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) yang dibiayai adalah jumlah kendaraan yang dimiliki oleh OPD dan yang masih digunakan untuk operasional setiap hari.
8. 3.Jumlah kendaraan roda 6 (enam), kapal dan alat berat dibiayai dengan menyesuaikan kebutuhan OPD. Y Estimasi Total Belanja menurut model b1 Biaya Variabel = Rp 28.431.429,00 b2 Biaya Variabel = Rp 4.534.286,00 Xl Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara X2 Jumlah kendaraan roda 2 (dua) yang dipelihara Di mana: Y = (Rp 28.431.429,00)X1 + (Rp 4.534.286,00)X2 Rumusan ASB (Y = b1Xl + b2X2) Pengendali Belanja
9. 1.Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).
10. 2.Jumlah kendaraan roda 4 (empat).
11. 4.Pemeliharaan Kendaraan yang menggunakan Belanja Jasa Pihak Ketiga dapat untuk membiayai Jasa Service, Penggantian Suku cadang, pelumas, dan Jasa KIR serta yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan termasuk Bahan Bakar Minyak. 16 Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 12.884.211,00 b Biaya Variabel =: Rp 1.426.316,00 X Jumlah peralatan kantor yang dipe1ihara (unitytahun) I Y == Rp 12.884.211,00 + (Rp 1.426.316,00)X Rumusan ASB (Y == bX) Pengendali Belanja Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unitJtahun). Ruang lingkup Jenis ASB
12. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
13. 2.Pemeliharaan diperuntukkan untuk peralatan kantor berupa personal komputer, laptop, printer, kamera dan peralatan lain yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.
14. 3.Belanja pemeliharaan meliputi belanja untuk jasa service (perbaikan), penggantian suku cadang serta pembelian barang dalam rangka pemeliharaan peralatan kantor. Tahapan Kegiatan
15. 1.Koordinasi internal.
16. 2.Analisis kebutuhan pemeliharaan peralatan mengacu pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.
17. 3.Pelaksanaan pemeliharaan.
18. 4.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
19. 5.Penyusunan laporan pertanggungjawaban. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah peralatan yang dipelihara dengan satuan berupa unit. Kriteria penilaian kegiatan
20. 1.Pemeliharaan peralatan menekankan pada upaya yang bersifat perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kerusakan bagian tertentu dari peralatan.
21. 2.Proses pemeliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang harus dipelihara pada peralatan.
22. 3.Nilai ekonomis dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah membutuhkan pemeliharaan kembali. laptop, printer, kamera, meubeler dan peralatan lain yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. 17 Tahapan Kegiatan
23. 1.Pembentukan Tim Pelaksana.
24. 2.Rapat koordinasi internal.
25. 3.Pengumpulan data.
26. 4.Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD)dan presentasi.
27. 5.Koordinasi lintas OPD Sekretariat.
28. 6.Finalisasi penyusunan dokumen.
29. 7.Penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasinya. Output kegiatan Jumlah jenis Dokumen yang disusun. Kriteria penilaian kegiatan
30. 1.Tim yang dibentuk didasarkan pada keterwakilan Bagian di OPD Sekretariat.
31. 2.Metode penyusunan dokumen memperkuat Forum Group Discussion (FGD) internal Sekretariat lintas Bagian dalam memecahkan masalah kinerja organisasi.
32. 3.Pemaparan untuk masing-masing Bagian terkait progres, tahapan atau analisis yang telah dilakukan.
33. 4.Substansi dokumen dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh tim dan secara umum oleh OPD Sekretariat yang bersangkutan. Definisi ASB Kegiatan penyusunan dokumen internal OPD Sekretariat merupakan kegiatan penyusunan dokumen yang menjadi tugas rutin OPD lingkup Sekretariat, yaitu meliputi dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen monitoring evaluasi pelaporan. ASB 06 ASB PENYUSUNANDOKUMENINTERNALOPD DI LINGKUPSEKRETARIAT No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
34. 1.Belanja Jasa Peralatan dan 0 2,03% 100,00% Perlengkapan Kantor
35. 2.Belanja Penggantian Suku Cadang 0 0,46% 100,00%
36. 3.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 0 30,68% 100,00% Mesin
37. 4.Belanja Pemeliharan Aset Tetap 0 66,83% 100,00% Lainnya JUMLAH 100,00% Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Jumlah peralatan kantor yang dibiayai adalah jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara oleh OPD dan masih digunakan untuk operasional kerja setiap hari. 18 Pengendali Belanja Jumlah Tim dan lama waktu kegiatan (Orang Bulan). Ruang lingkup Jenis ASB
38. 1.a. Dokumen perencanaan meliputi: 1) Rencana Strategis OPD Sekretariat; dan 2) Rencana Kerja OPD Sekretariat;
b.Dokumen Penganggaran meliputi: 1) Penyusunan RKA-OPDSekretariat; dan 2) DPAdan Penetapan Kinerja-OPD Sekretariat.
c.Dokumen monitoring evaluasi pelaporan meliputi: 1) Dokumen laporan kinerja dan realisasi anggaran (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); 2) Dokumen evaluasi tahunan (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah); 3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban OPD Sekretariat; dan 4) Dokumen kepegawaian (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja].
1. 2.Dokumen tersebut bersifat tugas pokok wajib di setiap OPD Sekretariat yang dilaksanakan secara mandiri dengan membentuk Tim Penyusun (tidak boleh dipihak ketigakan).
2. 3.Desain kegiatan bersifat pembahasan desk dan kooordinasi untuk kepentingan OPD Sekretariat itu sendiri.
3. 4.Jumlah Tim maksimal yang terlibat sebagai berikut:
a.Dokumen perencanaan meliputi: 1) Renstra-OPD Sekretariat minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal 5 (lima) bulan; 2) Renja-OPD Sekretariat minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal 5 (lima) bulan.
b.Dokumen Penganggaran Penyusunan RKAjDPA-OPDSekretariat minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk APBDdan Perubahan APBD.
c.Dokumen monitoring evaluasi pelaporan meliputi: 1) Dokumen laporan kinerja dan realisasi anggaran (bulanan, triwulan, semester dan tahunan minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal12 (dua belas) bulan. 2) Dokumen evaluasi tahunan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) maksimal 25 (dua puluh lima) orang dengan waktu maksimal3 (tiga) bulan; dan 3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat maksimal 25 (dua puluh lima) orang dengan waktu maksimal2 (dua) bulan.
1. 5.Tenaga ahli hanya dapat diperbolehkan pada kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategi OPD Sekretariat. 19 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
2. 1.Uang Lembur 0 23,190/0 82,50%
3. 2.Belanja Alat Tulis Kantor 0 10,180/0 75,91%
4. 3.Belanja Dekorasi Dokumentasi ° 0,010/0 0,20%
5. 4.Belanja Cetak ° 3,44% 20,00%
6. 5.Belanja Penggandaan 0 8,940/0 66,55%
7. 6.Belanja Makanan dan Minuman 0 28,33% 83,09%
8. 7.Belanja Perjalanan Dinas Luar 0 25,91% 84,60% Daerah JUMLAH 100%
9. 8.Belanja Jasa Narasumber / Disesuaikan dengan kebutuhan Tenaga Ahli Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional
10. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di lingkup OPD Sekretariat.
11. 2.Jumlah Tim dan lama waktu kegiatan merupakan jumlah aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen internal OPD Sekretariat dengan lama waktu sesuai ruang lingkup kegiatan. Biasanya diukur dengan jumlah tim yang dibentuk dan diberikan honorarium.
12. 3.Jumlah jenis dokumen adalah jenis dokumen yang dihasilkan sebagai keluaran kegiatan sesuai dengan perumpunan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup.
13. 4.Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
a.Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah, misalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat pada kegiatan perencanaan.
b.Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas ke Luar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (LOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah).
1. 5.Jumlah danjenis Tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model Y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 48.402.260,00 b Biaya Variabel = Rp 1.262.181,00 X Jumlah tim X lama waktu kegiatan (Orang Bulan) Y = Rp 48.402.260,00 + (Rp 1.262. 181,00)X + Belanja Narasumber /Tenaga Ahliy* = y Rumusan ASB (y = a + b IX) 20 Ruang lingkup J enis ASB
2. 1.Dokumen perencanaan meliputi:
a.Rencana Strategi-OPD Dinas /Badan; dan
b.Rencana Kerja OPD Dinas /Badan.
1. 2.Dokumen Penganggaran meliputi:
a.Penyusunan RKA-OPDDinas/Badan; dan
b.Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Penetapan Kinerja OPD Dinaa/Badan.
1. 3.Dokumen monitoring evaluasi pelaporan meliputi:
a.Dokumen laporan kinerja dan realisasi anggaran (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
b.Dokumen evaluasi tahunan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
c.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas/Badan;
d.Dokumen kepegawaian (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) Tahapan Kegiatan
1. 1.Pembentukan Tim Pelaksana.
2. 2.Rapat koordinasi internal.
3. 3.Pengumpulan data.
4. 4.Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD)dan presentasi.
5. 5.Koordinasi lintas OPD Dinaa/Badan.
6. 6.Finalisasi penyusunan dokumen.
7. 7.Penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasinya. Output kegiatan Jumlah jenis Dokumen yang disusun. Kriteria penilaian kegiatan
8. 1.Tim yang dibentuk didasarkan pada keterwakilan Bagiarr/Bidang pada OPD Dinas /Badan.
9. 2.Metode penyusunan dokumen memperkuat Forum Group Discussion (FGD) intemal OPD Dinas /Badan lintas Bagiarr/ Bidang dalam memecahkan masalah kinerja organisasi.
10. 3.Pemaparan untuk masing-masing Bagiarr/Bidang terkait progres, tahapan, atau analisis yang telah dilakukan.
11. 4.Substansi dokumen dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh tim dan secara umum oleh OPD Dinas /Badan yang bersangkutan. Definisi ASB Kegiatan penyusunan dokumen intemal OPD Dinas /Badan merupakan kegiatan penyusunan dokumen yang menjadi tugas rutin OPD Dinas /Badan, yaitu meliputi dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen monitoring evaluasi pelaporan. ASB PENYUSUNANDOKUMENINTERNALOPD DI LINGKUP DINAS/BADAN ASB07 21 Definisi Operasional
12. 1.Kelompok ASB ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di lingkup OPD DinasjBadan.
13. 2.Jumlah Tim dan lama waktu kegiatan merupakan jumlah aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen internal OPD Dinas /Badan dengan lama Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 18.976.890,00 b Biaya Variabel = Rp 888.506,70 X Jumlah tim X lama waktu kegiatan (Orang Bulan) Y = Rp 18.976.890,00 + (Rp 888.506,70)X + Belanja Narasumber jTenaga Ahliv= = y Rumusan ASB (y = a + blX) Pengendali Belanja Jumlah Tim dan lama waktu kegiatan (Orang Bulan).
14. 4.Dokumen tersebut bersifat tugas pokok wajib di setiap OPD DinasjBadan yang dilaksanakan secara mandiri dengan membentuk Tim Penyusun (tidak boleh dipihak ketigakan).
15. 5.Desain kegiatan bersifat pembahasan desk dan kooordinasi untuk kepentingan OPD DinasjBadan itu sendiri.
16. 6.Jumlah Tim maksimal yang terlibat sebagai berikut:
a.Dokumen perencanaan meliputi: 1) Rencana Strategi-OPD Dinas /Badan minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksima15 (lima) bulan; dan 2) Rencana Ketja-OPD Dinas /Badan minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal 5 (lima) bulan.
b.Dokumen Penganggaran Penyusunan RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD DinasjBadan minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal3 (tiga) bulan untuk APBDdan Perubahan APBD.
c.Dokumen monitoring evaluasi pelaporan meliputi: 1) Dokumen laporan kinerja dan realisasi anggaran (bulanan, triwullan, semester dan tahunan minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang dengan waktu maksimal 12 (dua belas) bulan; 2) Dokumen evaluasi tahunan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) maksimal 25 (dua puluh lima) orang dengan waktu maksimal 3 (tiga) bulan; dan 3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas /Badan maksimal 25 (dua puluh lima) orang dengan waktu maksimal2 (dua) bulan.
1. 7.Tenaga ahli hanya dapat diperbolehkan pada kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategi OPD Dinas /Badan. 22 Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
2. 1.Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan atau topik kebijakan.
3. 2.Hasil dari koordinasi ini adalah bahan kebijakan, kesepakatarr/ kesepahaman akan masalah atau topik kebijakan tertentu yang ingin dipecahkan yang dituangkan dalam notulen, berita acara maupun laporan kegiatan. Definisi ASB Koordinasi adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan rapat, dialog, komunikasi atau koordinasi. Koordinasi juga mencakup kegiatan diskusi terfokus Focus Group Discussion dan monitoring evaluasi meja (monev meja). Koordinasi Kelompok Besar adalah kegiatan koordinasi dengan jumlah peserta lebih dari atau sarna dengan 100 (seratus) orang peserta untuk setiap kali koordinasi. ASB KOORDINASIKELOMPOKBESARASB 08 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
4. 1.Uang Lembur 0 22,35% 95,950/0
5. 2.Belanja Alat Tulis Kantor 0 10,40% 91,28%
6. 3.Belanja Dekorasi Dokumentasi 0 0,74% 4,34%
7. 4.Belanja Cetak 0 6,720/0 75,520/0
8. 5.Belanja Penggandaan 0 10,67% 77,00%
9. 6.Belanja Makanan dan Minuman 0 17,71% 95,38%
10. 7.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 31,41% 95,770/0 JUMLAH 100,00%
11. 8.Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja waktu sesuai ruang lingkup kegiatan, biasanya diukur dengan jumlah tim yang dibentuk dan diberikan honorarium.
12. 3.Jumlah jenis dokumen adalah jenis dokumen yang dihasilkan sebagai keluaran kegiatan sesuai dengan perumpunan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup.
13. 4.Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah meliputi:
a.Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah, misalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat pada kegiatan perencanaan; dan
b.Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas Ke Luar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (LOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah).
1. 5.Jumlah dan jenis Tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan. 23 Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah orang sebagai peserta rapat dan frekuensi pelaksanaan koordinasi. Dimana: Y Estimasi Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 214.501.600,00 b Biaya Variabel = Rp 834.401,90 X Jumlah peserta x lama waktu (Orang Hari). Y = Rp 214.501.600,00 + (Rp 834.401,90)X + Belanja Narasumber /Tenaga Ahliy* = y Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (Orang Hari). Ruang lingkup Jenis ASB
2. 1.Desain kegiatan utarna bersifat mengundang orang. Namun demikian beberapa kegiatan juga meliputi aktivitas menghadiri rapat.
3. 2.Pada kegiatan utama, peserta tidak boleh hanya dari internal OPD tetapi dapat berasal dari lintas OPD atau masyarakat.
4. 3.Dilaksanakan s 6 (kurang dari atau sarna dengan enam) jam untuk tiap kelompok koordinasi, kecuali untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD)dapat dilaksanakan s 6 (kurang dari atau sama dengan enam) jam namun pada prinsipnya desain kegiatan Focus Group Discussion adalah rapat koordinasi.
5. 4.Batasan Kelompok Besar adalah jumlah peserta koordinasi berjumlah 100 (seratus) orang lebih.
6. 5.Diperbolehkan memberikan bantuan transport dan akomodasi bagi peserta yang berasal dari Kabupaterr/Kota berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan Kegiatan
7. 1.Koordinasi internal.
8. 2.Penyusunan bahan koordinasi.
9. 3.Pelaksanaan Koordinasi.
10. 4.Penyusunan laporan kegiatan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti dan berapa kali pelaksanaan kegiatan koordinasi. -- -=-- 24 Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti dan lama waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
11. 1.Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan atau topik kebijakan.
12. 2.Hasil dari koordinasi ini adalah bahan kebijakan, kesepakatan/kesepahaman akan masalah atau topik kebijakan tertentu yang ingin dipecahkan yang dituangkan dalam notulen, berita acara maupun laporan kegiatan. Definisi ASB Koordinasi adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan rapat, dialog, komunikasi atau koordinasi. Koordinasi juga mencakup kegiatan diskusi terfokus Focus Group Discussion dan monitoring evaluasi meja (monev meja). Koordinasi Kelompok Kecil adalah kegiatan koordinasi dengan jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang peserta untuk setiap kali koordinasi. ASB KOORDINASIKELOMPOKKECILASB09 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
13. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 3,350/0 12,21% 2. Honorarium Pegawai ° 1,27% 40,74% Honorer ITidak Tetap
14. 3.Uang Lembur PNS ° 3,630/0 20,43%
15. 4.Uang Lembur Non PNS ° 2,03% 14,93%)
16. 5.Belanja Alat Tulis Kantor 0 2,810/0 9,42% 6. Belanja Dekorasi, 0 0,100/0 1,03% Dokumentasi, dan Publikasi 7. Belanja Perlengkapan Peserta ° 1,250/0 5,89% Kegiatan
17. 8.Belanja Cetak 0 1,36% 6,960/0
18. 9.Belanja Penggandaan 0 0,940/0 3,450/0
19. 10.Belanja Sewa 0 11,07% 34,47% 11. Belanja Makanan dan ° 12,42% 35,19% Minuman 12. Belanja Perjalanan Dinas ° 20,59%) 98,35% Dalam Daerah 13. Belanja Perjalanan Dinas Luar 0 39,18% 74,280/0 Daerah JUMLAH 100,00% 14. Belanja Jasa Narasumber I Disesuaikari dengan kebutuhan Tenaga Ahli Proporsi Alokasi Objek Belanja 25 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
20. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 3,78% 59,41 %
21. 2.Honorarium Pegawai Honorer jTidak 0 0,05% 0,70% Tetap
22. 3.Belanja Alat Tulis Kantor 0 2,52%) 15,51%
23. 4.Belanja Dekorasi, Dokumentasi, dan ° 1,06% 4,36% Publikasi
24. 5.Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan ° 0,61% 12,00%
25. 6.Belanja Cetak ° 0,40% 2,10%
26. 7.Belania Penggandaan ° 3,81% 17,60%
27. 8.Belanja Sewa ° 3,04% 16,00% Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah orang sebagai peserta rapat dan lama waktu koordinasi dalam 1 (satu) tahun. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model v: Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 50.675.422,00 b Biaya Variabel = Rp 1.352.500,00 X Jumlah peserta x lama waktu (Orang Hari) Y = Rp 50.675.422,00 + (Rp 1.352.500,00)X + Belanja Narasumber /Tenaga Ahliy* = Y Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (OH). Ruang lingkup Jenis ASB
28. 1.Desain kegiatan utama bersifat mengundang orang. Namun demikian beberapa kegiatan juga meliputi aktivitas menghadiri rapat.
29. 2.Dilaksanakan:5 6 (kurang dari atau sarna dengan enam) jam untuk tiap kelompok koordinasi, kecuali untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD)dapat dilaksanakan :5 6 (kurang dari atau sama dengan enam) jam namun pada prinsipnya desain kegiatan Focus Group Discussion adalah rapat koordinasi.
30. 3.Batasan Kelompok Ked! adalah jumlah peserta koordinasi berjumlah kurang dari 100 (seratus) orang.
31. 4.Diperbolehkan memberikan bantuan transport dan akomodasi bagi peserta yang berasal dari Kabupaterr/Kota berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan Kegiatan
32. 1.Koordinasi intemal.
33. 2.Penyusunan bahan koordinasi.
34. 3.Pelaksanaan Koordinasi.
35. 4.Penyusunan laporan kegiatan. 26 Ruang lingkup Jenis ASB
36. 1.Oesain kegiatan utama bersifat mengundang orang.
37. 2.Dilaksanakan oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
38. 3.Harus ada narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.
39. 4.Peserta tidak boleh hanya dari internal OPO tetapi harus berasal dari lintas OPO dan/ atau masyarakat.
40. 5.Oilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam untuk masing-masing kegiatan sosialisasi.
41. 6.Batasan Kelompok Besar adalah jumlah peserta sosialisasi berjumlah 100 (seratus) orang lebih. Tahapan Kegiatan
42. 1.Koordinasi internal.
43. 2.Penyusunan rencana kegiatan, jadwal dan materi sosialisasi.
44. 3.Koordinasi Narasumber.
45. 4.Pelaksanaan Sosialisasi.
46. 5.Penyusunan laporan pelaksanaan sosialisasi. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang memaharni substansi sosialisasi. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
47. 1.Pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung dalam rangka mendukung kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat.
48. 2.Manfaat hasil pelaksanaan sosialisasi terwujud dalam peningkatan kirierja aparatur ataupun kelompok masyarakat.
49. 3.Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh peserta yang memiliki keterkaitan terhadap materi kegiatan (penetapan kelompok peserta tepat sasaran). Oefinisi ASB Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur ataupun kelompok masyarakat. Sosialisasi Kelompok Besar adalah kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta lebih dari atau sarna dengan 100 (seratus) orang peserta untuk setiap kali penyelenggaraan sosialisasi. ASB SOSIALISASIKELOMPOKBESARASB 10 No. Rincian Belanja Minimal Tenga:h Maksimal
50. 9.Belanja Makanan dan Minuman a 4,57%) 36,39% --
51. 10.Belanja Perjalanan Dinas Dalam a 24,510/0 86,65% Oaerah II. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a 55,74% 100,00% JUMLAH 100,00%
52. 12.Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli Disesuaikan. dengan kebutuhan 27 Definisi ASB Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur ataupun kelompok masyarakat. Sosialisasi Kelompok Kecil adalah kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang peserta untuk setiap kali penyelenggaraan sosialisasi. ASB SOSIALISASIKELOMPOKKECILASB 11 --------------- ----- No Rincian Be1anja Minimal Tengah Maksimal
53. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 9,26% 33,02%
54. 2.Belanja Alat Tulis Kantor ° 2,35% 13,67%
55. 3.Belanja Dokumentasi ° 0,19% 1,88%
56. 4.Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan ° 2,27% 15,29%
57. 5.Belanja Dekorasi ° 0,16% 3,22%
58. 6.Belanja Jasa Publikasi ° 0,390/0 6,27%
59. 7.Belanja Cetak ° 1,71% 20,75%
60. 8.Belanja Penggandaan 0 1,31% 5,720/0
61. 9.Belanja Sewa ° 13,31% 22,630/0
62. 10.Belanja Makanan dan Minuman 0 13,760/0 31,77%
63. 11.Belanja Perjalanan Dinas Dalam °Daerah 25,29% 66,280/0
64. 12.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ° 30,000/0 69,56% JUMLAH 100,000/0
65. 13.Belanja Jasa NarasumberjTenaga Ahli Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah orang sebagai peserta sosialisasi dan lama waktu pelaksanaan sosialisasi. Dimana: Y Estimasi Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 130.594.100,00 b Biaya Variabel = Rp 951.534,20 X Jumlah peserta x lama waktu (OH) Y = Rp 130.594.100,00 + (Rp 951.534,20)X + Belanja NarasumberJTenaga AhUy* = y Rumusan ASB (Y = a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (OH) --..... 28 Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah orang sebagai peserta sosialisasi dan lama waktu pelaksanaan sosialisasi. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model Y" Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 114.152.500,00 b Biaya Variabel = Rp 1.414.631,00 X Jumlah peserta x lama waktu (Orang Hari) Y ;:::Rp 114.152.500,00 + (Rp 1.414.631,00)X + Belanja Narasumber ITenaga AhliY*;::: Y Rumusan ASB (Y;:::a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (OH). Ruang lingkup Jenis ASB
66. 1.Desain kegiatan utama bersifat mengundang orang.
67. 2.Dilaksanakan oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
68. 3.Harus ada narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.
69. 4.Peserta tidak boleh hanya dari internal OPD tetapi harus berasal dari lintas OPD darr/ atau masyarakat.
70. 5.Dilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam untuk masing-masing kegiatan sosialisasi.
71. 6.Batasan Kelompok Kecil adalah jumlah peserta sosialisasi berjumlah kurang dari 100 (serratus) orang. Tahapan Kegiatan
72. 1.Koordinasi intemal.
73. 2.Penyusunan rencana kegiatan, jadwal dan materi sosialisasi.
74. 3.Koordinasi Narasumber.
75. 4.Pelaksanaan Sosialisasi.
76. 5.Penyusunan laporan pelaksanaan sosialisasi. Output kegiatan Output kegiatan ini adalahjumlah orang yang memahami substansi sosialisasi. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
77. 1.Pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung dalam rangka mendukung kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat.
78. 2.Manfaat hasil pelaksanaan sosialisasi terwujud dalam peningkatan kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat.
79. 3.Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh peserta yang memiliki keterkaitan terhadap materi kegiatan (penetapan kelompok peserta tepat sasaran). 29 Output kegiatan Jumlah orangjkelompok yang dibinajdidampingijdiberdayakan. Kriteria penilaian kegiatan
80. 1.Pembinaan/pendampinganjpemberdayaan dilaksanakan secara teratur dalam periode terten tu.
81. 2.Dapat rnembuka ruang komunikasi sebagai langkah penguatan kapasitas aparatur ataupun kelompok masyarakat. Definisi ASB Pembinaan merupakan kegiatan untuk memberikan penguatan kapasitas, transfer pengetahuan dan tujuan lain kepada aparatur ataupun kelompok masyarakat secara langsung di lokasi. Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. ASB PEMBINAAN/PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAANASB 12 ---_. ------ -.--_--- No Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
82. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 5,39% 23,810/0
83. 2.Belanja Alat Tulis Kantor ° 1,96% 8,14%
84. 3.Belanja Dokumentasi ° 0,37% 2,34%
85. 4.Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan ° 1,07% 10,74%
86. 5.Belanja Dekorasi ° 0,18% 1,040/0
87. 6.Belanja Jasa Publikasi 0 0,04% 0,83%
88. 7.Belanja Cetak ° 1,610/0 19,100/0
89. 8.Belanja Penggandaan ° 1,10%) 3,290/0
90. 9.Belanja Sewa ° 11,630/0 29,92%
91. 10.Belanja Makanan dan Minuman ° 11,54% 42,41%
92. 11.Belanja Perjalanan Dinas Dalam °Daerah 31,48% 72,18%
93. 12.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ° 33,620/0 100,00% JUMLAH 100,00%
94. 13.Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja 30 Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah aparatur dan lama waktu dalam hari yang melaksanakan kunjungan ke lokasi untuk melakukan kegiatan pembinaan/pendampingan/pemberdayaan. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menu rut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 158.067.308,00 b Biaya Variabel = Rp 3.747.385,00 X Jumlah orang x lama waktu pelaksanaan (Orang Hari) Y = Rp 158.067.308,00 + (Rp 3.747.385)X y* = Y + Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang yang melaksanakan pembinaanypendampingarr/ pemberdayaan dan lama waktu pelaksanaan (Orang Hari) Ruang lingkup Jenis
95. 1.Kegiatan mengunjungi lapangan terkait tugas pokok dan fungsi OPD.
96. 2.Harus dilaksanakan sendiri oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
97. 3.Pelaksanaan kegiatan harus dengan datang ke lapangan atau lokasi yang akan dibina./didampingi/ diberdayakan. Artinya tidak boleh berupa mengundang para pihak terkait untuk datang dalam pelaksanaan pembinaanj pendampingan j pemberdayaan.
98. 4.Di lokasi kegiatan terdapat acara yang dimaksudkan untuk memberi pemahaman atau transfer pengetahuan secara lebih intens tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat.
99. 5.Acara dimaksud dilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam)jam pelaksanaan.
100. 6.Dapat disertai Narasumber.
101. 7.Jumlah Tim Pembinaan/Pendampingan/Pemberdayaan/Penyuluhan yang turun ke lokasi maksimal6 (enam) orang.
102. 8.Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari luar lokasi kegiatan, narasumber yang berasal dari luar lokasi kegiatan dan tim pendamping maksimal 6 (enam) orang.
103. 9.Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya diperuntukkan bagi perjalanan dinas narasumber yang berasal dari luar daerah dan perjalanan konsultasi kegiatan maksimal2 (dua) orang, 2 (dua) kali. Tahapan Kegiatan
104. 1.Koordinasi internal.
105. 2.Pembentukan tim pelaksana kegiatan.
106. 3.Pelaksanaan kegiatan pembinaan/pendampingan/pemberdayaan.
107. 4.Penyusunan laporan kegiatan pembinaan/pendampingan/pemberdayaan. 31 catatan diawasi serta dan saran, tindaklanjut dimonitor, dievaluasi rekomendasi, kegiatan yang Dapat memberikan perkembangan dari pelaksanaannya. 2. Kriteria penilaian kegiatan
108. 1.Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara teratur dalam periode tertentu. Definisi ASB Kegiatan monitoring adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan rencanaJ standar dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan yang hampir sama dengan monitoring namun lebih banyak menitikberatkan pada kesesuaian spesifikasi teknis kegiatan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. ASB MONITORING,EVALUASIDAN PENGAWASANASB 13 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
109. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 3,550/0 6,25% 2. Honorarium Pegawai ° 0,07% 1,500/0 Honorer ITidak Tetap 3. Honorarium Tenaga Borongan ° 0,55% 6,96% Lepas
110. 4.Belanja Alat Tulis Kantor ° 0,76% 2,780/0 5. Belanja Dokumerr/ Administrasi ° 0,04% 1,09% Tender 6. Belanja Perangko, Meterai dan ° 0,01% 0,19% Benda Pos Lainnya
111. 7.Belania Cetak ° 1,460/0 2,00%
112. 8.Belania Penggandaan ° 1,06% 1,40%
113. 9.Belania Sewa ° 6,31% 48,48%
114. 10.Belanja Makanan dan Minuman ° 24,19% 51,52% 11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam ° 41,280/0 91,26% Daerah 12. Belanja Perjalanan Dinas Luar ° 8,01% 71,28% Daerah 13. Belanja Jasa ° 12,06% 48,22010 Narasumber ITenaga Ahli
115. 14.Belanja Publikasi ° 0,500/0 0,71%
116. 15.Belanja Dokumentasi ° 0,15% 0,21% JUMLAH 100,00% Belanja Hibah Barang Yang
117. 16.Akan Diserahkan Kepada Disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Proporsi Alokasi Objek Belanja 32 t» mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 72.995.540,00 b Biaya Variabel = Rp 1.194.720.00 X Akumulatif Jumlah Tim Monitoring dan Evaluasi dan Frekuensi Monitoring dan Evaluasi. Y = Rp 72.995.540,00 + (Rp 1.194.720.00)X Y" = Y + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah + Belanja Sewa Kendaraan Rumusan ASB (y = a + bX) Pengendali Belanja Akumulatif Jumlah Tim Monitoring dan Evaluasi dan Frekuensi Monitoring dan Evaluasi (Orang/Kali] Ruang lingkup Jenis
118. 1.Kegiatan mengunjungi lapangan terkait tupoksi OPD.
119. 2.Harus dilaksanakan sendiri oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
120. 3.Pelaksanaan kegiatan harus dengan datang ke lapangan atau lokasi yang akan dimonitor, dievaluasi dan Zatau diawasi. Artinya tidak boleh berupa mengundang para pihak terkait untuk datang dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan.
121. 4.Di lokasi monitoring, evaluasi dan pengawasan banya berupa kegiatan memonitor atau mengevaluasi sesuatu hal yang bersifat mengontrol/ inspeksi sesuatu atau pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperkirakan maksimal 3 (tiga) jam ditiap lokasi.
122. 5.Kunjungan monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang di tiap lokasi.
123. 6.1 (satu) tahun maksimal 3 (tiga) kali di lokasi yang sarna untuk objek, kegiatan dan lokasi yang sarna .. Tahapan Kegiatan
124. 1.Koordinasi internal.
125. 2.Pembentukan tim monitoring, evaluasi dan pengawasan.
126. 3.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan ke lokasi.
127. 4.Penyusunan laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Output kegiatan Dokumen basil monitoring, evaluasi dan pengawasan (dokumen).
128. 3.Dapat membuka ruang komunikasi sebagai langkah perbaikan pelaksanaan kegiatan.
129. 4.Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan menjadi bahan pengambilan kebijakan. 33 Definisi ASB Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Sosialisasi merupakan kegiatan mengmm aparatur perangkat daerah dan/ atau masyarakat untuk mengikuti Sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan Iatau masyarakat melalui ASB FASILITASIPENGIRIMANSOSIALISASIASB 14 No. Uraian Belanja Minimal Rata-rata Maksimal
130. 1.Honorarium Tim Pengawasj 0 6,91% 100,00% Pemeriksa
131. 2.Honorarium Pegawai Honorer / 0 8,440/0 67,00% Tidak Tetap
132. 3.Honorarium Tenaga Borongan 0 11,26% 80,86% Lepas
133. 4.Belanja Alat Tulis Kantor 0 6,380/0 87,89%
134. 5.Belania Bahan Bakar MinyakjGas 0 24,370/0 100,00%
135. 6.Belanja Dekorasi, Dokumentasi 0 2,91% 39,87%
136. 7.Belanja Cetak 0 3,52% 27,77%
137. 8.Belania Penggandaan 0 3,740/0 37,43%
138. 9.Belanja Sewa 0 32,47% 100,00% JUMLAH 100,00%
139. 10.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Disesuaikan dengan kebutuhan Daerah
140. 11.Belanja sewa kendaraan Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja Catatan : Tidak boleh menghitung Orang Hari dengan cara menjumlahkan langsung hasil perkalian jumlah orang dalam tim dikali jumlah lokasi. Dan tabel diatas akan salah jika dihitung dengan cara 5 (lima) orang (jumlah total anggota tim) X 6 (enam) lokasi = 30 (tiga puluh) Orang Hari. Jadi perhitungan jumlah Orang Hari dalam 1 (satu) tahun adalah 11 (sebelas) Orang Hari. Tim Jumlah Jumlah Lokasi Perhitungan Orang Hari Anggota Tim Dalam 1 Tahun Tim 1 2 orang 310kasi 6 Orang Hari Tim 2 2 orang 210kasi 4 Orang Hari Tim 3 1 orang 1 lokasi 1 Orang Hari JUMLAH 610kasi 11 Orang Hari Definisi Operasional Jumlah orang hari (OH) merepresentasikan jumlah aparatur dan lama waktu dalam hari yang melaksanakan kunjungan ke lokasi untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Besarnya Jumlah orang hari (OH) dihitung dengan cara merekapitulasi hasil perkalian jumlah orang dalam setiap Tim dengan jumlah lokasi dalam 1 (satu) tahun. Contoh perhitungan: 34 Definisi Operasional Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) merupakan banyaknya aparatur (orang) yang diikutkan Sosialisasi dikali lama waktu bimbingan yang diikuti. Apabila pelaksanaan pengiriman sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam beberapa kalijangkatan, maka jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) dihitung dengan cara merekapitulasi hasil perkalian jumlah peserta dalam setiap sosialisasi dengan lama waktu setiap pelaksanaan. Y Estimasi Total Belanja menurut model. b l Nilai SPPD Dalam Daerah. b2 Nilai SPPD Luar Daerah. Xl Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Dalam Daerah. X2 Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Luar Daerah. Rumusan ASB (Y= b IX1 + b2X2) Di mana: Pengendali Belanja
141. 1.Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Dalam Daerah.
142. 2.Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Luar Daerah. Ruang lingkup Jenis ASB
143. 1.Kegiatan Sosialisasi yang diikuti tidak dibatasi waktu pelaksanaannya.
144. 2.Kegiatan Sosialisasi ini diselenggarakan oleh pihak lain dimana OPD hanya mengikuti dan tidak memberikan kontribusi keikutsertaan. Tahapan Kegiatan
145. 1.Koordinasi intemal.
146. 2.Koordinasi dengan pihak ketigaj penyelenggara.
147. 3.Pelaksanaan pengiriman Sosialisasi.
148. 4.Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengiriman Sosialisasi.
149. 5.Diseminasi internal hasil Pengiriman Sosialisasi. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil atau mendapat peningkatan kualitas melalui Pengiriman Sosialisasi yang diikuti (orang). Kriteria penilaian kegiatan
150. 1.Pengiriman aparatur perangkat daerah danjatau masyarakat dalam kegiatan Fasilitasi Pengiriman Sosialisasi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya aparatur perangkat daerah dany atau masyarakat setiap tahunnya.
151. 2.Hasil pelaksanaan Fasilitasi Pengiriman Sosialisasi dapat dirasakan manfaatnya baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja OPD dan pemberdayaan masyarakat. peningkatan keahlian teknis untuk masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. 35 Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil atau mendapat peningkatan kualitas melalui Pengiriman BimbinganjPendidikan dan Pelatihan yang diikuti (orang). Kriteria penilaian kegiatan
152. 1.Pengiriman aparatur perangkat daerah danj atau masyarakat dalam kegiatan Fasilitasi Pengiriman Bimbingan/Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya aparatur perangkat daerah dan/ atau masyarakat setiap tahunnya.
153. 2.Hasil pelaksanaan Fasilitasi Pengiriman Bimbingany Pendidikan dan Pelatihan dapat dirasakan manfaatkan baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalarn rangka menunjang kinerja OPD dan pemberdayaan masyarakat. Definisi ASB Kegiatan Fasilitasi Pengiriman BimbinganjPendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan mengirim aparatur perangkat daerah darr/atau masyarakat untuk mengikuti Bimbingarr/Pendidikan dan Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan keahlian teknis untuk masalah yang sifatnya operasional yang rnenjadi kebutuhan utarna. ASB FASILITASIPENGIRlMANBIMBINGAN/PENDIDlKANDAN PELATIHAN ASB 15 * proporsi alokasi objek belanja akan menyesuaikan dengan hasil Sistem Informasi Manajemen ASB yang diinput. No Uraian Belanja Minimal Tengah Maksimal
154. 1.Belanja Perjalanan Dinas Dalam - - - Daerah
155. 2.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - Proporsi Alokasi Objek Belanja * Jadi perhitungan jumlah Orang Hari dalam 1 (satu) tahun adalah 21 (dua puluh satu) Orang Hari. Catatan: Tidak boleh menghitung Orang Hari dengan cara menjumlahkan langsung hasil perkalian jumlah peserta dikali jumlah lama waktu. Dari tabel diatas akan salah jika dihitung dengan cara 7 (tujuh) orang (jumlah total peserta) X 10 (sepuluh)han = 30 (tiga puluh) Orang Hari. Pengiriman I Jumlah Lawa Waktu Perhitungan Orang Hari Peserta Sosialisasi I 2 orang 2 hari 4 Orang Hari Sosialisasi II 2 orang 3 hari 6 Orang Hari Sosialisasi III 3 orang 5 hari 15 Orang Hari JUMLAH 10 hari 21 Orang Hari Contoh perhitungan: 36 Pengiriman Jumlah Lawa Waktu Perhitungan Orang Hari Peserta Bimtek I 2 orang 2 hari 4 Orang Hari Bimtek II 2 orang 3 hari 6 Orang Hari Pelatihan I 2 orang 3 hari 6 Orang Hari Definisi Operasional
156. 1.Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) merupakan banyaknya aparatur (orang) yang diikutkan Bimbingarr/ Pendidikan dan Pelatihan dikali lama waktu bimbingan yang diikuti. Apabila pelaksanaan pengiriman Bimbingarr/Pendidikan dan Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kali/ungkatan, maka jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) dihitung dengan cara merekapitulasi hasil perkalian jumlah peserta dalam setiap Bimbingan /Pendidikan dan Pelatihan dengan lama waktu setiap pelaksanaan. Contoh perhitungan: Y Estimasi Total Belanja menurut model. b 1 Nilai SPPD Dalam Daerah. b2 Nilai SPPD Luar Daerah. Xl Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Dalam Daerah. X2 Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari) kegiatan Luar Daerah. Rumusan ASB (y = b lX 1 + b2X2) Di mana: Pengendali Belanja Jumlah peserta dan lama waktu (Orang Hari). Ruang lingkup Jenis ASB
157. 1.Kegiatan Bimbingan/Pe1atihan yang diikuti dibatasi menggunakan hitungan hari yaitu durasi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari.
158. 2.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dibatasi menggunakan hitungan hari yang pelaksanaannya 2: 6 (lebih besar dari atau sama dengan enam) hari. Fasilitasi pengiriman Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur hanya boleh dianggarkan oleh OPD yang menangani urusan penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.
159. 3.Kegiatan Bimbingan./Pendidikan dan Pelatihan ini diselenggarakan oleh pihak lain dimana OPD hanya mengikuti dengan memberikan kontribusi keikutsertaan. Tahapan Kegiatan
160. 1.Koordinasi internal
161. 2.Koordinasi dengan pihak ketiga Zpenyelenggara.
162. 3.Pelaksanaan pengiriman Bimbingarr/Pendidikan dan Pelatihan.
163. 4.Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengiriman Bimbingarr/Pendidikan dan Pelatihan.
164. 5.Diseminasi internal hasil Pengiriman Bimbingarr/Pendidikan dan Pelatihan. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
165. 1.Pelaksanaan Bimbingan TeknisjPelatihan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya.
166. 2.Aparatur yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata terutama dalam hal mendukung kinerja OPD.
167. 3.Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis /Pelatihan dapat dirasakan manfaatnya baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja OPD dan pemberdayaan masyarakat. 37 Definisi ASB Bimbingan Teknis /Pelatihan adalah suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawaij aparatur danj atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasanjpengetahunj ketrampilanjkompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. ASB 16 ASB PENYELENGGARAANBIMBINGANTEKNISjPELATIHAN *proporsi alokasi objek belanja akan menyesuaikan dengan hasil SIM ASB yang diinput. No. Uraian Belanja Minimal Rata- Maksimal rata I
168. 1.Belanja Perjalanan Dinas Dalam - - - Daerah
169. 2.Belanja Perj_alanan Dinas Luar Daerah - - -
170. 3.Belanja Kontribusi Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja* Jadi perhitungan jumlah Orang Hari dalam 1 (satu) tahun adalah 56 (lima puluh enam) Orang Hari. Catatan : Tidak boleh menghitung Orang Han dengan cara menjumlahkan langsung hasil perkalian jumlah peserta dikali jumlah lama waktu. Dari tabel di atas akan salah jika dihitung dengan cara 11 (sebelas) orang (jumlah total peserta) X 33 (tiga puluh tiga) hari = 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Orang Han.
171. 2.Belanja Kursus singkar/Pelatihan, Belanja Sosialisasi dan Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Kursus singkaty Pelatihan, Belanja Sosialisasi dan Belanja Bimbingan Teknis dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan kontribusi penyelenggaraan BimbinganjPendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Pelatihan II 2 orang 5 hari 10 Orang Hari Diklat I 1 orang 10 hari 10 Orang Hari Diklat II 2oran_g 10 hari 20 Orang Hari JUMLAH 33 hari 56 Orang Hari 38 Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model Y" Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 145.798.800,00 b Biaya Variabel = Rp 1.000.669,00 X Jumlah peserta x lama waktu (Orang Hari) Y = Rp 145.798.800,00 + (Rp 1.000.669,00)X y* = Y + Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli + Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat + Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan) + Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rumusan ASB (y = a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (Orang Hari) Ruang lingkup Jenis ASB
172. 1.Harus dilaksanakan sendiri oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
173. 2.Kegiatan bimbingan teknis /pelatihan dilaksanakan dengan alokasi waktu pelaksanaan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam.
174. 3.Harus ada Narasumber/lnstruktur/Tenaga Ahli yang kompeten.
175. 4.Penyelenggaraan Bimbingan Teknis oleh OPD harus memenuhi Standar Operasional Prosedur dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Diklat) dan materi Bimbingan Teknis sangat teknis dan spesifik.
176. 5.Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari luar lokasi kegiatan, narasumber yang berasal dari luar lokasi kegiatan dan panitia pelaksana kegiatan (jika pelaksanaan kegiatan di luar Kabupaten Manokwari, maksimal 6 (enam) orang).
177. 6.Pe:rjalanan Dinas Luar Daerah hanya diperuntukkan bagi pe:rjalanan dinas narasumber yang berasal dari luar daerah dan perjalanan dalam rangka konsultasi kegiatan (maksimal 2 (dua) orang, 2 (dua) kali). Tahapan Kegiatan
178. 1.Koordinasi internal.
179. 2.Pembentukan Tim Pelaksana.
180. 3.Perencanaan Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan kegiatan Bimbingan Teknis /Pelatihan (penyusunan rencana kegiatan dan materi kegiatan).
181. 4.Koordinasi dengan Narasumber kegiatan.
182. 5.Inventarisasi Data Peserta.
183. 6.Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis /Pelatihan.
184. 7.Evaluasi dan pelaporan. Outpu t kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil atau mendapat peningkatan kualitas melalui Bimbingan Teknis /Pelatihan yang diikuti (orang). 39 Definisi ASB Diklat adalah suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai/ aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan/pengetahun/ketrampilan/kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. ASB 17 ASB PENYELENGGARAANPENDIDlKANDANPELATIHAN No. Uraian Belanja Minimal Rata- Maksimal rata
185. 1.Honorarium Peserta Kegiatan ° 6,06% 24,83% 2. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak 0 0,63% 29,96% Tetap
186. 3.Belanja Alat Tulis Kantor 0 1,64% 7,52% 4. Belanja Perangko, Meterai dan Benda ° 0,04% 1,640/0 Pos Lainnya 5. Belanja Dekorasi, Dokurnentasi, dan ° 0,57% 12,76% Publikasi 6. Belanja Kawat /Fakeimili, ° 0,04% 2,76%) Internet/Intranet/Tv Kabel/TV Satelit
187. 7.Belanja Cetak ° 1,05% 28,91%
188. 8.Belanja Penggandaan ° 1,130/0 10,58%
189. 9.Belanja Sewa 0 15,70% 51,10%
190. 10.Belanja Makanan dan Minuman 0 16,33% 68,68%
191. 11.Belanja Perlengkapan peserta 0 6,38% 48,650/0 12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam ° 28,78% 88,35% Daerah
192. 13.Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah ° 21,65% 100,00% JUMLAH 100,00% Disesuaikan dengan yang
193. 14.Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli ditetapkan oleh pihak: penyelenggara Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Disesuaikan dengan yang 15. Masyarakat ditetapkan oleh pihak ]!__enyelenggara Belanja Modal Peralatan dan Mesin Disesuaikan dengan yang 16. (Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan) ditetapkan oleh pihak penyelenggara Belanja Hibah Barang Yang Akan Disesuaikan dengan yang 17. Diserahkan Kepada Masyarakat ditetapkan oleh pihak penyelenggara Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Jumlah orang hari (Orang Hari) merepresentasikan jumlah aparatur atau masyarakat sebagai peserta dan lama waktu bimbingan teknis /pelatihan yang diadakan. 40 Pengendali Belanja Jumlah Orang Hari (Orang Hari) Ruang lingkup Jenis ASB
194. 1.Harus dilaksanakan sendiri oleh OPD, tidak boleh dipihak ketigakan.
195. 2.Kegiatan bimbingan teknisj'pelatihan dilaksanakan dengan alokasi waktu pelaksanaan ~ 6 (lebih besar dari atau sama dengan enam) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam.
196. 3.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur hanya boleh dianggarkan oleh OPD yang menangani urusan penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.
197. 4.Harus ada Narasumber /Instruktur /Tenaga Ahli yang kompeten.
198. 5.Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari luar lokasi kegiatan [jika biaya peserta tidak ditanggung instansi pengirim), narasumber yang berasal dari luar lokasi kegiatan dan panitia pelaksana kegaiatan (jika pelaksanaan kegiatan di luar Kabupaten Manokwari, maksimal 10 (sepuluh) orang).
199. 6.Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya diperuntukkan bagi perjalanan dinas narasumber yang berasal dari luar daerah dan perjalanan dalam rangka konsultasi kegiatan (maksimal2 (dua) orang, 2 (dua) kali). Tahapan Kegiatan
200. 1.Koordinasi internal.
201. 2.Pembentukan Tim Pelaksana.
202. 3.Perencanaan Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan kegiatan Diklat (penyusunan rencana kegiatan dan materi kegiatan).
203. 4.Koordinasi dengan Narasumber kegiatan.
204. 5.Inventarisasi Data Peserta.
205. 6.Pelaksanaan kegiatan Diklat
206. 7.Evaluasi dan pelaporan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil atau mendapat peningkatan kualitas melalui Diklat yang diiku ti (orang). Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
207. 1.Pelaksanaan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya.
208. 2.Aparatur yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata terutama dalam hal mendukung kinerja OPD.
209. 3.Hasil pelaksanaan Diklat dapat dirasakan manfaatkan baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja OPD dan pemberdayaan masyarakat. 41 Definisi ASB Kegiatan fasilitasi urusan administrasi kepegawaian adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi urusan administrasi kepegawaian pegawaij aparatur yang pelaksanaan kegiatannya sudah didasarkan atas mekanisme dan prosedur bakujstandar. Misalnya: proses pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Penilaian Angka Kredit dan lain sebagainya. ASB 18 ASB PENGELOLAANADMINISTRASIKEPEGAWAIAN(BADAN KEPEGAWAlANDAERAH) No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
210. 1.Honorarium Peserta Kegiatan 2,400/0 4,610/0 9,16%
211. 2.Uang Lembur 0 2,79% 10,190/0
212. 3.Belanja Alat Tulis Kantor 0 2,35% 9,18%
213. 4.Belanja Dekorasi dan Dokumentasi ° 0,70% 2,720/0
214. 5.Belanja Perlengkapan Peserta 0 0,81% 1,38% Kegiatan
215. 6.Belanja Cetak 0,390/0 1,39% 3,46%
216. 7.Belanja Penggandaan 1,210/0 2,120/0 4,57%
217. 8.Belanja Sewa ° 10,78% 24,59%
218. 9.Belanja Makanan dan Minuman 1,980/0 20,520/0 36,34%
219. 10.Belanja Perjalanan Dinas Dalam ° 10,66% 37,14% Daerah II. Belanja Perjalanan Dinas Luar 15,31% 43,27% 96,700/0 Daerah JUMLAH 100,00 0/0
220. 12.Belanja Jasa Narasumber jTenaga Disesuaikan dengan kebutuhan Ahli Proporsi Alokasi Objek Belanja DefinisiOperasional Jumlah orang hari (Orang Hari) merepresentasikan jumlah aparatur atau masyarakat sebagai peserta dan lama waktu Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan. Y Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 242.089.800,00 b Biaya Variabel = Rp 967.848,70 X Jumlah peserta x lama waktu (Orang Hari) Di mana: Y = Rp 242.089.800,00 + (Rp 967.848,70)X Y" = Y + Belanja Jasa NarasumberjTenaga Ahli Rumusan ASB (Y = a + bX) 42 Definisi Operasional
221. 1.Jumlah orang bulan (Orang Bulan) merepresentasikan jumlah orang sebagai tim yang melaksanakan kegiatan dan lama waktu pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
222. 2.Jumlah Pegawai adalah jumlah pegawai yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya dalam 1 (satu) tahun.
223. 3.Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah meliputi:
a.belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah danjatau untuk membiayai perjalanan dinas tenaga ahli dari atau ke luar daerah; dan Di mana: Y Estimasi Total Belanja menu rut model a Biaya Tetap = Rp 98.469.535,00 b Biaya Variabel = Rp 4.680.383,00 X Jumlah tim x lama waktu pelaksanaan (Orang Bulan) I~Y__=_R~p~98_._46_9_.5_3_5~,0_0_+~(R~p_4_.6_8_0_.3_8~3,~O~O)_X J Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Tim dan Lama Waktu Pelaksanaan (Orang Bulan) Ruang lingkup Jenis ASB
1. 1.Desain utama kegiatan dalam rangka memfasilitasi administrasi kepegawaian.
2. 2.Dilaksanakan sendiri tidak boleh dipihak ketigakan. Tahapan Kegiatan
3. 1.Koordinasi intemal.
4. 2.Pembentukan Tim Pelaksana.
5. 3.Perencanaan kegiatan.
6. 4.Koordinasi dengan Stakeholder terkait.
7. 5.Inventarisasi Data Kepegawaian.
8. 6.Verifikasi Data.
9. 7.Koordinasi pad a Pemerintah Pusat Output kegiatan Jumlah layanan administrasi kepegawaian. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
10. 1.Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur bakuj standar yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
11. 2.Mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian yang dilaksanakan secara pro aktif. Artinya tidak hanya pasif menunggu usulan maupun proses. 43 Kriteria penilaian kegiatan
12. 1.Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan jenis kebutuhan sarana prasarana baik yang berada untuk kebutuhan perkantoran maupun saran a prasarana layanan publik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
13. 2.Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dengan membentuk pejabat, kepanitiaan atau kelompok kerja sesuai dengan beban kerja pengadaan.
14. 3.Pengadaan barangjjasa dilaksanakan secara transparan. DefinisiASB Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan pengadaan yang bersifat non konstruksi, baik berupa pengadaan barang/jasa modal maupun pengadaan barang/jasa non modal yang nilai totalnya s Rp 500.000.000,- (kurang dari atau sarna dengan lima ratusjuta rupiah) dan dilakukan melalui proses pengadaan langsung. Pengadaan modal dimaksud adalah pengadaan barang/jasa di rekening belanja modal seperti belanja perlengkapan kantor, belanja peralatan kantor dan sebagainya dimana pengadaanya merupakan kegiatan utama dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pengadaan non modal dimaksud adalah pengadaan barang/jasa di rekening belanja barang dan jasa seperti barang cetakan, pakaian dan sebagainya dimana pengadaannya merupakan kegiatan utama dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. ASB 19 ASBPENGADAANBARANG/JASA:::;Rp. 500.000.000,- (KURANGDARIATAU SAMADENGANLIMARATUSJUTARUPIAH) No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
15. 1.Uang Lembur PNS 0 12,20% 64,94%
16. 2.Uang Lembur Non PNS 0 3,50% 21,64%
17. 3.Belanja Alat Tulis Kantor 1,38% 7,560/0 33,48%
18. 4.Belanja Cetak 0 0,68% 2,31%
19. 5.Belanja Penggandaan 0,700/0 1,90% 3,71%
20. 6.Belanja Makanan dan Minum 0 2,700/0 37,70%
21. 7.Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0 9,41% 33,10% Daerah
22. 8.Belanja Perjalanan Dinas Luar 0 62,04% 81,13% Daerah JUMLAH 100,000/0 Proporsi Alokasi Objek Belanja
b.besamya nilai Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dihitung dengan . cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas Ke Luar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ('LOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah). 44 Definisi Operasional Nilai fisik belanja barang/jasa dihitung menggunakan standar perhitungan yang sudah ada. Sebagai contoh untuk nilai fisik pengadaan barang dapat menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan dikalikan dengan jumlah barangnya. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 46.606.395,00 b Biaya Variabel = 0,0234 X Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) I Y = Rp 46.606.395,00 + (0,0234)X Rumusan ASB (Y = a + bX) Pengendali Belanja Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Ruang lingkup Jenis ASB
1. 1.Diperuntukkan untuk menghitung kewajaran alokasi belanja untuk administrasi pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui Penyediaan Barangj Jasa.
2. 2.Alokasi be saran barang/jasa yang akan diadakan menggunakan standar barang/ jasa yang berlaku.
3. 3.Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan barang. Dengan ketentuan apabila pengelola kegiatan berkewajiban untuk mengantarkan barang ke lokasi. Jika pengantaran barang menjadi kewajiban pihak ketiga, maka belanja perjalanan dinas ditiadakan. Tahapan Kegiatan
4. 1.Koordinasi internal.
5. 2.Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
6. 3.Pembentukan pejabat, panitia, atau pokja pengadaan.
7. 4.Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
8. 5.Monitoring dan pengendalian oleh Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan.
9. 6.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
10. 7.Serah terima pekerjaan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah barang/jasa yang dihasilkan dengan satuan berupa paket, jenis, buah, unit dan lain sebagainya.
11. 4.Pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian setiap saat untuk menjamin proses dan hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
12. 5.Proses pengadaan menggunakan e-procurement. 45 Kriteria penilaian kegiatan
13. 1.Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan jenis kebutuhan sarana prasarana baik yang berada untuk kebutuhan perkantoran maupun saran a prasarana layanan publik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
14. 2.Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dengan membentuk pejabat, kepanitiaan atau kelompok kerja sesuai dengan beban kerja pengadaan.
15. 3.Pengadaan barangj jasa dilaksanakan secara transparan.
16. 4.Pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian setiap saat untuk menjamin proses dan hasil pengadaan barangjjasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
17. 5.Proses pengadaan menggunakan e-procuremerit. Pengadaan modal dimaksud adalah pengadaan barangjjasa di rekening belanja modal, yaitu belanja konstruksi, dimana pengadaanya merupakan kegiatan utarna dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Definisi ASB Kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi merupakan kegiatan pengadaan yang bersifat fisik konstruksi, baik berupa pengadaan barangjjasa modal maupun pengadaan barangjjasa non modal yang nilai totalnya s; Rp 500.000.000,- (kurang dari atau sarna dengan lima ratus juta rupiah) dan dilakukan melalui proses pengadaan langsung. ASB 20 ASB PENGADAANBARANG/JASAKONSTRUKSIs Rp. 500.000.000,- (KURANGDARIATAUSAMADENGANLIMARATUSJUTA RUPIAH) No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
18. 1.Belanja Alat Tulis Kantor ° 4,190/0 85,89% 2. Belanja Dokumerr/ Administrasi ° 0,22% 8,93% Tender 3. Belanja Perangko, Meterai dan ° 0,11% 1,79% Benda Pos Lainnya
19. 4.Belanja Dokumentasi ° 1,570/0 14,07%
20. 5.Belanja Cetak ° 7,55% 34,73%
21. 6.Belanja Penggandaan ° 1,57% 100,00%
22. 7.Belania Makanan dan Minuman ° 5,970/0 77,19% 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0 42,44% 100,000/0 Daerah 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar ° 36,38% 95,90% Daerah JUMLAH 100,00%
23. 10.Nilai Fisik Barang/ J asa Disesuaikan deng_an kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja 46 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
24. 1.Belanja Alat Tulis Kantor ° 26,31% 81,75% 2. Belanja Perangko, Meterai dan ° 0,09% 0,68% Benda Pos Lainnya
25. 3.Belanja Dokumentasi ° 19,92% 100,00%
26. 4.Belanja Cetak ° 4,61% 18,87%
27. 5.Belanja Penggandaan ° 0,820/0 2,83%
28. 6.Belanja Makanan dan Minuman ° 3,410/0 54,76% 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam ° 44,840/0 96,590/0 Daerah JUMLAH 100,000/0
29. 8.Nilai Fisik Barang/iIasa Disesuaikan denqan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja Definisi Operasional Nilai fisik konstruksi dapat menggunakan perhitungan yang didasarkan pada analisis pekerjaan konstruksi sesuai Standar Nasional Indonesia konstruksi. Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 49.196.162,00 b Biaya Variabel = 0,1214 X Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Iy = Rp 49.196.162,00 + (0,1214)X Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Ruang lingkup Jenis ASB
30. 1.Diperuntukan untuk menghitung kewajaran alokasi belanja untuk administrasi pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa.
31. 2.Alokasi besaran barang/ jasa yang akan diadakan menggunakan standar barang/jasa yang berlaku. Tahapan Kegiatan
32. 1.Koordinasi intemal.
33. 2.Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
34. 3.Pembentukan pejabat, panitia atau Kelompok Kerja pengadaan.
35. 4.Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
36. 5.Monitoring dan pengendalian oleh Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna AnggaranfPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
37. 6.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
38. 7.Serah terima pekerjaan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah barang/jasa yang dihasilkan dengan satuan berupa paket, jenis, buah, unit dan lain sebagainya. 47 Definisi ASB Kegiatan pengadaan barang/jasa konsultasi merupakan kegiatan pengadaan yang bersifat fisik konstruksi maupun non konstruksi, baik berupa pengadaan barang/jasa modal maupun pengadaan barang/jasa non modal yang nilai totalnya ~ Rp 200.000.000,- (lebih dari atau sarna dengan dua ratus juta rupiah) dan dilakukan dengan menggunakan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan. Pengadaan modal dimaksud adalah pengadaan barang/ jasa di rekening belanja modal seperti belanja konstruksi, belanja perlengkapan kantor dan sebagainya dimana pengadaanya merupakan kegiatan utama dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. ASB 21 ASB PENGADAANBARANG/JASA KONSULTASI~ Rp. 200.000.000,- (LEBIH DARIATAUSAMADENGANDUA RATUSJUTA RUPIAH) No. Lokasi IKK
39. 1.Provinsi Papua Barat 146,46
40. 2.Kabupaten Fakfak 144,09
41. 3.Kabupaten Kaimana 131,29
42. 4.Kabupaten Teluk Wondama 133,24
43. 5.Kabupaten Teluk Bintuni 138,91
44. 6.Kabupaten Manokwari 123,66
45. 7.Kabupaten Sorong Selatan 121,55
46. 8.Kabupaten Sorong 119,68
47. 9.Kabupaten Raja Ampat 138,52
48. 10.Kabupaten Tambrauw 175,04
49. 11.Kabupaten Maybrat 146,60
50. 12.Kabupaten Manokwari Selatan 134,53
51. 13.Kabupaten Pegunungan Arfak 203,96
52. 14.Kota Sorong 109,21 Daftar IKKKabupaten zKota di Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Y IKKi(t-l) p Biaya kontruksi IKK Kabupaterr/Kota di Provinsi Papua Barat pad a tahun t-I Standar biaya konstruksi per jenis konstruksi menurut Standar Harga Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Volume konstruksi per satuanQ Di mana: I Y = IKKi(t-l) x (PXQ)(t) Rumusan Formula Perhitungan Pekerjaan Konstruksi Fisik Provinsi Papua Barat Perbedaan nilai pengadaan barang dan jasa konstruksi pada masing-masing kabupaten Zkota dapat dihitung menggunakan perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang digunakan untuk melihat perbedaan tingkat kemahalan di setiap Kabupaten /Kota. Definisi Operasional
53. 1.Nilai fisik belanja barang/jasa dihitung menggunakan standar perhitungan yang sudah ada. Sebagai contoh untuk nilai fisik pengadaan barang dapat 48 Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 98.427.790,00 b Biaya Variabel = 0,0003 X Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) !Y = Rp 98.427.790,00 + (0,0003)X Rumusan ASB (y = a + bX) Pengendali Belanja Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Ruang lingkup Jenis ASB
54. 1.Diperuntukan untuk menghitung kewajaran alokasi belanja untuk administrasi pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui penyediaan barang/ jasa.
55. 2.Alokasi besaran barang/jasa yang akan diadakan menggunakan standar barang/ jasa yang berlaku. Tahapan Kegiatan
56. 1.Koordinasi intemal.
57. 2.Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
58. 3.Pembentukan pejabat, panitia atau pokja pengadaan.
59. 4.Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
60. 5.Monitoring dan pengendalian oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggararr/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
61. 6.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
62. 7.Serah terima pekerjaan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah barang/jasa yang dihasilkan dengan satuan berupa paket, jenis, buah, unit dan lain sebagainya. Kriteria penilaian kegiatan
63. 1.Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan jenis kebutuhan sarana prasarana baik yang berada untuk kebutuhan perkantoran maupun sarana prasarana layanan publik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
64. 2.Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dengan membentuk pejabat, kepanitiaan atau kelompok kerja sesuai dengan beban kerja pengadaan.
65. 3.Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara transparan.
66. 4.Pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian setiap saat untuk menjamin proses dan hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
67. 5.Proses pengadaan menggunakan e-procurement. 49 Definisi ASB Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan pengadaan yang bersifat fisik konstruksi maupun non konstruksi, baik berupa pengadaan barang/jasa modal maupun pengadaan barang/jasa non modal yang nilai totalnya > Rp. 500.000.000,- (lebih besar dari lima ratus juta rupiah) dan dilakukan melalui proses lelang. Pengadaan modal dimaksud adalah pengadaan barang/jasa di rekening belanja modal seperti belanja konstruksi, belanja perlengkapan kantor dan sebagainya dimana pengadaanya merupakan kegiatan utama dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pengadaan non modal dimaksud adalah pengadaan barangfjasa di rekening belanja barang dan jasa seperti barang cetakan, pakaian dan sebagainya dimana pengadaannya merupakan kegiatan utama dan bukan merupakan bagian dari belanja pendukung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kriteria penilaian kegiatan
68. 1.Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan jenis kebutuhan sarana prasarana baik yang berada untuk kebutuhan perkantoran maupun sarana prasarana layanan publik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
69. 2.Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dengan membentuk pejabat, kepanitiaan atau kelompok kerja sesuai dengan beban kerja pengadaan.
70. 3.Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara transparan. ASB 22 ASB PENGADAANBARANG/JASA>Rp 500.000.000,- (LEBIHBESAR DARI LIMARATUSJUTA RUPIAH) No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
71. 1.Belania Alat Tulis Kantor 6,320/0 10,540/0 12,160/0 2. Belanja Dokumeri/ Administrasi 11,29% 18,82% 21,72% Tender
72. 3.Belanja Cetak 0,500/0 0,84% 0,97%
73. 4.Belanja Penggandaan 7,530/0 12,55% 14,48%
74. 5.Belanja Makanan dan Minuman ° 13,330/0 48,00% 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 26,360/0 43,920/0 50,680/0 Daerah JUMLAH 100,00%
75. 7.Nilai Fisik Barang/iJasa Disesuaikari dengan kebutuhan 8. Belanja Jasa Konsultasi Disesuaikan. dengan kebutuhan Perencanaan 9. Belanja Jasa Konsultasi Disesuaikan dengan kebutuhan. Pengawasan Proporsi Alokasi Objek Belanja menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan dikalikan dengan jumlah barangnya.
76. 2.Untuk pengadaan barangjjasa konsultasi ditambah dengan alokasi untuk perencanaan dan pengawasan disesuaikan dengan Standar Harga dikalikan Nilai fisik belanja barangj jasa. 50 Definisi Operasional
77. 1.Nilai fisik belanja barangfjasa dihitung menggunakan standar perhitungan yang sudah ada. Sebagai contoh untuk nilai fisik pengadaan barang dapat menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan dikalikan dengan jumlah barangnya. Untuk nilai fisik konstruksi dapat menggunakan perhitungan yang didasarkan pada analisis pekerjaan konstruksi sesuai Standar Nasional Indonesia konstruksi.
78. 2.Untuk pekerjaan Konstruksi ditambah dengan alokasi untuk Perencanaan dan Pengawasan disesuaikan dengan Standar Harga dikalikan Nilai Fisik belanja barang/jasa. t Estimasi Total Belanja menurut model a Biaya Tetap = Rp 24.368.254,00 b Biaya Variabel = 0,0555 X Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Di mana: It = Rp 24.368.254,00 + (0,0555)X Rumusan ASB (y = a + bX1 ) Pengendali Belanja Nilai fisik belanja barang/jasa (Rp.) Ruang lingkup Jenis ASB
79. 1.Diperuntukan untuk menghitung kewajaran alokasi belanja untuk administrasi pekerjaan yang akan dilaksanakan me1alui penyediaan barang/ jasa.
80. 2.Alokasi besaran barang/jasa yang akan diadakan menggunakan standar barang/jasa yang berlaku.
81. 3.Jumlah paket merupakan banyaknya paket pengadaan barang/jasa yang akan dimasukan di dalam RUP. Tahapan Kegiatan
82. 1.Koordinasi internal.
83. 2.Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
84. 3.Pembentukan pejabat, panitia atau kelompok kerja pengadaan.
85. 4.Pelaksanaan Pengadaan Barang/iJasa.
86. 5.Monitoring dan pengendalian oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggararr/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
87. 6.Pemeriksaan hasil pekerjaan.
88. 7.Serah terima pekerjaan. Output kegiatan Output kegiatan ini adalah barang/jasa yang dihasilkan dengan satuan berupa paket, jenis, buah, unit dan lain sebagainya.
89. 4.Pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian setiap saat untuk menjamin proses dan hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
90. 5.Proses pengadaan menggunakan e-procurement. 51 Ruang lingkup Jenis ASB
91. 1.Kegiatan mengadakan event yang diselenggarakan langsung oleh OPD (tidak di pihak ketigakan).
92. 2.Akomodasi peserta tidak termasuk di dalam kegiatan ini. Tahapan Kegiatan
93. 1.Pembentukan Tim Pelaksana.
94. 2.Koordinasi Tim Pelaksana.
95. 3.Penyusunan Rencana Event.
96. 4.Koordinasi Lintas OPD/lnstansi lain /Pendukung Acara.
97. 5.Final Checking.
98. 6.Pelaksanaan Event. Output kegiatan Jumlah event yang dilaksanakan dengan satuan berupa jumlah kegiatan. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
99. 1.Bahwa pelaksanaan event yang baik adalah yang dapat terlaksana dengan tertiby lancar, dengan desain kegiatan ztampilan acara yang rnenarik serta dapat menghadirkan peserta/ pengunjung yang rarnai.
100. 2.Pelaksanaan event yang baik dimulai proses perencanaan yang baik dan kinerja surnber daya tim pelaksana kegiatan yang baik. Defmisi ASB Penyelenggaraan event adalah kegiatan yang dilakukan oleh OPD dengan melibatkan banyak partisipan yang diselenggarakan di satu tempat dan terkonsentrasi dalam jangka waktu yang relatif pendek seperti parneran, lomba, kontes dan sebagainya. ASB PELAKSANAANEVENTASB 23 No. Rincian Belanja Minimal Tengah Maksimal
101. 1.Belanja Alat Tulis Kantor 0 4,220/0 100,00% 2. Be1anja Dokumen / Administrasi 0 1,980/0 100,00% Tender 3. Belanja Perangko, Meterai dan 0 0,110/0 3,81% Benda Pos Lainnya
102. 4.Belanja Dokumentasi a 0,250/0 25,380/0
103. 5.Belanja Cetak 0 0,950/0 53,040/0
104. 6.Belanja Penggandaan 0 1,06% 100,000/0
105. 7.Belanja Makanan dan Minuman 0 6,80% 100,00% 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0 72,900/0 100,00% Daerah 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar 0 11,73% 100,000/0 Daerah 100,00% -- JUMLAH
106. 10.Nilai Fisik Barang/Uasa Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Belanja 52 No. Uraian Belanja Mini Tengah Mak- -mal simal
107. 1.Honorarium Tenaga Borongan Lepas ° 0,290/0 5,160/0
108. 2.Honorarium Tenaga Pengamanan ° 0,27% 2,96%
109. 3.Honorarium Tenaga Medis ° 0,120/0 1,12%
110. 4.Uang Lembur PNS ° 0,410/0 26,590/0
111. 5.Uang Lembur Non PNS ° 0,23% 12,41%
112. 6.Belanja Alat Tulis Kantor ° 1,140/0 5,91 % 7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ° 0,03% 0,36% (Lampu Pijar, Battery Kering) 8. Belanja Perangko, Meterai dan Benda ° 0,03% 0,19% Pos Lainnya
113. 9.Belanja Bahan dan Material Pameran ° 0,66% 3,84%
114. 10.Belanja Cetak ° 4,12% 25,96%
115. 11.Belanja Penggandaan ° 0,98% 5,71 %
116. 12.Belanja Sewa ° 14,350/0 34,540/0
117. 13.Belanja Makanan dan Minuman 0 16,43% 49,26%
118. 14.Belanja Pakaian 0 2,45% 13,92%
119. 15.Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah ° 15,060/0 65,860/0
120. 16.Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah 0 31,40% 80,14%
121. 17.Belanja Hadiah Lombaj Penghargaan ° 12,03% 83,29% JUMLAH 100,00% 18. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, dan Disesuaikan.dengan Publikasi kebutuhan Belanja Barang Selain Hibah/Bansos Disesuaikari dengan
122. 19.Yang Akan Diserahkan Kepada kebutuhan Masyarakat
123. 20.Belanja Jasa Narasumber jTenaga Ahli Disesuaikan dengan kebutuhan
124. 21.Be1anja Jasa Pengisi Acara Disesuaikan dengan kebutuhan Proporsi Alokasi Objek Be1anja Vi mana: Y Estimasi Total Belanja menu rut model Y" Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 201.994.121,00 b Biaya Variabel = Rp 1.750.588,00 X Jumlah tim x lama waktu (Orang Hari) Y = Rp 201.994.121,00+ (Rp 1.750.588,00)X y* = Y + Belanja Dekorasi, Dokumentasi, dan Publikasi + Uang untuk diberikan kepada Masyarakat + Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga + Belanja Jasa Pengsisi Acara Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Tim dan Lama Waktu Pelaksanaan (Orang Hari). Definisi Operasional
125. 1.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53 Di mana: Y Estimasi Total Belanja menurut model y* Total Belanja ASB a Biaya Tetap = Rp 42.588.889,89 b Biaya Variabel = Rp 3.541.111,00 X J umlah tim x lama waktu (Orang Hari) Y = Rp 42.588.889,89+ (Rp 3.541.111,00)X Y" = Y + Belanja Pakaian Pamerarr/Event + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah + Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rumusan ASB (Y= a + bX) Pengendali Belanja Jumlah Tim OPD dan lama waktu pelaksanaan event (Orang Hari). Ruang lingkup Jenis ASB
126. 1.Kegiatan pengiriman event yang diselenggarakan langsung oleh OPD dan atau pihak ketiga (Event Organizer).
127. 2.Akomodasi dan konsumsi peserta termasuk di dalam kegiatan ini. Tahapan Kegiatan
128. 1.Pembentukan Tim Pelaksana.
129. 2.Koordinasi Tim Pelaksana.
130. 3.Penyusunan Rencana Pengiriman Event.
131. 4.Koordinasi Lintas OPD/lnstansi lain/Pendukung Acara.
132. 5.Final Checking.
133. 6.Pegiriman Event. Output kegiatan Jumlah event yang diikuti dengan satuan berupa jumlah kegiatan. Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan
134. 1.Bahwa pengiriman event yang baik adalah yang dapat terlaksana dengan tertib /Iancar, dengan desain kegiatanytampilan acara yang menarik.
135. 2.Pengiriman event yang baik dimulai proses perencanaan yang baik dan kinerja sumber daya tim pelaksana kegiatan yang baik. Definisi ASB Pengiriman event adalah kegiatan mengikuti event yang diselenggarakan oleh pihak lain (pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi lain, Kabupaterr/Kota ataupun pihak lain). ASB PENGIRIMAN EVENTASB 24 54 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, No. Uraian Belanja Minimal Tengah Maksimal I. Belanja Alat Tulis Kantor 0,76% 2,02% 3,81% 2. Belanja Perlengkapan Peserta ° 0,27% 2,49% Kegiatan 3. Belanja Bahan Baku 0 22,88% 31,09% Pamerarr/ Event 4. Belanja Dekorasi, Dokumentasi ° 8,83% 26,37% dan Publikasi
136. 5.Belanja Paket/Pengiriman ° 0,71% 5,24%
137. 6.Belanja Cetak 0 2,38% 2,52%
138. 7.Belanja Penggandaan 0,25% 2,33% 9,15%
139. 8.Belanja Sewa 11,60% 48,43% 66,18%
140. 9.Belanja Makanan dan Minuman ° 12,15% 32,94% JUMLAH 100,00%
141. 10.Belanja Pakaian Pamerarr/event Disesuaikan dengan kebutuhan II. Belanja Perjalanan Dinas Luar Disesuaikan dengan kebutuhan Daerah 12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Disesuaikan dengan kebutuhan Daerah
142. 13.Belanja Perjalanan Dinas Luar Disesuaikan dengan kebutuhan Negeri Proporsi Alokasi Objek Belanja
a.Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah dan Zatau untuk mernbiayai perjalanan dinas tenaga ahli dari atau ke luar daerah.
b.Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas ke Luar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (LOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah).

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 54 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005