Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 55 Tahun 2018
- Nomor
- 55
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019
CO bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 55 TAHUN2018 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH PROVINSIPAPUABARAT TAHUN2019 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN Menimbang 2
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPPU-Ij2003;
Mengingat 3
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019. Menetapkan :
5 BABIV BABV BABVI RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH TEMA,PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITASDAERAH PENUTUP BABIII PENDAHULUAN EVALUASIPELAKSANAANRKPDTAHUN2017 DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAH BAB II Pasal 3
RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 adalah dokumen rencana daerah yang berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Provinsi Papua Barat. Pasa12 BAB II PENYUSUNANRKPDTAHUN2019 sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangj jasa.
6 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Mei 2018 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Pasa18 BAB III KETENTUANPENUTUP Dalam hal perlunya terjadi perubahan major dan minor terhadap substansi RKPD Provinsi Papua Barat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
OPD berkewajiban melaksanakan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 dengan kepala OPD sebagai penanggungjawabnya. Pasa15 RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 menjadi Pedoman OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019.
RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Provinsi Papua Barat Tahun 2019.
7 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 55. NATANIEL D. MANDACAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal28 Mei 2018
Membuka PDF…