DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tentang pembiayan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang Peraturan Gubernur Papua Barat 104 Mengingat : 1. asli Papua di Provinsi Papua Baratperlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik, dengan pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat; bahwa sebagai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,' pengawasan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat; Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Peraturan Gubernur Papua Barat 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU-I / 2003;

2.Undang-Undang Nomor2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4884);
3.Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5.-Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Gubernur Papua Barat MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan umum pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap orang asli Papua diprovinsi Papua Barat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat adalah:

a.membantu dan meringankan beban masyarakat asli Papua dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
b.meningkatnya cakupan masyarakat asli Papua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat; .
c.meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat; (1. meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di provinsi Papua Barat; Peraturan Gubernur Papua Barat
e.terselenggaranya pembiayaan pelayanan rujukan kesehatan perorangan bagi orang asli papua.

Pasal 4

Sasaran program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratadalah orang asli ' papua yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi Papua Barat, yang memiliki identitas (KTP/Kartu Keluarga/Keterangan domisili] yang dirujuk dari RSUD Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Rujukan Regional yakni RSUD Kabupaten Manokwari dan BLUD RSUD Kabupaten Sorong, dan dari Rumah Sakit Rujukan Regional ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara rumah sakit rujukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

BAB III

JENIS PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat dilaksanakan untuk pelayanan :

8.Rumah Sakit Rujukan Regional : Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

b.Rumah Sakit Rujukan Nasional :
1. 1.Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
2. 2.Biaya transportasi rujukan pasien pergi dan pulang dari RS Rujukan Regional ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk.
3. 3.Biaya perjalanandinas untuk 1 (satu) orang pendamping dari tenaga kesehatan pasien maksimal 4 (empat) hari. Peraturan Gubernur Papua Barat “
4. 4.Transportasi PergiPulangdan akomodasi untuk 1 (satu) orang keluarga pasien maksimal selama 5 (lima) hari berdasarkan Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Provinsi Papua Barat.
5. 5.Pada keadaan tertentu, akomodasi keluarga pasien rawat inap dapat disesuaikan dengan lama rawatan di rumah sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit.
6. 6.Khusus pasien balita dapat didampingi oleh 2 (dua) orang pendamping dewasa.
c.Dalam keadaan khusus, pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk mendatangkan dokter spesialis dan/atau peralatan medis ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan/ atau Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan/atau tempat dimana pelayanan tersebut dibutuhkan. Keadaan khusus tersebut diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 6

Apabila pasien meninggal dunia di rumah sakit rujukan nasional, Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya menanggung biaya pemulangan jenazah dengan biaya reguler sampai ke kabupaten/kota asal.

Pasal 7

a.Pasien rujukan orang asli Papua yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, yang biaya transportasi rujukan tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, dapatmemperoleh pembiayaan transportasi rujukan dan akomodasi kesemua rumah sakit sesuai tujuan rujukan.
b.Pasien rujukan orang asli Papua yang mendapatkan pelayanan di luar rumah sakit rujukan nasional yang mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, hanya ditanggung biaya transportasi dan akomodasi. Peraturan Gubernur Papua Barat 1 12

Pasal 8

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratdilaksanakan berdasarkan regionalisasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Nasional, dilaksanakan dengan mengikuti system pembayaran yang disepakati dan tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Rumah Sakit Rujukan Regional atau Rumah 'Sakit Rujukan Nasional.

Pasal 10

Biaya transportasi rujukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada :

1.Pasien
2.Pendamping pasien, yang terdiri dari :

a.1 (satu) orang untukpasiendewasa,atau
b.2 (dua) orang untukpasienbalita,
c.1 (satu) orang tenaga kesehatan dari RS asal rujukan, yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan tingkat kegawatan pasien.

BAB IV

PROSEDUR PEMBIAYAAN

Pasal 11

Setiap penduduk di provinsi Papua Barat yang akan mendapatkan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratwajib mengikuti prosedur pelayanan sebagai berikut:

a.pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis;
b.rujukan ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk hanya bisa dilakukan dari RS Rujukan Regionalyang ditunjuk; 113Peraturan Gubernur Papua Barat
c.pasien yang akan dirujuk harus membawa :
1. 1.Surat Rujukan dari RSUD asal rujukan, yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat dengan disetujui oleh Komite Medik Rumah Sakit dan Direktur Rumah Sakit;
2. 2.Identitas Diri (KTP/ Kartu Keluarga/ Keterangan Domisili dari Kelurahan / kampung);
3. 3.Khusus peserta BPJS ditambah : (a) Kartu peserta BPJS yang berlaku; dan (b) Surat Rujukan Rumah Sakit dan Surat Elegebilitas Peserta dari BPJS.
d.apabila pasien tidak dapat menunjukkan kartuidentitas (KTP/ Kartu Keluarga) sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu tersebut.
e.pembiayaan transportasi dan akomodasi rujukan diperoleh setelah berkas diverifikasi oleh Tim Pelaksana Rumah Sakit dan mendapat persetujuan Tim Pengendali Provinsi.
f.Pasien tidak boleh dikenakan iuran (biaya) pelayanan dengan alasan apapun.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…