DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; GUBERNURPAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATAKERJAUNITPELAKSANATEKNIS PADADINASTANAMANPANGAN,HORTIKULTURADANPERKEBUNAN PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR6 TAHUN2018 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADADINASTANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNANPROVINSI PAPUABARAT.
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor91);
9.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor41); Menetapkan 3 Pasal 3

(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada KepalaDinas.
(2)Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se- ProvinsiPapua Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat. ~ Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubemur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuan Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. BABI KETENTUANUMUM 4 Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
1. a.KepalaBalBi;
2. b.Sub BagianTata Usaha;
3. c.Seksi Perbenihan;
4. d.Seksi Proteksi;dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BagianKedua Balai Perbenihan dan ProteksiTanaman Perkebunan Pasal 4
(1)Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. a.KepalaBalai;
2. b.Sub BagianTata Usaha;
3. c.Seksi Pengawasandan PengujianMutu Benih;
4. d.Seksi PelayananTeknisdan Sertifikasi;dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam LampiranI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berkedudukan di Kabupaten Manokwari Selatan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten /Kota se Provinsi Papua Barat.
(4)Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaterr/Kota se-Provinsi Papua Barat.
(5)Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaterr/Kota se Provinsi Papua Barat. 5 Pasal 8
(1)Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan teknis pengawasan dan sertifikasibenih tanaman pangan dan hortikultura.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hotikultura mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan reneana dan program kerja Balai; BABV TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
1. a.KepalaBalai;
2. b.Sub BagianTata Usaha;
3. c.Seksi Produksi Benih;
4. d.Seksi Prasarana dan Sarana; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(1)Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
4. d.Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
1. a.menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih berdasarkan ProgramBalaiyang ditetapkan sebagaipedoman kerja;
2. b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan pada Seksi Pengawasandan Pengujian Mutu Benih sesuai bidang tugasnya;
3. c.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan seksi Pengawasandan Pengujian Mutu Benih sesuai dengan data ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b mempunyaitugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.menyiapkan dan mengelolaurusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
c.melaksanakan penyelenggaraanfasilitasi administrasi Balai;
d.menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Seksi dan menyusun dokumen laporan kegiatan Balai;
e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBalai sesuai tugas dan fungsinya.
b.penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
c.pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
d.penyelenggaraan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
e.penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi perbenihan Kabupateri/Kcta dan stakeholder terkait;
f.penyelenggaraan teknologi perbanyakan benih unggul yang bersertifikat dan berlabel;
g.pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Balai;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program laboratorium; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan KepalaDinas sesuai tugas dan fungsinya. 7 Pasalll Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d rnernpunyaitugas:
a.menyusun kegiatan dan langkah-kegiatan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedomankerja;
b.rnernbagitugas dan memberipetunjuk kepada bawahan di Seksi Pelayanan Teknisdan Sertifikasisesuai dengan bidang tugasnya;
c.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
d.mernbuat telaahan staf tentang rnasalah-yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
e.melakukan koordinasi dengan unit-keIja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
f.rnelakukan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana kegiatan teknis sertifikasi;
g.rnengembangkan sarana teknis untuk kegiatan-pelayanan teknis dan sertifikasi;
d.membuat telaahan staf ten tang masalah yang berkaitan dengan bidang teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
e.melakukan koordinasi dengan unit-kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
f.menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data hasil pengawasan peredaran benih;
g.melaksanakan, mengembangkan, menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih;
h.menyiapkan, melaksanakan, mengumpulkan, mengolah data hasil kegiatan pengujian mutu benih;
1. 1.menganalisisdan merumuskan hasil kegiatan pengujian mutu benih; J. mengoperasionalkanlaboratoriumanalisa benih;
k.memeriksa dan mengoreksihasil kerja bawahan di Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
j.memonitoringdan mengevaluasihasil kerja bawahan di Seksi Pengawasan dan PengujianMutu Benih sebagaibahan pembinaan karier;
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagaipertanggungjawaban;dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. 8 Pasal 12

(1)Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional perbenihan dan tanaman perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh KepalaDinas.
(2)Untuk menyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Balai Perbenihandan ProteksiTanaman Perkebunan mempunyaifungsi:
1. a.penyusunan rencana dan programkerja Balai;
2. b.memproduksibenih/bibit tanaman perkebunan;
3. c.pembinaan teknis penangkar benihfbibit perkebunan;
4. d.pengamatan dan penerapan teknologi di bidang perbenihan tanaman perkebunan;
5. e.pelayanan informasiperbenihan perkebunan;
6. f.pelayanan pemurnian klon unggulan;
7. g.pelayanan pengujian mutu benih;
8. h.pelayanan pelatihan, penelitian, pertemuan penyuluhan petani, kontak tani, penangkarf waralaba;
9. i.pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OrganismePenggangguTanaman;
10. j.Peramalan Organisme PenggangguTanaman Perkebunan secara lokal spesifik;
11. k.pengembangan teknik pengendalian Organisme PenggangguTanaman Perkebunan secara lokal spesifik;
  1. 1.penetapan rekomendasipengendalianOrganismePenggangguTanaman Perkebunan;
12. m.pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
13. n.pembinaan terhadap adanya gangguanusaha perkebunan; dan
14. o.pelaksanaan urusan ketatausahaan, pembiayaandan perlengkapan.
15. h.melaksanakan pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan-pelayanan teknis dan sertifikasi;
  1. 1.melakukan penyiapan, pengumpuIan, pengolahan data hasil kegiatan sertifikasibenih;
16. j.mengembangkan,menganalisis, dan merumuskan hasil kegiatan sertifikasi benih;
17. k.memeriksa dan mengoreksihasil kerja bawahan di Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasiberdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
  1. 1.mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Teknis dan sertifikasisebagai bahan pembinaan karier;
18. m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;dan
19. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja dan program Seksi;
b.menyiapkan dan inventarisasi saran a pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
c.mengumpulkan dataj informasi hasil pengamatan; 9 Pasal 14 Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja dan program Seksi;
b.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perbenihan;
c.menyiapkan sarana perbenihan, produksi benih, pemumian klon unggulan;
d.mengumpulkan data dan informasi hasil pengamatan tentang perbenihan tanaman perkebunan;
e.melaksanakan produksi perbenihandan pemurnian klon unggulan;
f.melaksanakan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan;
g.pengawasan benih serta pengembangan informasi teknologi perbenihan perkebunan;
h.melaksanakan koordinasi terkait pengembangan perbenihan perkebunan;
1. 1.mengevaluasi hasil kerja bawahan Seksi Perbenihan sebagai bahan pembinaan karier; J. melaporkan hasil kerja Seksi kepada Kepala Balai sebagai bahan pertanggungjawaban secara periodik; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.menyiapkan dan mengelola urusan kerumahtanggaan, umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
c.melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi administrasi Balai;
d.menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Seksi-dan menyusun dokumen laporan kegiatan Balai;
e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. 10 Pasal 17 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyaitugas:

Pasal 16

(1)Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas teknis dan penunjang teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta pengendalian OrganismePenggangguTumbuhan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai ProteksiTanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Balai;
2. b.penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur perlindungan tanaman dan hortikultura;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di ProvinsiPapua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi pertanian Kabupaterr/Kotadan Stakeholder terkait;
4. d.penyelenggaraan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura;
5. e.pelaksanaan perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura;
6. f.pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian,perlengkapan dan rumah tangga Balai;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program laboratorium; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan KepalaDinas sesuai tugas dan fungsinya.
9. d.menyusun dan menganalisa pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
10. e.menyebarluaskan data Zinformasi keadaan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
11. f.menyebarluaskan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
12. g.menyiapkan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
13. h.melaksanakan koordinasi terkait proteksi tanaman perkebunan;
  1. 1.mengevaluasi kerja bawahan Seksi Proteksi sebagai bahan pembinaan karier;
14. j.melaporkan hasil kerja Seksi kepada Kepala Balai sebagai bahan pertanggungjawabansecara periodik;dan
15. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. 11 Pasal 18 Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas:
16. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi;
17. b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
18. c.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya;
19. d.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
20. e.mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
21. f.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan data dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan;
22. g.membuat telaahan staf ten tang masalah-yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
23. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
24. b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
25. c.mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
26. d.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
27. e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
28. f.melakukan koordinasi dengan unit-kerja di lingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
29. g.monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
30. h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;
  1. 1.menyusun data dan Pengelolaan Aset Balai; dan
  2. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. 12 Pasal 19 Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud-dalam Pasa16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
31. a.menyusun kegiatan dan langkah-kegiatan Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
32. b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan bidang tugasnya;
33. c.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
34. d.mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan;
35. e.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Pengamatan dan Analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan data dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan;
36. f.membuat telaahan staf tentang masalah-yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
37. g.melakukan koordinasi dengan unit-kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
38. h.melaksanakan pemantauan dan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  1. 1.melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan perpustakaan Balai;
39. h.melakukan koordinasi dengan unit-ketja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
  1. 1.melakukan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan; J. melakukan pengkajian teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan lokal spesifik;
40. k.menginventarisasi stock pestisida Laboratorium Pengamat Hama dan Penyakit (LPHP);
  1. 1.melaksanakan pengendalian mutu, residu dan dampak negatif penggunaan pestisida sintetik, pestisida nabati dan agens hayati;
41. m.melakukan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ramah lingkungan;
42. n.mengoperasionalkan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan dan laboratorium pestisida;
43. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
44. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1)Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis atau penunjang urusan teknologi perbenihan benih induk padi, palawija dan hortikultura.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Balai;
2. h.penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan teknologi perbenihan benih induk padi, palawija dan hortikultura;
3. c.penyelenggaraan koordinasi teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian padi, palawija dan hortikultura;
4. d.penyelenggaraandan pengembangan perbenihan benih induk padi, palawija dan hortikultura;
5. e.penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan perbenihan benih induk padi, palawija dan hortikultura di Provinsi Papua Barat bersama 13
6. k.menyusun data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan peredaran penggunaan dan kasus-pestisida, pedagang pestisida, Dampak Perubahan Iklim (DPI Banjir-Kering), Curah Hujan-Hari Hujan dan Sarana Produksi dari Laboratorium Pengamat Hama Penyakit dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama Penyakit setiap setengah bulan dan bulanan serta laporan Tahunan;
7. l.melakukan pemetaan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
8. m.menyusun dan menyebarluaskan data/jnformasi (Sistem Infomasi Manajemen Organisme Pengganggu Tumbuhan) serta pemeliharaan data Zinformasi dan dokumentasi Organisme Pengganggu;
9. n.melakukan penyiapan dan pengumpulan datal informasi hasil pengamatan untuk analisa dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
10. o.melakukan surveillance dan taksasi kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
11. p.membuat rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan berdasarkan laporan peringatan bahayajperingatan dini dari Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan melaksanakan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
12. q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
13. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala balai sesuai tugas dan fungsinya. 14 Pasal 22 Seksi Produksi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
14. a.menyusun rencana dan program kerjaSeksi;
15. b.mengkoordinir kegiatan produksi Induk Padi, Palawija dan Hortikultura;
16. c.melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pe1aksanaan pada Seksi Produksi Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura;
17. d.menyusunkegiatan dan langkah-kegiatan Seksi Produksi Benih berdasarkan program balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
18. e.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih sesuai dengan bidang tugasnya;
19. f.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih-berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
20. g.mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih sebagai bahan pembinaan karier;
21. h.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi sesuai data dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan; Pasa121 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
22. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
23. b.menyiapkan dan mengelola urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
24. c.melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi administrasi Balai;
25. d.menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Seksi-dan menyusun dokumen laporan kegiatan Balai;
26. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
27. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. Dinas yang menangani fungsi perbenihan Kabupaterr/Kota dan stakeholder terkait;
28. f.pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Balai;
29. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program laboratorium; dan
30. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Prasarana dan Sarana sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (l) huruf d rnernpunyaitugas:

a.rnenyusun rencana dan program kerja,
b.rnenyusun kegiatan dan langkah-kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedornan kerja;
c.rnernbagitugas dan rnernberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana sesuai dengan bidang tugasnya;
d.rnerneriksa dan rnengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
e.rnengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana sebagai bahan pernbinaan karier yang bersangkutan diantaranya rnernberikanpenilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
f.mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Prasarana dan Sarana sesuai data dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan;
g.rnernbuat telaahan staf tentang rnasalah-yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengarnbilan keputusan;
h.rnelakukan pernbinaan teknis Balai Benih Utarna (BBU)dan Balai Benih Pernbantu di bidang Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN); 15
i.rnernbuat telaahan staf tentang rnasalah-yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
j.rnelakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
k.rnelaksanakan produksi benih dengan Kelas Benih Dasar (BD)dan Benih PokokTanarnan Padi, Palawijadan Hortikutura;
1. 1.rnelakukan pernbinaan teknis Balai Benih Utama (BBU)dan Balai Benih Pembantu di bidang produksi; rn. rnelaksanakan pengarnatan teknologi di bidang perbenihan Padi, Palawija dan Hortikultura;
n.rnenginformasikanstok benih Padi, Palawijadan Hortikultura;
o.rnelaksanakan pernumian kernbali varietas unggul yang sudah lama beredar;
p.rnelaksanakan pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari pemuliaan tanaman;
q.rnelaksanakan studi, latihan dan arena perternuan penyuluhan pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam perbenihan;
r.rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertangggungjawaban;dan
s.rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya; 16 Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya dengan tugas pokok masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaterr/Kota se - Provinsi Papua Barat. BABVII TATAKERJA Pasal 25

(1)Ke1ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud-pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud-pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa124 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

1.melakukan koordinasi dengan unit-kerja di lingkunan Balai agar pelaksanaan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar; J. memeriksa kelayakan kerja Alat dan Mesin Pertanian yang berkaitan dengan produksi benih Padi, Palawija dan Hortikultura;

k.mengoperasikan, menyimpan dan merawat peralatan kerja yang berkaitan produksi benih Padi, Palawija dan Hortikultura;
1. 1.melakukan standarisasi dan pengusulan penghapusan peralatan kerja;
m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya. 17

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala UPT serta mendapat persetujuan Kepala Dinas.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

BABIX PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDALAMJABATAN

(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas. Pasa128
(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon lILb atau jabatan Administrator.
(2)Setiap pimpinan wajib memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisai lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyampaian laporan tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara rutin.
(6)Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
(1)Setiap pimpman bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan rnasing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasa127 18 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TTD Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 26 Januari 2018 GUBERNURPAPUABARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 32

BAB XII KETENTUANPENUTUP UPTD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur mi berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubemur ini.

BAB XII

KETENTUANPENUTUP UPTD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur mi berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 31

BABXI KETENTUANPERALIHAN Pembiayaan UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa130 BABX PEMBIAYAAN

(4)Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 NTO, S.H MBINA NIP. 9710129 199303 1 006 uai dengan aslinya ....."".,... BIRO HUKUM, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal 26 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, TO,S.H BINA 0129 199303 1 006 20 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGAWASAN DAN -ti------+-----+ PENGUJIAN MUTU BENIH SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI SEKSIPELAYANAN TEKNIS DAN SERTIFlKASI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFlKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 21 :ANTO, S.H .......::::::=~PEMBINA NIP. 19710129 199303 1006 ai dengan aslinya ~~I-'~'''''' ......IRO HUKUM, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, KEPALA BALAI - ~ '. SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PROTEKSI SEKSI PERBENIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL -_. - BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 22 TO,S.H ~=:::;:;n MBINA NIP. 19710129 199303 1 006 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TTD GUBERNUR PAPUA BAR AT, KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGAMATAN DAN ANALISIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN SEKSI SARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 23 IANTO, S.H PEMBINA NIP. 19710129 199303 1 006 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PRODUKSI BENIH SEKSI PRASARANA DAN -i-----t-----+ SARANA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALABALAI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…