DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 28 Tahun 2021 yaitu ketentuan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 21, sedangkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 21 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memastikan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan ketersediaan pendanaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat dan mendukung pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional Tangguh Liquefied Natural Gas Train III yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 ten tang Peru bahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta menyediakan alokasi untuk keperluan mendesak lainnya sesuai amanat Pasal 69 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR PAPUABARAT, Menimbang PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURPROVINSIPAPUABARAT NOMOR28 TAHUN2021 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2022 TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR6 TAHUN2022 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3569);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6697); sebagaimanapertimbanganberdasarkanb. bahwa Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nornor244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang RepublikNegara(LernbaranDaerahPernerintahan Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014
4.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
6.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 ten tang Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4400);
7.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4421);
8.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); UmumLayananBadanKeuanganPengelolaan
10.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6224);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
24.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintab Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 754);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerab serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerab dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerab Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerab, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan

h.modal;
1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebcsar Rp6.778.259.711.635,00 (enam trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp6.841.759.711.635,00 (enam trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja:

a.operasional;
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perubahan anggaran dalam Peraturan Gubernur ini guna menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan Daerah, be1anja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2022. Menetapkan MEMUTUSKAN: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.076.375.220,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.427.215.322.088,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO(nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.500.000,OO(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp805.128.057.147,OO (delapan ratus lima milyar seratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.857.003.668,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah ).
1. a.pegawai;
2. b.barang dan jasa;
3. c.bunga;
4. d.subsidi;
5. e.hibah; dan
6. f.bantuan sosial.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3,483.301.258.123,00 (tiga trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu serratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja:
1. c.tidak terduga; dan
2. d.transfer.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6S2.171.9S0.g9S,OO (enam ratus lima puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
2. b.belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
3. c.belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. d.belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
6. f.belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
7. g.belanja tunjangan Pajak Penghasilanjtunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
8. h.belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara; J. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
10. k.belanja iuran jaminan hari tua Aparatur Sipil Negara;dan
  1. 1.belanja tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
(2)Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.799.200.836,OO (tiga ratus Sembilan

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall0

(1)Anggaran be1anja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.076.375.220,OO (satu trilyun dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
4. d.belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
5. e.belanja gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. g.belanja gaji dan tunjangan MajelisRakyat Papua Barat;
8. h.belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
  1. 1.belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah. puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.77S.887.922,OO(empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpI4.046.416.568,OO(empat belas milyar empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Belanja Tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.887.353.939,OO(tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
(6)Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar RpI7.230.714.752,OO (tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
(7)Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.461.459.442,OO(tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(8)Belanja Tunjangan Pajak PenghasilanjTunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g direncanakan sebesar Rp20.855.510.804,OO(dua puluh milyar delapan ratus lima puluh limajuta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah).
(9)Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.397.195.316,OO(satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta serratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
(10)Belanja luran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi direncanakan sebesar Rp25.703.403.111,OO (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga ribu seratus sebelas rupiah).
(11)Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.314.349.084,OO(lima milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,00 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,OO (empat ratus de1apan puluh sembilan milyar

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,00 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.
1. 6.Ketentuan Pasal 12 dihapus.

(12)Belanja luran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.008.584.152,OO (dua belas milyar delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
(13)Belanja Jaminan Hari Tua Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf 1direncanakan sebesar RpO,OO(nol Rupiah).
(14)Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp53.691.874.969,OO(lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

( 1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp489.909.330.346,OO (empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah ).

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,00 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp53.101.219.831,00 (lima puluh tiga milyar seratus satu juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah); dan
2. b.Penghematan Belanja Modal Rp436.808.110.515,OO(empat ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah). sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(nol Rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO (nol Rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,OO(nol Rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO,OO(nol Rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,OO(empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah ).

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa121 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur-ini terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.Lampiran IIIDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e.Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f.Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerina, dan Besaran Belanja bagi hasil;
g.Lampiran VIIRencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan Pembiyaan;
h.Lampiran VIIIRincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alamy tarnbahari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan Pembiyaan;
i.Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan Pembiyaan;

(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp489.909.330.346,OO (empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Dr. Ro BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7 SEKRETARISDAERAHPROVINSIPAPUABARAT, CAP/TID NATANIELD. MANDACAN Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 April 2022 GUBERNURPAPUABARAT, CAP/TID DOMINGGUSMANDACAN Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 April 2022 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

12.Ketentuan Pasal 22 dihapus.

j.Lampiran X Sinkroniasasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Perbatasan Negara.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…