DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018

Nomor: 60
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI PAPUABARAT TENTANG GUBERNUR PAPUABARAT PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 60 TAHUN 2018 2 Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Perietapan Peraturan Pemerin tah Penggan ti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
10.Peraturan Pemerin tah Nomor 53 Tah un 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 1); 4 Pemberian TPP bertujuan untuk:

Pasal 3

Pasal 2 Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6.Pegawai adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
8.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik mau pun pelayanan aparatur.
9.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
10.Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
11.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
12.Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincan tugas tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
13.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.letak geografis antara lain:
l.berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau; 5
a.melampaui beban kerja normal, an tara lain:
1. 1.penyelesaian tugas melebihi kapasitas /jam kerja normal pegawai;
2. 2.penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian;
3. 3.penyelesaian tugas rutin yang dilakukan di luar kantor antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan dan peman tauan; dan / atau
4. 4.penyelesaian tugas yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jam kerja formal atau sesuai dengan instruksr/perintah dari Gubernur jWakil Gubernur /Sekretaris Daerah.
b.besaran tanggungjawab, antara lain:
1. 1.jabatan esselonering atau yang dipersamakan; dan/ atau
2. 2.tugas lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diberikan apabila memenuhi salah satu indikator:

Pasal 5

(1)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang memenuhi salah satu indikator: Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.tempat bertugas;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi;
5. e.prestasi kerja; dan/ atau
6. f.pertimbangan objektif lainnya. Pasa14
7. a.meningkatkan kinerja pegawai;
8. b.meningkatkan kualitas pelayanan;
9. c.meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
10. d.meningkatkan disiplin pegawai. 6
  1. 2.berada di pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa; darr/atau
  2. 3.berada di pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir.
11. b.akses transportasi antara lain:
  1. 1.transportasi yang umum digunakan tidak selalu tersedia secara ru tin atau maksimal sekali seminggu; dan Iatau
  2. 2.hanya tersedia transportasi dengan pesawat udara untuk mencapai lokasi.
12. c.tempat bertugas khusus seperti di Ibukota Negara.
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan apabila memenuhi salah satu indikator:
1. a.tingkat resiko pada kesehatan:
  1. 1.resiko terhadap kondisi psikis; dan,'atau
  2. 2.resiko terhadap kondisi fisiko
2. b.tingkat resiko pada keselamatan kerja:
  1. 1.resiko terjadi kecelakaan.
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diberikan apabila ketersediaan profesi yang terkait terbatas dengan memenuhi salah satu indikator:
1. a.memiliki keahlian terten tu;
2. b.memiliki penguasaan terhadap bidang tertentu;
3. c.memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu; dan/ atau
4. d.memiliki sertifikasi dan pendidikan tertentu.
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan apabila memenuhi salah satu indikator:
1. a.disiplin kerja dinilai dari tingkat kehadiran, meliputi:
  1. 1.jumlah kehadiran;
  2. 2.jumlah keterlambatan;
  3. 3.meninggalkan tugas selamajam kerja tanpa ijin; darr/atau
  4. 4.tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan.
2. b.efektivitas dan efisiensi kerja, meliputi:
  1. 1.jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu;
  2. 2.keakuratan pengerjaan tugas;
  3. 3.inovasi kerja;
  4. 4.tingkat kerjasama; dan/ atau
  5. 5.efisiensi sumber daya.
(6)Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah kriteria lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS berdasarkan kebijakan Gubernur seperti pemberian uang makan.
(1)Pegawai yang melakukan tugas khusus diberikan tambahan penghasilan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. b.Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatarr/Pejabat Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara;
3. c.Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
4. d.Tim Penyelarasan Naskah Akademik;
5. e.Tim Harmonisasi/Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah;
6. f.Tim Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Peraturan Kabupaterr/ Kota;
7. g.Tim Harmonisasi/Pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur;
8. h.Panitia Pengadaan Barangj Jasa;
  1. 1.Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan;
9. j.Panitia Penghapusan Barang;
10. k.Pejabat Pengadaan Barang;
  1. 1.Direksi/Pengawas Lapangan;
11. m.Bendahara Umum Daerah;
12. n.Kuasa Bendahara Umum Daerah;
13. o.Pengguna Anggaran;
14. p.Kuasa Pengguna Anggaran;
15. q.PengelolaPenyedia Jasa Administrasi Keuangan dan Aset Daerah;
16. r.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
17. s.Pejabat Penatausahaan Keuangan;
18. t.Bendahara Pengeluaran;
19. u.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
20. v.Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang;
21. w.Bendahara Penerima;
22. x.Bendahara Gaji;
23. y.Pembantu Bendahara Pengeluaran;
24. z.Pengelola Web Site; aa. Administrator Sistem Aplikasi; bb. Administrator Jaringan LANdan Internet; cc. Programmer; dd. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; ee. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; ff. Majelis Kode Etik; dan gg. Sekretariat Majelis Kode Etik. 7

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penentuan jabatan yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan besaran maksimal tambahan penghasilan untuk setiap jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

8 Pasa18

(1)TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pegawai yang berasal dari luar pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipekerjakan oleh Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
(2)TPP tidak diberikan kepada:
1. a.Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. b.pegawai yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan selarna 2 (dua) tahun;
3. c.pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalarn atau di luar Pemerintah Daerah;
4. d.pegawai yang berstatus sebagai terpidana;
5. e.pegawai yang diberhentikan sementara;
6. f.pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, Cuti Besar serta Cuti Melahirkan anak Keempat dan anak beriku tnya; dan
7. g.pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi lain.
(3)TPP diberikan kepada Pegawai yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sepanjang memenu hi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti Pegawai, dengan tidak memperhitungkan aspek prestasi kerja.
(4)TPP diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan memperhatikan aspek pre stasi kerja.
(5)Sekretaris Daerah dan PNS yang selama ini mendapat insentif pemungutan pajak daerah, dapat memilih tambahan penghasilan atau insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dokter PNS yang bertugas di Rumah Sakit Daerah memegang jabatan struktural dan me1aksanakan tugas pelayanan sebagai dokter dapat memilih salah satu penghasilan, tambahan penghasilan struktural atau tarnbahan penghasilan fungsional sesuai jenjang jabatan fungsional.
(7)PNS di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Daerah memilih salah satu tarnbahan penghasilan atau jasa pelayanan kecuali dokter yang menerima tarnbahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
(8)Dokter PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar spesialis dan belum ditempatkan dalam jabatan fungsional tertentu tetapi melaksanakan tugas layanan sebagai dokter spesialis diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan fungsional tertentu dokter spesialis.

BAB III

PEMBERIANTPP 9

Pasal 10

Persentase aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2), didasarkan pada 2 (dua) indikator, yaitu:
1. a.Bobot 20% (dua puluh persen) untuk pegawai yang datang tepat waktu sesuai jam kerja yang ditentukan.
2. b.Bobot 60% (enam puluh persen) untuk pegawai yang memenuhi kehadiran sesuai jumlah hari kerja pada bulan bersangkutan, dengan pengurangan sebagai berikut:
  1. 1.sebesar 5% (lima persen) dari bobot 60% (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  2. 2.sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari bobot 60% (enam puluh per sen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan lain di luar ketentuan yang mengatur tentang cuti, yang dibuat dengan surat permohonan izirr/ pernberttahuan yang disetujui oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
3. c.Surat permohonan izinjpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. d.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dihitung masuk kerja selama 1 (satu) jilin.
5. e.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di sore hari dihitung masuk kerja selama 1 (satu) jam.
6. f.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dan sore hari dihitung masuk kerja 4 (empat) jam.
(1)Besaran TPP yang diterima setiap pegawai dihitung berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek pre stasi kerja.
(2)Persentase pemberian TPP adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk aspek perilaku kerja dan 20% (dua puluh persen) untuk aspek pre stasi kerja.

Pasal 9

Umum BABIV INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP 10 Pasal 12 Tahapan penyampaian laporan harian pegawai sebagaimana dimak:suddalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut:

a.setiap laporan harian pegawai disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap bulan dimulai pada hari kesatu sampai dengan hari keempat;
b.setiap Perangkat Daerah harus menyusun rekapitulasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja pegawai sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini setiap bulan dimulai pada hari kelima sampai dengan hari keenam;
c.setiap Kepala Perangkat Daerah harus mengesahkan rekapitulasi capaian aspek perilak:u dan prestasi kerja pegawai untuk bahan pengajuan TPP setiap bulan paling lambat pada hari ketujuh;
d.Kepala Perangkat Daerah harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan paling lambat pada hari kedelapan; dan
e.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana TPP setiap bulan paling lambat pada hari kesepuluh.

Pasal 11

Persentase aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas sebagai berikut:

a.bobot 20% (dua puluh persen) jika melak:sanak:an kegiatan yang merupakan tugas atau kegiatan lain yang menunjang tugas mencapai paling sedikit 100 (seratus)jam dalam sebulan; dan
b.bukti pelaksanaan tugas dibuat dalam bentuk laporan harian pegawai yang dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
g.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dan siang hari dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen pertama sampai dengan absen terakhir.
h.Pegawaiyang masuk kerja tetapi hanya absen di siang hari dan sore hari dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen pertama sampai dengan absen terakhir. 11

Pasal 14

(1)Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
(2)Kepala Perangkat Daerah menunjuk Kepala Sub Bagian Umumj Kepegawaian atau staf pengeiola kepegawaian sebagai administrator aplikasi Sistem Kehadiran dan Kinerja PNS On-line dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.
(3)Administrator aplikasi Sistem Kehadiran dan Kinerja PNS On-line pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:
1. a.mencatat dan menginput keterangan ketidakhadiran yaitu: dinas luar, izin, sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting, cuti tahunan, tugas belajar pada sistem kehadiran dan kinerja PNS on-line;
2. b.menginput dan mengedit perubahan data PNS pada aplikasi sistem kehadiran dan kinerja PNS on-line;

Pasal 13

(1)Ketentuan waktu kerja pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dengan waktu kcrja se1ama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 08.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT dan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIT sampai dengan12.30 WIT; dan
2. b.hari Jumat waktu kerja dimuIai pada PukuI 08.00 WIT sampai dengan Pukul 16.30 WITdan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT.
(2)Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan waktu kerja pegawai dan waktu perekaman alat Zrnesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.
(1)Setiap PNS wajib rekam kehadiran dengan menggunakan mesin finger print yang ditentukan pada masing-masing unit kerja.
(2)Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PNS yang melaksanakan tugas belajar atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada Perangkat Daerah tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan.
(3)Perekaman kehadiran tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali yaitu:
1. a.pada pagi hari mulai pukul 07.00 WITsampai dengan pukul 08.00 WIT;
2. b.pada siang hari mulai pukul 12.00 WITsampai dengan pukul 13.00 WIT;dan
3. c.pada sore hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 16.00 WIT; dan
4. d.pada sore hari Jumat mulai pukul 16.30 WIT.
(4)PNSyang tidak melakukan absen siang karena penugasan di luar kantor, harus memberi konfirmasi disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada administrator.

Pasal 15

c.menginput jam kerja efektif (kinerja) sesuai pre stasi kerja PNS pada aplikasi sistem kehadiran dan kinerja PNS on-line;
d.menarik dan memproses data presensi hasil finger print sampai 5 (lima)hari kerja bulan berikutnya;
e.melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah apabila terjadi mutasi dan ' atau penambahan pegawai dan permasalahan teknis pada jaringan, mesin serta error aplikasi; dan
f.mencetak laporan kehadiran PNS dan TPP pada aplikasi sistem kehadiran dan kinerja PNS on-line dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang telah diperiksa oleh Sekretaris Perangkat Daerah untuk ditandatangani.

(4)Laporan yang sudah dtandatangani Kepala Perangkat Daerah dipergunakan untuk pengajuan pembayaran TPP dan dipergunakan oleh Badan KepegawaianDaerah untuk kepentingan pembinaan kepegawaian. 13

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…