DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 63 Tahun 2018

Nomor: 63
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/PELATIHAN, TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya honorarium tim, lembur, insentif, penataran Zpelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
b.bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya honorarium tim, lembur, insentif, penatararr/pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang 1 Mengingat Menimbang STANDARBIAYA HONORARIUMTIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/PELATIHAN, TUGAS BELAJAR, PENDIDIKANDAN PELATIHAN DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR63 TAHUN2018 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2 Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerin tah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaranj pengguna barang.
2.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4.Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan-kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahlidan Asisten Sekretaris Daerah.
5.Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6.Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARANjPELATIHAN,TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUABARAT. Menetapkan
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 4 Pasal 2 Standar biaya honorarium tim, lembur, penataran Zpelatihan dan tugas belajar, pendidikan latihan struktural /prajabatan dan pendidikan dan latihan teknia/fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
d.Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.
1. 7.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
2. 8.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
3. 9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
4. 10.Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
5. 11.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
6. 12.Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
7. 13.Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
8. 14.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9. 15.Direksi /Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKyang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan. 5 DR. . HAMMAR,SH., M. Hum., MM ;:::::::::~mBINAUTAMAMADYA NIP. 19650818 199203 1 022 NATANIELD. MANDACAN BERITADAERAH PROVINSIPAPUABARATTAHUN2018 NOMOR63. CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARISDAERAHPROVINSIPAPUABARAT, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Oktober 2018 GUBERNUR PAPUABARAT, Pasal 5 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku efektifsejak 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan berlakunya Peraturan Gubemur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran /Pclatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/ Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknia/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

6 Rp. 1.000.000,-/bulan Rp. 800.000,- /bulan

a.Ketua
b.Sekretaris
1. 7.HONORARIUMADMINISTRATORJARINGANLANDANINTERNET
2. 6.HONORARIUMADMINISTRATORSISTEMAPLIKASI
d.Ketua Rp. 1.000.000,- /bulan
e.Sekretaris Rp. 800.000,-jbulan
f.Anggota Rp. 600.000,- /bulan Rp. 1.000.000,- jbulan Rp. 800.000,- /bulan Rp. 600.000,- jbulan
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 5.HONORARIUMTIMPENGELOLAWEBSITE
2. 4.PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGANDAN BARANG DAERAH
a.Bendahara Umum Daerah Rp. 6.000.000,- /bulan
b.Kuasa Bendahara Umum Daerah 1 Rp. 5.500.000,- /bulan
c.Kuasa Bendahara Umum Daerah 2 Rp.4.750.000,-/bulan
d.Kuasa Bendahara Umum Daerah 3 Rp. 4.000.000,- /bulan
e.Kuasa Bendahara Umum Daerah 4 Rp. 3.250.000,- /bulan
f.Kuasa Bendahara Umum Daerah 5 Rp. 2.500.000,-/bulan
g.Bendahara Bantuan / PPKD Rp. 5.000.000,- /bulan
h.Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.500.000,- /bulan
i.Pengguna Anggaran SKPD Rp. 3.000.000,-/bulan J. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.000.000,- /bulan
k.Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rp. 2.500.000,-/bulan
l.PPTKSKPD Rp. 1.500.000,- /bulan
m.PPK SKPD Rp. 1.500.000,- /bulan
n.Bendahara Pengeluaran Rp. 1.500.000,- /bulan
o.Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 1.500.000,- /bulan
p.Bendahara/Penyilnpan/PengurusBarang Rp. 1.500.000,-/bulan
q.Bendahara Penerima Rp. 750.000,- /bulan
r.Bendahara Gaji Rp. 750.000,-/bulan
s.Pembantu Bendahara Pengeluaran Rp. 600.000,- jbulan Rp. 800.000,-/bulan3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 1.000.000,- /bulan2. PEJABAT PENGADAANBARANG
1. 1.PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIAPENGHAPUSAN BARANG
a.Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
b.Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan
c.Anggota Rp. 600.000,-/bulan LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYAHONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN, TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 7
1. 12.INSENTIFPIKET MALAMDANPIKETHARILIBUR
a.Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL)Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.
b.Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan an tara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besamya insentif sebagai berikut:
1. 1.Piket malam Rp. 10.000,-/jam
2. 2.Piket hari libur Rp. 5.000,- /jam
c.Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pad a Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print).
1. 11.LEMBUR
a.Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya:
1. 1.Golongan I/Non PNS Rp. 25.000,- /jarn
2. 2.Golongan II Rp. 32.000,-/jam
3. 3.Golongan III Rp.39.000,-/jam
4. 4.Golongan IV Rp. 48.000,-/jam
b.Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT)yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print). Rp. 4.000.000,- /bulan Rp. 3.500.000,-/bulan Rp. 1.500.000,-/bulan
a.Koordinator
b.Anggota
c.Staf Sekretariat
1. 10.HONORARIUMSEKRETARIATMAJELIS PERTIMBANGANPROVINSIPAPUA BARAT Rp. 5.000.000,- /bulan Rp. 4.500.000,-/bulan Rp. 4.500.000,-/bulan Rp. 4.000.000,-/bulan
a.Ketua
b.Wakil Ketua
c.Sekretaris
d.Anggota
1. 9.HONORARIUMMAJELIS PERTIMBANGANPROVINSIPAPUABARAT
2. 8.HONORARIUMTIM PEMBENTUKANPRODUKHUKUMDAERAH
a.Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
b.Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan
c.Anggota Rp. 600.000,- /bulan Rp. 600.000,- /bulanc. Anggota 8 Rp. 750.000,- /bulan/peserta Rp.2.000.000,-/semester/peserta Rp. 1.000.000,-/semester/peserta Rp. 3.000.000,- /peserta (di luar Jakarta) 4) Biaya buku -buku 5) Biaya Fotocopy 6) Biaya penyusunan Skripsi
1. 14.TUGASBELAJAR
a.Tugas Belajar S 1 1) Biaya hidup Rp.2.500.000,-jbulan 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.250.000,-/bulan 3) Biaya sewa rumah 500.000,- /kegiatan 300.000,- /hari 500.000, -/ kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. 14.500.000,-jhari Rp. 1.000.000,-/sambutan Rp. 1.500.000,- /kegiatan Rp. 750.000,- jkegiatan Rp. 500.000,- /kegiatan 5) Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatarr/ sidang: 6) Penyusun Pidato/Sambutan 7) Pembaca sambutan kegiatan 8) Me 9) Pembawa do'a/Rohaniawan 10) Dirigen 11) Honor peserta kegiatan 12) Pemain musik 150.000,- /jam 150.000,- /jam Rp. Rp. Notulen Operator / Asrot 2) 3) 4) (untuk penceramah dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi) Moderator Rp. 300.000,-/jam Rp. 10.000.000,-/bulan Rp. 8.000.000,-/bulan Rp. 7.000.000,-/bulan Rp. 6.000.000,- /bulan Rp. 5.000.000,- jbulan Rp. 4.000.000,-/bulan
a.Guru Besar
b.Eselon I
c.Eselon II
d.Eselon III
e.Supervisor
f.Pelaksana Non Eselon
b.Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur jNarasumber Bulanan: 1) Manajemen /Tim Pengarah:
1. 13.BIAYAPENATARAN/PELATIHAN
a.Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber: 1) Menteri/Pejabat Setingkat Menterij Pejabat Negara Lainnyaj Yang disetarakan Eselon I Rp. 1.700.000,-/orang/jam 2) Guru Besary Yang disetarakan Rp. 1.400.000,-jorang/jam 3) Eselon IlZyang disetarakan Rp. 1.000.000,-/orang/jam 4) Eselon III/ yang disetarakan Rp. 900.000,-/orang/jam 5) Eselon IV/yang disetarakan Rp. 750.000,-/orang/jam 6) Non Eselon Rp. 600.000,-/orang/jam 9 ~H., M. Hum., MM ::.:::::::l:~t:r::l NA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Rp. 2.000.000,-/peserta Rp. 1.500.000,- /peserta Rp. 1.000.000,- /peserta Rp.30.261.000,-/peserta Rp. 22.125.000,- /peserta Rp.20.230.000,-/peserta
a.Kontribusi Peserta 1) Diklat PIM II 2) Diklat PIM III 3) Diklat PIM IV
b.Biaya Cetak/Penggandaan 1) Diklat PIM II 2) Diklat PIM III 3) Diklat PIM IV
1. 15.PENGIRIMAN DIKLATPIM 7) Biaya Penelitian Rp. 5.000.000,-/peserta 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,- /tahun/peserta 9) Biaya wisuda Rp.3.000.000,-/peserta 10) Biaya Transportasi Rp. 500.000,- /bulan
b.Tugas Belajar S2 1) Biaya hidup Rp. 3.000.000,- /bulan/peserta 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 1.000.000,- /bulan/peserta 4) Biaya buku -buku Rp.2.500.000,-/semester/peserta 5) Biaya Fotocopy Rp. 1.500.000,-/semester/peserta 6) Biaya penyusunan Tesis Rp. 3.000.000,- /peserta 7) Biaya Penelitian Rp. 8.000.000,- /peserta 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta 9) Biaya kursus bahasa inggris Rp. 2.500.000,- /peserta 10) Biaya wisuda Rp.5.000.000,-/peserta 11) Biaya Transportasi Rp. 500.000,- /bulan 10 Rp. 1.700.000,-/Org/Jama. Eselon I II. RINCIANINDEKSjSTANDAR HONORARIUMSELEKSI CALONPRAJA IPDN:
1. 1.Honorarium Tim Pantukhir: Rp. 150.000,-/Org/Hari Rp. 150.000,-/ Org/Hari Rp. 150.000,-/ Org/Hari 1) Piket ke1as 2) Piket malam 3) Piket harlan
c.Honor narasumber / instruktur / fasilitator: 1) Narasumber/instruktur/fasilitator Rp.400.000,-/Org/JP 2) Pembimbing pendamping Banchmarking di lokasi Rp.2S0.000,-/Org/JP Honor Narasumber untuk Widyaiswara internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah mengajar dan/ atau bertatap muka dengan peserta pendidikan dan pelatihan melebihi jarn minimal 21 (dua puluh satu) jam per bulan
d.Piket: 1) Biaya legislasi Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan (STIP) Rp. 5.000.000,-/ Angkatan 2) Naskah pidato Rp. 1.000.000,- /Kegiatan 3) Buka tutup kegiatan Rp. 1.500.000,- 4) MC Rp. 500.000,- 5) Pembawa Doa Rp. 500.000,- 6) Dirigen/Palu Pemain Musik Rp. 500.000,- 7) Tenaga kesehatan Rp. 10.000.000,-/Tim 8) Tenaga keamanan Rp. 10.000.000,-/Tim Rp. 1.500.000,- /Tim Rp. 1.000.000,- /Tim Rp. 1.000.000,- /Tim Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-
a.Uang Transport Peserta di atas 1 (satu) Bulan
b.Uang Transport Peserta di atas 10 (sepuluh) Hari
c.Uang Transport Peserta sampai dengan 9 (sembilan) Hari
d.Uang Transport Peserta Diklat PIM IV
e.Uang Transport Peserta Diklat PIM III
1. 2.Honorarium
a.Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes) 1) Menyusun naskah soal ujian 2) Koreksi 3) Pengawas ujian
b.Bahan materi dan petugas:
1. 1.RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLATSTRUKTURAL
2. 1.Uang Transport LAMPIRANII PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 63 TAHUN2018 TENTANGINDEKS BIAYAPENDIDIKAN DAN PELATIHANPEGAWAINEGERI SIPIL PROVINSI PAPUABARAT - -------- 11 . HAMMAR,SH., M. Hum., MM ~:::=:p:J~ BINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUABARAT,
a.Gubernur Rp. 5.000.000,-
b.Wakil Gubemur Rp. 4.000.000,-
c.Ketua Baperjakat Rp. 3.500.000,-
d.Sekretaris / Anggota Rp. 3.000.000,-
e.Pejabat Eselon II Rp. 2.500.000,-
f.Pejabat Eselon III Rp. 2.000.000,-
g.Staf Rp. 1.500.000,- III. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGANJABATANDAN KEPANGKATAN(BAPERJAKAT):
1. 1.Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah: Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:
a.Penanggungjawab
b.Koordinator
c.Anggota 4. Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP 3. Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP
1. 2.Honorarium Tim Kesehatan:
a.Tim medis
b.Paramedis
c.Pendamping Honorarium Tim Kesamaptaan:
a.Penanggungjawab
b.Koordinator
c.Anggota
d.Pendamping Rp. 1.000.000,-/ Org/.Iam Rp. 900.000,-/ Org/ Jam Rp. 800.000,-/Org/Jam Rp. 200.000,-/Org/Jam
b.Eselon II
c.Eselon III
d.Eselon IV
e.Pendamping

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…