DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2018

Nomor: 64
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR IAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hernat, efektifdan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
b.bahwa komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabu paten Puncak J aya Dan Kota Sorong (Lembaran 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA STANDARBIAYAPERJALANANDINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR64 TAHUN2018 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN Mengingat Menimbang 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); 3 Pasal 2 Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABII PELAKSANAAN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggararr/pengguna barang.
2.Pengguna Anggaranyang selanjutnya disingkat PAadalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPDuntuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
5.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang selanjutnya disingkat PPTKadalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6.Lumpsum adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarannya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.
7.At Cost adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarannya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci. TENTANG STANDAR BIAYA LINGKUNGAN PEMERINTAH PERATURANGUBERNUR PERJALANAN DINAS DI PROVINSIPAPUABARAT. Menetapkan MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor91); 4 Pasa16

(1)Biaya transportasi darat pergi pulang (PP)Jtaksi diberikan sistem lumpsum dengan rincian:
1. a.Dalam wilayah kabupaten Manokwari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.kantor ke bandara Rendani pergi-pulang (PP)sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.bandara Soekarno Hatta ke tempat tugaa/dinas pergi-pulang (PP) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. d.bandara Soekarno Hatta ke tempat tugaa/dinas di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi pergi-pulang (PP) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. e.bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas /dinas di Wilayah Bandung dan sekitamya pergi-pulang (PP) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pasa15
(1)Biaya transportasi udara dan laut pergi-pulang (PP)diberikan dengan sistem at cost.
(2)Ketentuan transportasi pesawat udara untuk:
1. a.Pejabat Eselon III, Eselon IV dan stafmenggunakan kelas ekonomi; dan
2. b.Gubemur, Wakil Gubemur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis.
(3)Ketentuan Kapal Laut untuk:
1. a.Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kelas 1; dan
2. b.Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I menggunakan kelas Eksekutif/VIP.
(4)Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal diatur sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna Anggararr/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Biaya peIjalanan dinas meliputi biaya transportasi udara, laut dan darat pergi- pulang (PP),biaya penginapan dan uang harian. Pasa13 Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
d.Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya. 5 Pasal 9

(1)Uang harlan diberikan dengan sistem lumpsum sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil. Pasa18
(1)Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
(2)Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Lamanya perjalanan dinas yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Dalam hal terjadi hambatanjkendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
(5)Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPDjPengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPDdengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

(1)Biaya penginapan diberikan dengan sistem at cost sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
(2)Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubemur, Wakil Gubemur, Pejabat Eselonjyang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada Lampiran nomor romawi II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabatjpegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menginap di hoteljpenginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hoteljpenginapan, diberikan uang pengganti hoteljpenginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan masing-masing sesuai dengan ketentuan.
(4)Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan nyata-nyata te1ah disediakanjtelah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.
(2)Ketentuan taksi dan transportasi darat di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran nomor romawi I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila pejabatjpegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif. 6

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggall Januari 2019.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya yang berkaitan dengan ketentuan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

(1)Setiap pejabat./pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
(2)Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat /pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.
(2)Lamanya perjalanan dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum da1am Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari perjalanan dinas penuh.
(4)Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubemur, Pejabat Eselorr/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran nomor romawi III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari kalender, satuan biaya uang harian petjalanan dinas untuk Pejabat Eselorr/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya, tercantum pada Lampiran nomor romawi III angka 4 dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Biaya petjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing SKPD.
(7)Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di dalam kota Manokwari diberikan uang transport peserta diklat sesuai ketentuan mengatur ten tang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
(8)Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 7 . HAMMAR, SH., M. Hum., MM BINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 64 . NATANIELD. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tangga110 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Oktober 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 8 Rp. 1.750.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.750.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.500.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)

2.Transportasi Darat

a.Manokwari - Teluk Bintuni
b.Kota Sorong - Maybrat
c.Kota Sorong - Tambrauw
d.Kota Sorong - Sorong Selatan
e.Kota Sorong - Kab. Sorong
a.Aceh Rp. 270.000,- pergi-pulang (PP)
b.Sumatra Utara Rp. 260.000,- pergi-pulang (PP)
c.Riau Rp. 21 0.000, - pergi-pulang (PP)
d.Kepulauan Riau Rp. 260.000,- pergi-pulang (PP)
e.Jambi Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
f.Sumatera Barat Rp. 385.000,- pergi-pulang (PP)
g.Sumatera Selatan Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
h.Lampung Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
i.Bengkulu Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP) J. Bangka Belitung Rp. 180.000,- pergi-pulang (PP)
k.Banten Rp. 750.000,- pergi-pulang (PP)
1. 1.Jawa Barat Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
m.D.K.l. Jakarta Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
n.Jawa Tengah Rp. 150.000,- pergi-pulang (PP)
o.D.l. Yogyakarta Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
p.Jawa Timur Rp. 350.000,- pergi-pulang (PP)
q.Bali Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
r.Nusa Tenggara Barat Rp. 430.000,- pergi-pulang (PP)
s.Nusa Tenggara Timur Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
t.Kalimantan Barat Rp. 390.000,- pergi-pulang (PP)
u.Kalimantan Tengah Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
v.Kalimantan Selatan Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
w.Kalimantan Timur Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
x.Kalimantan Utara Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
y.Sulawesi Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
z.Gorontalo Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP) aa. Sulawesi Barat Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) bb. Sulawesi Selatan RP. 280.000,- pergi-pulang (PP) CC. Sulawesi Tengah Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP) dd. Sulawesi Tenggara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) ee. Maluku Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) ff. Maluku Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) gg. Papua Rp. 860.000,- pergi-pulang (PP) hh. Papua Barat Rp. 350.000,- pergi-pulang (PP)
1. 1.TAKSIDAN TRANSPORTASIDARAT: Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan sistem lumpsum yang diatur sebagai berikut:
2. 1.Taksi LAMPlRAN PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI PAPUABARAT Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 9
a.Tenaga Honor Lepas (THL)
b.Pegawai Golongan I/II
c.Pegawai Golongan III III. UANG HARlAN Uang harian diberikan sistem lumpsum dengan tarif per hari sebagai berikut:
1. 1.Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari:
2. 2.Batas tertinggi biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 450.000,00
b.Pegawai Golongan I/II Rp. 500.000,00
c.Pegawai Golongan III Rp. 550.000,00
d.Pegawai Golongan IV Rp. 600.000,00
e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 600.000,00
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 650.000,00
g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp. 700.000,00
h.Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 800.000,00
i.Eselon II Golongan III Rp. 1.000.000,00 J. Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB Rp. 1.000.000,00
k.Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB Rp. 1.500.000,00
1. 1.Wakil Gubemur Rp. 2.500.000,00
m.Gubemur Rp. 3.000.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 550.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 650.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 3.000.000,00m. Gubemur Uang penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan sistem at costyang diatur sebagai beriku t:
1. 1.Batas tertinggi biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
a.Tenaga Honor Lepas (THL)
h.Pegawai Golongan I/II
c.Pegawai Golongan III
d.Pegawai Golongan IV
e.Pegawai Golongan III Eselon IV
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV
g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner
h.Pegawai Golongan IV Eselon III
1. 1.Eselon II Golongan III
j.Eselon II Golongan IVI Anggota DPRPBIMRPB
k.Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB
1. 1.Wakil Gubernur II. UANG PENGINAPAN Rp. 1.000.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.500.000,- pergi-pulang (PP)
f.Kota Sorong - Kab. Raja Ampat (belum termasuk tiket kapallaut)
g.Manokwari - Pegunungan Arfak
h.Manokwari - Manokwari Selatan
1. 1.Manokwari - Kab. Tambraw 10
2. 4.Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari, tarif diberlakukan untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya sebagai berikut:
a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 200.000,00
b.Pegawai Golongan 1/11 Rp. 250.000,00
c.Pegawai Golongan III Rp. 300.000,00
d.Pegawai Golongan IV Rp. 350.000,00
e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 350.000,00
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 400.000,00
g.Pegawai Golongan III Eselon III,Komisioner Rp. 450.000,00
1. 3.Lumpsum uang harian pe:rjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 600.000,00
b.Pegawai Golongan 1/11 Rp. 700.000,00
c.Pegawai Golongan III Rp. 900.000,00
d.Pegawai Golongan IV Rp. 1.100.000,00
e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 1.100.000,00
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.200.000,00
g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp. 1.400.000,00
h.Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 1.600.000,00
1. 1.Eselon II Golongan III Rp. 1.800.000,00 J. Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB Rp. 2.000.000,00
k.Eselon l /Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB Rp. 2.500.000,00
1. 1.Wakil Gubernur Rp. 7.000.000,00
m.Gubemur Rp. 8.000.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.100.000,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.000.000,00
a.Tenaga Honor Lepas (THL)
b.Pegawai Golongan 1/11
c.Pegawai Golongan III
d.Pegawai Golongan IV
e.Pegawai Golongan III Eselon IV
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV
g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner
h.Pegawai Golongan IV Eselon III
1. 1.Eselon II Golongan III
j.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPBI MRPB
k.Eselon l /Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB
1. 1.Wakil Gubernur
m.Gubernur
1. 2.Lumpsum uang harian pe:rjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: Rp. 350.000,00 Rp. 350.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 1.000.000,00
d.Pegawai Golongan IV
e.Pegawai Golongan III Eselon IV
f.Pegawai Golongan IV Eselon IV
g.Pegawai Golongan III Eselon III,Komisioner
h.Pegawai Golongan IV Eselon III
i.Eselon II Golongan III
j.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB
k.Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB
1. 1.Wakil Gubemur
m.Gubemur 11 AMMAR, SH., M. Hum., MM BINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Rp. 550.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 650.000,00 Rp. 850.000,00
h.Pegawai Golongan IV Eselon III
1. 1.Eselon II Golongan III J. Eselon II Golongan IV/ Anggota DPRPB /MRPB
k.Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…