DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 66 Tahun 2018

Nomor: 66
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu dibentuk Peraturan Gubernur;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2017 TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR66 TAHUN2018 GUBERNURPAPUABARAT SALIN AN Mengingat Menimbang 2
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)t sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3 Rp 1.373.262.780.544,00 Rp 465.428.004.888,00 Rp 1.561.979.354,00 Rp 0,00 Rp 780.815.624.994,00 Rp 44.911.210.000,00 Rp 3.274.393.888.000,00 Rp 7.058.391.757.888,00 c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
2.Belanja a) Belanja Tidak Langsung
1.Belanja Pegawai
2.Belanja Bunga
3.BelanjaSubsidi
4.Belanja Hibah
5.Belanja Bantuan Sosial
6.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten / Kota Dan Pemerintah Desa
7.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupateny Rp 470.072.402.934,00 Rp 3.313.925.466.954,00 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:
1.Pendapatan a) Pendapatan AsHDaerah b) Dana Perimbangan Pasal 1 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
12.Perartran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 4 Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur.

Pasal 5

Pasal 4 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap per jenis dan per SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Pasa12 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Rp 788.437.378.717,64 Rp 801.445.504.081,64 Rp 55.206.597.848,00 Rp 746.238.906.233,64 Rp 1.675.348.439.787,00 Rp 770.102.984.521,00 Rp 2.616.323.580.094,00 Rp 7.016.193.285.404,00 Rp 42.198.472.484,00 170.872.155.786,00Rp Rp 1.733.890.105.530,00 Rp 0,00 Rp 4.399.869.705.310,00 Kota Dan Pemerintah Desa

8.Belanja Tidak Terduga Jumlah b) Belanja Lansung
1.Belanja Pegawai
2.Belanja Barang dan Jasa
3.Belanja Modal Jumlah Total Belanja Surplus /Defisit
3.Pembiayaan Daerah a) Penerimaan Pembiayaan Daerah b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 5 DR. AMMAR, SH., M. Hum., MM ~~~:HNA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUABARAT TAHUN 2018 NOMOR 66. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal12 Oktober 2018 SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUABARAT, CAP/TID DOMINGGUSMANDACAN Ditetapkan di Manokwari pada tanggal12 Oktober 2018 GUBERNUR PAPUABARAT, Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 8arat.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…