DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perbaikan prosedur pelayanan Rujukan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam pasal- pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan BagiOrang Asli Papua di Provinsi Papua Barat; B:? ) Himpunan Pcmlumn Guhcmur Papua Bam! 100 Mengingat : ----- C. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960] sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Ol8/PUU- l / 2003; .Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah denganUndang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang ) Wim/iwan Pem/um» Gubernur Papua Barat“ 101 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
6.Peraturan Menteri Dalam Nengeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat; " ) Himpunan 'Pcmfumn Guhmur Papuagara/ 102 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut.: 1. “ (ini! Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratadalah: "

a.meningkatnya cakupan masyarakat asli Papua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat;
b.meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat;
c.meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di provinsi Papua Barat; (1. terselenggaranya pembiayaan pelayanan rujukan kesehatan perorangan bagi orang asli papua. ') ,?"X “_. ) Himpunan Peraturan Gunemur Papua Bara! &
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat adalah :

a.orang asli Papua;
b.bertempat tinggal/ berdomisili di Provinsi Papua Barat;
c.memiliki identitas (KTP/ Kartu Keluarga) atau sekurangnya Surat Keterangan Domisili dari Distrik atau Kelurahan;
d.termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan SKTM dari Distrik atau Kelurahan;
e.memiliki surat rujukan dari RSUD Kabupaten/Kota ke rumah sakit rujukan regional yakni RSUD Kabupaten Manokwari atau ke rumah sakit rujukan provinsi yakni RSUD Kabupaten Sorong; dan atau
f.memiliki surat Rujukan dari rumah sakit rujukan regional atau rumah sakit rujukan provinsi ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
g.khusus pasien yang berdomisili di kabupaten Sorong dan kabupaten Manokwari, surat rujukan untuk pelayanan di rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit provinsi diperbolehkan dari Puskesmas.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 5 huruf b angka 3 dan angka 4 diubah, serta di antara ayat 4 dan ayat 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4a, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: l04

Pasal 5

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat dilaksanakan untuk pelayanan :

8.Rumah Sakit Rujukan Regional : Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Rumah Sakit Rujukan Nasional :
1.Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
2.Biaya transportasi rujukan pasien pergi dan pulang dari RS Rujukan Regional ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk;
3.Biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang pendamping dari tenaga kesehatan pasien maksimal 3 (tiga) hari.
4.Transportasi Pergi Pulang dan akomodasi untuk 1 (satu) orang keluarga pasien maksimal selama 5 (lima) hari berdasarkan Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Provinsi Papua Barat. 4a. Padakasus tertentu keluarga pasien bias lebih dari 1 (satu) orang. Kasus tertentu tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
5.Pada keadaan tertentu, akomodasi keluarga pasien rawat inap dapat disesuaikan dengan lama rawatan di rumah sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit.
6.Khusus pasien balita dapat didampingi oleh 2 (dua) orang pendamping dewasa. Dalam keadaan khusus, pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk mendatangkan dokter spesialis dan/atau peralatan medis ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan/atau Rumah Sakit 4. ?f”; tlg: & ( ,,!) Kabupaten/Kota dan/atau tempat dimana pelayanan tersebut dibutuhkan. Keadaan Khusus tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. Ketentuan dalam Pasal 10 angka 2 huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transportasi rujukan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada :

1.Pasien.
2.Pendamping pasien, yang terdiri dari :

a.1 (satu) orang untuk pasien dewasa, atau lebih dari 1 (satu) orang pada kasus tertentu;
b.2 (dua) orang untuk pasien balita, 1 (satu) orang tenaga kesehatan dari RS asal rujukan, yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan tingkat kegawatan pasien. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c angka 1 diubah, dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan langka yakni angka 2a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Setiap penduduk di Provinsi Papua Barat yang akan mendapatkan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratwajib mengikuti prosedur pelayanan sebagai berikut:
a.pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis;
b.rujukan ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk hanya bisa dilakukan dari RS Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang ditunjuk; ) HIM/mmm Wamfumn Guhmur Wanua 84%! 106 V
c.pasien yang akan dirujuk harus membawa:
1. 1.Surat Rujukan dari RSUD asal rujukan, yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat dengan disetujui oleh Komite Medik Rumah Sakit dan Direktur Rumah Sakit;
2. 2.Identitas Diri (KTP/ Kartu Keluarga/Keterangan Domisili dari Kelurahan / kampung); 2a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Distrik atau Kelurahan;
3. 3.Khusus peserta BPJS ditambah :
a.Kartu peserta BPJS yang berlaku; dan
b.Surat Rujukan Rumah Sakit dan Elegebilitas Peserta dari BPJS.
d.Apabila pasien tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP/ Kartu Keluarga) sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu tersebut;
e.pembiayaan transportasi dan akomodasi rujukan diperoleh setelah berkas diverifikasi _oleh Tim Pelaksana Rumah Sakit dan mendapat persetiijuan Tim Pengendali Provinsi;
f.pasien tidak boleh dikenakan iuran (biaya) pelayanan dengan alasan apapun.
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 107

Pasal 13

Pelayanan kesehatan yang ditanggung adalah pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu :

1.rawat jalan yang meliputi :

a.administrasi pelayanan;
b.pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
c.tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
d.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; pelayanan alat kesehatan impian; l'. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
g.rehabilitasi medis;
h.pelayanan darah;
i.pelayanan kedokteran forensik;
j.pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan; dan R. gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
1. 2.rawat inap yang meliputi : '
a.perawatan inap non intensif; dan
b.perawatan inap di ruang intensif.
1. 7.Ketentuan dalam Pasal 14 huruf g dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung meliputi:

a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; ?”,: _ ) Him/:Iman Waralumn Gubernur Palma Bar-al ' 108
b.pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
c.pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; d.pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik; e.pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
f.pelayanan untuk meratakan gigi (ortodonsi); g.gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; h.pengobatan komplementer. alternatif dan tradisional;
i.pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
j.alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; k.perbekalan kesehatan rumah tangga;
l.pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah.
1. 8.Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) danayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pendanaan Program merupakan dana Otonomi Khusus yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Pencairan dana dari Kas daerah dalam hal ini BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dengan cara Tambahan Uang (TU) yang tidak mempengaruhi TU rutin dan program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Maksimal 15% dari total alokasi dana pembiayaan rujukan digunakan untuk Manajemen dan Operasional Pelaksanaan Program Pembiayaan Rujukan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat. ! 109 . 'A 13% ..

9.Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Penyaluran danake rumah sakit berdasarkan klaim yang diajukan perbulan atau triwulan setelah pelayanan kesehatan diberikan; Dana untuk pembiayaan rujukan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit disalurkan langsung dari Kas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ke rekening masing-masing rumah sakit atau dibayar tunai sesuai ketentuan pada Perjanjian Kerjasama; Apabila. terdapat klaim bulan Desember yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, akan diverifikasi dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya; Pembiayaan transportasi diberikan dalam bentuk tiket pergi pulang angkutan udara atau angkutan laut secara reguler dengan rute terdekat; dan Pembayaran biaya perjalanan dinas pendamping (tenaga kesehatan) dan biaya perjalanan pendamping keluarga dibayarkan langsung kepada pendamping.

10.Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pertanggungjawaban pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua meliputi : a. " rm pembayaran klaim rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit yang bekerjasama; pembiayaan transportasi rujukan: pembiayaan operasional tim. & ia!) ) Himpunan Weralumn Gubernur PapuaBamf | K) ' c

11.Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…