DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja dan pembiayaan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKANSUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS BALAIPENGAWASANMUTU DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 7 TAHUN2018 GUBERNUR PAPUABARAT ~INAN 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana te1ah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4424);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor2036); 3 Pasa12 Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Seksi Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas:

a.menyiapkan dan melaksanakan bahan pengolahan administrasi serta menyusun programkerja Seksi;
b.rnelaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan di bidang pengujian, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan; 5 Pasal 6 Sub BagianTata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b, mempunyaitugas:
a.rnenyusun rencana dan programkerja;
b.rnelaksanakan dan rnenyiapkan bahan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan Dinas;
c.melaksanakan dan rnenyiapkanbahan adrninistrasikepegawaian;
d.melaksanakan dan rnenyiapkanbahan keuangan dan perbendaharaan;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan rnenyusun pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
f.melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan aturan yang berkaitan dengan pelayanan;
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan;
h.rnelaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan proses sertifikasi;
i.melaksanakan dan menyiapkanbahan penyusunan programyang berkaitan dengan sertifikasi; J. me1aksanakandan menyiapkanbahan pengendaliansistem pelayanan;
k.melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedornan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian, sertifikasi,labelisasi,dan pendaftaran produk pangan segar turnbuhan yang beredar;
1. 1.rnelaksanakan dan menyiapkanbahan laporan KepalaUPT;
m.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh kepala UPT. dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g.pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
h.penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan
j.pelaksanaan fungsilain yang diberikan KepalaDinas. ----_--- 6 Pasa18 Seksi Teknis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d mempunyai tugas:
a.menyusun rencana dan programkerja;
b.menyiapkan dan melaksanakan bahan dan pedoman teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
c.melaksanakan dan menyiapkanbahan penerimaan permohonanpelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar, dan mengecek kelengkapan pengajuan sertifikasi serta audit kecukupan;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dalam pelayanan teknis;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terhadap penerimaan retribusi dan atau biaya sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segarasal tumbuhan yang beredar;
f.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan dokumen sertifikat, label, nomor pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar kepada pemohon;
g.melaksahakan dan menyiapkanbahan laporan KepalaUPI';
h.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi;dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh KepalaUPT.
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengujian, standardisasi, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan analisa terhadap penyelenggaraan di bidang pelayanan pengujian , standarisasi, sertifikasi, labelisasi- dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengujian, standarisasi, sertifikasi, labelisasi- dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
f.melaksanakan dan menyiapkan bahan hasil analisa pengujian, sertifikasi pangan segar asal tumbuhan sebagai dasar dalam rangka penerbitan sertifikat, label, nomor pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPI' yang terkait dengan tugas Seksi;
h.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi; dan
i.melaksanaan tugas lain yang diberikanoleh KepalaUPT.

Pasal 12

(1)Setiap pimpinan dalam lingkup Balai bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikandan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbinganZpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup Balaiwajib mengikutidan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyaihubungan kerja. 7

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaterr/Kota se ProvinsiPapua Barat.

(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawaidalam jenjang jabatan fungsionalyang sesuai dengan keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordiniroleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada Kepala Balai.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja;
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATAKERJA Pasal 10

Pasal 9

KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai bidang keahlian dan keterampilan. BABX PEMBIAYAAN Pasal 15

(1)Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Pertanian.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 8 Pasal 16 Pembiayaan Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 14

(1)Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat Fungsional Balai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Balai dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas. BABVIn ESELONERING
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
(6)Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas. 9 TO, S.H MBINA m-s:~F1"110 129 199303 1 006 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7. NATANIELD. MANDACAN CAP/TTD Diundangkan di Manokwari pada tanggal 29 Januari 2018 SEKRE'TARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 29 Januari 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT, Pasal 17 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. BABXI KETENTUAN PENUTUP 10 ~~~ilJai dengan aslinya IRO HUKUM, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI TEKNIS SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI SEKSI MUTU BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…