Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pergeseran anggaran.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pergeseran anggaran.
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
5234) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM CARATATATENTANGMenetapkan: PERATURAN GUBERNUR PERGESERAN ANGGARAN MEMUTUSKAN: Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat; 13.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Barat;
BAB II PERGESERAN ANGGARANYANGMENYEBABKANPERUBAHANAPBD Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu:
BAB II
(1)Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
(2)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah pagu pada jenis belanja terhadap sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran. (3)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
(4)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang dilakukan sebelum perubahan APBD,dapat dilakukan tanpa me1akukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD terlebih dahulu. (5)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD. Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran YangTidak Menyebabkan Perubahan APBD BABIII PERGESERANANGGARANYANGTIDAKMENYEBABKANPERUBAHANAPBD Pasal 4 Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)PA atau KPAmengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPDdengan tembusan yang disampaikan kepada Pasal 8 Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama anggaran; b.lampiran Daftar Rekap Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatanyang mengalami Perubahan / Pergeseran;dan
(2)Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
(2)PPKD, Bappeda dan Inspektorat melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran. (4)Dalam hal hasil telaahan disctuiui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD. (5)Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran. Bagian Ketiga Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama BPKAD, Bappeda dan Inspektorat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2)TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)PA atau KPAmenyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2)PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA atau KPAdilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPDtahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD melakukan perubahan DPA-SKPD,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan Bagian Kelima Tata Cara Perubahan atau Pergeseran Atas Uraian Dari Sub Rincian Objek
(2)PPKD, Bappeda dan Inspektorat melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
(5)Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran. Bagian Keempat Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Dalam Rindan Objek Yang Sama Pasal 13
(2)Perubahan DPA-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh KPA hanya untuk Unit Khusus sesuai peraturan perundang- undangan. (3)Perubahan DPA-SKPDyang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat. Bagian Keenam Tata Cara Persetujuan Dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD Atas Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA atau KPA.
J. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan z atau
Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran Pada Kondisi Tertentu BABIV PERGESERANANGGARANPADAKONDISITERTENTU
Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran AnggaranAkibat KondisiTertentu
(lO)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
(12)Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memedomaniketentuan peraturan perundang-undangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)