DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur mengatur tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis emikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Rumpon tetap merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat. Rumpon terdiri atas: a. Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolam permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan b. Rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal dan ikan karang, dan difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di jalur penangkapan ikan I yang penempatannya diatur bersama dengan pemrintah pusat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Alokasi Rumpon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1782);
9.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 503);
10.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
13.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
14.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN ALOKASI RUMPON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat.
8.Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
9.Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
11.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
12.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon.
13.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
14.Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
15.Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
16.Pelampung adalah alat pengapung yang terbuat dari besi plat atau bahan lainnya yang dibentuk seperti tabung.
17.Atraktor adalah pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan di sekeliling rumpon yang terbuat dari daun kelapa.
18.Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah kewenangan daerah mengelola wilayah perairan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang, sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau diukur dari pasang surut terendah pulau terluar yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
19.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.
20.Jalur Penangkapan Ikan II adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dengan ukuran kapal 10-30 GT .
21.Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan- ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/ superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969).
22.Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
23.Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
24.Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
25.Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi Daerah, orang dan/atau badan usaha perikanan tangkap yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

BAB II

PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

Pasal 3

(1)Rumpon tetap merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
(2)Rumpon sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
1. a.Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
2. b.Rumpon dasar, merupakan Rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal dan ikan karang, dan difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I yang penempatannya diatur bersama dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Dalam hal penempatan alokasi rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki komponen utama terdiri dari:

a.Pelampung;
b.Atraktor;
c.tali tambat; dan
d.pemberat/jangkar.

Pasal 5

(1)Pelampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib dipasang terapung di permukaan air.
(2)Atraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara biologis.
(3)Tali tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan kuat terhadap arus.
(4)Pemberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mempunyai daya tenggelam yang cukup, sehingga mampu untuk menahan beban seluruh rangkaian Rumpon agar tetap berada pada posisinya.

BAB III

PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah, wajib memiliki SIPR.
(2)SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
(3)Pemasangan dan pemanfaatan Rumpon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipasang di Jalur Penangkapan Ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
(4)Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan jumlah alokasi Rumpon yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

Pasal 7

(1)Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh Kapal penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa:
1. a.pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
2. b.pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
3. c.payang;
4. d.huhate;
5. e.pancing ulur; dan
6. f.pancing berjoran.
(2)Penggunaan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran mata jaring kantong ≥1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan menggunakan:
  1. 1.Panjang Tali Ris Atas ≤300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
  2. 2.Panjang Tali Ris Atas ≤400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
2. b.Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran mata jaring kantong ≥3 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤700 (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
3. c.Payang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤120 (kurang dari atau sama dengan seratus dua puluh) meter dan kapal motor berukuran dan kapal motor berukuran ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II;
4. d.Huhate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
5. e.Pancing ulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:
  1. 1.Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dnegan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
  2. 2.Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
6. f.Pancing berjoran sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:
  1. 1.kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
  2. 2.kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 8

(1)Pemasangan Rumpon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI;
2. b.tidak dipasang pada kawasan konservasi perairan;
3. c.tidak menganggu alur pelayaran;
4. d.tidak dipasang pada alur laut pada alur kabel/pipa laut;
5. e.jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; dan
6. f.tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemasangan Rumpon harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan.
(3)Untuk menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka struktur Rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Pasal 9

Untuk melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya, dapat dilakukan pembatasan pemasangan dan pemanfaatan Rumpon berdasarkan:

a.waktu penangkapan ikan; dan/atau
b.wilayah penangkapan ikan.

Pasal 10

(1)Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang dan memanfaatkan Rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.
(2)Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi dapat memasang Rumpon paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan yang masing-masing berukuran kurang dari atau sama dengan 5 GT.

BAB IV

PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki:
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.STKA; dan
3. c.STPI Andon atau TDPI Andon.
(2)Perizinan Berusaha dan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
(3)STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
(4)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, STKA, STPI Andon, dan TDPI Andon kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(5)STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…