DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat papua barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalamrangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) perlu diberikan tunjangan perumahan;
b.bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disesuaikan denganhasil survei penyusunan tunjangan perumahan untuk DPRPBserta disesuaikan kemampuan keuangan daerah; c.“ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; Peraturan Gubernur Papua Barat 138 Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; PUU— l/2003; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomo Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 139Peraturan Gubernur Papua Barat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah denagan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang— Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik'lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaiamana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 5." Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Gubernur Papua Barat 140 Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah "Daerah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. .Tunjangan Perumahan adalah salah satu tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam hal daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRPB secara layak.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan harga setempat. 141Peraturan Gubernur Papua Barat

Pasal 3

(1)Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran tunjangan perumahan harus melalui kajian/ survei .
(2)Kajian /surveisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang— undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 4

Pemberian tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRPBperbulansebagai berikut:

1.KetuaDPRPB Rp. 10.500.000,-
2.Wakil Ketua DPRPB Rp. 8.500.000,—
3.Anggota DPRPB Rp. 6.500.000,-

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Gubernur Papua Barat Nomo 7a Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Irian Jaya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Paraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Papua Barat 142 Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 24 April 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 24 April 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinnya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFI K WURYANTOSH Nip Pembina Tk.I Nip.1970830 198203 1005 Peraturan Gubernur Papua Barat

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…