DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata, menempatkan, memindahkan, dan memberhentikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertujuan untuk: a. penyediaan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan untuk menjamin pendidikan bermutu di Daerah; dan b. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan di Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penempatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 328, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 592);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
5.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8.Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam menata, menempatkan, memindahkan, dan memberhentikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.penyediaan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan untuk menjamin pendidikan bermutu di Daerah; dan
b.perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan di Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan penempatan, pemindahan, pemberhentian serta pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyediaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas:
1. a.merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
2. b.menilai hasil pembelajaran; dan
3. c.melakukan pembimbingan dan pelatihan.
(3)Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas:
1. a.melaksanakan administrasi; dan
2. b.melak:sanak:an pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan Rohani sebagai agen pembelajaran.

Pasal 8

(1)Pendidik pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 7 memiliki:
1. a.kualifikasi ak:ademik pendidikan rmrumum diploma empat atau sarjana;
2. b.latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
3. c.sertifikat profesi guru untuk SMA atau sertifikat profesi guru untuk SMK.
(2)Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
1. a.kualifikasi akademik pendidikan mmimum diploma empat atau sarjana;
2. b.latar belak:ang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
3. b.sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB sebagaimana dimaksud pad aayat (2) dilakasanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pengangkatan Pendidik clan Tenaga Kepencliclikan berclasarkan kebutuhan claerah clan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

( 1) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka pengangkatan dan penempatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Pendidik di Satuan Pendidikan antar kabupaten yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.

Pasal 11

( 1) Pendidik clan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(2)Dalam hal terjadi kekosongan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pendidik pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…