DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2019

Nomor: 87
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Tentang Ketentuan Umum Bab II Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Bab III Tentang Tugas Dan Fungsi Bab IV Tentang Staf Ahli Bab V Tentang Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tentang Tata Kerja Bab VII Tentang Pengisian Jabatan Bab VIII Tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan SALINAN 2 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349); 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 11 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
11.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRPB, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
17.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
19.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
21.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 5 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
22.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan.
23.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
24.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingka BLUD adalah Satuan Kerja perangkat daerah/unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
27.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Otonomi Khusus, membawahkan:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan: 6 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA a) Bagian Pemerintahan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Subbagian Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. c) Bagian Kerja Sama, membawahkan: 1) Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah; 2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan 3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Sarana Prasarana Spiritual; dan 3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual. b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahkan: 1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III. c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Sosial; dan 3) Subbagian Pendidikan.
  3. 3.Biro Hukum, membawahkan: a) Bagian Perundang–undangan Provinsi, membawahkan: 1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya. b) Bagian Peraturan Perundang–undangan Kabupaten/Kota, membawahkan: 7 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA 1) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I; 2) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan 3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III. c) Bagian Bantuan Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Litigasi; dan 3) Subbagian Non Litigasi dan HAM.
  4. 4.Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, membawahkan: a) Bagian Pemberdayaan bagi Orang Asli Papua, membawahkan: 1) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Adat; 2) Subbagian Pemberdayaan Kelompok Perempuan; dan 3) Subbagian Pemberdayaan kelompok Agama dan Pemuda. b) Bagian Koordinasi Pembangunan Otonomi Khusus, membawahkan: 1) Subbagian Koordinasi Pembangunan Sosial dan Budaya; 2) Subbagian Koordinasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; dan 3) Subbagian Koordinasi Pembangunan Infrastruktur. c) Bagian Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Otonomi Khusus, membawahkan: 1) Subbagian Data, Monitoring Pelaksanaan Otonomi Khusus; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Otonomi Khusus; dan 3) Subbagian Tata Usaha.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
  1. 1.Biro Perekonomian, membawahkan a) Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan: 1) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 2) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan 3) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. c) Bagian BUMD dan BLUD, membawahkan: 8 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan 3) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah.
  2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. 3.Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD; 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan 3) Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan 9 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA 3) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III. c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan: 1) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 2) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  1. 1.Biro Organisasi, membawahkan a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi; 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan 3) Subbagian Analisis Jabatan. b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahkan: 1) Subbagian Reformasi Birokrasi; 2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Subbagian Budaya Kerja. c) Bagian Tatalaksana, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan 3) Subbagian Pelayanan Publik.
  2. 2.Biro Umum, membawahkan: a) Bagian Rumah Tangga, membawahkan: 1) Subbagian Rumah Tangga Gubernur; 2) Subbagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 3) Subbagian Urusan Dalam. b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan: 1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; 2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah. c) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan 3) Subbagian Persuratan dan Arsip.
  3. 3.Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan: 10 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan: 1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan; 2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan. c) Bagian Protokol, membawahkan: 1) Subbagian Acara; 2) Subbagian Tamu; dan 3) Subbagian Hubungan Keprotokolan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(4)Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pelaksanaan otonomi khusus, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pelaksanaan otonomi khusus dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan otonomi khusus, dan kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pelaksanaan otonomi khusus, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pelaksanaan otonomi khusus, dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pelaksanaan otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat;
6. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pelaksanaan otonomi khusus, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 6

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
(2)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 12 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus.

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.
(2)Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bagian;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
5. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
6. e.pengelolaan ketatausahaan Biro; dan
7. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

(1)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yat (1) huruf b angka 1 huruf a) angka 1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota; 13 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
3. c.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
4. d.menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
5. e.menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi distrik yang dilaksanakan kabupaten/kota;
6. f.menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
7. g.menyiapkan bahan penyelesaian aset bekas milik asing;
8. h.menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
9. i.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
10. j.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ);
11. k.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
12. l.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
13. m.melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administasi pertanahan;
15. o.melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
16. p.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
(2)Subbagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a) angka 2) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;
3. c.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
5. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan 14 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a) angka 3) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
4. d.melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
5. e.melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, Rencana Kerja dan Anggaran, DPA, DIPA, TAPKIN, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup biro;
8. h.melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
9. i.melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
10. j.melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
11. k.melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 9

(1)Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan Pemerintahan.
(2)Bagian Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bagian; 15 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

(1)Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) angka 1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. d.menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. e.menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. f.menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting; dan
8. h.menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah. 16 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
(2)Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) angka 2) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
4. d.menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah. (3 ) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) angka 3) mempunyai tugas:
9. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
10. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
11. c.menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. d.menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. e.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
14. f.menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
15. g.menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah;
16. h.melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
17. i.menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
18. j.menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
19. k.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota; dan
20. l.menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing.
21. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan 17 KARO HUKUM KARO ORGANISASI ASISTEN I SEKDA
22. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…