DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembiayaan rujukan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik, dengan pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
c.bahwa sebagai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaran program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat, perlu ditetapkan suatu pedoman pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara Republik lndonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tangah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 018/PUU-I/2003; . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi: Provinsi Papua menjadi Undang- Undang Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); . Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. . Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 440/88/5/2014 tentang Penetapan Regionalisasi Rujukan Kesehatan Perorangan di Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanGubernurini, yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalahProvinsi Papua Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai badan legeslastif Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. 10. 11. 12. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab batas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horisontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukano perasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium. Sistem Rujukan adalah system penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbalbalik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertika latau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu. . Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medis berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan specimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit. Rujukan kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat. Rujukan Spesimen atau penunjang diagnostic lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan ,dan/atau analisis lainnya. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya ,sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindun gansosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan 13. 14. 15. 16. 17. 18. kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan system kendali biaya dan kendali mutu. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebihl anjut. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baikpromotlf, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yangdilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta,rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistikyang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakitkelas B. Rumah Sakit Rujukan Regional adalah rumah sakit rujukan dari RSUD Kabupaten/kota di provinsi Papua Barat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
19.Dinas adalah Dinas KesehatanProvinsi Papua Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
20.INA CBG's ataulndonesian Case Base Group'sadalah metode pembayaran pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sebelum pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan casemix diagnosa dan tindakan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan umum pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap orang asli Papua di provinsi Papua Barat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat adalah:

a.membantu dan meringankan beban masyarakat asli Papua dalam pembiayaan pelayanan kesehatan; meningkatnya cakupan masyarakat asli Papua dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat; meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua Provinsi Papua Barat; meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di provinsi Papua Barat; terselenggaranya pembiayaan pelayanan rujukan kesehatan perorangan bagi orang asli papua.

Pasal 4

Sasaran program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratadalah orang asli papua yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi Papua Barat, yang memiliki identitas (KTP/Kartu Keluarga/Keterangan domisili) yang dirujuk dari RSUD Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Rujukan Regional yakni RSUD Kabupaten Manokwari dan BLUD RSUD Kabupaten Sorong, dan dari Rumah Sakit Rujukan Regional ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara rumah sakit rujukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

BAB III

JENIS PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Baratdilaksanakan untuk pelayanan :

3.Rumah Sakit Rujukan Regional: Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

b.Rumah Sakit Rujukan Nasional :
1. 1.Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
2. 2.Biaya transportasi rujukan pasien pergi dan pulang dari RS Rujukan Regional ke RS Rujukan Nasional yang ditunjuk.
3. 3.Biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang pendamping pasien selama 3 hari.
4. 4.Transportasi PergiPulang dan akomodasi untuk 1 (satu) orang keluarga pasien maksimal selama 7 (tujuh) hari berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 6

Apabila pasien meninggal dunia di rumah sakit rujukan nasional, Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya menanggung biaya pemulangan jenazah dengan biaya reguler sampai ke kabupaten/kota asal.

Pasal 7

Pasien rujukan orang asli papua yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, yang biaya transportasi rujukan tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, dapat memperoleh pembiayaan transportasi rujukan dan akomodasi.

Pasal 8

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat dilaksanakan berdasarkan regionalisasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap, sebagaimana dalam pasal 5 point a dilaksanakan berdasarkan tarif INA CBG's, dan pasal 5 point b.1 dilaksanakan berdasarkan tarif yang disepakati pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Rumah Sakit Rujukan Nasional.

Pasal 10

Biaya transportasi rujukan, sebagaimana dalam pasal 5, diberikan kepada :

1.Pasien
2.Pendamping pasien, yang terdiri dari :

a.1 (satu) orang keluarga pasien, dan/atau
b.1 (satu) orang tenaga kesehatan dari RS asal rujukan, yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan tingkat kegawatan pasien.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…