DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja balai perbenihan dan pengembangan tanaman hutan pada dinas kehutanan provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan TataKerja Balai Perbenihandan Pengembangan Tanaman Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;” Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 145Peraturan Gubernur Papua Barat Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494); Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Gubernur Papua Barat 146

7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah ProvinSi Papua Barat Nomor 66]; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya Peraturan Gubernur Papua Barat 147 10. 11. 12. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Dinas adalah DinasKehutananProvinsi Papua Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas Provinsi Papua Barat. Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutanyang selanjutnya disebut BPPTH adalah UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Kepala Balai adalah Kepala Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman HutanProvinsi Papua Barat. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman HutanProvinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Papua Barat “
13.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman HutanProvinsi Papua Barat.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman HutanProvinsi Papua Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

DenganPeraturan Gubernurini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPPTHProvinsi Papua Barat.

Pasal 3

(l) BPPTHmerupakan UPTDuntuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

(2)BPPTHdipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)BPPTHberkedudukan di Manokwari Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

BPPTl—lmempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis operasional perbenihan tanaman hutan, melaksanakan Peraturan Gubernur Papua Barat penyusunan rencana, sertifikasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan serta penyajian data dan informasi perbenihan dan pembibitan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPTH mempunyai fungsi : a. ronggo;—

(1)
(2)penyusunan rencana dan program kerja; pengelolaan sumber benih dan pengujian benih; pengembangan model perbenihan dan pembibitan; pemantauan sumber benih; distribusi / peredaran dan karantina benih dan bibit; pengelolaan sistem informasi benih dan bibit;dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III

SU SU NAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi BPPTH, terdiri dari:

a.Kepala Balai;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.SeksiPerbenihan;dan
d.Seksi Pengembangan Tanaman Hutan. Bagan Susunan Organisasi BPPTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur Papua Barat 150

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 7

(1)Kepala Balaimempunyai tugas sebagai berikut : a. b. c. d. menyusun rencana dan program kerja; menyusun rencana strategis; menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis; mengkoordinasikan kegiatan perbenihan dan pengembangan tanaman hutan dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas; mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier; melaksanakan pembinaan umum di bidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang— undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang kehutanan; 151Peraturan Gubernur Papua Barat
1. k.memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat—surat laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh BPPTHsesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
2. l.mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama — sama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perbenihan dan pengembangan tanaman hutan di Provinsi Papua Barat;
3. m.mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yangmenyangkut kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan dan pengembangan tanaman hutan sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan; 'n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungiawaban; '
4. o.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1)membawahkan :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Kepala Seksi Perbenihan;dan
  1. 0.Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Hutan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, Peraturan Gubernur Papua Barat mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai.

(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. b. menyusun rencana dan program kerja; mengumpul dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan sub bagian tata usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; mengevaluasi hasil kerja dilingkungan sub bagian tata usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier; membuat telahaan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Balai; melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai; menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai; menyusun data dan pengelolaan asset. Balai;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. & Peraturan Gubernur Papua Barat 153
(1)
(2)

Pasal 9

Seksi Perbenihanmempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, penyiapan sumber benih, produksi benih, pemurnian jenis—jenis unggulan dan pembinaan penangkar benih tanaman hutan serta pengembangan informasi teknologi perbenihan dan mengendalikan pelaksanaan pada Seksi Perbenihan,serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan dan langkah—langkah kegiatan Seksi Perbenihanberdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan;
c.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perbenihansebagai bahan pembinaan karier;
d.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan seksi Perbenihansesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
e.membuat telaahan staf tentang masalah—masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; [. melakukan koordinasi dengan unit—unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar; Peraturan Gubernur Papua Barat

(1)
(2)
1. g.melakukan penyiapan dan inventarisasi jenis— jenis benih unggulan dan penangkar benih tanaman hutan; dan
2. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

Seksi Pengembangan Tanaman Hutanmempunyai fungsi penyusunan rencana" dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Seksi Pengembangan Tanaman Hutanserta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Hutan berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Tanaman Hutan sesuai dengan bidang tugasnya;
c.memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Tanaman Hutan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan; (1. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Tanaman Hutan sebagai bahan pembinaan karier;
e.mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Pengembangan Peraturan Gubernur Papua Barat Tanaman Hutan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan; !. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
g.melakukan koordinasi dengan unit—unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
h.melaksanakan pengembangan tanaman hutan dengan melakukan pengujian kualitas benih, memberikan sertifikasi benih tanaman hutan;
i.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran benih dan bibit tanamana hutan serta pengembangan informasi peredaran dan sertiiikasi benih tanaman hutan;
j.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balaisecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing—masing dan membina hubungan kerjasama dengan kabupaten/kota se- Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…