DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kewajiban kepesertaan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan di provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perijinan di Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

2.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang— ,”???X

(3)Wim/ummi Paralumn Gubernur Palma Barat 122 “V Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang;

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang— Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang— Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, /' _ ( & W'm/mnan 'Pemfuran Gubernur ?a/nm Bam! 123 V terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; , "fix (&) Him/zum» Waralumn Gubernur Pty/nm gara! 124 'A , X MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. S” 9”? Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas— luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. ( &) WMI/awan Parafm'nn Gubernur Palma Barat [25 V

6.Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
7.Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat adalah Dinas yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan.
8.Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat.
9.Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yag selanjutnya disingkat Kantor PTSP adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan pelayanan perizinan.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan 1 1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi Papua Barat yang telah membayar iuran. i
13.Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
14.Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
15.Pelayanan Perijinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. .»“x / kg) Wim/umar; Peraturan Guacmur Papua Bara! ”6 V

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi:

1.Meningkatkan Kepesertaan BPJS Kesehatan.
2.Memberi manfaat jaminan kesehatan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

BAB III

KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan dan/atau perpanjangan izin tertentu kepada Kantor PTSP dan SKPD teknis lainnya, wajib melampirkan bukti legalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.
(2)Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kantor PFSP dan SKPD teknis lainnya yaitu:
1. a.Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
2. b.Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. c.Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan (1. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. l & Hhi/ummi 196”:an GuGcmm' Palma Bam! 127 V /
(3)
(1)
(2),, ' Firi- ) Wim/mmm %mt'umn Gubamur Wii/ma Bamf 128 w- ,, Bukti Legalisasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi perusahaan besar, menengah dan kecil; dan
2. b.Salinan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan surat perintah pembayaran dengan menggunakan belanja pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melampirkan bukti legalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud i'dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor PTSP dan SKPD teknis lainnya, yaitu meliputi:

a.Perizinan dan non perizinan terkait usaha; b Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c.Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan (1 Izin Perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan program Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Perusahaan.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
(3)Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Papua Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin tertentu atau pengurusan surat permintaan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat dapat membuat Peraturan yang sama dengan Peraturan (lubemur ini. ( ) M'm/vunan Perafumn Ciu/Jamur Wima &mf & Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di : Manokwari Pada Tanggal : 18 April 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 18 April 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya "lip fim!) Utama Muda **-.'__;»/83198203 1 005 & gwa ) Himpun/m Pcrafumn Ciuhmur Papua Bamf 1 n";— ; 130

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…