DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-Ij2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKANSUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA DINASPETERNAKANDANKESEHATANHEWAN PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 9 TAHUN2018 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 3 Pasa12 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

a.Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
b.Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dinas adalah Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNITPELAKSANATEKNISPADADINASPETERNAKAN DANKESEHATANHEWANPROVINSIPAPUABARAT. Menetapkan
11.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41); 4 Pasa15

(1)Susunan Organisasi Balai Perbibitan Temak dan Hijauan Makanan Temak, terdiri dari:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi;
(1)Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
1. a.Kepala Laboratorium;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan;
4. d.Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berlokasi di Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaterr/Kota se-Provinsi Papua Barat.
(3)Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlokasi di Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaterr/Kota se- Provinsi Papua Barat. BABIII KEDUDUKAN 5 Pasal 6
(1)Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis;
2. b.pelaksanaan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
3. c.penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pengujian; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunJang;
2. b.menyelenggarakan urusan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPT;
3. c.menyelengarakan pelayanan pengujian dan analisis;
4. d.menyelenggarakan urusan UPT;
5. e.me1aksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
6. f.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. d.Seksi Produksi Temak dan Pakan Temak; dan
8. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 6 Pasal 8 Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyaitugas:
1. a.melaksanakan dan menyusun pedomanteknis;
2. b.melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium virologi;
3. c.melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium bakteriologi;
4. d.melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium parasitologi;
5. e.melaksanakan pemeriksaan/pengujian laboratorium virologi;
6. f.melaksanakan pemeriksaarr/pengujian laboratorium bakteriologi;
7. g.melaksanakan pemeriksaarr/pengujian laboratoriumparasitoloqi;
8. h.melaksanakan pemeriksaan hewan di klinik hewan;
  1. 1.melaksanakan surveylance dan monitoring; J. melaksanakan investigasipenyakit hewan;
9. k.melaksanakan analisa data dan pelaporan (infolaboratorium);
  1. 1.melaksanakan penyelidikandan epidiniologi penyakit hewan;
10. m.melaksanakan pendidikandan pelatihan kesehatan hewan;
11. n.menyusun dan menerapkan Standar OperasionalProsedur;
12. o.rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan Pasa17 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyaitugas:
13. a.menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
14. b.mengkoordinasikan,menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan programdan anggaran UPT;
15. c.melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
16. d.menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat- menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. e.melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolandan administrasi perjalanan dinas;
18. f.melaksanakan pemeliharaan,kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
19. g.menyusun dan menerapkan Standar OperasionalProsedur;
20. h.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaUPT. 7 Pasall0
(1)Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Temak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan teknologi kesehatan dan 8agian Kedua Balai Perbibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Temak J. melaksanakan pengambilan sampel pangan dan pemeriksaan pangan asal hewan dirumah potong hewan pasar tradisional, swalayan, hotel, distributor, kios daging, rumah produksi dan peternakan sapi perah;
1. k.melaksanakan pembinaan petugas laboratorium kesehatan masyarakat veteriner Provinsi maupun Kabupatenj Kota; L melaksanakan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan KabupatenjKota;
2. m.melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
3. n.melaksanakan promosi laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
4. o.menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
5. p.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
6. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Ul'T, i. h. g. e. kimiawi; melaksanakan pengujian j pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara organoleptik; melaksanakan pengujian j pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara uji eber; melaksanakan pengujian j pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara Total Plate Count/TPC ; melaksanakan pengujian j pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara keasaman dan kebasahan; melaksanakan pengujian j pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara biologis; f.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 9

Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d, mempunyai tugas:

a.melaksanakan dan menyusun pedoman teknis;
b.menyusun pedomanjpetunjuk teknis pengambilan dan pengujian sampel Produk Asal Hewan;
c.melaksanakan pengambilan sampel pangan asal hewan di pasar tradisional dan pasar swalayan di KabupatenjKota berupa daging bakso dan telur;
d.melaksanakan pengujianjpemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara
p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPf. reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetis ternak, pendataan mutu genetis temak masyarakat, kwalitas mutu genetis temak yang dipelihara balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan temak dan hijauan makanan temak di Provinsi Papua Barat.

(2)Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan perbibitan ternak di Provinsi Papua Barat bersama dinas yang menangani fungsi temak KabupatenjKota dan stakeholder terkait;
3. c.penyelenggaraan analisis kesehatan hewan secara laboratories;
4. d.penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner;
5. e.penyelengaraan teknologi reproduksi temak; dan
6. f.penyelenggaraan analisis mutu genetik ternak yang dikembangkan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai Perbibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program kerja;
2. b.menyusun rencana strategis Balai;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perbibitan di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan KabupatenjKota dan stakeholder terkait;
4. d.mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
6. f.mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
7. g.membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas;
8. h.memeriksa memperbaiki dan menandatangani menetapkan surat surat laporan izin rekomendasi dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Balai;
9. i.mengikuti rapat pertemuan seminar dengar pendapat bersama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai pengembangan perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Provinsi Papua Barat;
10. j.mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang menyangkut kebijakan teknis perbibitan temak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
11. k.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 8 9 Pasa112 Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas:
12. a.menyusun rencana program kerja;
13. b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
14. c.mengembangkan teknologi kesehatan dan reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetis ternak;
15. d.melakukan pendataan kualitas mutu genetis masyarakat, kualitas mutu genetis ternak yang dipelihara Balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengambangan perbibitan ternak;
16. e.mengevaluasi hasil kerja;
17. f.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
18. g.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
19. h.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penanganan kesehatan hewan dan reproduksi ternak yang diajukan kepada Kepala Balai; Pasalll Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
20. a.menyusun rencana program kerja;
21. b.mengumpul dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
22. c.mengevaluasi hasil kerja;
23. d.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
24. e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala;
25. f.melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
26. g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan menyusun program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai;
27. h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;
  1. 1.menyusun data aset balai, pengelolaan aset dan pemasaran hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
28. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. 10 Pasal 15
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

a.menyusun rencana program kerja;
b.mengumpulkan dan menganalisis data;
c.melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
d.mengembangkan teknologi produksi dan pakan ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu produk ternak dan pakan ternak;
e.melakukan pendataan kualitas mutu genetis temak masyarakat, kualitas mutu genetis temak yang dipelihara balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan temak;
f.mengevaluasi hasil kerja;
g.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
h.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas;
1. 1.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai; J. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penangan kesehatan hewan dan produksi temak diajukan kepada Kepala Balai;
k.menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan Balai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
2. 1.menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan oleh balai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. 11

(6)Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 13 Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf d, mempunyai tugas:

Pasal 17

(1)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbinganj petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan UfYI' Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UfYI',Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan KabupatenjKota se- Provinsi Papua Barat. BABV TATA KERJA

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UfYI'.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12 Pasa121 Pembiayaan UPT Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVIII PEMBIAYAAN Pasa120
(1)Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diutamakan yang mempunyai kompe ten si di bidang petemakan, kesehatan hewan, veteriner dan laboratorium.

Pasal 19

(1)Kepala UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat Fungsional UJ.YI'Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPT Dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan . Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. BABVII ESELONERING 13 ,"Ios~~lbiU TO, S. H ~==PI:'...JlvlBINA NIP. 19710129 199303 1 006 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2018 NOMOR 9. NATANIELD. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal 29 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Pasa123 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal29 Januari 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT, BABIX KETENTUAN PERALIHAN 14 Salinan sesuai dengan aslinya .' A BIRO HUKUM, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, N A I SUB BAGIA TATA USAH SEKSI SEKSI LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN KESEHATAN HEWAN MASYARAKATVETERINER KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BALAI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 15 ~,~~ANTO, S.H ~=::::::;VLl' MBINA NIP. 19710129 199303 1 006 CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, KEPALA BALAI I SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI SEKSI PRODUKSI DAN PAKAN KESEHATAH HEWAN DAN TERNAK REPRODUKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 KETENTUAN PENUTUP Pasa122 UPTD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubemur mi berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubemur ini. BABIX KETENTUAN PERALIHAN 14 Salinan sesuai dengan aslinya .' A BIRO HUKUM, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, N A I SUB BAGIA TATA USAH SEKSI SEKSI LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN KESEHATAN HEWAN MASYARAKATVETERINER KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BALAI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 15 ~,~~ANTO, S.H ~=::::::;VLl' MBINA NIP. 19710129 199303 1 006 CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, KEPALA BALAI I SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI SEKSI PRODUKSI DAN PAKAN KESEHATAH HEWAN DAN TERNAK REPRODUKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…