Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah
Memuat teks peraturan…
( 1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi l'emerintah dilaksanakan oleh lnstansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Bar.1L (2) Ruang lingkup pcnyusunan Peta Proses Bisnis tnstansi Pemerintab sebagaimana dimaksud pada ayai 1, rnclipuri seturuh kegiatan pada Instansi Pemerintah di lingkungan pcmcrintah Provinsi Papua Darat sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi, (3) !Jasil penyusunan Peta Proses Disnis Instansi Pemerintah pada lnstansi Pcmcrintah di lingkungan pcrncrintah l'rovinsi Papua narat dtlaporkan kepada Oubemur c.q Sekretaris Daerah Provinsi melalui l:!iro Organisasi Sckrctariat Dacrah Provinsi Papua Barat. l'asal 5 Peta Proses Bisnis Instansi Pcmerintah tercanrum datam l.ampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Gubcmur ini. BAB lll KETENTUAN PENUTUI'
Pcraturan Oubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Betita Daerab Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 April 20'.l'.l GUBERNUR PAPUA DARAT, CAP/TIO DOMIN(KiUS MANOACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 27 April 2022 SEKRE'l'ARIS DARRAH PROVTNSl PAl'UA BARt\T, CAP/TIO NJ\'l'ANIEL D. MJ\NDJ\CJ\.N 13liRffJ\ DJ\liRAH PROVINS! PAPUA BARA'!' 'l'AHUN 2022 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya 1.i)lqun,i Dr. ROBE HK. R. HA..l\fM..!\R, S.H., M.Hum., M.M Pembina Utarna M�dy--l NIP. 19650818 199203 l 022 1.AMPIRAN PRl Jfl'linya tata kelola pcmerintahan yang haik dengan rcformasi birokrasi. Adapun ke 8 area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah: organlsasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia apararur, pcngawasan, akuntabilitas, pclayanan publik, dan pcrubahan pola pikir (mindset]. Kebijakan reformasi birokrasi telah mernaksa scluruh elemcn birokrasi untuk melakukan perubahan sistematik dan iercncana menuju taianan admlnistmsi pemerintahan yang Iebih baik. Refnrmasi birokrasi bertujuan untuk rncnjadtkan aparatur sipil negara yiing lebih profesional, efcktif, eftslen, dan akuntabel dalam rangka mcwujudkan tara pemerintabao yang baik. Salah satu dari 8 area perubahan yang mcnjadi agenda rcformasi birokrusi adalah tata laksana, Hasil yang diharapkan dari perubahan area ini adalah perubanan sistcm, proses dan prosedur kcrja yangjelas, efcktif, efisieu, tcrukur dan scsuai dengan prinsip-prinsip good g<>V I$��� ���P"'!C--- .... __....._.��� ..,........,,_,,. •co+.,_.,._ --..........--- sa.uran Um.a to.nu.('I put� (2010 -2014) ... ...,.�.,� ...- ��.....Jμlbll �.. ��-...."' l"Yf.�-�� ltiflt-S.�..t.4.-�ct� �·iW �"",......__ � -·· Sa:Aran � t:at\un '-'ti• (202� 20 4 Garnbar 2. 1 Pentahapan f>cncapaian Sasaran Lima Tahunan 2.1. l Pelaksanaan Reronnasi Birnkrasi w o!eh suatu hisnis dimana mencakup inisiasi input, transforrnasi dari suatu informasi, dan menghasilkan output. Suatu proses bisnis yang balk harus memiliki tujuan-tujuan seperu mengefekti.lkan, mcngcfisrenkan serta membuat kemudahan pada proses- proses di dalamnya. Kincrja perusahaan tergaruung pada seberapa baik proses hisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat mcnjadi sumber kekuatan kompelitif jika dapat memungkinkan perusahaan untuk bcrtnovasi atau untuk mcnjalankannya dengao Jcbih baik dari pcsaingnya, Proses bisnis juga dapat rncnjadi kewajiban jika berdasarkan kepada cara bekerja yang telah u sang yang mengha langi kewaspadaan don disiensi organisasi. Charles Coates (1995) mcngungkapkan bahwa proses bisnis merupakan delivery sistcm ditambah dimension of time dan ketergantungan dari aktivuas dalam perusahaan. Kaia kunci dari definisi di alas adalah sebagai herikut: a. l)c,/iucry sisrem mcrupakan rangkaian ketcrgantungan aktivitas perusahaan yang terdiri dari aktivitas internal dan eksternal (pcmhdian d,111 pernasok] b. Dimension of time. Wak!U adalah faktor krusial dari rantai pc:mbcli dan peruasok. Keccpatan waktu proses berpengaruh pada peningkatan kapasitas kerja sehingga mcnurunkan unit cost pada jum.lah produksi yang tinggi. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa proses bisnis dipcngaruhi oleh rangkaian akttvitas perusahaan secara internal dan eksternal scrta tambahan kecepatan waktu proses. Menu rut Whitten (2001) analisls proses bisnis acla1'ah kajian dan cvaluasi yang dilakukan tcrhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidcntifikasi daropak dari kcgiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menarnbah nilai rerhadap bisnis perusahaan. Analisis proses bisnis merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan pada saat pcrusahaan akan rnelakukan rckayasa ulang proses btsnis. Untuk lebih menjelaskan to ubungan antara analisis proses bisrns dengan rekayasa ulang bisnis, terlebih dahulu kita lihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka melakulcm rekayasa ulang proses bisnis, Setiap proses bisnis dianalisis dan diteliti sccara cermai apakah tcrjadi bottleneckinq; repeusi atau pekerjaan ulang yang mengakibatkan kctidukcfisienan. Analisis dan studi ini dimaksudkan untuk menernukan proses blsnls mana yang mempunyal dampak besar terbadap nilai tnmbah perusahaan. Tcrhadup proses bisnis terscbut dilakukan pengkajian lcbih lanjul untuk rnenemukan adanya kesempatan untuk melalrukan perbaikan sehingga memberikan nilai tarnbah bagi perusahaan. Analisis proses bisnis merupakan bagian dari rekayasa. utang proses blsnis. Dalam melakukan analisis proses bisnis, kegiatan clilakukan hingga tahap kedua sedangkan dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, kegiatan ditcruskan hingg,, tahap tiga. 2.2 Tcori Ketatalaksanaan (Husi,ies.s .l'roce:s.s) Dan Administrasi/Manajemen Penataan ketatalaksanaan diartikan sebagai pcnataan cara mengurus (menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha [pcrusahaan]. Tujuan pendayagunaan ketaralaksanaan adalah rnewujudkan 1..Htalak&.1.0a yang ringkas/ simpel, dcktif, ensten dan transparan scrra memberikan pclayanan prima clan pemberdayaan masyarakat. Sedang sasaran yang hendak dicapai dari pendayagunaan kctatataksanaan mialab mcnycderhanakan dan mcnertibkan sistem tata ketola, proscdur dan mekanisme kerja aparatur pernerintahan (Scdarmayanti, 2009:88). Menurut rumusan The Liang Gic yang uikutip Tjokmamidjojo ( 1995:4) yang dimaksucl adrninistrasi atlalah segenap proses penyelenggaraan dalam sctiap usaha kcrja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. PriJTm:r dalam Suradinata (1998:3) mengatakan administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan surnber manusia/tenaga kerja tlan matcri untuk mcncapai tuiuan yang dikenendaki. Siagian (2004:2-3) mendefinisikan administrasi scbagai keseluruhan proses keria antara dua orang manusia atau lebih yang didasark.an atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan scbelumnya, Ada bcbcrapa ha! yang tcrkandung dalarn definisi tersebut, antara lain: Perturna, administrasi sebagai sent adalah suatu proses yang diketahut hanya permulaannya se. .$' dalam lingkungan pemerintahan yang mempunyai rnakna sebagai kegiatan manusia yang sali.ng berkaitan rtengan yang lainnya. Adrninistrasi negara yang merupakan hagian/ spesiee dari administrasi tidak dapat lepas hubunganuya dcngan fungsi pemerintahan, setiap Negara termasuk Indonesia mengenal adanya pcrbedaan Iungsi-Iungsi politisi dan administrasi dari dalam pemerintahan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari 'l'jokrorunidjojo {1995:1-2) ynng menyatakari bahwa administrasi Negara adalah manaiemen dan organisasi daripada man usia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan Pcmerintah. Tujuan penataan ketatalaksanaan adalah mewujudkan tata laksana yang ringkas/ simpcl, efektif, efisicn, dan tronsparan serta memberi pdayanan prirna dan pembcrdayaan masyarakat, Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada peru bahan sistem manaiemen dengan konsep rnanajemen modem agar cepat, akurat, pendek jaraknya dan pcrnanfaatan teknologi modern di Hngkungan instansi pemerintah. l dalam Instansi pcmcrint.ah terscbut. Proses kcrja/akuvuas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (fi>klmj kcgiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kr.giatan yang dilalrukan nl�h instansi pemerimah ada 3 (liga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: o. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi. b. Pengelompokan didasarkan pada sr.luruh kegiat;m/aktivitas/proses kerj SES S.1 Proses S.2 r l 1 [t) J Gambar 2.6 Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 3) Level Sclanjutnya (Level n) Merupakan peujabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada. _J l _·--, Ptca� ! S�A r ') --->! no� - . s..."'.; I [_�.�-�- ,.___ .., - ! '-- - !• _ _J Gambar 2. 7 Conteh Peta Proses J lisnis Level Selanjutnya (i,evr.l u) b. Pcnyusunan Peta Proses Uisn is Mcnggunakan Jcnis Gambar Peta. Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis garnbar peta tercliri atas peta proses, pew subproscs, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh unruk memetakan proses di dalam sebuah organisasi mcnggunaka.n jcrrie gambar peta adalah sclxlgai berikut: • ldentilikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipctakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemcrintah, • analisis sasaran strategis daiam t -i peta proses. PETA PROSES BISNIS IHSTANSI PEMERlNTAH A II - Ill -- --- ----- ,,_,_ - -= - ·- - --� -· Gamt>,,r 2.8 Contoh Pela Proses Bisois b. Peta SUb-Proses l) Identifikasi peta suoproses: a) Unt.uk idcntifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dcngan pimpinan-pimpi:nan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lcbih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kcbutuban; dan b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identiflkasi sub business process, apabila ada pckerjaan yang dilakukan tctapi tidak tercantum rnaka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya; 2) ldcntifikasi pernilik subproses, pernilik subproscs yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya. 3) Grunbar peta subproses dcngan prinsip SUpplier-Tnput-l'rOOP.ss Output Cuswmer (Sil'oC). Gamb'1r 2.9 Prinsip Sll'OC 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dcngan proses- proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya. ----PROStS S _.., Gambar 2.10 Contoh Pela Subproscs Bisnis c. Peta Rdasi Peta relasi (Relations/tip Map) adalah pcta yang mcnggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang 1erlibat dalarn senap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis, l'cta relasl ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses seningga rcrcapai output yang ditentukan. 1) Herdasarkan pcia proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk memhuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang tcrlibat di dalam setiap proses dnn subproses: 2) peta rclasi dihuat dengan card menuliskan seuap unit crganisasi yang terlibat � 3) identifikasi Jangkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari mastng-rnasing pihak dalarn unit organisasi kcmudian 1.uliskan pada peta narna proses/ aktivitasnya dan pemilik proscsnya dcngan mengacu pada peta hubungan (Re/,.li ......,\.� .. $>:..-.,,v: .. �-· ,, C'r.unbar 2.12 ccoton l'cngga,nbaran Peta Lintas Fungsi 3. Tahap l�:nerapan/lmplementasi I'cnerapan pc La proses bisnis d ikendalikan oleb unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana, Penerapan peta proses bisnis meliputi: a. Pengesahan Peta Proses Bisnis l) Peta proses bisnis yang dihasllkan perlu mcndapatkan pengesahan sebelum ditcrbitkan; dan 2) pimpinan inslansi pemcrintah menciapkan peta proses bisnis Instansi pernerintah sebagai basil penyusunan pera proses bisnis dengan surat keputusan. b. Pendistribusian Peta Proses Bisrris 1) Pendistribusian pcta proses bisnis dilakukan mclalui hard copy dan soft copy; dan 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan l (satu) set peta proses bisnis induk scbagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi. c. Pcuyilnpanan, Penernpatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisrus 1) Scmua unit organisas! menempatkan peta proses hisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dlcari, dan dibaca olen pengguna; dan 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengcndali wajib menarik peta proses hisnis yang tidak berlaku dan rncngupdate dengan dokumcn yang terbaru. d. Perubahan Peta Proses 1::nsnis 1) reruoahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karcna tcrjadinya perubahan arnh strategis inst.ansi pemerintab [visi, misi, dan strategil yang berdampak pada atau mengakihatkan perubanan tugas dan fungsi serta keluar-.m unit organisasi di Iingkungan instansi pcmerintah; 2) adanya kebutunan atau dorongan baik dari internal maupuo dari masynrakat untuk memperbaiki kinerja pclayanan publik; 3) hnsil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 4) adanya usulan aiau inisiarif perubanan yang datang dari unit organisasi; dan 5) adanya umpan batik dari hasil cvaluasi atas implcmentasi peta proses bisnts. 4. Tahap Pemantauan clan Evaltrnsi l)okumen pets proses blsnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan e!eb-tivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan olch unit organisasi yang mernpunyai tugas don fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan pcta proses bisnis instansi pemcrintah clan dilaln1kan untuk rnemasukan implementasi tlari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas peta proses hisnis di lingkungnn instansinya masing-masing wajib CD) Setelah dilakukan pcmetaan awal Peta Proses Bisnis maka dilakukan FOO bersama selurub pemangku kepentingan untuk dikonfirmasi dan dirumuskan hasil pcmctaan peta proses bisnis yang 1.elah dtscpakari bcrsama [konsensusl e) Penggambaran Draft Peta Proses Bisrris dao Paparan Dari hasil pemet.aan Peta Proses Hisnis yang telan berhasil clisepakati bersama akan dilanjutkan dengan proses penggambaran pera proses bisnis untuk kemudian dipaparlmn di hadapan Tim Teknis untuk mendapatkan masukan penyempurnaan. JI Flnalisasi Draft Laporan Pada tahapan ini konsu ttan akan melakukan finalisasi atas Draft Laporan yang sudah mendapatkan masukan dari Tim Teknis. gj Penyerahan t.aporan Pada tahapan ini Tim Korisultan rncnycrahkan laporan basil finalisasi :l.f>. Kernngka Kerja Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, pertu dibuat kerangka kerja pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat diselcsaikan dengan tepat waktu. Kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk dapal rnenyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan cfisien sehingga kualitas keluaran dapat lebih terjamin. Kerangka kcrja yang menunjukkan secara ringkas rancangan kcgiatan dalam bentuk gambar berikut ini: Per�X.11) . J. PencJIJl'lip.i:,n Omn I I Petnbch::ison Kaiion nm I$ekundll'.lt I JCqclJIJik.Jr• • • Pemeulari P-�ta Prows BiSnls ... ' H(«IIPA�n :- t:GD H.a,:;ii��,:n �I.a 1-t P�r.u,a� �f'ct:i p��Si,n;s ?ro�Bi:mis Pro-se 8i:5ni). . ·1· 'f�c,nOr cngan rnemperhaukan misi, tujuan, sasaran, stratcgj dan arah kdrijaJo.m pcmbangunan, maka hal tersebut mcnjadi pedoman bagi penetapan program pcmbangunan daerah, Selanjutnya, program pcmbangunan pada masing- rnasing misi yang telah diretapkan olch Gulx:mur dan Wakil Gubemur terpiJih dapat dikdompokkan menjadi dclapan kdompok program pembangunan scsuai dcngan masiag-masing misi terscbut yuitu: I) Reformasi Dirokrasi; 2) Pembangunan Rerkf.lanjuran; 3) Penycdiaan rclayanan oasar Pendidikan dan xesehatan; 4) Pembangunan lnfrastruktur Dasar; 5) Pcningkatan Daya Saing F;konomi; 6) Kedaulatan Pangan; 7) Perlindungan dan Pemberdayaan Mflsy,inikal Berketahanan &>sial; dan 8) Pcningkatan Kondusivitas Daerah. Pcnjclasan mengenai masing-masing program pembangunan tersebut cliuraikan sebagai berikut: I. Program pcmbangunan reformasi birokrasi didorong untuk mewujudksn capaian keberhasilan pembangunan pada misi pcrtama, yaitu Me!lciptakan tata kclola pcmerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan bcrwibawa (y,>nd and dean governance! serta otonomi khusus yang cfcktif. Program pembangunan rcformasi birokrasi diarahkan untuk: (a) mcnciptakan hubungan sating pcrcaya (trust) antara aparatur dan masyarakat: (h) menonjolkan keteladanan pemimpin yang bcrsih dan berwibawa; (c) beroricntasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; (d) pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; (e) pelibatan duil society dalam pengawasan: (f) rcvitalisasi nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di sctiap jenjang btrokrasi: (g) pengelolaan dana APDD, dana ot.onomi khusus, dana �\gi hasil dan dana lainnya secara transparan dan akuntabel; (h) Pengelolaan dana otonomi kbusus sebesar 9()0� untuk diserahkan kepada kabupatcn/kota secara tepat sasaran; dan (i) mengedcpankan pengelolaan data dan informasi publik yang menggunakan kemajuan tcknologi. 2. Program pembangunan oerkelanjutan didorung untuk mewujudkan capajau keberhasilan pernoangunan pada mis.i kedua, yanu Mcwujud.kan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjut.an. Program oembangunan berketanjutan diarahkan untuk: (a) penguatan instrurnen konservasi tidak hanya dalam bcntuk periindungan keanekaragaman biota dan habitat serta kekayaan alam, tapi juga mclalui penguatan 'law enforcement' terhadap seuap bentuk pcmanfaatan SUA secara ilegal (illegal log :,pua Barnt. Selain itu juga dengan mempelajari Susunan organisasi dan tata kcrja di Iingkungan Pemermtah Provinsi Papua Barat. Pada ta.hap ini kami melakukan analisis terhadap sasaran stratcgis dari Rcnstrn Pcmcrintah Provirrsi l'apua Harat. Sehingga dari tahap ini kita dapat mengidentifikasi proses, Raik proses utama, proses manajemen dan proses pcndukung. b. Melakukan analisis ternadap danar program dari dokumen Renc:ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Pruvinsi Papua Barat. Sama halnya dengan langkah pertama, tclaah kritis terhadap dokumen dapat kita identifikasi sub proses yang merupakan rurunan dari selurun peia proses. Baik proses utama, proses manajemen dan proses pendukung. Berdasarkan tangkah langkah tersebut maka dapat kita rumuskan peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis garnbar pcta tcrdiri alas peta proses, peta subproses dan peta hubungan. a Peta Proses I) Identiflkasi peta proses: a) Untuk identifikasi peta proses dilakukan dengan brainstorminq bersarna seluruh perangkat daerah dalam forum Pocus Group Dis,,ussion (FGD). Proses pertama yang harus diidcntifikasi adalah proses inti yang berhubungan Iangsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi perrnintaan pelanggan atau bernu bungan langsung dengan iugas pokok dan fungsi utama organisasi; h) sesudah idcntifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari peudukung utarna yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seturun proses dalarn organtsast; c) tahapan berikutnya adalah idcntifikasi proses-preses yang bcrhubungan dengan persyaratan standar yang c!iadopsi; 21 Ideru ifikasi pcmillk proses, pemilik proses yang dimaksud adalah perangkat daerah dan unit organisasi (Biro) yang terlibat di datamnya, 3) Mcnggambar peta proses dengan prinsip Suppiier-Input-Process-Outpux cusiomer (Sil'oC). 4) Finalisasi peta proses. b. Peta Sub-Proses l) Idcntifikasi peta subproses: a) Untuk idenulikasi peta subproses dapar ditakukan mclalui forum Focue Group Discuwsion: {F(}D}. Proses pcrtama yang harus diidentifikasi adalah iurunan atau proses 1ebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuni kebutunan: dan bl Kernudian dilakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pckcrjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifiJ ;1pua Barut. -- _, 16. Meningkatnya konservasi sumber dayu alam di Provinsi Papua Barat 17. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan 18. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kcschatan 19. Meningkatnya prcstasi dan kreativitas pemuda dan olahraga 20. Meningkatnya in tcrkoncksi an tar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah clan kualitas pengelolaan tata ruang daerah 21. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan pcrmukiman wilayah pcrkotaan dan perdcs.---ian di Provinsi Papua Barat 22. Optimalnya pcrnanfaatan sumbcrdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan 23. Meningkatnya daya saing investasi daerah 24. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kcscmpatan dan perluasan kcsernpatan kcrja 25. MeningJ..-atny- rovinsi Papuo Harat rerkait peta proses bisnis utama, proses manajerial dan proses pendukung sebagai berikut: 1'abel 5.2. Hasil Pemetaan Proses Utama, Proses Manajerial Dan Proses Pendukung , ·-- - No Proses Jenis Kode Proses Proses ·-- - . J Mcningkatkan Pcngclolaan Lingkungan Ilidup Proses PPB.01 & Tertib Administrasi Pertanahan lnti/Utama ·- - ·-- 2 Mcningkalkan Kclcstarian l'cngclolaan llutan Proses PPl3.02 llan Konservasi SDI\ lnti/Utama I -- . - 3 Mcningkat.kan Aksesibilitas, Kualitas dan Proses J PPB.03 Manaiemcn Pcndidikan lnti/Utama - 4 Mcningkatkan Akscs Dan Kualitas f'ela}--anan Proses PPB.04 Kesehatan lnti/Utama I - 5 Meningkatkan Prestast Dan Kreauvnas Proses PPl:!.05 Pemuda Dan Olahraga lnti/Utama 6 Meningkatkan lnterkoneksi Amar WilayaJ;:- Proses Pl'B.06 Kctcrscdiaan Layanan Dasar, tnfrnsaruktur- Jnti/Utama dan Tata Ruang .. . -· No Proses .Jenis Kodc Proses Proses 7 Meninl!:katkan Layanan Kcbutuhan Dasar Proses I PPI3.07 Perumahan dan Kawasan Pcnnukiman lnti/Utama 8 Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Proses Pl'B.08 dan Ketersediaan Bnergi lnti/Utama ---- - -- 9 Mcningkatkan Daya Saing lnvestasi Daerah Pru= PPB.09 lnti/Utama 10 Meningkatkan Daya &ling Tenaga Ke,ja dan Proses ('('8.10 Kcsernpatan Kcrja lnli/Utam.a -· --- II Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Bcrbasis Proses Pl'l3.! l Industri Kreatif dan Potcnsi Dacrah lnti/Utam� 12 Meningkatkan Akses, Tata Niaga 7 Dan Prose� PPB.12 lnfrastruktur Perdagangan dan tndusiri lnti/Utama 13 t>cngcmbangan Dan l'cnataan Kawasan Proses PPB.13 Terpadu di Wilayah Transmigrasi lnti/Utama ... --------- 14 Pcngcmbangan Pariwisata Dan Scni Budaya Proses PP0.14 lnti/Utama - --· - . 15 Mcningkatkan Produktivitas, Tata Kclola, Dan Pimes PPD.15 I Pertum buhan Sektor Pertanian lnti/Utatna ----- - . 16 Me,,urunkan Penyandang Mas,tlah Proses PPl3. 16 Kcsejahtcraan Sosial lnti/Utama 17 Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Proses f'1'8. l7 Kampuog lnti/Utama - . -- - 18 Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Proses PPB.IS Pcrnbangunan, PUG clan f'PA lnti/Utama --·-- -·----· -· 19 Pcngcndalian Pcnduduk Dan Tcrtib Proses PPB.19 Admmistrast Kependudukan lnti/Utama . -· 20 Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan Proses PPB.20 Bencana lrtli/Utama 21 Meningkatkan Kincrja Pcnyclcnggaraan Proses PPB.21 Ot.uuomi Khu::H.l:-t Manajcrial -- 22 Meningkat.k::in Kapasitas, Akuntabilitas dan Proses PPB.22 koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Manajcrial Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus ···- Proses I PPD.23 ·23 Meningkarkan K�p--ns-itH, AkuntabiHtas dan Koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Manajerial . pProses Pen PB.01.0J Pengencla.iian Pcncemaran dan Perusakan Dinas Lingkungan Hidup clan Pcngclolaan Lingkungan 1-ildu p Pertanahan Ltngkungan l'PE!.0 l.02 Pcrllnduugan dan Konservasl Surnbcr Deya Alam Dinas Lingkungan l [idup dan Hidup & Tertib Pertanahan Administrasi PPB.01.03 Pcnlngkatan Kualltas clan Akses Inlormast Dinas t.tngkungan Hldup clan Pertunahan sumber Daya Alam dan Lingkungan I lidup Pertanahan PPB.01.04 Pcnataan penguasaan, pernilikan, penggunaan Dinas Lingkungan Hidup clan dan pcmanfaatan tanah Pertanahan PPB.OJ.OS Penyelcsaian konfllk-kontllk pertanahan Dinas Lingkungan Hldup clan Pertanahan PPl:l.02 Meningkalkan PPB.02.0L Pcmanfaatan potensi sumber daya huian Dtnas Kchutanan Kelestarian PPB.02.02 Rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan Pengelolaan PPB.02.03 Pembinaan dan penertiban Indusrri hasil hutan Dlnas Kehutanan Hulan DWl PPB.02.04 Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas Kehu tanan Konservasi SDA PPB.02.05 Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehu tanan PPB.02.06 Pengelolaan dan Pembcrdayaan \Vilay;\h taut, Oinas Kelau tan clan Perikanan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil clan Kawasan KOOE KOOB SUB PROSES PROSES B.ISNIS PROS�:$ SUB Pr{0$1;;S OPD PENOAMPU BISNIS Konservasi PPB.03 Menlngkatkru, PP13.03.0J Peningkatan Akseslhilltas Pendldikan Mcnengah Dlnas Pcndidlkan Aksesibllnas, PP0.03.02 Pengetolaan Manajemcn Pelayanan Pcndtdlkan Dinas Pcndidikan Kualltas don PPB.03.03 Pengernbangan Perguruan Tlnggi Dmas Pendidlkan Mru1ajcmcn PPB.03.04 Peningkatan kualltas Guru dan Tenaga Dinas Pendldlkan Pendidlkan Kependidikun l'PB.04 Mcnlngkatkan PPB.04.0l Perungkatan Upuya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Akses Dan PPB.04.02 Pengadaan, peningkatan dan pcrbaikan sarana Dinas Kesehatan Kualltas clan prasaruna puskesmas/ puskernas pembantu Pelayanan clan jaringan n ya Ke,;ehalan PPB.04.03 Pengadaan, penlngkatan saran a clan prasarana Dinas Kesehatan rumah saldtj rumah sakit jiwa/rumah saklt paru- paru/rumah sakit mata PPB.04.04 Pengelolaan penyediaan tenaga kesehatan ke Dlnas Kesehatan distrik, kampung terpencil dan tertsolir PPB.OS Meningkatkan PPB.05.0l Peningkaran peran serta kepemudaan Dinas Kcpemudaan dan Olah Raga Prestasi Dan PPB.05.02 Pernbinaan dan Pcmasyarakatan Olah Raga Oinas Kepemudaan dan Olah Raga KODE: K008SUl3 PROS BS PROSES BISNIS PROS BS SUB J'>ROSl�S OPO Pl�NO/\M PU BISNIS Kreativltas PP0.05.03 Pcnlngkatan Sarena dan Prasarana Olah l�ga Dlnas Kepemu SUB PROSllS PROSES 131SNIS PROSl�S SUB PROSES OPD PRNOAMPU 131SNI$ t'enaga Kerja PP13. I0.02 Pcrlinclunga.n Pengernbangan Lembaga Dlnas 'l'rar,smlgrasl clan Tcnagn dan Kesempatan xetenegakerjaan Kmj,1 Keija J'Pl3.10.03 Peningkatan Kualltas clan Produktivltas Tenaga Dinas 'l'ransrnigrasl clan 'l'eni,ga Kc1ja Kc,ja PPl3.ll Meningkatkan PPB. I 1.01 Pcngembangan Kewll'ausahuan clan Keunggulon Dinos Ko1,erasl dun Usuha Milcro �konon1i Kompetllif usana Kccil Kecll dan Menengah Kerakyatan PPB.11.02 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi clan usaha Mikro Berbasis Kecil clan .Menengah Industri Krealif PPB.11.03 Pengemhangan Pendukung Usah.u Bagi KUMKM D lnas Ko1,erasi clan Usaha Mikro Dan Poiensi Kecil dan Menengah Dacruh PPB.12 Meningkatkan l'PB.12.01 Pengembangan lndustrl Kecil clan Menengah Dinas Penndustrian dan Akses, Tata Perdagangan .'l iaga, Oan PPB.12.02 Peningkatan kemampuan teknologi industri Dinas Perinclustrian dan lnfrastruktur Perdaga.ngan Perdagangan PPB.12.03 Pengembangan sentra-sentra Industri potensial Dinas Perlndustrlan dan dan Industri Perdagangan PPB.l3 Pengembangan PPB.13.01 Pengelolaan Pengem bangan dan Penataan Dinas 'l'ransmigrasl dan Tenaga Dan Penataan Transmigrasl lokal Kerja KODE l U BISNIS PIIOSBS Pr>B.22 Menlngkatkan PPB.22.01 P PB.22.04 Pembinaan Penyetenggaraan Pemertntahan Biro Pemerlntahan Sekretarlat Daerah Bldang Dae rah Pemerlntahan PPB.22.05 Penataan Daerah, Distrik, Kelu rahan, dan Biro Pemerlntahan Sekretariat Umum dan Kampung Daerah orsus PPFJ.22.0() Peningkatan Sarana dan Komunikasi Serta Media Biro I tumas Dru, Protokol Masa Sekretariat Daerah PPB.22.07 Peningkatan Kapasitas Lernbaga Perwakilan Sekretariat DPR1' Dae rah PPB.22.08 Pelayanan dokuruentasl dan publikasi keglatan Sekretariat DPRP DPR Papua Baral PPB.22.09 Peningkatan Kapasltas Lcrnbaga MRP • PB Sekrctariat M RP PPB23 Menlngkatkan PPB.23.01 Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pembangunan Biro Admin istrasi Pernbangunan Kapasltas, Daerah Sekrctariat Daerah Akuntabiliras PPB.23.02 Peningkatan Pengendalian Pernbangunan Daerah Biro Admin istrasi Pembangunan KODI� KODE SUB J'ROSES PROSES B!SKIS PROSES SUB PROSES OPD J>RN01\MPU OJ$NIS dan Koordlt,asi Sckrctarlat Daernh Kebijakan PPB.23.03 Peningkatar, l'asllltasl serana Prasarana Biro Bina Mentitl Spiritual dan Pemcrintah [Lembaga r>embangunan, lnformasi Kescjnhteraan Rakyat Sekretariat Dacrah Bldr1J1g Pembangunan, Lernbaga Sosial Keagamaan, Daorah Admlnlstrosl Kepemudaan, Lembaga Sosial Kemasyarakaran Pcmbungunan dan Keagamaan, Perlbadatan, dan oloh raga] dan Pl'B.23.04 Peningkatan Kapasltas Percncanaan Biro Arlrninistrasl Pembangunan K 111 Du11 PPB.31.02 Kcmltruai1 81110 ldcotogl Kcgonl. dun wawasan Badan Kesatuan Bangsa den Polltlk Kctc,tl ban Kcbangsaan urnum PPB.31.03 Pengawasan Orang Aslng dun Lembaga Asing Bndan xcsaruen Bangsa dan Polltik PPB.31.04 Pcnlngkatan Nllal • Nllai 'roleransi Kcngamua.n Ba d dan Badan Kesutuan Bangsa .2 Rckomendasi J. Mengingat dokuwen RPJMJ) yang digunakan adalah Dokumen RPJMD tahun 2017-2022, maka jika ada pcrubahan perlu kiranya dilakukan penyesuaian-penyesuaian. 2. Menurunkan peta proses bisnis yang telah terpetakan kc dalam pcta subproses dan juga standar operasional prosedur. 3. Peta proses bisrus level Pemerintah Provinsi ini perlu disosialisasikan kepada sduruh perangkat daerah, untuk setanjurnya perangkat daerah menurunkannya ke dalarn peta proses bisnis level perangkat daerab yang lebih operasionat lx;nlasarkan xencana Strategis masing-masing perungkat daerah. 4. Peta proses bisnis adalah sesuatu yang sangat dinarnis, schingga monitoring dan evaluasi perlu duakukan paling tidak dalam tempo l tahun sekali. Hal ini untuk menycsuaikan dengan perubahan lingkungan internal clan ekstemal organisasi Pemerintah Daerah. GUBERNUR PAPUA BAR...T, CAP/TfD DOM!Nnous MANDACAN Salinan scsu ai xepata tr gan asliny:1 ukurn, ·t L>r. RORR ' K. R. MIIR, 8.11., M.Hum., M.M Pembina Utama Madya NIP. 19650818 199'203 I 022
Membuka PDF…