DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang ......./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Papua.
3.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki,sepatu dan topi beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari :

a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f.Pakaian Dinas Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap; dan
g.Pakaian Dinas Batik Papua.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)PDH terdiri dari :
1. a.PDH Pria : 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2) celana panjang warna khaki; 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan 4) topi warna coklat.
2. b.PDH ......./4
3. b.PDH Wanita : 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2) celana panjang warna khaki; 3) sepatu pantovel warna hitam; dan 4) topi warna coklat.
4. c.PDH Pria Warna Putih terdiri dari : 1) PDH warna putih untuk Pejabat Eselon II,dan III Pria :
5. a.baju model lengan panjang ;
6. b.celana panjang semata kaki warna hitam;
7. c.sepatu kulit warna hitam; dan
8. d.baju model lengan pendek untuk Pejabat Eselon IV dan staf fungsional umum. 2) PDH Wanita Warna Putih untuk Pejabat Eselon II dan III wanita:
9. a.baju model lengan panjang;
10. b.celana panjang semata kaki warna hitam/rok warna hitam 15 cm dibawah lutut;
11. c.sepatu kulit warna hitam; dan
12. d.baju model lengan pendek untuk Pejabat Eselon IV dan staf fungsional umum.
(3)PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(4)Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2)PSH Pria :
1. a.jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
2. b.leher berdiri dan terbuka;
3. c.tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.kancing lima buah.
(3)PSH Wanita :
1. a.jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. b.kerah rebah;
3. c.tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.kancing lima buah.
(4)PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

(1)PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu pusat dan tamu-tamu luar negeri serta dipakai pada acara di malam hari.
(2)PSR Pria :
1. a.jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
2. b.leher berdiri dan terbuka;
3. c.tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.kancing lima buah.
(3)PSR Wanita :
1. a.jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. b.kerah rebah;
3. c.tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. d.kancing lima buah.
(4)PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara- upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
(2)PSL Pria :
1. a.jas warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama; dan
3. c.kemeja dengan dasi.
(3)PSL Wanita :
1. a.jas warna gelap;
2. b.rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
3. c.kemeja dengan dasi.
(4)PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2)PDL Pria dan Wanita :
1. a.baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
2. b.celana panjang semata kaki warna khaki;
3. c.sepatu kulit warna hitam dan;
4. d.topi warna coklat.
(3)PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(4)PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 9

(1)Pakaian Batik Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk bekerja setiap hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2)Pakaian Batik Papua untuk Pejabat Eselon II, III dan IV Pria :
1. a.baju model lengan panjang berlidah bahu;
2. b.celana Panjang semata kaki warna hitam; dan
3. c.sepatu kulit warna hitam.
(3)Pakaian Batik Papua untuk Pejabat Eselon II, III dan IV wanita :
1. a.baju model lengan panjang berlidah bahu;
2. b.celana panjang semata kaki warna hitam; dan
3. c.sepatu pantovel warna hitam.
(4)Pakaian Batik Papua untuk staf pria :
1. a.baju model lengan pendek berlidah bahu;
2. b.celana panjang semata kaki warna hitam; dan
3. c.sepatu kulit warna hitam.
(5)Pakaian Batik Papua untuk staf wanita :
1. a.baju model lengan pendek berlidah bahu;
2. b.celana panjang semata kaki warna hitam, dan
3. c.sepatu pantovel warna hitam.
(6)Pakaian Batik Papua wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(7)Pakaian batik Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 10

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…