DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA 2017 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, pegawai yg berhak dan tidak berhak menerima TPB, besaran penerimaan, penilaian disiplin dan pencapaian kinerja, perhittungan dan pengesahan, indikator dan bobot penilaian, masa kerja dan hari kerja, mekanisme pembayaran, Detail atas peraturan dipaparkan pada lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai, serta peningkatan layanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang ......./2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan ......../3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18.Peraturan ......../4
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
22.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 20);
23.Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Bersyarat, yang selanjutnya disingkat TPB adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja.
2.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan status dipekerjakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.
4.Sekretaris ......../5
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6.Pejabat Eselon II ialah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
7.Pejabat Eselon III ialah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
8.Pejabat Eselon IV ialah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Perangkat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
10.Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11.Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya.
12.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15.Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua.
16.Jabatan Fungsional Umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
17.Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
18.Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
19.Penunjang Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisionis, radiografer, perekam medis, dan teknisi elektromedis.
20.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
21.Hari ......../6
21.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
22.Disiplin adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator kehadiran dan kepatuhan.
23.Pencapaian Kinerja adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator prestasi, inovasi dan kreativitas, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPB bertujuan :

a.peningkatan kesejahteraan pegawai;
b.peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai; dan
c.peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPB

Pasal 3

(1)Pegawai yang berhak menerima TPB adalah :
1. a.PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis oleh Kepala SKPD;
2. b.PNS tenaga fungsional umum dan PNS pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura;
3. c.PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Pegawai yang tidak berhak menerima TPB adalah :
1. a.PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.PNS yang berstatus penitipan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
3. c.PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
4. d.PNS yang berstatus tugas belajar;
5. e.PNS ......../7
6. e.PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. f.PNS tenaga medis, paramedis dan penunjang medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura.
(3)Penilaian Tambahan Penghasilan untuk PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf f akan diatur tersendiri.

BAB IV

BESARAN PENERIMAAN

Pasal 4

Besaran maksimal TPB bagi Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 5

(1)Penerima TPB dalam Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
(2)Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
1. a.SEKDA, ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Gubernur;
2. b.Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh SEKDA;
3. c.Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Biro, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
4. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala SKPD;
5. e.Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Inspektur Pembantu, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
6. f.Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
(3)Penilaian ......../8
(3)Penilaian terhadap PNS Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI

FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN

Pasal 6

(1)Setiap PNS dan Eselon IV dan Pejabat Fungsional diwajibkan menyusun Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dibimbing dan disetujui oleh Atasan Langsung serta mengetahui Kepala SKPD.
(2)Formulir Target Kerja Triwulan yang telah disusun diserahkan kepada Kepala SKPD paling lama 2 (dua) hari sebelum triwulan berjalan.
(3)Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir TPB 01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diisi oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di setiap SKPD paling lama tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya untuk direkapitulasi.

BAB VII

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 8

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB dilakukan sebagai berikut :

a.Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing- masing SKPD membuat perhitungan berdasarkan besaran TPB Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
b.Formulir daftar perhitungan TPB untuk Jabatan Struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.Formulir ......./9
c.Formulir untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPB yang diusulkan pejabat penilai; dan
e.Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPB.

BAB VIII

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 9

(1)Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
1. a.kehadiran; dan
2. b.kepatuhan.
(2)Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.Tidak Hadir (TH);
2. b.Terlambat Datang (TD); dan
3. c.Cepat Pulang (CP).
(3)Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
1. a.Patuh (P);
2. b.Kurang Patuh (KP); dan
3. c.Tidak Patuh (TP).

Pasal 10

(1)Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
1. a.prestasi;
2. b.inovasi dan kreativitas;
3. c.kemampuan teknis; dan
4. d.kemampuan interpersonal.
(2)Indikator ......./10
(2)Indikator penilaian prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.tugas selesai tepat waktu;
2. b.produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
3. c.kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
4. d.kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
5. e.tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
(3)Indikator penilaian inovasi dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
1. a.memiliki ide atau gagasan konstruktif;
2. b.terbuka terhadap ide atau gagasan baru; dan
3. c.tanggap terhadap perubahan.
(4)Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
(5)Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
1. a.mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
2. b.mampu berkomunikasi dengan baik.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…