DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan ……./3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
7.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
11.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. BAB ……../4

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Badan, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Anggaran, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  2. 2.Sub Bidang Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
  3. 3.Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja.
4. d.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Perbendaharaan;
  2. 2.Sub Bidang Kas Daerah; dan
  3. 3.Sub Bidang Belanja Pegawai.
5. e.Bidang Akuntansi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
  3. 3.Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi.
6. f.Bidang Pengelolaan Asset Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  2. 2.Sub Bidang Inventarisasi dan Sistem Informasi Asset; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
7. g.Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan Keuangan Wilayah I;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Keuangan Wilayah II; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembinaan Keuangan Wilayah III.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ……./5

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. c.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, pembinaan monitoring, eveluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
2. b.menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuandan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. c.menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
5. e.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
6. f.menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
7. g.menyelenggarakan penetapan SPD;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. i.menyelenggarakan ………/6
10. i.menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
11. j.menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
12. k.menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
13. l.menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
14. m.menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
15. n.menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
16. o.menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
17. p.menyelenggarakan dan mendistribusi tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
18. q.menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai degan bidang tugasnya agar tugasdapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
19. r.menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, dan pengendalian administrasi pemerintah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
20. s.menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
21. t.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
7. g.pengelolaan ……../7
8. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
9. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
10. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
11. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat, terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/ RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan ………/8
7. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
8. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
9. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
10. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
11. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
12. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan anggaran.
(2)Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran;
4. d.pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
6. f.pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Anggaran, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
2. b.Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
3. c.Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja langsung;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja langsung;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai bidang tugasnya;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD sesuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Anggaran Kas SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep kajian atas usulan pergeseran anggaran SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
10. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja langsung;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
(2)Sub ……../10
(2)Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja tidak langsung;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja tidak langsung;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai bidang tugasnya;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD seuai bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Anggaran Kas SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep kajian atas usulan pergeseran anggaran SKPD-SKPD sesuai bidang tugasnya;
10. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan anggaran belanja tidak langsung;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
(3)Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengendalian belanja;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengendalian belanja;
4. d.melaksanakan penyusunan data-base anggaran, permodalan dan pembiayaan;
5. e.melaksanakan penyusunan rencana pembiayaan daerah;
6. f.melaksanakan fasilitasi dan pengendalian belanja daerah provinsi;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengendalian belanja;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 10

(1)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perbendaharaan dan kas daerah.
(2)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbendaharaan dan kas daerah;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbendaharaan dan kas daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi penerbitan surat-surat yang berkenaan dengan perbendaharaan dan kas daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Perbendaharaan;
2. b.Sub Bidang Kas Daerah; dan
3. c.Sub Bidang Belanja Pegawai.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…