DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2024

Nomor: 105
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua dapat menyelenggarakan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Teknis yang pesertanya dari luar instansi Pemerintah Provinsi Papua, serta pentingnya penertiban pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan perlu

Menetapkan

menetapkan rincian biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Biaya Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang ………/2
2. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan ……../3
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. 12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajbatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
17. 16.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
18. 17.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
19. 18.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
20. 19.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 232/K.1/PDP.09/2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi;
21. 20.Keputusan ………/4
22. 20.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 259/K.1/PDP.09 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua;
23. 21.Peraturan Gubernur Papua Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN, PELATIHAN TEKNIS, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua;
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
3.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua.
4.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua.
5.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi dan syarat penjenjangan struktural.
6.Pelatihan Teknis, adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan untuk memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dan kompetensi teknis terkait pelaksanaan di bidang tugas tertentu.
7.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum, dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi selama 74 (tujuh puluh empat) hari kerja untuk Blended Learning dan 51 (lima puluh satu) hari kalender untuk klasikal tujuannya menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter dan bernilai tambah (core value) dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
8.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tenaga honorer (K1/K2), dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi selama 7 (tujuh) hari kalender untuk lebih meningkatkan profesionalisme, karakter dan nilai tambah (core value) dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
9.Pelatihan Pembelajaran Secara Klasikal adalah metode pembelajaran yang 100% (seratus persen) tatap muka antara instruktur/widyaiswara dan peserta dalam ruangan yang sama dengan instruksi yang sama maupun beragam tergantung agenda pembelajaran.
10.Pelatihan ………/5
10.Pelatihan Pembelajaran Secara Blended Learning adalah metode pelatihan atau pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka (klasikal) dengan proses pembelajaran secara daring (non klasikal).
11.Blended Learning merupakan kombinasi dari 2 (dua) model pembelajaran yang terpisah secara historis yakni sistem pembelajaran tatap muka (konvensional) dan sistem pembelajaran terdistribusi (daring) dengan menekankan peran sentral teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dalam model pembelajarannya.
12.Biaya Kontribusi Pelatihan adalah semua biaya yang di perlukan oleh seseorang untuk mengikuti proses pelatihan hingga memperoleh sertifikat, yang dibayarkan kepada lembaga/pihak penyelenggara dan dihitung sebagai Pendapatan Daerah Bukan Pajak (PDBP), dengan besaran biaya berpedomen pada standar harga yang diberlakukan.
13.Biaya Rupiah Murni pelatihan adalah biaya penyelenggaraan seluruh proses pelatihan hingga memperoleh sertfikat di anggarkan dalam DPA Badan.
14.Retribusi adalah pungutan Daerah yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi/Lembaga Pemerintah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas Pemerintah yang digunakan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 2

(1)Badan berwenang menyelenggarakan pelatihan.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. b.Pelatihan Teknis;
3. c.Latsar CPNS; dan
4. d.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.blended learning; dan
2. b.klasikal.

Pasal 3

(1)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Instansi/Lembaga lainnya diluar Pemerintah Provinsi.
(2)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara resmi oleh instansi/lembaga tertentu, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(4)Peserta Pelatihan khususnya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pasal ……../6

BAB III

PEMBIAYAAN PELATIHAN

Pasal 4

(1)Pembiayaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran secara :
1. a.blended learning; dan
2. b.klasikal.
(2)Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menggunakan pembiayaan sebagai berikut :
1. a.membayar kontribusi; dan
2. b.rupiah murni.

Pasal 5

(1)Besaran biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana :
1. a.PAD atau kontribusi peserta; dan
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana PAD atau kontribusi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membiayai :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal dan blended learning;
2. b.Pelatihan Teknis, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal;
3. c.Latsar CPNS, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal; dan
4. d.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal.
(3)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membiayai :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal;
2. b.Latsar CPNS, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal; dan
3. c.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal.
(4)Rincian besaran biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ……../7

Pasal 6

(1)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan pedoman bagi unit kerja di Badan untuk menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
(3)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi SKPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si MAYJEN (Purn) Diundangkan di Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2024 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 105 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum NIP. 19741205 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua dapat menyelenggarakan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Teknis yang pesertanya dari luar instansi Pemerintah Provinsi Papua, serta pentingnya penertiban pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan perlu

Menetapkan

menetapkan rincian biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Biaya Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang ………/2
2. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan ……../3
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. 12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajbatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
17. 16.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
18. 17.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
19. 18.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
20. 19.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 232/K.1/PDP.09/2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi;
21. 20.Keputusan ………/4
22. 20.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 259/K.1/PDP.09 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua;
23. 21.Peraturan Gubernur Papua Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN, PELATIHAN TEKNIS, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua;
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
3.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua.
4.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua.
5.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi dan syarat penjenjangan struktural.
6.Pelatihan Teknis, adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan untuk memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dan kompetensi teknis terkait pelaksanaan di bidang tugas tertentu.
7.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum, dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi selama 74 (tujuh puluh empat) hari kerja untuk Blended Learning dan 51 (lima puluh satu) hari kalender untuk klasikal tujuannya menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter dan bernilai tambah (core value) dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
8.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tenaga honorer (K1/K2), dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi selama 7 (tujuh) hari kalender untuk lebih meningkatkan profesionalisme, karakter dan nilai tambah (core value) dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
9.Pelatihan Pembelajaran Secara Klasikal adalah metode pembelajaran yang 100% (seratus persen) tatap muka antara instruktur/widyaiswara dan peserta dalam ruangan yang sama dengan instruksi yang sama maupun beragam tergantung agenda pembelajaran.
10.Pelatihan ………/5
10.Pelatihan Pembelajaran Secara Blended Learning adalah metode pelatihan atau pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka (klasikal) dengan proses pembelajaran secara daring (non klasikal).
11.Blended Learning merupakan kombinasi dari 2 (dua) model pembelajaran yang terpisah secara historis yakni sistem pembelajaran tatap muka (konvensional) dan sistem pembelajaran terdistribusi (daring) dengan menekankan peran sentral teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dalam model pembelajarannya.
12.Biaya Kontribusi Pelatihan adalah semua biaya yang di perlukan oleh seseorang untuk mengikuti proses pelatihan hingga memperoleh sertifikat, yang dibayarkan kepada lembaga/pihak penyelenggara dan dihitung sebagai Pendapatan Daerah Bukan Pajak (PDBP), dengan besaran biaya berpedomen pada standar harga yang diberlakukan.
13.Biaya Rupiah Murni pelatihan adalah biaya penyelenggaraan seluruh proses pelatihan hingga memperoleh sertfikat di anggarkan dalam DPA Badan.
14.Retribusi adalah pungutan Daerah yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi/Lembaga Pemerintah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas Pemerintah yang digunakan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 2

(1)Badan berwenang menyelenggarakan pelatihan.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. b.Pelatihan Teknis;
3. c.Latsar CPNS; dan
4. d.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.blended learning; dan
2. b.klasikal.

Pasal 3

(1)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Instansi/Lembaga lainnya diluar Pemerintah Provinsi.
(2)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara resmi oleh instansi/lembaga tertentu, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(4)Peserta Pelatihan khususnya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pasal ……../6

BAB III

PEMBIAYAAN PELATIHAN

Pasal 4

(1)Pembiayaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran secara :
1. a.blended learning; dan
2. b.klasikal.
(2)Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menggunakan pembiayaan sebagai berikut :
1. a.membayar kontribusi; dan
2. b.rupiah murni.

Pasal 5

(1)Besaran biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana :
1. a.PAD atau kontribusi peserta; dan
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana PAD atau kontribusi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membiayai :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal dan blended learning;
2. b.Pelatihan Teknis, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal;
3. c.Latsar CPNS, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal; dan
4. d.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal.
(3)Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membiayai :
1. a.Pelatihan Struktural Kepemimpinan, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal;
2. b.Latsar CPNS, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal; dan
3. c.Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, menggunakan metode pembelajaran secara klasikal.
(4)Rincian besaran biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ……../7

Pasal 6

(1)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan pedoman bagi unit kerja di Badan untuk menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
(3)Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi SKPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.