DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 109 Tahun 2024

Nomor: 109
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan ……/3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ……/4
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
8.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha.
10.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha.
14.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17.Surat ……/5
17.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Retribusi Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu OPD Pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
26.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
27.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Papua.
28.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
29.Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Channel Elektronik Perbankan adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking, internet banking, SMS banking, Elektronic Data Capture (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
30.Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran berupa cetakan hard copy maupun soft copy yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut retribusi daerah.
31.Teller adalah petugas bank penerima yang melayani penyetoran.
32.Kode ……/6
32.Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi wajib retribusi yang terdaftar dalam billing system yang didapat dari sistem elektronik retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi daerah pada bank penerima atau nonbank Penerima.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

a.pendataan Objek Retribusi;
b.pendaftaran Wajib Retribusi;
c.penetapan Retribusi;
d.pembayaran dan penyetoran Retribusi;
e.pelaporan Retribusi;
f.penagihan Retribusi;
g.kedaluwarsa;
h.pengenaan sanksi; dan
i.pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

(1)OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
(2)Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut;
2. b.jenis Retribusi;
3. c.objek Retribusi;
4. d.rincian objek Retribusi;
5. e.detail rincian objek Retribusi; dan
6. f.lokasi.
(3)Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek Retribusi.
(4)Hasil pendataan Objek Retribusi oleh OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut disampaikan kepada Kepala Badan secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(1)Calon Wajib Retribusi mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
(2)SPORD ……/7
(2)SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
1. a.nama Wajib Retribusi;
2. b.Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
3. c.Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;
4. d.alamat Wajib Retribusi;
5. e.objek Retribusi;
6. f.jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
7. g.tarif Retribusi.
(3)Formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan proses penetapan.
(4)Pengembalian formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak pengambilan formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5)Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur maka pengembalian formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku untuk pendaftaran yang dilakukan secara online.

Pasal 5

(1)Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
(2)Gubernur menunjuk Kepala OPD Pemungut dalam melakukan penandatanganan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Berdasarkan SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3)Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan pengisian dan pengembalian SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila ……/8
(4)Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
(5)SKRD dan/atau STRD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau nontunai.
(2)Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui:
1. a.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut; dan
2. b.Bank Penerima.
(3)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(4)Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada OPD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
(5)Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Setiap OPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(8)Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan penyetoran melalui bank penerima menggunakan STS.

Pasal 8

(1)Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran melalui Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.melalui Teller; dan
2. b.melalui channel elektronik perbankan.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Teller bank penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SSRD dan/atau STS dan menyetor ke RKUD.
(3)Bank Penerima memvalidasi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikannya kepada Wajib Retribusi/bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
(4)Wajib retribusi yang menerima SSRD validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 9

……/9

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui channel elektronik perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
(2)Pembayaran melalui channel elektronik perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput kode bayar.
(3)Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Wajib Retribusi melalui sistem aplikasi.
(4)Dalam rangka penyetoran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bank penerima atau nonbank penerima melakukan transfer ke rekening penampungan sementara pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(5)Bendahara penerimaan Badan memvalidasi transfer dari bank penerima atau nonbank penerima.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan ……/3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ……/4
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
8.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha.
10.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha.
14.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17.Surat ……/5
17.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Retribusi Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu OPD Pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
26.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
27.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Papua.
28.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
29.Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Channel Elektronik Perbankan adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking, internet banking, SMS banking, Elektronic Data Capture (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
30.Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran berupa cetakan hard copy maupun soft copy yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut retribusi daerah.
31.Teller adalah petugas bank penerima yang melayani penyetoran.
32.Kode ……/6
32.Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi wajib retribusi yang terdaftar dalam billing system yang didapat dari sistem elektronik retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi daerah pada bank penerima atau nonbank Penerima.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

a.pendataan Objek Retribusi;
b.pendaftaran Wajib Retribusi;
c.penetapan Retribusi;
d.pembayaran dan penyetoran Retribusi;
e.pelaporan Retribusi;
f.penagihan Retribusi;
g.kedaluwarsa;
h.pengenaan sanksi; dan
i.pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

(1)OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
(2)Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut;
2. b.jenis Retribusi;
3. c.objek Retribusi;
4. d.rincian objek Retribusi;
5. e.detail rincian objek Retribusi; dan
6. f.lokasi.
(3)Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek Retribusi.
(4)Hasil pendataan Objek Retribusi oleh OPD Pemungut dan/atau UPT OPD Pemungut disampaikan kepada Kepala Badan secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(1)Calon Wajib Retribusi mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
(2)SPORD ……/7
(2)SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
1. a.nama Wajib Retribusi;
2. b.Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
3. c.Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;
4. d.alamat Wajib Retribusi;
5. e.objek Retribusi;
6. f.jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
7. g.tarif Retribusi.
(3)Formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan proses penetapan.
(4)Pengembalian formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak pengambilan formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5)Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur maka pengembalian formulir SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku untuk pendaftaran yang dilakukan secara online.

Pasal 5

(1)Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
(2)Gubernur menunjuk Kepala OPD Pemungut dalam melakukan penandatanganan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Berdasarkan SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3)Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan pengisian dan pengembalian SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila ……/8
(4)Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
(5)SKRD dan/atau STRD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau nontunai.
(2)Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui:
1. a.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut; dan
2. b.Bank Penerima.
(3)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(4)Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada OPD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
(5)Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Setiap OPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(8)Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan penyetoran melalui bank penerima menggunakan STS.

Pasal 8

(1)Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran melalui Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.melalui Teller; dan
2. b.melalui channel elektronik perbankan.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Teller bank penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SSRD dan/atau STS dan menyetor ke RKUD.
(3)Bank Penerima memvalidasi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikannya kepada Wajib Retribusi/bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
(4)Wajib retribusi yang menerima SSRD validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 9

……/9

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui channel elektronik perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
(2)Pembayaran melalui channel elektronik perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput kode bayar.
(3)Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Wajib Retribusi melalui sistem aplikasi.
(4)Dalam rangka penyetoran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bank penerima atau nonbank penerima melakukan transfer ke rekening penampungan sementara pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(5)Bendahara penerimaan Badan memvalidasi transfer dari bank penerima atau nonbank penerima.