DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengalokasian dana otonomi khusus kabupaten/kota se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, daftar kota/kabupaten se Provinsi Papua penerima dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2017, mekanisme penyaluran dana Otsus, Pembinaan dan Pengawasan, dan juga Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus;
c.bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu pengalokasian Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pembagian, pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus serta pembiayaan untuk program strategis lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.Undang-Undang.........../2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017;
14.Peraturan ........./3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
20.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 20);
22.Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3.Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4.Dewan ........./4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
6.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA OTSUS

Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA OTSUS

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 yang besarannya setara 2% (dua persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebesar Rp5.615.816.931.000,- (lima trilyun enam ratus lima belas milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(2)Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota yang merupakan Program bersama :
1. a.PROSPEK sebesar Rp. 550.000.000.000,-
2. b.KPS sebesar Rp. 300.000.000.000,-
3. c.Gerbang Emas sebesar Rp. 250.000.000.000,-
4. d.Perumahan Rakyat sebesar Rp. 100.000.000.000,-
5. e.Pendidikan sebesar Rp. 554.343.346.000,- Jumlah Rp.1.754.343.346.000,-
(3)Alokasi ......../5
(3)Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 dikurangi Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Sebesar Rp3.861.473.585.000,- (tiga trilyun delapan ratus enam puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(4)Alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi antara daerah Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dan daerah Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen).
(5)Bagian Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar Rp772.294.717.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dialokasikan pada berbagai program dan kegaitan strategis Provinsi.
(6)Bagian Kabupaten/Kota sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp3.089.178.868.000,- (tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran alokasi Dana Otsus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
1. a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. b.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
3. c.Indeks jumlah penduduk;
4. d.Indeks luas wilayah;
5. e.Indeks proporsi orang asli Papua (OAP);
6. f.Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota;
7. g.Daerah Otonom Baru;
8. h.Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan air bersih.
(2)Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.089.178.868.000,-(tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(2)Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : No. ........./6 No Kode Kabupaten/Kota Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp)

1.9401 Kabupaten Merauke 102.513.472.000,00
2.9402 Kabupaten Jayawijaya 117.040.104.000,00
3.9403 Kabupaten Jayapura 103.583.972.000,00
4.9404 Kabupaten Nabire 100.989.297.000,00
5.9408 Kabupaten Kepulauan Yapen 94.656.505.000,00
6.9409 Kabupaten Biak Namfor 100.104.193.000,00
7.9410 Kabupaten Paniai 115.559.753.000,00
8.9411 Kabupaten Puncak Jaya 128.559.753.000,00
9.9412 Kabupaten Mimika 100.956.195.000,00
10.9413 Kabupaten Boven Digoel 100.456.545.000,00
11.9414 Kabupaten Mappi 104.091.290.000,00
12.9415 Kabupaten Asmat 105.686.147.000,00
13.9416 Kabupaten Yahukimo 110.694.494.000,00
14.9417 Kabupaten Pegunungan Bintang 114.477.328.000,00
15.9418 Kabupaten Tolikara 121.144.049.000,00
16.9419 Kabupaten Sarmi 98.877.880.000,00
17.9420 Kabupaten Keerom 94.899.955.000,00
18.9426 Kabupaten Waropen 100.808.611.000,00
19.9427 Kabupaten Supiori 86.513.444.000,00
20.9428 Kabupaten Memberamo Raya 100.603.895.000,00
21.9429 Kabupaten Nduga 106.591.129.000,00
22.9430 Kabupaten Lanny Jaya 126.725.154.000,00
23.9431 Kabupaten Memberamo Tengah 107.773.285.000,00
24.9432 Kabupaten Yalimo 106.342.752.000,00
25.9433 Kabupaten Puncak 120.107.732.000,00
26.9434 Kabupaten Dogiyai 109.139.654.000,00
27.9435 Kabupaten Intan Jaya 110.491.536.000,00
28.9436 Kabupaten Deiyai 104.235.693.000,00
29.9471 Kota Jayapura 95.555.051.000,00 Jumlah 3.089.178.868.000

(3)Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS

Pasal 8

(1)Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
(3)Penyaluran ........./7
(3)Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
(4)Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

a.Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
b.Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
c.Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 10

(1)Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran sebelumnya.
(2)Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap I.
(3)Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013