DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang ……../3
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN ………./4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
11.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Pajak, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan;
  2. 2.Sub Bidang Penagihan Pajak; dan
  3. 3.Sub Bidang Sengketa Pajak.
4. d.Bidang Retribusi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
  2. 2.Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
  3. 3.Sub Bidang Penerimaan Perangkat Daerah.
5. e.Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan; dan
  3. 3.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. f.Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Dana Perimbangan;
  2. 2.Sub Bidang Penerimaan BUMD; dan
  3. 3.Sub Bidang Pendapatan Perangkat Daerah.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
3. c.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pendapatan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
1. a.penetapan program kerja di bidang dan rencana kerja pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
2. b.perumusan kebijakan teknis Badan sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah;
3. c.penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT;
4. d.pelaksanaan pengooridnasian kerjasama pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT;
5. e.pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT dan penyelenggaraan pembinaan teknis fungsional pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
6. f.pelaksanaan kerjasama dengan instasi, unit kerja, swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan pelayanan publik di lingkup Badan;
8. h.penyelenggaraan koordinasi dengan kabupaten/kota serta unit kerja;
9. i.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT;
11. k.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
2. b.pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
3. c.pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
7. g.pengelolaan ………/7
8. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
9. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
10. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
11. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat, terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
4. d.melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/ RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. g.melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan ………/8
6. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
7. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
8. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
9. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
10. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
11. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
12. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Pajak, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pajak.
(2)Bidang Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan pajak daerah;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan pajak daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendapatan dan penetapan pajak daerah;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penagihan pajak daerah;
6. f.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Pajak, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan;
2. b.Sub Bidang Penagihan Pajak; dan
3. c.Sub Bidang Sengketa Pajak.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendapatan dan penetapan pajak daerah;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendapatan dan penetapan pajak daerah;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran subjek dan objek pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan pendaftaran dan penetapan pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan penghitungan alokasi bagi hasil pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan ………/10
10. i.melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan penghitungan bagi hasil pajak daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendapatan dan penetapan pajak daerah;
12. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
13. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak.
(2)Sub Bidang Penagihan Pajak, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penagihan pajak daerah;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penagihan pajak daerah;
4. d.melaksanakan penagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyusunan dokumen bukti penerimaan uang tagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan penyetoran uang tagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dokumen bukti penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pembukuan penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan pembukuan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan penyusunan laporan penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan pengarsipan dokumen penerimaan dan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penagihan pajak daerah;
14. n.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak.
(3)Sub Bidang Sengketa Pajak, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah;
4. d.melaksanakan penyiapan penerimaan pengaduan atas permohonan keberatan pajak daerah (doleansi) dan restitusi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas pengaduan keberatan pajak daerah (doleansi) dan restitusi;
6. f.melaksanakan ………/11
7. f.melaksanakan pengadministrasian surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak untuk tertib administrasi;
8. g.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
9. h.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
10. i.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
11. j.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
12. k.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
13. l.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
14. m.melaksanakan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. n.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan sengketa pajak lingkup provinsi;
16. o.melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
17. p.melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah;
18. q.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan fasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah;
19. r.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
20. s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak.

Pasal 10

(1)Bidang Retribusi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi daerah.
(2)Bidang Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi daerah;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi pendataan dan penetapan retribusi daerah;
5. e.pelaksanaan koordinasi penagihan dan pelayanan keberatan retribusi daerah;
6. f.pelaksanaan koordinasi pengadministrasian penerimaan retribusi daerah;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Retribusi, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
2. b.Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
3. c.Sub Bidang Penerimaan Perangkat Daerah. Pasal ……../12

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…