DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 110 Tahun 2024

Nomor: 110
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang………/2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan………./3
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
13.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua.
5.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
8.Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9.Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah bobot nilai Produk Domestik Regional Bruto pemerintah daerah yang dinyatakan dalam persentase.
10.Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari beberapa komponen yang menunjukkan kualitas dan kuantitas air permukaan yang dimanfaatkan yang dinyatakan dalam persentase.
11.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah satuan angka yang menunjukkan bobot setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna air permukaan.
12.Produk Domestik Regional Bruto Daerah yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah. BAB……../4

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

a.HDAP;
b.FEW;
c.FNAP; dan
d.FKPAP.

Pasal 3

(1)HDAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, merupakan HDAP yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas:
1. a.HDAP yang ditetapkan oleh Menteri; dan
2. b.Pertimbangan kondisi biofisik Air Permukaan dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 4

(1)FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan 4aktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
(2)FEW diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai PDRB.
(3)Nilai PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah tahun terakhir.

Pasal 5

(1)FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
(2)FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.luas areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
4. d.volume……./5
5. d.volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
6. e.kualitas air;
7. f.kondisi daerah aliran sungai; dan
8. g.kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(3)FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

(1)FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
(2)Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
1. a.sosial;
2. b.perusahaan non-niaga;
3. c.niaga atau perdagangan atau jasa;
4. d.industri atau penunjang produksi;
5. e.pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
6. f.tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air);
7. g.pertambangan; dan
8. h.pariwisata.

Pasal 7

Penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pasal………/6

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 11 November 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si MAYJEN (Purn) Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 12 November 2024 Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 110 Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 110 Tahun 2024 Tanggal : 11 November 2024 HARGA DASAR AIR PERMUKAAN No Kelompok Harga Dasar Air 1 Air Minum (Rp/m3) 500 2 Industri

a.Niaga (Rp/m3) 600
b.Industri (Rp/m3) 700
c.Tambang (Rp/m3) 700 3 Listrik (Rp/KwH) 200 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si MAYJEN (Purn) Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 110 Tahun 2024 Tanggal : 11 November 2024 TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
1. 1.Rumus Perhitungan NPAP NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut : NPAP = HDAP (Rp/m3) x FEW x FNAP x FKPAP Keterangan : NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan FEW = Faktor Ekonomi Wilayah HDAP = Harga Dasar Air Permukaan FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
2. 2.Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air permukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri.
3. 3.Faktor Ekonomi Wilayah Faktor Ekonomi Wilayah merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah No Nilai PDRB Faktor 1 Nilai PDRB > Rp. l.000.000.000.000.000 100 % 2 Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000 95 % 3 Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000 90 % 4 Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000 85 % 5 Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000 80 %
4. 4.Faktor Nilai Air Permukaan Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah : 4.1. Jenis Sumber Air (SA) Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air No Sumber Air Bobot Keterangan 1 Sungai 100 % Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan. 2 Jaringan Irigasi 110 % 3 Waduk Buatan, Situ, Danau 120 % 4 Mata Air 200 % 4.2. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA) Karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3. Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan No Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan Bobot Keterangan 1 Hulu 100 % Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air 2 Tengah 90 % 3 Hilir 80 % 4.3. Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan No Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan Bobot Keterangan 1 Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 2 Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2 80% 4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA) Volume air adalah jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m3). Kapasitas penggunaan air permukaan dapat diklasifikasikan menurut volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5. Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil No Volume Bobot 1 60 – 150 lt/dt 30 % 2 151 – 300 lt/dt 45 % 3 301 – 500 lt/dt 70 % 4 501 – 1000 lt/dt 85 % 5 1001 – 3000 lt/dt 100 % 6 > 3000 lt/dt 110 % 4.5. Kualitas Air (KA) Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 6. Tabel 6. Koefisien Kualitas Air No Volume Bobot 1 Sesuai baku mutu Kelas I 125 % 2 Sesuai baku mutu Kelas II 90 % 3 Sesuai baku mutu Kelas III 80 % 4 Sesuai baku mutu Kelas IV 45 % 5 Sesuai baku mutu Kelas V 25 % Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7. Tabel 7. Nilai Parameter Indikator dari Kualitas Air Parameter Satuan Kelas Keterangan I II III IV Fisika Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi Temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L Kimia Organik pH 6-9 6-9 6-9 5-9 Apabila secara alamiah di luar Parameter Satuan Kelas Keterangan rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum Total fosfat mg/L 0,2 0,2 1 5 Sbg P NO3 sebagai N mg/L 10 10 20 20 NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka <0,02 mg/L sebagai NH3 Arsen mg/L 0,05 1 1 1 Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khorom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 1 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,2 0,2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L Fisika Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-) Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2-N < 1 mg/L Parameter Satuan Kelas Keterangan Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin Bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Belerang sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L Mikrobiologi Fecal Coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 Radio Aktivitas Gross A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1 Gross B Bq/L 1 1 1 1 Kimia Organik Minyak dan Lemak Ug/L 1000 1000 1000 (-) Detergen sebagai MBAS Ug/L 200 200 2000 (-) Senyawa Fenol sebagai Fenol Ug/L 1 1 1 (-) BHC Ug/L 210 210 210 (-) Aldrin/Dieldrin Ug/L 17 (-) (-) (-) Chlordane Ug/L 3 (-) (-) (-) DDT Ug/L 2 2 2 2 Heptachlor epoxide Ug/L 18 (-) (-) (-) Lindane Ug/L 56 (-) (-) (-) Methoxychlor Ug/L 35 (-) (-) (-) Endrin Ug/L 1 4 4 (-) Toxaphan Ug/L 5 (-) (-) (-) Keterangan : mg = milligram ug = microgram ml = milliliter L = Liter Bq = Bequerel MBAS = Methyne Blue Active Substance ABAM = Air Baku Untuk Air Minum Logam berat merupakan logam terlarut. Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Nilai DO merupakan batas minimum. 4.6. Kondisi Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimanA tersebut dalam Tabel 8. Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS No Klasifikasi Bobot Keterangan 1 Baik 120 % Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan 2 Sedang 100 % 3 Rusak 80 % 4.7. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Pengelolaan SDA terbagi atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, masing-masing dengan bobot tercantum dalam Tabel 9. Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air No Klasifikasi Bobot Keterangan 1 Kewenangan Pusat 50 % Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.2 Kewenangan Provinsi 100 %
5. 5.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPA) Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10. Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan No Kegiatan Pengguna/Pemanfaat Air FKPA I. Sosial I 1. Sosial a. Asrama, Badan Sosial 0.00
b.Pertanian Rakyat 0.00
c.Penggelontoran 0.00
d.Pengendalian Banjir 0.00
e.Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumu pantau dan sumur resapan) 0.00
f.Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota) 0.00
g.Penyiraman jalan 0.00
h.Penyediaan Hidrant 0.00
1. 2.Umum Rumah ibadah, panti yatim piatu, panti asuhan 0.00
2. 3.Sosial khusus Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Pasar 0.00 II. Perusahaan Non Niaga II 1. Rumah Tangga a. Rumah tangga perorangan 0.00
b.Rumah tangga komersial/ kawasan permukiman 0.00
1. 2.Instansi Pemerintah a. Kantor/Instansi Pemerintah 0.00
b.Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing 0.00 No Kegiatan Pengguna/Pemanfaat Air FKPA
c.Institusi/Universitas/Sekolah/Kursus 0.00
d.Kantor/Instansi Swasta 0.00
1. 3.PDAM 1.00 III. Niaga/Perdagangan/Jasa III 1. Niaga Kecil a. Usaha kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/ Industri Rumah Tangga. 4.00
b.Usaha kecil Losmen/Pondokan/ rumah sewa/ penginapan 4.40
c.Rumah Sakit Swasta/ Poliklinik/ Laboratorium Swasta 4.90
d.Praktek Dokter/ Pengacara/ Profesi 5.40
e.Hotel Melati/ Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/ Restoran 5.80
f.Badan Usaha/ Perorangan Sejenis 6.30
1. 2.Niaga Sedang a. Hotel Bintang 1,2,3/ Apartemen 6.80
b.Steambath/Salon 7.30
c.Bank 7.80
d.Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/ Usaha Persewaan Jasa Kantor/ Balai Pertemuan 8.30
e.Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil 9.00
f.Perdagangan/Grosir/Pertokoan 9.40
1. 3.Niaga Besar a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/ Sarana Olah Raga lainnya 10.00
b.Hotel Bintang 4 dan 5 11.50
c.Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis 12.50 IV. Industri/ Penunjang Produksi IV 1. Industri Kecil Industri-industri kecil sejenis 15.50
1. 2.Industri Sedang a. Pabrik Es 16.00
b.Pabrik Makanan 11.00
c.Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik 11.50
d.Pabrik Mesin Elektronik 12.00
e.Pengelolaan Logam 12.50
f.Pabrik Tekstil/Garment 13.50
g.Agro Industri 14.50
1. 3.Industri Besar/ air sebagai bahan produksi
a.Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 110.00
b.Industri Minuman Olahan 122.00
c.Industri Besar lainnya yang sejenis 100.00
1. 4.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Perusahaan non PDAM
a.Kawasan Industri 9.50
b.Perusahaan Pembangunan Perumahan 6.50
c.Penjualan Air lainnya 31.00
d.Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 0.00 V. Pertanian V Pertanian a. Perkebunan / Pembenihan 6.50
b.Perikanan 8.50
c.Peternakan 4.00 VI. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) VI Tenaga Listrik Ketenagalistrikan (Rp/KwH) 1.20 VII. Pertambangan Tambang a. Hulu Migas 10.00
b.Batu bara 50.00
c.Mineral Logam atau Bukan Logam 101.00
d.Batuan 100.00
e.Pendulangan Emas 105.00 CONTOH TAHAPAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN A. Kelompok Pengguna Air Minum (PDAM X) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PDAM adalah menggunakan harga dasar air kelompok Air Minum sebesar Rp.500 per m3. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Sungai 100 % Jaringan Irigasi 110 % Waduk Buatan, Situ, Danau 120 %  Mata Air 200 % 2 Lokasi Sumber Air Hulu 100 %  Tengah 90 % Hilir 80 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 %  Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2 80 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) 60 – 150 lt/dt 30 %  151 – 300 lt/dt 45 % 301 – 500 lt/dt 70 % 501 – 1000 lt/dt 85 % 1001 – 3000 lt/dt 100 % > 3000 lt/dt 110 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas I 125 % Sesuai baku mutu Kelas II 90 %  Sesuai baku mutu Kelas III 80 % Sesuai baku mutu Kelas IV 45 % Sesuai baku mutu Kelas V 25 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Baik 120 % Sedang 100 %  Rusak 80 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Pusat 50 % Kewenangan Provinsi 100 %  Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 120% x 100% x 100% x 30% x 90% x 100% x 100% = 32% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PDAM sebesar 1. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA PDAM X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA PDAM X = Rp.500 x 85% x 32% x 1 = Rp. 136/m3 B. Kelompok Industri (Air Minum Dalam Kemasan) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah menggunakan harga dasar air kelompok Industri sebesar Rp.700 per m3. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Waduk Buatan, Situ, Danau 120 % 2 Lokasi Sumber Air Hulu 100 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) 60 – 150 lt/dt 30 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas II 90 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Sedang 100 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Provinsi 100 % Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 120% x 100% x 100% x 30% x 90% x 100% x 100% = 32% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Industri AMDK sebesar 110. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA Industri AMDK PT. X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA AMDK PT. X = Rp.700 x 85% x 32% x 110 = Rp. 20.944 Rp/m3 C. Kelompok Listrik ( PLTA “X” ) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PLTA “X” adalah menggunakan harga dasar air kelompok Listrik sebesar Rp.200 per KwH. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Sungai 100 % 2 Lokasi Sumber Air Tengah 90 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) > 3000 lt/dt 110 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas III 80 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Sedang 100 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Provinsi 100 % Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 100% x 90% x 100% x 110% x 80% x 100% x 100% = 79% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PLTA sebesar 1,20. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA PLTA X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA PLTA X = Rp.200 x 85% x 79% x 1,2 = Rp. 161,16 Rp/KwH Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si MAYJEN (Purn)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang………/2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan………./3
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
13.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua.
5.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
8.Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9.Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah bobot nilai Produk Domestik Regional Bruto pemerintah daerah yang dinyatakan dalam persentase.
10.Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari beberapa komponen yang menunjukkan kualitas dan kuantitas air permukaan yang dimanfaatkan yang dinyatakan dalam persentase.
11.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah satuan angka yang menunjukkan bobot setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna air permukaan.
12.Produk Domestik Regional Bruto Daerah yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah. BAB……../4

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

a.HDAP;
b.FEW;
c.FNAP; dan
d.FKPAP.

Pasal 3

(1)HDAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, merupakan HDAP yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas:
1. a.HDAP yang ditetapkan oleh Menteri; dan
2. b.Pertimbangan kondisi biofisik Air Permukaan dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 4

(1)FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan 4aktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
(2)FEW diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai PDRB.
(3)Nilai PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah tahun terakhir.

Pasal 5

(1)FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
(2)FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.luas areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
4. d.volume……./5
5. d.volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
6. e.kualitas air;
7. f.kondisi daerah aliran sungai; dan
8. g.kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(3)FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

(1)FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
(2)Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
1. a.sosial;
2. b.perusahaan non-niaga;
3. c.niaga atau perdagangan atau jasa;
4. d.industri atau penunjang produksi;
5. e.pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
6. f.tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air);
7. g.pertambangan; dan
8. h.pariwisata.

Pasal 7

Penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pasal 9

a.Niaga (Rp/m3) 600
b.Industri (Rp/m3) 700
c.Tambang (Rp/m3) 700 3 Listrik (Rp/KwH) 200 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si MAYJEN (Purn) Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 110 Tahun 2024 Tanggal : 11 November 2024 TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
1. 1.Rumus Perhitungan NPAP NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut : NPAP = HDAP (Rp/m3) x FEW x FNAP x FKPAP Keterangan : NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan FEW = Faktor Ekonomi Wilayah HDAP = Harga Dasar Air Permukaan FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
2. 2.Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air permukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri.
3. 3.Faktor Ekonomi Wilayah Faktor Ekonomi Wilayah merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah No Nilai PDRB Faktor 1 Nilai PDRB > Rp. l.000.000.000.000.000 100 % 2 Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000 95 % 3 Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000 90 % 4 Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000 85 % 5 Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000 80 %
4. 4.Faktor Nilai Air Permukaan Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah : 4.1. Jenis Sumber Air (SA) Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air No Sumber Air Bobot Keterangan 1 Sungai 100 % Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan. 2 Jaringan Irigasi 110 % 3 Waduk Buatan, Situ, Danau 120 % 4 Mata Air 200 % 4.2. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA) Karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3. Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan No Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan Bobot Keterangan 1 Hulu 100 % Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air 2 Tengah 90 % 3 Hilir 80 % 4.3. Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan No Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan Bobot Keterangan 1 Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 2 Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2 80% 4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA) Volume air adalah jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m3). Kapasitas penggunaan air permukaan dapat diklasifikasikan menurut volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5. Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil No Volume Bobot 1 60 – 150 lt/dt 30 % 2 151 – 300 lt/dt 45 % 3 301 – 500 lt/dt 70 % 4 501 – 1000 lt/dt 85 % 5 1001 – 3000 lt/dt 100 % 6 > 3000 lt/dt 110 % 4.5. Kualitas Air (KA) Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 6. Tabel 6. Koefisien Kualitas Air No Volume Bobot 1 Sesuai baku mutu Kelas I 125 % 2 Sesuai baku mutu Kelas II 90 % 3 Sesuai baku mutu Kelas III 80 % 4 Sesuai baku mutu Kelas IV 45 % 5 Sesuai baku mutu Kelas V 25 % Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7. Tabel 7. Nilai Parameter Indikator dari Kualitas Air Parameter Satuan Kelas Keterangan I II III IV Fisika Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi Temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L Kimia Organik pH 6-9 6-9 6-9 5-9 Apabila secara alamiah di luar Parameter Satuan Kelas Keterangan rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum Total fosfat mg/L 0,2 0,2 1 5 Sbg P NO3 sebagai N mg/L 10 10 20 20 NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka <0,02 mg/L sebagai NH3 Arsen mg/L 0,05 1 1 1 Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khorom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 1 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,2 0,2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L Fisika Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-) Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2-N < 1 mg/L Parameter Satuan Kelas Keterangan Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin Bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Belerang sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L Mikrobiologi Fecal Coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 Radio Aktivitas Gross A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1 Gross B Bq/L 1 1 1 1 Kimia Organik Minyak dan Lemak Ug/L 1000 1000 1000 (-) Detergen sebagai MBAS Ug/L 200 200 2000 (-) Senyawa Fenol sebagai Fenol Ug/L 1 1 1 (-) BHC Ug/L 210 210 210 (-) Aldrin/Dieldrin Ug/L 17 (-) (-) (-) Chlordane Ug/L 3 (-) (-) (-) DDT Ug/L 2 2 2 2 Heptachlor epoxide Ug/L 18 (-) (-) (-) Lindane Ug/L 56 (-) (-) (-) Methoxychlor Ug/L 35 (-) (-) (-) Endrin Ug/L 1 4 4 (-) Toxaphan Ug/L 5 (-) (-) (-) Keterangan : mg = milligram ug = microgram ml = milliliter L = Liter Bq = Bequerel MBAS = Methyne Blue Active Substance ABAM = Air Baku Untuk Air Minum Logam berat merupakan logam terlarut. Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Nilai DO merupakan batas minimum. 4.6. Kondisi Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimanA tersebut dalam Tabel 8. Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS No Klasifikasi Bobot Keterangan 1 Baik 120 % Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan 2 Sedang 100 % 3 Rusak 80 % 4.7. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Pengelolaan SDA terbagi atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, masing-masing dengan bobot tercantum dalam Tabel 9. Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air No Klasifikasi Bobot Keterangan 1 Kewenangan Pusat 50 % Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.2 Kewenangan Provinsi 100 %
5. 5.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPA) Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10. Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan No Kegiatan Pengguna/Pemanfaat Air FKPA I. Sosial I 1. Sosial a. Asrama, Badan Sosial 0.00
b.Pertanian Rakyat 0.00
c.Penggelontoran 0.00
d.Pengendalian Banjir 0.00
e.Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumu pantau dan sumur resapan) 0.00
f.Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota) 0.00
g.Penyiraman jalan 0.00
h.Penyediaan Hidrant 0.00
1. 2.Umum Rumah ibadah, panti yatim piatu, panti asuhan 0.00
2. 3.Sosial khusus Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Pasar 0.00 II. Perusahaan Non Niaga II 1. Rumah Tangga a. Rumah tangga perorangan 0.00
b.Rumah tangga komersial/ kawasan permukiman 0.00
1. 2.Instansi Pemerintah a. Kantor/Instansi Pemerintah 0.00
b.Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing 0.00 No Kegiatan Pengguna/Pemanfaat Air FKPA
c.Institusi/Universitas/Sekolah/Kursus 0.00
d.Kantor/Instansi Swasta 0.00
1. 3.PDAM 1.00 III. Niaga/Perdagangan/Jasa III 1. Niaga Kecil a. Usaha kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/ Industri Rumah Tangga. 4.00
b.Usaha kecil Losmen/Pondokan/ rumah sewa/ penginapan 4.40
c.Rumah Sakit Swasta/ Poliklinik/ Laboratorium Swasta 4.90
d.Praktek Dokter/ Pengacara/ Profesi 5.40
e.Hotel Melati/ Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/ Restoran 5.80
f.Badan Usaha/ Perorangan Sejenis 6.30
1. 2.Niaga Sedang a. Hotel Bintang 1,2,3/ Apartemen 6.80
b.Steambath/Salon 7.30
c.Bank 7.80
d.Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/ Usaha Persewaan Jasa Kantor/ Balai Pertemuan 8.30
e.Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil 9.00
f.Perdagangan/Grosir/Pertokoan 9.40
1. 3.Niaga Besar a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/ Sarana Olah Raga lainnya 10.00
b.Hotel Bintang 4 dan 5 11.50
c.Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis 12.50 IV. Industri/ Penunjang Produksi IV 1. Industri Kecil Industri-industri kecil sejenis 15.50
1. 2.Industri Sedang a. Pabrik Es 16.00
b.Pabrik Makanan 11.00
c.Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik 11.50
d.Pabrik Mesin Elektronik 12.00
e.Pengelolaan Logam 12.50
f.Pabrik Tekstil/Garment 13.50
g.Agro Industri 14.50
1. 3.Industri Besar/ air sebagai bahan produksi
a.Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 110.00
b.Industri Minuman Olahan 122.00
c.Industri Besar lainnya yang sejenis 100.00
1. 4.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Perusahaan non PDAM
a.Kawasan Industri 9.50
b.Perusahaan Pembangunan Perumahan 6.50
c.Penjualan Air lainnya 31.00
d.Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 0.00 V. Pertanian V Pertanian a. Perkebunan / Pembenihan 6.50
b.Perikanan 8.50
c.Peternakan 4.00 VI. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) VI Tenaga Listrik Ketenagalistrikan (Rp/KwH) 1.20 VII. Pertambangan Tambang a. Hulu Migas 10.00
b.Batu bara 50.00
c.Mineral Logam atau Bukan Logam 101.00
d.Batuan 100.00
e.Pendulangan Emas 105.00 CONTOH TAHAPAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN A. Kelompok Pengguna Air Minum (PDAM X) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PDAM adalah menggunakan harga dasar air kelompok Air Minum sebesar Rp.500 per m3. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Sungai 100 % Jaringan Irigasi 110 % Waduk Buatan, Situ, Danau 120 %  Mata Air 200 % 2 Lokasi Sumber Air Hulu 100 %  Tengah 90 % Hilir 80 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 %  Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km2 80 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) 60 – 150 lt/dt 30 %  151 – 300 lt/dt 45 % 301 – 500 lt/dt 70 % 501 – 1000 lt/dt 85 % 1001 – 3000 lt/dt 100 % > 3000 lt/dt 110 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas I 125 % Sesuai baku mutu Kelas II 90 %  Sesuai baku mutu Kelas III 80 % Sesuai baku mutu Kelas IV 45 % Sesuai baku mutu Kelas V 25 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Baik 120 % Sedang 100 %  Rusak 80 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Pusat 50 % Kewenangan Provinsi 100 %  Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 120% x 100% x 100% x 30% x 90% x 100% x 100% = 32% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PDAM sebesar 1. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA PDAM X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA PDAM X = Rp.500 x 85% x 32% x 1 = Rp. 136/m3 B. Kelompok Industri (Air Minum Dalam Kemasan) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah menggunakan harga dasar air kelompok Industri sebesar Rp.700 per m3. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Waduk Buatan, Situ, Danau 120 % 2 Lokasi Sumber Air Hulu 100 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) 60 – 150 lt/dt 30 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas II 90 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Sedang 100 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Provinsi 100 % Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 120% x 100% x 100% x 30% x 90% x 100% x 100% = 32% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Industri AMDK sebesar 110. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA Industri AMDK PT. X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA AMDK PT. X = Rp.700 x 85% x 32% x 110 = Rp. 20.944 Rp/m3 C. Kelompok Listrik ( PLTA “X” ) Tahap 1. Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan. 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PLTA “X” adalah menggunakan harga dasar air kelompok Listrik sebesar Rp.200 per KwH. 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 85%. 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor- faktor nilai air. No Faktor Nilai Air Nilai Bobot 1 Sumber Air (SA) Sungai 100 % 2 Lokasi Sumber Air Tengah 90 % 3 Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP) Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % 4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) > 3000 lt/dt 110 % 5 Kualitas Air (KA) Sesuai baku mutu Kelas III 80 % 6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) Sedang 100 % 7 Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) Kewenangan Provinsi 100 % Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar: FNAP = 100% x 90% x 100% x 110% x 80% x 100% x 100% = 79% 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PLTA sebesar 1,20. Tahap 2 Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut : NPA PLTA X = HDAP x FEW x FNAP x FKPA NPA PLTA X = Rp.200 x 85% x 79% x 1,2 = Rp. 161,16 Rp/KwH Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si MAYJEN (Purn)